Kamis, 29 November 2012

Tinjau Proyek Belum Tuntas

Amuntai (28/11) - Wakil Bupati HSU Husairi Abdi meninjau sejumlah proyek pembangunan yang hingga akhir 2012 belum juga tuntas dikerjakan oleh pihak kontraktor diantaranya pembangunan sarana olahraga berupa kolam renang di kawasan GOR Karias bahkan Wabup tidak menemukan papan proyek pada pekerjaaan ini. Proyek lain yang juga ditinjau yakni Pembangunan Jembatan Kornelia, pembangunan Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), rehab ruang rawat inap dan rumah dinas dokter Puskesmas Alabio, rehab ruang kelas SDN Sungai Pandan Hulu, serta rehab jembatan Pasar Sabtu, hingga pembangunan pasar, peningkatan jalan dan pembangunan jembatan di Danau Panggang. (Eddy/Humas)

Serahkan PNPM Award

Amuntai, (29/11) - Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Husairi Abdi, Lc menyerahkan hadiah dan penghargaan PNPM Mandiri Pedesaan Award tingkat Kabupaten HSU kategori pendamping lokal, perencanaan pembangunan desa, BKAD dan UPK terbaik pada saat membuka Semiloka SKPD oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) HSU. Husairi menegaskan melalui melalui kegiatan PNPM-MP diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian dipedesaan karena prinsif keberpihakan kepada masyarakat miskin, keterbukaan, partisipatif dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini. PNPM-MP Award kategori pendamping lokal terbaik diberikan kepada Rudini dari Danau Panggang, Mustafa dari Sei. Tabukan dan Wahyudi dari Sungai Pandan. Sementara untuk kategori Perencanaan Pembangunan Desa terbaik diberikan kepada Desa Darussalam, Tambak Sari dan Desa Kaludan kecil. BKAD terbaik diraih Danau Panggang, Banjang dan Sungai Pandan, sedangkan UPK terbaik di raih UPK Danau Panggang, Haur Gading dan Banjang (Eddy/Humas)

Pemerintah Desa Masih Minim Membuat Peraturan Desa

Pemerintahan desa di nilai masih kurang dalam membuat peraturan desa sehingga kurang maksimal dalam memberdayakan potensi desa dalam upaya meningkatkan pendapatan desa. "Satu-satunya peraturan desa yang di buat hanya untuk pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa" ujar Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Hulu Sungai Utara (HSU) Amberani, SH MH di Amuntai, Kamis. Saat menjadi narasumber pada semiloka peningkatan peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan badan pemusyawaratan desa (BPD) Amberani mengungkapkan motivasi pemerintah desa dan BPD masih rendah untuk membuat rancangan peraturan desa (Raperdes) yang mengatur kegiatan pembangunan di desa ini, padahal katanya Bagian Hukum Setda HSU selama ini sudah mengupayakan dorongan dan motivasi kepada aparat desa dan tokoh masyarakat desa untuk membuat lebih banyak lagi peraturan desa. "Kita sudah cukup sering turun lapangan guna mendorong pemerintah desa minimal membuat satu peraturan desa saja di samping peraturan APBdes yang sudah ada, namun faktanya hingga kini masih minim peraturan desa yang di buat" ungkapnya. Secara tehnis lanjutnya sudah disosialisasikan tata cara membuat peraturan desa di mana peraturan desa dibuat berdasarkan kehendak dan kebutuhan masyarakat sendiri yang harus dilaksanakan melalui musyawarah mufakat. Ia mengaku tidak tahu alasan dan kendala apa yang dihadapi pemerintahan desa sehingga masih rendah dalam pembuatan peraturan desa tersebut. Padahal sejumlah Undang-undang (UU) sudah memberikan ruang bagi pemerintahan desa untuk membuat peraturan desa, diantaranya UU nomor 29 tahun 2006 tentang pembentukkan lembaga kemasyarakatan dan pengelolaan keuangan desa yang bisa ditetapkan dan dituangkan dalam peraturan desa. Demikian pula UU nomor 12 tahun 2011 menyatakan dalam jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan salah satunya adalah peraturan yang di buat oleh pemerintahan desa. Secara khusus, paparnya pembentukan peraturan desa telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 29 tahun 2006 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunannya. Semua jenis peraturan desa bisa langsung ditetapkan oleh kepala desa untuk disahkan menjadi peraturan desa setelah mendapat persetujuan dari BPD, kecuali jika Raperdes tersebut menyangkut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pungutan dan tata ruang desa maka harus terlebih dahulu dilakukan evaluasi sebelum disahkan menjadi peraturan desa. "Peraturan desa ini sebelum ditetapkan wajib diserahkan kepada bupati melalui camat untuk dilakukan evaluasi" tandasnya. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, jelasnya lagi maka sewaktu-waktu peraturan desa bisa saja dicabut dan dibatalkan dengan keputusan bupati apabila bertentangan dengan UU yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum dan kondisi sosial masyarakar, bersifat diskriminatif atau memuat sangsi pidana. Menurut Amberani, sejumlah peraturan desa bisa dibuat seperti Raperdes tentang pembentukan Sistem Organisasi Tata Kerja (SOTK) LKMD, Raperdes tentang penyertaan modal desa, pelestarian sumber daya perikanan, pelimpahan wewenang kepala desa kepada ketua RT dan lainnya. Ia mencontohkan, untuk efektivitas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, pemerintahan desa bisa membuat peraturan desa untuk membuat jera pelaku dengan pemberian sangsi sosial kepadanya. "Aparat polisi atau TNI terbatas dalam jumlah personil maka perlu peran serta pemerintahan desa untuk menyadarkan dan membuat jera pelaku" cetusnya. Namun Amberani menegaskan, pembuatan peraturan desa bukan bertujuan untuk memecahbelah masyarakat atau menimbulkan ketegangan sosial melainkan untuk memunculkan kearifan lokal dalam memecahkan permasalahan pembangunan di desa. Meski peraturan desa tentang pemberantasan ilegal fishing tidak dibuat dengan alasan mayoritas penduduk melakukan kegiatan ilegal fishing, namun masih ada peraturan yang berlaku secara nasional yang melarang aktivitas tersebut yang harus dipatuhi masyarakat. "Tugas kepala desa, BPD, alim ulama dan tokoh masyarakat lah untuk menyadarkan warganya bahwa kegiatan tersebut melanggar peraturan dan perundang-undangan" pungkasnya. (Edy) (Edy)

Pungutan di Sekolah Mengundang Keprihatinan Anggota Dewan

Adanya pembayaran uang pangkal di sekolah lanjutan atas dan masih adanya berbagai pungutan oleh pihak sekolah terhadap para siswa di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengundang keprihatinan para orang tua siswa. Sejumlah orang tua siswa menyampaikan keluhan ini kepada wakil rakyat di gedung dewan agar meminta penjelasan dari pemerintah daerah seiring adanya aktivitas rapat paripurna dalam pekan terakhir. Anggota DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) diminta untuk mempertanyakan mengenai berbagai pungutan dan uang pangkal karena selama ini gencar didengungkan mengenai kebijakan sekolah gratis sampai dengan bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS). "Banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya pungutan uang pangkal hingga pungutan lainnya oleh pihak sekolah, mohon ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, karena yang diketahui masyarakat pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis dan dana bantuan BOS?" kata salah satu juru bicara fraksi dewan saat menyampaikan aspirasi masyarakat HSU kepada bupati pada rapat paripurna membahas pengajuan enam rancangan peraturan daerah (perda) di Amuntai. Bupati HSU Drs H Abdul Wahid membenarkan masih adanya kebijakan uang pangkal di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) bahkan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bisa mencapai Rp2 juta tergantung tingkat kebutuhan sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan mengajar. "Untuk SLTA secara nasional belum terjangkau oleh dana BOS dan sampai saat ini pemerintah daerah juga hanya mampu menggratiskan biaya pendaftaran masuk SLTA" jelasnya. Mengenai kebijakan uang pangkal, lanjut bupati, merupakan kebijakan masing-masing sekolah yang besaran uang pangkal ditentukan oleh kebutuhan pendanaan masing-masing sekolah. Pihak sekolah umumnya meminta pungutan uang pangkal berkisar 400 hingga 500 ribu, kecuali SMK pada jurusan Farmasi yang mengenakan biaya uang pangkal Rp2 juta. "Besarnya uang pangkal di SMK Jurusan Farmasi ini tentu didasarkan pada pertimbangan besarnya kegiatan operasional sekolah, terutama untuk pembelian kebutuhan bahan praktek siswa yang tentu berbeda dengan SMK jurusan lain dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar" tutur Wahid. Lebih lanjut dijelaskannya, sistem uang pangkal merupakan sistem subsidi silang dalam sistem pendanaan sekolah. "Namun untuk siswa yang tidak mampu bayar karena berasal dari keluarga kurang mampu saya mintakan pihak sekolah untuk TIDAK meminta uang pangkal kepada siswa tersebut alias menggratiskannya" imbuh Wahid. bagi siswa kurang mampu namun memiliki prestasi dalam belajar bahkan oleh Pemkab HSU disediakan program beasiswa dengan pembiayaan dari dana APBD HSU. Meski demikian bupati meminta jika pihak sekolah harus melakukan pungutan untuk keperluan proses belajar siswa, agar jangan sampai membebani orang tua siswa, serta memberikan kelonggaran batas waktu bagi siswa untuk membayar pungutan. Bupati mengingatkan bahwa tanggung jawab keberlangsungan proses pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua siswa dan masyarakat, "Tanggung jawab bersama dalam proses pendidikan ini sudah tegas dinyatakan dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional" tandasnya. (Edy)

Senin, 26 November 2012

STIA Amuntai Study Pembelajaran Ke Yogyakarta

Dalam rangka meningkatkan manajemen pengelolaan perguruan tinggi dan sekaligus untuk meningkatkan akredikasi perguruan tinggi, Sejumlah civitas akademika STIA-Amuntai melakukan study pembelajaran ke Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)AAN Yogyakarta (16-18 Nopember 2012). Dipilihnya STIA-AAN Yogyakarta ini menurut Ketua STIA-Amuntai, Drs.H.Syahrul Rakhmadi, M.Si adalah karena kesamaan jenis perguruan tinggi yaitu sama-sama berbentuk  Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), telah lama berdiri dan terakreditasi “B”.Sama dengan STIA Amuntai yang berkembang dari Akademi Administrasi (AKAD-Amuntai),  STIA AAN juga pada awal berdirinya berbentuk Akademi dengan nama Akademi Administrasi Negara (AAN)  dibawah Yayasan Notokusumo yang berdiri pada tanggal 14 Juni 1979. STIA AAN memiliki 2 (dua) Program Studi yaitu S1 Ilmu Administrasi Negara yang terakreditasi BAN-PT Peringkat B SK No. 024/BAN-PT/Ak-XV/S1/VIII/2012 dan D3 Administrasi Niaga yang terakreditasi BAN-PT Peringkat B SK N0. 001/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/IV/2012 .Dalam kesempatan kunjungan pembelajaran tersebut juga ditanda tangani piagam kerjasama antara STIA Amuntai dan STIA AAN Yogyakarta untuk saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan penelitian pengembangan ilmu dan pengabdian masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Rombongan STIA Amuntai diterima oleh Waket I STIA AAN Sri Utami, SIP, MPA, Waket II Dra Yenny Dwi Artini,M.Si, Kaprodi D3 R.R.E. Anggraeni EW, SIP,MPA, Kaprodi S1 Drs. Arif Kuncoro Dwi P, MPA, Dosen tetap Yayasan Daris Yulianto, SIP dan Dosen DPK, Drs.H.Patria Adi Legiono.  Dalam pertemuan pembelajaran dan diskusi yang cukup panjang tersebut banyak pelajaran berharga yang diperoleh oleh kedua belah pihak  diantaranya tentang pengelolaan manajemen perguruan tinggi, pengisian portofolio dan evaluasi diri, kelengkapan sarana dan prasarana perkuliahan, sistem perkuliahan,  program penelitian dan pengabdian masyarakat serta pemantauan dan pembinaan alumni. Dari Pihak STIA Amuntai Ikut hadir dalam pertemuan tersebut  adalah  Yayasan Bakti Muslimin (H.Joko Hendratmo sekretaris dan Irza Setiawan, S.Sos, MAP Bendahara), Ketua STIA Amuntai, Drs.H.Syahrul Rakhmadi, M.Si,  Munawarah,S.Sos, MAP (Ketua II), Akhmad Riduan, S.Sos, MAP dan Agus Syah’bani Arlan, S.Sos (Dosen PNS DPK), Drs.H.Akhmad Bakhranie, M.Si (Dosen Tetap Yayasan), Nasripani, S.Sos, M.Si (Kajur Administrasi Negara), Adi Lesmana, S.Sos, M.Si (Kapuslit dan Pengadian Masyarakat), Tina Nirmala, S.Sos (Bendahara), M.Noor Fuadi, S.Sos (Ka.Lab.Komputer), Dina Resmayanti, S.Sos (Kasubag Mahasiswa dan Alumni) Agus Surya Dharma, S.Sos (Kepala Perpustakaan), Sugianor, S.Sos (Kasubag umum dan perlengkapan) dan Hendrayani (Kasubag pendidikan) .

Hulu Sungai Utara Terima Penghargaan Ki Hajar Dewantara Award

Kabupaten Hulu Sungai Utara terima penghargaan Ki Hajar Dewantara Award Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 sebagai kabupaten yang berhasil menerapkan Informasi Tekhnologi (IT) dalam pembelajaran di sekolah pada hari Senin 26 Nopember 2012 di  SMA Banua Kalimantan Selatan, Bilingual Boarding School, Km 17 Banjarmasin. Penghargaan diterimakan oleh wakil bupati HSU, H Husairi Abdi, Lc dalam acara Peringatan hari guru nasional dan HUT PGRI Provinsi Kalimantan selatan tahun 2012 serta Lauching operasional SMA Banua Kalimantan Selatan Bilingual Boarding School di SMA Banua Kalimantan selatan. Disamping Kabupaten Hulu Sungai Utara juga diberikan Ki Hajar Dewantara Award Tingkat Provinsi Kalsel tahun 2012 kepada Kabupaten Kota baru dan Kabupaten Tanah Laut atas keberhasilnya pengembangan kelembagaan Penyerahan ki hajar dewantara award tingkat provinsi kalimantan selatan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Arifin yg dalam amanatnya setelah membacakan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M.Nuh berpesan bahwa diterimanya penghargaan Ki hajar dewantara award tersirat pesan berarti kita harus terus belajar karena menurut agama islam belajar itu adalah proses sepanjang hidup dari buaian hingga keliang lahat, agar Kabupaten penerima penghargaan tidak cepat berpuas hati tetapi harus terus belajar mengembangkan inovasi dalam pendidikan. Menyinggung tentang SMA Banua Gubernur berharap dari sekolah gratis yang dibiaya sepenuhnya oleh pemerintah provinsi kalsel tersebut akan lahir pemimpin2 bangsa Indonesia ke depan yang berasal dari Kalimantan selatan karena menurut agama Islam,  kita akan disebut sebagai generasi yg jahat jika meninggalkan generasi yg lebih lemah karena itu mari kita siapkan generasi yang lebih cerdas, lebih pintar dan lebih baik dari kita sekarang.

Minggu, 25 November 2012

Bangun Puskeswan Demi Lindungi Plasma Nutfah

Kerbau rawa dan Itik Alabio sebagai dua palsma nutfah nasional yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat untuk melindungi habitatnya gangguan khususnya dari serangan penyakit berbahaya. Karena itu melalui dana Bantuan Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp550 juta telah di bangun pusat kesehatan hewan (Puskeswan) di Kecamatan Danau Panggang yang diresmikan oleh Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kamis. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diwakili Drh. Tris Fadianto, M.Si menjelaskan terjadinya perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu saat ini berpotensi menyebabkan banyak hewan ternak terjangkit berbagai macam penyakit. Namun dengan dibangunkannya puskeswan ini Fadianto mengharapkan peternak di HSU tidak perlu khawatir lagi untuk membawa hewan ternak milik mereka agar segera mendapat perawatan dan pengobatan. "Kalau muncul gejala penyakit pada hewan ternak jangan ragu untuk membawa ke puskeswan, agar segera diketahui dengan tepat jenis penyakitnya" kata Fadianto Sebab lanjut Fadianto jika masyarakat lambat menangani hewan ternak yang sakit, dikhawatirkan akan menjangkiti ternak yang lain sehingga semakin menambah kerugian bagi peternak. Hanya petugas atau dokter hewan di Puskeswan, tambahnya yang bisa mengeluarkan keputusan resmi penyakit jenis apa yang menjangkiti hewan ternak dan mengetahui cara paling cepat dan tepat untuk menyembuhkannya. Sehingga dengan keberadaan puskeswan ini diharapkannya lebih mendorong dan memotivasi peternak untuk meningkatkan populasi hewan ternak mereka. Fadianto juga mengharapkan masyarakat untuk turut membantu upaya pemerintah daerah dalam menjaga tingkat populasi hewan ternak, diantaranya dengan melaporlan sedini mungkin apabila mengetahui gejala atau perubahan yang mengarah pada penyebaran penyakit hewan disekitar lokasi peternakan. Atas inisitaif pembangunan puskeswan ini Dinas Peternakan Kalsel menyampaian penghargaan dan terima kasih kepada Pemda HSU yang sudah melakukan upaya pelestarian terhadap palsma nutfah yang dimiliki Propinsi Kalsel. Apalagi lanjutnya kebijakan peternakan dan kesehatan nasional ditujukan untuk meningkatkan populasi peternakan, kesehatan hewan dan peningkatan jumlah kelembagaan peternakan yang diharapkan dapat turut menentaskan kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran. Ada pun kegiatan utama Direktorat Jenderal (Ditjen) kesehatan hewan meliputi program swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK) 2014, pengendalian penyakit hewan menular strategis seperti Brucellosis dan Anthrax. "Ditjen juga melakukan upaya restrukturisasi perunggasan guna meningkatkan ketersediaan susu di dalam negeri dan penyediaan pangan asal ternak yang aman, sehat dan halal" jelasnya. Seusai meresmikan Puskeswan di Kecamatan Danau Panggang, Bupati HSU Drs H Abdul Wahid HK menyatakan dukungan Pemda HSU terhadap pelaksanaan antsipasi penyakit hewan ternak dalam upaya peningkatan populasi, melalui penyediaan alokasi dana pada Dinas Perikanan dan Peternakan, termasuk dana pendampingkan puskeswan. "Semoga dengan adanya puskeswan ini dapat dilakukan upaya pengamatan, pencegahan dan pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan" tandas Wahid. Wahid berharap agar dalam pelaksanaannya nanti puskeswan ini dapat melayani masyarakat, khususnya peternak di Kecamatan Danau Panggang dan paminggir. Kedepan tugas pelayanan kesehatan, harapnya juga bisa meliputi tugas bersama pemerintah, swasta dan masyarakat untuk lebih mengotimalkan upaya pelestarian plasma nutfah dan pengembangan hewan ternak di daerahnya. Bupati HSU memaparkan saat HSU memiliki populasi ternak itik Alabio sebanyak 1.339.202 ekor, Ayam buras sebanyak 713.171 ekor, sedangkan populasi kerbau rawa sebanyak 7.813 ekor. Pada kesempatan itu bupati menyerahkan bantuan obat-obatan untuk hewan ternak bagi empat desa, yakni Desa Tampakang, Bararawa, Ambahai dan Paminggir sekaligus penyerahan dana pengembangan usaha budi daya perikanan. (Edy)

Kamis, 22 November 2012

BKKBN Kejar Target Peserta KB Hingga Akhir 2012

Kepala Kantor perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan Sunarto, PhD, M.AP menargetkan hingga akhir 2012 bisa meraih pencapaian target peserta KB hingga 100 persen di seluruh kabupaten kota. "Kita akan berupaya keras agar dalam waktu dua bulan yang tersisa ini seluruh jajaran kantor kependudukan dan keluarga berencana bisa mencapai lompatan untuk mengejar target 100 persen peserta program KB diseluruh kabupaten kota " ujarnya pada pertemuan pemantapan Program Keluarga Berencana (KB) se-Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Kota Amuntai, Kamis. Hingga September, kata Sunarto pencapaian peserta program KB di Kalsel baru sekitar 78 persen, masih tersisa sekitar 20 persen untuk diselesaikan hingga akhir tahun. Meski diakuinya sudah ada layanan kontrasepsi yang pencapaiannya justru berhasil meraih rekor MURI yakni metode Pasektomi yakni dengan pencapaian 320 persen pada tahun lalu. Namun untuk jenis pelayanan kontrasepsi terlebih yang bersifat jangka panjang masih perlu upaya peningkatan dari seluruh jajaran Kantor KB di seluruh kabupaten "berbeda dengan jenis kontrasepsi yang jangka pendek seperti suntikan, pil dan kondom yang lebih disukai kaum ibu sudah mencapai presentase 78 persen" ungkap Sunarto. Demikian pula untuk metode implan katanya ia optimis bisa mencapai target 100 persen pada akhir tahun ini. "Kendala pelayanan kontrasepsi masih ditemui pada metode medik operasi wanita dan IUD" katanya Karena menurut Sunarto, pemasangan alat kontrasepsi berupa medik operasi wanita memerlukan pelayanan spesifik disamping perlu penanganan tenaga dokter yang sudah terlatih serta diperlukan ruang untuk pemulihan (recovery), karena peserta metode kontrasepsi ini harus mengalami tahap operasi dan mengalami bius total, sehingga perlu ruang operasi seperti layaknya ruang operasi di rumah sakit. Sementara untuk metode kontrasepsi IUD kurang diminati kaum Ibu karena dalam pemasangan alat kontrasepsi ini menyentuh organ yang sangat sensitif sehingga lebih cenderung dihindari. Sunarto memaparkan, dalam kurun 5 tahun terakhir rata-rata anak yang dilahirkan di masa reproduksi di Kalsel berada dalam posisi tetap yakni 2,6 persen pertahun, padahal targetnya angka kelahirannya harus diturunkan 2,1 persen pertahun, " jika dalam selama kurun waktu 5 tahun saja kita belum bisa menurunkan presentase ini, maka sisa waktu selama 2 tahun kedepan kita perlu kerja keras yang luar biasa untuk menurunkannya" cetus Sunarto. Untuk itu, lanjut dia lagi jajaran KB perlu mengatasi berbagai hambatannya terlebih dahulu guna mempercepat penurunan presentase angka kelahiran. Beberapa permasalah yang masih di hadapi dalam pelayanan program KB di Kalsel adalah masih banyaknya masyarakat yang mengharapkan layanan kontrasepsi jangka pendidikan, seperti suntikan dan pil KB sementara anggaran untuk pelayanan KB masih terbatas, "Contohnya untuk bisa memberikan pelayanan pemasangan kontrasepsi medik operasi wanita dari anggaran pemerintah satu tahun hanya Rp 550 ribu, sedangkan fakta di lapangan memerlukan biaya Rp 1,6 juta" paparnya Sehingga menurutnya lagi dalam upaya meningkatkan pelayanan KB ini masih perlu mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten/kota di Kalsel Belum meratanya fasilitas pelayanan KB, lanjut Sunarto juga menjadi kendala, karena sejalan dengan standar operasional yg semakin ketat sesuai dgn peraturan kementerian kesehatan maka tidak mudah mudah memberikan fasilitas pelayanan KB dengan cepat, khsusnya bagi daerah-daerah yg jauh dari perkotaan. Hal ini semakin ditambah dengan kecenderungkan masyarakat yg melakukan kawin di usia muda, "Masih banyak keluarga yg memiliki anak lebih dari tiga orang karena di masyarakat ada ungkapan-ungkapan dan tradisi yang mengarah kepada keinginan untuk memiliki banyak keturunan" ucap Sunarto. Namun khusus untuk pencapaian target peserta KB, Sunarto optimis Kalsel bisa mencapainya, hal ini berdasarkan kondisi peningkatan program pada tahun sebelumnya di mana Kalsel berada pada peringkat 10 besar di Indonesia "Namun hingga September ini peringkat pencapaian Kalsel justru masih berada di peringkat 21 sehingga saya berharap terjadi lompatan pencapaian dalam dua bulan tersisa sehingga Kalsel bisa kembali berada diperingkat atas" harapnya. Karenanya melalui pertemuan pemantapan program KB ini, Ia berharap kabupaten yang berhasil meningkatkan jumlah peserta KB bisa berbagi pengalaman kepada kabupaten lain yang masih rendah pencapaiannya dan mencarikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Lebih jauh dipaparkannya, jumlah penduduk di Kalimantan Selatan kini sudah mencapai 3,8 juta jiwa, atau ada penambahan 642 ribu jiwa dibanding dengan th 2000 laju pertumbuhan pddk di Kalsel mencapai 1,99 persen pertahun, padahal laju pertumbuhan penduduk secara nasional rata-rata hanya 1,49 pertahun Melihat kenyataan ini, Ia menduga Kalsel mulai menjadi magnet bagi pendatang dari luar kalsel untuk mencari penghidupan, "Jika SDM pendatang ini bagus tentu akan memberi manfaat bagi daerah, namun jika sebaliknya tentu akan menambah masalah sosial, ekonomi dan keamanan seperti kriminnalitas yang setiap tahun penanganannya semakin sulit dilakukan" ujarnya. Migrasi ini tambahnya dari satu sisi membantu kebijakan nasional dalam pemerataan penduduk dan Ia berharap laju pertumbuhan penduduk ini lebih disebabkan karena faktor migrasi semata, karena jika angka laju penduduk yang 1,99 persen terjadi karena tingginya angka kelahiran, maka ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi jajaran kependudukan dan KB untuk diselesaikan. (Edy)

Bantuan Mobil Penerangan KB

Amuntai, (22/11) - Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs H Abdul Wahid HK, MM, M,Si melakukan tapung tawar terhadap satu unit mobil untuk kegiatan penerangan program Keluarga Berencana (KB) bantuan pemerintah pusat dengan disaksikan Kepala kantor perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan. Terhadap pelaksanaan program KB ini Pemkab HSU menyambut gembira pencapaian Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (P3AKB) HSU yang mampu melayani peserta KB dari dari pasangan usia subur sebanyak 46 ribu, atau mencapai target sekitar 80 persen, dimana sekitar 37,4 ribu diantaranya telah mengikuti program KB aktif, bahkan perkiraan permintaan masyarakat KB aktif sudah mencapai 24,3 ribu melebihi target 153 persen. (Eddy/ Humas)

Warga HSU Kesulitan Ikuti Aturan Sepadan Jalan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak lama lagi akan menerapkan peraturan daerah tentang bangunan gedung yang akan mengatur rencana pembangunan gedung, perubahan dan penambahan bangunan dan letak gedung termasuk pepadan jalan yang harus dita'ati oleh semua warga dalam mendirikan bangunan gedung. Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang bangunan gedung tersebut tengah di bahas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama tiga buah raperda lainnya yang diajukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) pada pertengahan Oktober kemaren. Seluruh fraksi dewan menyambut baik diajukannya Raperda tentang Bangunan gedung ini karena akan mengatur pendirian bangunan gedung dan pemukiman agar tidak sampai menganggu daerah resapan air dengan persyaratan rumah panggung untuk beberapa bagian bangunannya dan pada kawasan tertentu. "Apalagi secara kasat mata bisa terlihat betapa semrautnya pembangunan gedung di Kota Amuntai karena belum ada aturan yang secara tegas mengaturnya" kata anggota dewan Junaedi, S.Sos saat penyampaian pendapat fraksi terkait pengajuan raperda tersebut di Amuntai, Selasa. Ia berharap pemerintah daerah dapat sesegera mensosialisasikan peraturan daerah (perda) ini nantinya apabila sudah disahkan oleh DPRD sehingga tidak ada alasan lagi masyarakat tidak mengetahui peraturan daerah ini. Junaedi menyayangkan mengapa Pemda HSU baru mengajukan raperda tentang bangunan gedung ini mengingat sudah ada Undang-undang tentang bangunan gedung yang bisa menjadi landasannya, diantaranya UU nomor 2 tahun 2002. Anggota DPRD Gazali Rahman juga sependapat agar nantinya raperda ini segera disosialisasikan karena diantaranya terkait dengan ijin mendirikan bangunan (IMB) yang sebagian pemahaman tentang ijin ini dinilainya juga masih rancu ditengah masyarakat. Sementara anggota dewan lainnya, H Jamruni menyampaikan pandangannya tentang kemungkinan kesulitan masyarakat Kabupaten HSU memenuhi aturan yang termaktub dalam rancangan perda ini, terutama menyangkut pengaturan sepadan jalan karena terbatasnya lahan yang dimiliki masyarakat. "Warga harus menyediakan minimal 11,5 meter untuk keperluan sepadan jalan yang berdasarkan ketentuan nasional harus berjarak 15 meter" katanya. Jika mengikuti aturan ini maka katanya lagi akan memberatkan masyarakat karena harga jual tanah di daerah itu terbilang cukup mahal karena merupakan daerah rawa yang terlebih dahulu di uruk tanah untuk dapat mendirikan bangunan. Menurutnya, sepadan jalan yang ideal untuk lahan pemukiman di Kabupaten HSU yakni sepajang 7 meter saja yang harus dituangkan kedalam raperda bangunan gedung yang tengah di godok tersebut. Terhadap kritik saran anggota dewan ini, Rabu (21/11) Bupati HSU Drs H Abdul Wahid pada rapat paripurna menjelaskan secara nasional sebenarnya sudah ditentukan untuk jalan kabupaten jaraknya 15 meter dari as jalan. Namun, katanya dengan melihat kondisi riil pertumbuhan pemukiman, pusat-pusat ekonomi dan kondisi lebar jalan serta lahan rawa yang mendominasi hampir 80 persen wilayah Kabupaten HSU, maka Pemkab setempat sudah menetapkan sendiri jarak bangunan dari as jalan yang tertuang dalam Peraturan bupati (Perbup) nomor 5 tahun 2003. Perbup ini ternyata masih dianggap memberatkan bagi sebagian besar warga HSU karena kebijakan sepadan jalan yang dimuat dalam Perbup itu sebagian besar masih berjarak 15 meter dari as jalan. Pemkab HSU kembali menelorkan Perbup nomor 21 tahun 2010, khususnya memberikan kelonggaran bagi bangunan yang sudah berdiri sebelum ditetapkannya Perbup dan belum memiliki IMB. Maka IMB akan diberikan dengan toleransi jarak bangunan dari as jalan mulai dari 10 meter seperti di Jalan Abdul Gani Majedi, Jalan Norman Umar dan Saberan Effendi. Untuk Jalan Empu Jatmika diberi toleransi sepadan jalan berjarak 12 meter, sedang Jalan Soewandi Sumarta tetap berlaku sepadan jalan 15 meter karena luas area tepi jalan dan kondisinya masih memungkinkan untuk penetapan jarak tersebut. Namun, kata Wahid tolerasi ini diberikan dengan beberapa persyaratan, yakni bangunan sudah berdiri permanen, dan warga harus membuat surat pernyataan bersedia dibongkar apabila pemerintah daerah melakukan pelebaran jalan atau penataan kota. Pembongkaran juga dilakukan harus tanpa tuntutan ganti rugi dalam bentuk apa pun dari pihak pemilik bangunan, "Untuk lebih lengkapkan pengaturan mengenai sepadan jalan ini untuk dituangkan dalan rancangan perda yang tengah dibahas diperlukan lagi data-data yang lengkap setiap ruas jalan termasuk analisa kemungkinan perubahan status jalan" Pungkasnya. (Edy) .

Pemkab HSU Bisa Pidana Kontraktor Nakal

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi selain untuk memberikan kepastian hukum pungutan terhadap pengeluaran surat ijin usaha jasa konstruksi dan juga memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberi ancama pidana kurungan bagi penyelenggara konstruksi yang tidak mengindahkan mengenai perizinan usaha ini. "Melalui rancangan peraturan daerah ini maka Pemkab bisa mencantumkan ancaman pidana kurungan bagi kontraktor yang tidak mengindahkan persyaratan ijin usaha jasa konstruksi" Ujar Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs H Abdul Wahid, HK, MM,M.Si pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Rabu. Sebagai landasan operasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas usaha jasa konstruksi didaerahnya maka kata Wahid diperlukan regulasi dalam bentuk peraturan daerah (perda) perijinan usaha jasa konstruksi. Namun sejumlah anggota DPRD HSU mempertanyakan relevansi diajukannya rancangan perda tersebut oleh Pemerintah Daerah (Pemda) HSU padahal sudah ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 14/PRT/M/2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional. Wahid memaparkan, sebelum ditetapkannya Undang-undang (UU) nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka penerbitan surat ijin jasa konstruksi merupakan salah satu objek atau retribusi perijinan yang dimiliki Pemda HSU dan ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) nomor 18 tahun 2007 tentang surat izin usaha jasa konstruksi. "Undang-undang itu memang menyebutkan secara limitatif jenis retribusi perizinan yang boleh dipungut oleh pemda, namun tidak termasuk surat izin usaha jasa konstruksi" jelas bupati. Sehingga guna memberikan kepastian hukum atas objek pungutan surat ijin usaha jasa konstruksi maka Pemda HSU melalui Perda nomor 18 tahun 2011 telah mencabut perda nomor 18 tahun 2007 dan menggantinya dengan mengajukan rancangan perda mengenai surat ijin usaha jasa konstruksi. Setelah pencabutan perda tersebut, maka secara teknis penerbitan surat izin usaha jasa kontruksi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menggunakan dasar peraturan Menpan PU tersebut. Lebih lanjut dikatakan Wahid, bahawa pasal 2 Peraturann Menteri PU ini juga menyatakan bahwa peraturan ini bisa dijadikan sebagai pedoman bagi pemda dalam memberikan Izin Usaha Jasa kontruksi, "Sedangkan pada pasal 14 disebutkan pemda wajib melakukan pengawasan terhadap pemberian izin usaha jasa konstruksi" ucapnya Segi kewenangan pemda HSU dalam menyelenggarakan usaha jasa konstruksi disebutkan dalam PP nomor 30 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, dimana pemda menyelenggarakan pembinaan terhadap jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. (Edy)

Penyertaan Modal Menguntungkan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menegaskan kebijakan penyertaan modal bagi Bank Kalsel dan Bank Kalsel Unit Syari'ah hingga 2014 tidak akan mengganggu alokasi anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan arus kas daerah. "Daripada tersimpan di kas daerah dengan jasa giro yan rendah, lebih baik uang kas yang kita miliki ditempatkan dalam bentuk usaha dan mendapatkan jasa usaha berupa bagi hasil keuntungan" Ujar Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs H Abdul Wahid HK, M.Si pada rapat paripurna di Gedung DPRD, Rabu. Penyertaan modal ke Bank Kalsel dan unit syari'ah bank ini, tambah Wahid akan memberikan keuntungkan bukan dalam bentuk bunga bank melainkan dana keuntungan bagi hasil (dividen) yang lebih menguntungkan dibanding bunga deposito tertinggi sekalipun. Selain itu, kata Wahid sebagai penyisihan kekayaan daerah yang dipisahkan maka modal yang ditanamkan di Bank Kalsel ini dapat diambil jika Pemerintah daerah memerlukan untuk keperluan pembangunan yang mendesak. "Kalau kita istilahkan dalam manajemen keuangan keluarga, penyertaan modal ini dapat kita tarik kembali apabila kita tidak mampu membayar biaya pengobatan anggota keluarga kita yang sedang sakit" jelasnya. Dijelaskannya lagi, hakekat dari penyertaan modal ini adalah Pemkab HSU melakukan penyisihan dari kekayaan yang dimilikinya untuk dilakukan penyimpanan yang hanya diberikan kepada pemerintah daerah, kabupaten/kota sebagai pemegang saham dari Bank Kalsel dalam bentuk penyertaan modal. Dana bagi hasil keuntungan dari Bank Kalsel inilah, jelas Wahid lagi sebagai komponen objek pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemkab HSU. Wahid kembali menyakinkan anggota DPRD HSU bahwa penyertaan modal Bank Kalsel dan Bank Kalsel Unit Syari'ah untuk dua tahun mendatang tidak akan mengganggu alokasi anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik berupa urusan yang wajib maupun pilihan. Hal ini, sambung bupati karena kondisi anggaran kas dan silpa setiap tahunnya selalu tersedia di kas daerah dan tidak akan mengganggu arus kas daerah. Bupati HSU menjelaskan hal ini atas keberatan anggota DPRD HSU pada rapat paripurna sebelumnya yang menyarankan agar penyertaan modal dianggarkan hanya untuk satu tahun dengan nomial sebesar Rp5 miliar bagi Bank Kalsel dan Rp2 miliar bagi Bank Kalsel unit syari'ah. Selain itu anggota DPRD juga meminta dana yang ada diperuntukan bagi pembangunan sektor lain yang lebih penting seperti sektor pendidikan dan kesehatan mengingat Kabupaten HSU saat ini masih termasuk dalam kategori kabupaten tertinggal di Indonesia. Bupati menandaskan bahwa anggaran semua sektor pembangunan sudah mendapat porsinya masing-masing sedangkan dana penyertaan modal merupakan dana yang tersimpan di kas daerah. (Edy)

Rabu, 21 November 2012

68 Jabatan di HSU Kosong


Perombakan susunan pejabat pemerintah daerah Hulu Sungai Utara dipastikan dilakukan pada awal 2013 selain untuk merotasi unsur pimpinan satuan kerja pemerintah daerah dipastikan juga akan mengisi posisi jabatan yang masih banyak kosong. Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs H Abdul Wahid HK saat membuka Sosialisasi peraturan pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 di Amuntai, Senin mengungkapkan sebanyak 68 posisi jabatan di lingkungan Pemerintah daerah setempat masih kosong dan akan diisi oleh pejabat yang yang direkomnedasikan berdasarkan persyaratan adminstrasi, kemampuan dan prestasi kerja. "Saya minta awal Desember sudah ada masukan data dari sejumlah dinas dan instansi terkait pengajuan nama pegawai yang akan mengisi jabatan yang kosong sebagai persiapan untuk penyusunan struktur pejabat yang akan dilantik pada awal 2013 mendatang" Ujar Wahid. Wahid lebih lanjut menguraikan dari sebanyak 30 Posisi jabatan eselon II baru terisi sebanyak 22 jabatan sehingga yang masih kosong untuk eselon II sebanyak 8 jabatan. Sedang untuk eselon III dari 137 jabatan dan baru terisi 126 jabatan sehingga yang kosong sebanyak 11 jabatan. Selanjutnya, papar Wahid, posisi jabatan yang kosong untuk eselon IV sebanyak 43 jabatan, karena dari sebanyak 418 jabatan yang tersedia untuk eselon ini yang terisi baru 375 jabatan. Demikian pula untuk eselon V, katanya dari 28 jabatan yang terisi sebanyak 22 jabatan sehingga total posisi jabatan yang harus di isi sebanyak 68 jabatan. Bupati HSU mempersilakan pimpinan masing-masing SKPD untuk mengajukan nama pejabat yang berkompeten untuk mengisi jabatan yang kosong dengan pertimbangan kemampuan dan prestasi kerja yang sudah dilakukan serta persyaratan administarsi yang dipenuhi. Wahid mengingatkan posisi jabatan harus sesuai dengan tingkat kemampuan dan kinerja yang dilakukan karena tantangan pembangunan HSU kedepan dengan titik berat pengelolaan potensi rawa sangat membutuhkan kinerja yang berkualitas. "Kemampuan untuk melaksanakan berbagai proyek atau kegiatan pembangunan hanya bisa dilakukan apabila ditangani oleh pejabat pemerintah daerah yang sudah berpengalaman dan memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas yang diemban" tandasnya. Seorang pemimpin, kata Wahid juga harus bisa menjadi contoh teladan dan panutan sehingga mampu menggerakan kinerja dari para staf sebagai sebuah tim kerja (team work) yang berkualitas. Selain itu keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pemimpinannya sehingga apabila terjadi rendahnya tingkat disiplin kerja PNS umumnya disebabkan lemahnya kepemimpinan dan pengawasan dari pimpinan SKPD Karena itu, Ia minta pimpinan SKPD untuk teliti dalam mengusulkan pegawai yang akan menempati posisi jabatan karena akan turut menentukan keberhasilan pelaksanakan program pembangunan dari SKPD tersebut. Wahid mengingatkan kebutuhan akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sudah menjadi tuntutan yang logis dari perubahan yang terjadi. Dewasa ini, katanya masyarakat menuntut peningkatan kualitas pelayanan dan menghendaki keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan. "Kita juga membutuhkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembanguan karena tanpa dukungan dan peran serta masyarakat maka pemerintah tidak akan optimal dalam melaksnakan roda pembangunan" tandasnya. (Edy)

Selasa, 20 November 2012

40 Persen Penduduk HSU Belum Terlayani Air Bersih

Sekitar 40 persen penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan belum memperoleh akses pelayanan air bersih meski sejak 2008 diterapkan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat untuk melayani penduduk yang bermukim di pinggiran kota dan pedesaan. "Hingga triwulan ketiga tahun ini baru sekitar 60 persen penduduk kita yang memperoleh akses pelayanan air bersih yang aman dan layak untuk di konsumsi baik yang bersumber dari pelayanan PDAM maupun dari program berbasis masyarakat" Ujar Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) sebagaimana disampaikan Asisten Bidang Pembangunan dan Kesra Drs Suharyanto, MSi saat membuka workshop Pamsimas di Amuntai, Selasa. Sedangkan yang belum memiliki akses pelayanan sanitasi mencapai 50 persen dari total penduduk Kabupaten HSU yang berjumlah sekitar 200 ribu jiwa. Padahal, lanjut bupati, sektor air minum dan sanitasi merupakan pelayanan publik yang memiliki kaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan "Tidak memadainya sarana air minum dan sanitasi yang layak akan memunculkan masalah kesehatan lingkungan yang berdampaklanjutan terhadap penurunan produktivitas masyarakat dan perekonomian keluarga akibat rentan terkena penyakit menular seperti diare dan lainnya" tandasnya Sejak diterapkan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) pada 2008 kini pelayanan air bersih di HSU bertambah dengan menjangkau sebanyak 51 desa di 10 kecamatan. Dimana sebanyak 22 ribu jiwa terlayani air minum dan 18 ribu jiwa mendapatkan akses sanitasi yang layak. Meski demikian masih terdapat beberapa tantangan kedepan yang harus diselesaikan oleh pihak pengelola pamsimas dan pemda HSU seperti jumlah desa yang masih memiliki sarana air minum yang belum berfungsi dengan baik mencapai 29 desa dari 51 desa lokasi pelaksanaan program pamsimas. Demikian pula jumlah desa yang memiliki kinerja pengelolaan pamsimas yang baik baru mencapai 10 desa dan berstatus sehat dengan sanitasi (SdS)sebanyak 26 desa. "Syukurnya warga mulai sadar untuk membayar iuran pengunaan air bersih ini yang mencapai 98 persen sehingga pihak pengelola dapat terus meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat" ucapnya. Kondisi ini menurutnya menggambarkan bahwa upaya peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak harus tetap menjadi prioritas dan perhatian baik oleh aparatur pemerintah desa hingga kabupaten. Suharyanto menginformasikan keinginan bupati agar program pamsimas tetap dilaksanakan hingga pencapaian layanan air minum dan sanitasi ini bisa mendekati 100 persen. Untuk itu katanya lagi pemerintah daerah siap mendukung dengan mengupayakan keberlanjutan bantuan dari pemerintah pusat. "Namun kedepan melalui program ini diupayakan pengelolaannya dapat semakin mandiri sehingga pelayanan air minum dan sanitasi yang layak kepada masyarakat dapat terus berkelanjutan" harapnya. Tim koordinasi program pamsimas kabupaten HSU H Haridi berharap melalui workshop selama tiga hari di HSU ini dapat dimusyawarahkan konsep keberlanjutan program pamsimas dan terbentuk Asosiasi pengelola yang nantinya berbadan hukum untuk menunjang kemandirian pihak pengelola. "Kita juga berharap penguatan kader sehingga membantu masyarakat desa tetap mendukung keberlanjutan program pamsimas" katanya. Haridi yang menjabat kepala bidang infrastruktur dan tata ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) HSU ini mengatakan sejak dilaksanakan mulai 2008 hingga saat ini kegiatan program pamsimas di Kabupaten HSU telah mendapat bantuan dari pemerintah pusat sekitar Rp13 miliar lebih ditambah dana sharring dari dana APBD HSU dan kontribusi masyarakat desa. Proyek yang dibiayai Bank Dunia ini telah dilaksanakan di 110 kabupaten dan kota, termasuk termasuk Kabupaten HSU dan beberapa kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. (Edy)

Senin, 19 November 2012

HSU Bentuk Komisi Irigasi Polder Alabio

Kawasan Polder Alabio di Kabupaten Hulu Sungai utara yang luasnya mencapai 5.987 hektar masuk dalam kawasan yang menjadi proyek Irigasi di Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Proyek yang di beri nama Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management Project (PIRIMP) dari Direktorat Irigasi pada Kementerian Pekerjaan Umum yang bekerja sama dengan Nippon Koei, Ltd konsultan asal Jepang tersebut akan memfasilitasi pembentukan Komisi Irigasi di sembilan buah kawasan irigasi di tanah air termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Pembentukan Komisi Irigasi ini berlandaskan pada Undang-undang no.7 tahun 2004 tentang sumber daya air dan Peraturan Pemerintah (PP) no.20 tahun 2006 tentang Irigasi ditambah Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum no 31/PRT/M/2007 tentang pedoman mengenai komisi irigasi. Menurut Regional Leader PIRIMP Mr. A Takaoka pada saat Workshop pembentukan Komisi Irigasi di Amuntai, Selasa, Polder Alabio di HSU memiliki karakteristik dan sistem Irigasi yang berbeda jika dibanding sistem irigasi lainnya di Indonesia sehingga membutuhkan penanganan yang khusus untuk rehabilitasi dan pengelolaannya. "Sistem Irigasi polder ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang memerlukan penanganan khusus" ujarnya. Karena itu, lanjutnya pembentukan Komisi Irigasi ini sangat diperlukan untuk membantu kepala daerah setempat memberikan masukan dalam mengambil kebijakan terkait pengembangan polder alabio. Nara sumber lain dari PIRIMP DR. Busro menjelaskan tujuan pembentukan komisi ini untuk mewujudkan lembaga koordinatif yang demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi. Sehingga dikatanya komisi ini menjadi wadah koordinasi dan komunikasi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan polder sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal dalam meningkatkan produksi pertanian dikawasan itu. Anggota komisi irigasi yang terdiri dari wakil perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan kelompok pengguna jaringan irigasi diharapkan akan memberikan masukan kepada bupati untuk mengambil kebijakan meliputi upaya peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan aset hingga pelaporannya. "Komisi ini nantinya juga akan membantu kepala daerah untuk menetapkan rencana tata tanam, rencana tahunan penyediaan air irigasi dan pembagian ke lahan-lahan pertahian serta merekomendasikan prioritas alokasi dana" kata Busro. Namun yang perlu pembahasan lebih lanjut oleh pihak komisi irigasi cetus Busro yakni terkait sumber dana untuk pengelolaan polder alabio karena dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) HSU pasti terbatas untuk mengelola polder yang pada umumnya membutuhkan dana besar. "Dana bantuan pusat tetap ada untuk rehabilitasi polder namun tetap harus didukung dana dari pemerintah daerah setempat khususnya dalam hal pemeliharannya" cetus Busro. Bahkan berdasarkan hasil survei di kalangan petani di kawasan Polder menyatakan sikap bersedia memberikan kontribusi berupa dana pemeliharaan, asalkan petani terlebih dahulu bisa merasakan manfaat dari pengelolaan Polder Alabio tersebut. Para petani, imbuh Busro, juga menuturkan dari satu hektar lahan dikawasan pertanian Polder Alabio mempu menghasilkan produksi 4 hingga 5 ton gabah kering giling (GKG) yang harga jualnya senilai Rp 4.400 per kilogram. Sementara dari total luas lahan yang bisa digarap maka para petani dikawasan polder alabio mampu menghasilkan hingga 38.291 ton GKG. "Sedangkan total biaya operasi pompa irigasi dan drainase diperkirakan mencapai Rp4 miliar lebih sehingga bisa dialokasikan berapa bantuan yang harus diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah" tandasnya. Alternatif lain coba ditawarkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan HSU Ir. Suriani, M,Si dengan cara pengelolaan pertanian terintegrasi dengan perikanan dan peternakan. "Sayang jika proyek sebesar ini hanya diperuntukan bagi peningkatan sektor pertanian saja tanpa diintegrasikan dengan budidaya perikanan dan peternakan yang tentu bisa menghasilkan keuntungan lebih besar sehingga dapat memberi kontribusi bagi biaya pemeliharaan jaringan polder" cetusnya. Apalagi, kata Suriani lagi, tidak semua lahan dikawasan polder yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian sehingga bisa digunakan untuk budidaya ikan dan ternak. Pada umumnya, tambahnya para petani di HSU biasa menekuni tiga bidang pekerjaan sekaligus yakni bertani, beternak dan mencari ikan sehingga kawasan polder diharapkan bisa juga menjadi tempat budi daya perikanan dan peternakan. Sementara Kepala Bagian Hukum Setda HSU Amberani, MH mengingatkan bahwa dalam rehabilitasi dan pengelolaam polder alabio ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk pembiayaannya karena berdasarkan peraturannya luas lahan yang lebih 1000 hektar menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui pemerintah propinsi, "Sehingga jika di bagi kewenangan pembiayaannya maka untuk rehabilitasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sedangkan untuk kegiatan operasional, petugas dan lainnya ditanggung oleh pemerintah daerah" tandasnya (Edy)

Becak tahun Baru Islam

Amuntai, (17/11) Bupati Hulu Sungai Utara Drs H Abdul Wahid menumpang becak hias dalam kegiatan lomba dan pawai becak hias menyambut dan memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1434 H di Kota Amuntai, dimana kegiatan pawai menggunakan alat transportasi rakyat ini diharapkan pemerintah daerah setempat dapat mensosialisasikan tentang penanggalan kalender hijriyah yang umumnya masih kurang dikenal oleh Kaum mulsim dibanding kalender masehi. (Eddy/ Humas)

PNS Masih Banyak Langgar PP 53 Tahun 2010

Badan Kepegawaian Daerah Hulu Sungai Utara kembali mensosialisasikan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil karena sosialisasi yang sudah dilaksanakan selama ini melalui surat edaran dan penggandaan buku pedomannya dinilai masih belum mencapai sasaran dalam meningkatkan disiplin aparatur pemerintah di daerah tersebut. "Kami melihat masih sering terjadi indisipliner dikalangan pegawai negeri sehingga pihak kami merasa perlu untuk kembali mensosialisasikan peraturan tentang disipin pegawai negeri ini" UjarKepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Hulu Sungai Utara Drs H. Khairil Anwar di AMuntai, Senin. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 ini, kata Khairil sebenarnya sudah diberlakukan sejak dua tahun lalu namun belum efektif diberlakukan karena masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk unsur pimpinannya yang belum mengetahui dan memahami tentang PP ini. Peraturan tentang disiplin PNS ini katanya lagi mengganti PP Nomor 30 tahun 1980 yang dinilai sudah tidak relevan lagi karena tidak jelas mengatur tentang sanksi yang diberikan dan pendelegasian wewenang pejabat yang memberikan sanksi. Selain itu pihak BKD HSU juga mensosialisasikan PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kinerja PNS menggantikan PP nomor 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS yang dikalangan PNS dikenal dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan pekerjaan (DP3) Evaluasi kinerja PNS melalui DP3 yang dilaksanakan setiap akhir tahun ini cetus Khairil juga dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi kerja PNS saat ini sehingga perlu untuk lebih ditingkatkan. Berdasarkan PP 46 tersebut setiap PNS diharuskan membuat daftar sasaran kerja pegawai (SKP) yang harus dipenuhi selama setahun kinerja untuk kemudian dievaluasi diakhir tahun. "JIka ternyata kinerja PNS tidak memenuhi SKP yang mereka buat sendiri maka akan diberikan sanksi jika tidak disertai alasan yang bisa diterima"jelas Khairil. Namun kebijakan membuat SKP ini, tambahnya baru akan diterapkan kepada PNS pada Januari 2014 mendatang sehingga untuk penilaian kinerja PNS untuk satu tahun kedepan masih menggunakan format DP3. Pemerintah Daerah HSU menyadari peningkatan disiplin PNS ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi logis dari adanya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat. Bupati HSU Drs H Abdul Wahid HK MSi kembali menegaskan persyaratan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) yakni dengan meningkatkan disiplin dan kinerja PNS "Keberhasilan pemda dalam membangun daerah tergantung dari kinerja PNS yang harus dimulai dengan disipilin kerja" tandasnya. Selain itu, katanya seluruh sikap dan prilaku PNS harus menjadi contoh teladan bagi masyarakat, karena prilaku yang negatif dari PNS akan mencoreng citra pemerintah dan PNS di mata masyarakat. Wahid meminta unsur pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk dapat memberikan keteladanan dalam menerapkan PP Nomor 53 ini dan lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi pelanggaran disipilin. "Secara signifikan indisipliner terjadi karena kurangnya pengawasan dan ketegasan unsur pimpinan" ucap Wahid lagi. Namun bupati HSU ini juga minta kebijakan pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin ini juga diimbangi dengan pemberian penghargaan (reward) terhadap PNS yang berprestasi kerja. Sementara menurut Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Banjarmasin I Nengah Priyadi, SH, M.Si Kurangnya sanksi yang diberikan kepada PNS yang insipliner ini akibatkan kurangnya pendelegasian wewenang dari pejabat pusat kepada pejabat yang menjadi atasan langsung dari PNS agar bisa memberikan sanksi baik berupa teguran lisan hingga pemberhentian. "Sebenarnya ada peraturannya yang membolehkan atasan langsung dari PNS dimasing-masing SKPD bisa memberikan sanksi kepada bawahannya yang disebut dengan pengawasan melekat, namun karena dari pejabat kepegawaian yang berwenang dipusat kurang mendelegasikan kewenangan ini mengakibatkan pimpinan PNS di masing-masing SKPD tidak berani mengambil kebijakan untuk memberikan sanksi" terangnya. Tanggung jawab dan kewenangan memberikan sanksi kepada PNS ini, lanjut dia umumnya diserahkan kepada pihak Inspektorat sehingga kurang optimal dalam hal pembinaan dan pengawasannya. "Jika pimpinan yang menjadi atasan langsung pNS tidak tegas dalam memberikan teguran dan sanksi maka pimpinan tersebut akan dikenalan sanksi yang sama oleh pimpinan diatasnya" kata Nengah. Berdasarkan PP 53 maka sanksi akan diberikan mulai dari teguran secara lisan hingga yang terberat pemecatan dari status PNS apabila secara komulatif PNS tidak hadir kerja selama 46 hari dalam setahun. "Apabila selama 46 hari PNS absen kerja tanpa alasan yang bisa diterima maka bisa diberhentikan dari pekerjaaan sebagai PNS" cetusnya. Karena itu Ia menghimbau pimpinan masing-masing instansi untuk lebih aktif dalam memberikan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya agar bisa mentaati PP terkait disiplin kerja dan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi PNS bersangkutan sehingga sampai bersikap insdipliner. Menurut Nengah PP 53 sudah memenuhi unsur kepastian dan keadilan tergantung bagaimana kebijakan pimpinan SKPD yang menjadi atasan langsung PNS bersangkutan dalam menerapkannya. (Edy)

Rabu, 07 November 2012

Wahid Pimpin Rapat Peneriban Distribusi BBM HSU

Bupati HSU, Drs.H.Abdul Wahid, HK, MM, M.Si pimpin rapat penertiban Distribusi BBM wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, selasa (6/11/12) di gedung arsip lt II.  Menurut Bupati  rapat tersebut diadakan  semata-mata  untuk kepentingan umum. Selama ini masyarakat Hulu Sungai Utara banyak mengeluhkan kesulitan dalam pembelian BBM di SPBU dan juga kemacetan yang timbul di sekitar SPBU sehingga mengganggu aktivitas masyarakat yang mengunakan jalan raya serta juga menganggu masyarakat sekitar SPBU. Dalam rapat tersebut diambil keputusan untuk lebih mengintensifkan kembali ketertiban  pembelian Solar dan Bensin di SPBU sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor  500/00510/eko tanggal 25 April 2012 dan Nomor 500/00542/eko  tanggal 4 mei 2012. Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut akan dibentuk tim gabungan yang terdiri dari kepolisian resort Amuntai, kodim 1001, Satpol PP, Instansi Terkait lainya seperti Dinas Perindagkop, Dinas Perhubungan dan infokom yang akan mulai bekerja pada hari Rabu (7/11/12). Pada tahap awal tim tersebut akan bekerja secara persuasif dan sesuai kondisi akan lebih dipertegas pada tahap selanjutnya. Disamping itu sesuai dengan keputusan rapat dan persetujuan Bupati HSU Tim Gabungan ini rencananya akan bekerja secara permanen  dan jika dana memungkinkan akan dibangun posko di setiap SPBU untuk menjamin ketertiban di SPBU dan  masyarakat dapat terlayani kebutuhan BBM-nya dengan sebaik-baiknya. Hadir dalam rapat tersebut forum koordinasi kepala daerah, Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten HSU, Plt Sekda, Asisten I dan II, dinas/instansi/bagian  terkait dan Para pemilik SPBU

Selasa, 06 November 2012

HSU Peringkat Dua Peredaran Narkotika

Kapolres Hulu Sungai Utara AKBP Drs Rudy Hariyanto mengungkapkan fakta berdasarkan kasus yang ditangani jajaran Polres setempat pada 2012 bahwa daerah itu menempati peringkat dua se-Kalimantan Selatan setelah Kota Banjarmasin dalam hal penanganan kasus narkotika. "Ironis memang penanganan kasus narkotika di daerah ini menempati urutan kedua sesudah Kota Banjarmasin" Ujarnya saat memberikan masukan pada rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) untuk pembuatan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanggulangan peredaran narkotika,Senin. Hariyanto memaparkan dari 184 kasus yang sudah ditangai pihak kejaksaan negeri Amuntai, sebanyak 32 kasus diantaranya merupakan kasus narkotika dan belum termasuk diantaranya kasus penyalahgunaan obat-obatan daftar G yang di racik sendiri. Ia akui jika kondisi peredaran narkotiba di Kabupaten HSU sudah cukup kronis dan mengkhawatirkan karena keberadaan pelaku cenderung dilindungi keluarga bahkan masyarakat sekitar. "Warga juga seringkali takut saat dikonfirmasi pelaporannya sehingga menyulitkan aparat kepolisian meneruskan penyidikan padahal polisi siap memberikan perlindungan jika pelapor merasa jiwanya terancam" katanya. Bahkan lebih memiriskan lagi, ungkap Kapolres ada oknum anggota Polres HSU yang ikut terlibat dalam jaringan peredaran obat-obatan terlarang yang belum lama ini salah satunya berhasil dibekuk jajaran Polres Hulu Sungai Tengah (HST). Selain itu minimnya jumlah petugas Polri di HSU diakui Kapolres juga menyebabkan aparat yang bertugas dilapangan mudah dikenali masyarakat dan pelaku, "Petugas kita turun kelapangan hanya yang itu saja orangnya sehingga sangat mudah dikenali pelaku dan jaringan narkotika didaerah ini" ucap Hariyanto Beberapa masalah ini menurutnya menyebabkan upaya penggerebekan tempat atau lokasi peredaran serta transaksi narkoba di HSU selalu tercium para pelaku sebelum sempat digrebek petugas. Padahal katanya dalam upaya membekuk pengedar atau pun pemakai narkotika diperlukan ditemukannya barang bukti agar bisa menjerat pelaku ke pengadilan. Karena itu, lanjutnya dalam upaya penyidikan dan penggerebekan kasus narkotika ini jajaran Polres HSU harus melibatkan bantuan dari aparat Polres lainnya seperti dari Polres Barabai, Kandangan, Rantau, Tabalang hingga Polda Kalsel sehingga intel dan petugas Polri tidak mudah dikenali pelaku dan jaringannya. Maraknya kasus narkotika ini juga yang melatarbelakangi DPRD HSU dari Komisi I yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan berinisatif membuat Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zai adiktif lain dengan mengundang sejumlah pejabat pemerintah daerah, aktivis sosial dan tokoh agama di gedung dewan, Senin. "Dewan sengaja menggunakan hak inisiatif untuk membuat raperda pencegahan narkotika ini karena kondisinya saat ini sudah cukup mengkhawatirkan" Cetus Ketua Komisi I DPRD HSU H Hormansyah. Selain itu yang tidak kalah mencemaskan adalah maraknya penyalahgunaan obat-obatan daftar G yang diracik sendiri oleh pelaku seperti Distro, molek dan sebagainya yang beberapa kasus diantaranya bahkan sempat dilaporkan sejumlah LSM menyebabkan kasus kematian di Kabupaten HSU. Sementara itu, katanya lagi baik pihak Polres maupun aparat Kejaksaan Negeri Amuntai tidak sepenuhnya bisa menjerat pelaku peracikan obat ini karena belum ada pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau pun Undang-undang psikotropika yang bisa diterapkan untuk menjerat pelakunya. Karena itu DPRD bersama Pemda HSU Kata Hormansyah harus membuat payung hukum yang bersifat lokal agar bisa mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat-obatan ini. Namun dalam rencana pembuatan Raperda ini, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Amuntai Bambang Myanto SH. MH berharap tidak terjadi tumpang tindih pasal-pasal yang ada dalam raperda itu dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi diatasnya. "Misalnya dalam raperda tersebut saya lihat dicantumkan sanksi adminstratif terhadap pelaku penyalahgunaan yang mestinya sanksinya adalah sanksi pidana dimana pada penambahan pasalnya sebenarnya nanti bisa dicantumkan untuk sanksi administrasif " jelas Bambang. Ia juga menyarankan agar pasal yang dibuat pada repareda jangan sampai menimbulkan banyak penafsiran sehingga dapat menambah tingkat kesulitan dalam pembuktiannya saat dipersidangan. Selain itu kata Bambang untuk menyediakan sarana rehabilitasi pecandu narkoba juga tidak semudah yang dibayangkan sehingga perlu ketelitian yang matang dari pihak Komisi I DPRD HSU dalam menyiapkan rancangan perda ini, khususnya dalam mencantumkan pasal mengenai penyediaan sarana rehabilitasi narkoba. (Edy)

Minggu, 04 November 2012

WAHID: "Mutasi Paling Lambat Januari"

Bupati Hulu Sungai Utara Drs.H Abdul Wahid HK, M.Si menegaskan akan melakukan mutasi dan perombakan susunan pejabat pemerintah daerah paling lambat awal januari mendatang. "Saya minta perhatian seluruh jajaran pegawai negeri sipil bahwa Insya Allah mutasi paling lambat akan dilaksanakan awal Januari 2003" UJar Wahid saat memimpin apel gabungan PNS, Senin. Wahid memastikan bahwa kebijakan perombakan struktur pejabat pemda HSU ini akan memperhatikan aspek persyaratan administratif, kemampuan dan kinerja yang sudah dilakukan. Persyaratan administratif saja, kata Wahid tidak cukup jika tidak didukung kemampuan dan kinerja PNS bersangkutan untuk bisa menduduki posisi atau jabatan tertentu dipemerintahan. Ia ingin memastikan agar posisi jabatan dipemerintahan dipegang oleh pejabat yang sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang sudah dilakukan sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Namun dalam kebijakan perombakan kabinetnya ini, Wahid tidak menutup diri untuk menerima saran dan masukan, bahkan pengjuan diri secara pribadi maupun terbuka dari PNS yang merasa lebih cocok untuk ditempatkan pada posisi jabatan tertentu, "Silahkan jika ada yang ingin mengajukan diri namun akan kita teliti kemampuan dan kinerja yang sudah dilakukan" tegasnya lagi. Bupati HSU terpilih periode 2012-2017 ini juga mengeaskan tidak akan penerima pemberian amplop atau suap dalam kebijakan perombakan kabinetnya ini karena pertimbangan dilakukan berdasarkan persyaratan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada "Tidak ada amplop dalam kebijakan ini Tapi jika masih ada yang memberi akan saya terima tapi tidak akan mempengaruhi kebijakan yang diambil" tandasnya. Pada kesempatan apel gabungan seluruh SKPD di halaman Kantor bupati itu, Wahid juga menyinggung masih ada adanya sejumlah Karyawan-karyawati SKPD yang belum disiplin menghadiri apel gabungan pagi itu sehingga beberapa barisan SKPD hanya diisi sedikit staf SKPD bersangkutan. "Saya tidak tahu apakah apel pagi ini sebagai suatu kewajiban bagi PNS atau tidak, namun secara etika semestinya seluruh PNS harus menghadiri apel dan tanggung jawab pimpinan masing masing SKPD untuk memantau dan mendisiplinkan stafnya dalam rangka kekompokan tim" cetus Wahid. Menurutnya tidak cukup hanya kepala SKPD yang hadir, namun dalam rangka membina kinerja dan kekompakan tim masing-masing SKPD maka semua unsur pimpinan harus bertanggung jawab mendisipilinkan kehadiran seluruh karyawan dalam setiap apel pagi. Bupati menyatakan akan menegur dan meminta keterangan kepala SKPD jika nanti dijumpai ketidak hadiran PNS dalam kegiatan apel pagi. Wahid menyadari sebagai kepala daerah yang baru terpilih bersama wakilnya Husairi Abdi, maka kebijakan dan ketegasan yang ia ambil akan mengundang reaksi beragam dari jajaran PNS, karena itu ia juga minta agar kebijakannya juga agar bisa dikoreksi apabila terdapat kesalahan, "Jika saya kurang baik sebagai bupati dimata karyawan-karyawati saya juga ingin diberitahu apa-apa saja yang dirasa kurang pas berkenan dihati bapak ibu sekalian" kata Wahid. Bupati menginginkan agar jajaran pemerintah daerah dapat lebih kompak dan bekerja sama dalam menjalankan aktivitas pembangunan sehingga semua tantangan pembangunan yang berat dapat di atasi dengan lancar. (Edy)

Kamis, 01 November 2012

Roadshow Wawasan Kebangsaan




Amuntai (1/11) - Puluhan pelajar di Kabupaten Hulu Sungai Utara  (HSU)mengikuti kegiatan Sosisalisasi Wawasan Kebangsaan di Gedung Agung Amuntai yang diselenggarakan oleh Bagian Kesbangpol Pemprop Kalsel dalam kegiatan Road Show sosialisasi wawasan kebangsaan bagi pelajar kesemua  kabupaten kota se Kalsel, yang bertujuan menanamkan kembali pentingnya kesadaran kebangsaan generasi muda untuk mencegah perpecahan dan konflik sosial, termasuk diantaranya tauran antar pelajar yang akhir-akhir ini kerap terjadi. (Eddy/Humas)

HSU Bidik Lima Cabang Lomba

Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an Kabupaten Hulu Sungai Utara menargetkan lima cabang lomba untuk bisa meraih gelar juara pada MTQ Korps pegawai negeri tingkat Propinsi Kalimantan Selatan yang digelar mulai 2 hingga 4 Nopember di Banjarmasin. "Kita menargetkan lima cabang ini diunggulkan untuk meraih nilai tertinggi karena peserta dari daerah kita punya potensi yang bagus" Ujar Ketua Rombongan sekaligus official H. Ahmad Yusri, M,Ap saat membawa peserta dan rombongan bertemu Bupati HSU untuk pelepasan, kamis. Adapun kelima cabang lomba yang diikuti yakni cabang tilawah putra dan putri, cabang dai'yah, kaligrafi Qur'an (khath) dan hifzil Qur'an 5 juz. Dikatakannya, HSU hanya bisa menyertakan lima peserta untuk lima cabang lomba tersebut karena pemberitahuannnya dari pihak panitia baru diterima oleh pengurus Korpri HSU sehingga kurang dalam persiapan seleksi. "Namun bisa dipastikan dari kelima peserta yang semuanya berasal dari PNS dilingkungan Kementerian Agama ini memiliki kemampuan yang bagus untuk bisa meraih nilai tinggi di ajang MTQ ini" tandas Yusri yang juga menjabat sekretaris Korpri Kabupaten HSU ini. Untuk bisa mengikuti MTQ Korpri ini lanjut Yusri syaratnya peserta belum pernah mengikuti kejuaraan lain dibidang MTQ dan sejenisnya sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi peserta untuk bisa memenangi lomba. Apalagi tambahnya Ajang MTQ Korpri ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di tingkat kabupaten kota se-Indonesia dan akan berlanjut ketingkatt nasional. Meski belum pernah mengikuti ajang perlombaan, namun lima orang peserta MTQ Korpri dari Kabupaten HSU ini sudah pernah menjadi anggota dewan juri pada ajang MTQ di tingkat kabupaten. "Jadi meski belum pernah ikut lomba peserta MTQ Korpri ini memiliki pengetahuan dan kemampuan pada bidang lomba yang diikuti karena mereka sudah pernah menjadi juri pada bidang lomba ditingkat kabupaten" ungkapnya. Bupati HSU Drs H Abdul Wahid HK MSi yang menerima rombongan peserta dan official MTQ Korpri berharap kafilah HSU bisa menjalani lomba dengan kemampuan terbaik mereka demi mempersembahkan prestasi bagi banua. "Ikuti lomba dengan sebaik-baiknya dan keluarkan semua potensi dan kemampuan untuk memenangi lomba" pinta Wahid. Wahid optimis Kafilah mampu memenangi sejumlah cabang lomba, apalagi HSU merupakan daerah agamis yang cukup banyak memiliki ustadz dan ustadzah yang memiliki kemampuan dibidang tilawah dan hafiz Qur'an. Pemerintah Daerah, lanjutnya belum bisa menjanjikan bonus namun akan memberikan apresiasi jika peserta mampu berprestasi mengharumkan nama daerah baik ditingkat propinsi apalagi ditingkat nasional. (Edy)

Tim Penilai Kagumi Produk Eceng Gondok

Tim penilai Lomba P2WKSS dari tingkat Propinsi Kalimantan Selatan mengagumi peningkatan mutu dan kualitas produk eceng gondok di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak dilakukan pelatihan intensif oleh Dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan terhadap para perajin. "Produk kerajinan ini apakah juga dipasarkan ke Banjarmasin, soalnya saya tidak pernah lihat produk sebagus ini di toko-toko kerajinan disana" ujar salah satu Tim penilai Lomba P2WKSs saat meninjau pameran P2WKSS di Balai Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan, Rabu (31/10). Oleh perajin dijelaskan, pemasaran produk eceng gondok dan purun luar daerah berdasarkan pesanan dari pedagang dan pengusaha. "Kini kami ulai bisa memberi motif dan desain sendiri sehingga bisa meningkatkan harga jual produk" tutur Supian salah satu perajin. Sejumlah perajin didesa tersebut memang sukses mengembangkan usaha kerajinan eceng gondok, bahkan kini diantaranya telah beromset puhan juta perbulan. Menurut Supian, desanya menjadi salah satu pelopor pengembangan kerajinan eceng gondok disamping menjadi sentra kerajinan purun. Sebagai varian baru disktor kerajinan, prospek eceng gondok sangat menjanjikan selain karena pangsa pasar yang masih terbuka luas juga karena bahan baku yang melimpah dan mudah diperoleh di daerah ini. Tim penilai P2WKSS memberikan poin penilaian tersendiri atas peningkatan kualitas produk eceng gondok ini karena merupakan hasil pembinaan lintas sektoral antar berbagai dinas dan instansi pemerintah daerah (pemda), seperti Dinas Koperasi, UKM, Tim Penggerak PKK, Dekranasda dan instansi terkait lainnya. Selain mengagumi hasil kerajinan masyarakat Desa Banyu Hirang tersebut, penilaian juga diarahkan terhadap kegiatan Tim Penggerak PKK desa dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, seperti penerapan 10 program kerja PKK, pengadimintrasian dan kegiatan posyandu. Selain kerja sama lintas sektoral dan dukungan pemda, maka peran serta masyarakat sangat menentukan keberhasilan Desa Banyu Hirang menjadi wakil HSU diajang lomba P2MKSS ini. Bersamaan dengan penilaian P2WKSS di Desa Banyu Hirang, juga dilakukan penilaian Gerakan Kecamatan Sayang Ibu (GKSI) di Kecamatan Amuntai Selatan. Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Husairi Abdi Lc saat menerima kedatangan tim penilai lomba menegaskan upaya-upaya untuk menekan angka kematian Ibu dan bayi tetap menjadi fokus perhatian pemda HSU karena masih tingginya tingkat kematian Ibu dan bayi didaerah ini. Bahkan berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Kalsel pada 2011memperlihatkan Kabupaten HSU masih yang tertinggi dalam kasus kematian Ibu melahirkan dan bayi. Karenanya, tandas Husairi melalui kegiatan TP PKK dengan dibantu Dinas Kesehatan dan dinas terlait pemda HSU berupa meningkatkan penyuluhan dan kegiatan posyandu dipedesaan. "Melalui gerakan ini semoga dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong pemerintah daerah untuk lebih berupaya menekan tingkat kematian Ibu melahirkan dan bayi" cetusnya. Selain itu dengan ditetapkan desa Desa Banyu Hirang sebagai desa percontohan P2WKSS dan Kecamatan Amuntai Selatan sebagai GKSI akan menjadi model bagi pembinaan desa lain agar turut maju di bidang pembangunan desa. (Edy)