Rabu, 27 Maret 2013

Kerusakan Jalan Tapus - Nagara Semakin Memprihatinkan

Jalan propinsi yang menghubungkan Desa Muara Tapus Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kondisinya kini semakin parah dan memprihatinkan. Beberapa ruas jalan bahkan hampir putus akibat retak dan lonsor dan sebagian lagi berlobang tergenang air membuat pengendara roda dua dan mobill yang melintas harus ekstra hati-hati jika tidak ingin jatuh. Saat meninjau musibah jembatan longor di salah satu desa di Kecamatan Babirik pada Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) sampai beberapa kali harus turun dari mobil dinas dan berjalan meniti titian yang dibuat warga Desa Sungai Durait secara darurat akibat separuh jalan lonsor dan separuhnya lagi terendam air.

Beberapa kali Wahid juga turun dari mobil dinasnya untuk menyapa warga disepanjang jalan muara tapus- Nagara (HSS) tersebut guna menyerap aspirasi dan keinginan warga. "Kalau bisa jalan capati dibaikiakan pak ai" Ujar satu warga saat bertemu orang nomor 1 di kabupaten HSU. Menerima keluhan warganya, Wahid hanya menjanjikan akan menyampaikan aspirasi mereka ke Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) karena kewenangan untuk memperbaiki jalan Tapus-Nagara adalah Pemprop Kalsel. Namun, kata Wahid, Pemerintah Kabupaten HSU sudah berulang kali menyampaikan perihal kerusakan jalan propinsi ke Pemprop Kalsel, khususnya kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) propinsi namun hingga kini belum kunjung mendapatkan perbaikan.

Semakin parahnya kerusakan jalan tapus-nagara ini akibat tergenang banjir dan acapkali masih dilewati truck pengangkut hasil perkebunan sawit dari Nagara. Pemda HSU melalui Dinas PU sebenarnya sudah melakukan perbaikan jalan, namun karena belum permanen di aspal mengakibatkan jalan kembali rusak dan berlobang. Kepada warga Babirik Wahid memohon maaf karena baru bisa melihat langsung kerusakan jalan Tapus-Nagara karena selain hampir tiga pekan terakhir mengikuti pelatihan dan pendidikan kepemimpinan di Jakarta yang wajib dihadiri bupati/wakilota diseluruh Indonesia, juga masih sering bolak-balik ke Jakarta untuk mengupayakan dana bantuan pusat bagi daerah. "Alhamdulillah terakhir kita berhasil mendapatkan dana bantuan pusat sebesar Rp15 miliar untuk pengadaan peralatan media di Rumah Sakit Pambalah Batung Amuntai" kata bupati.

Karena mendapat kabar mengenai keluhan warga masyarakat di Kecamatan babirik terkait kerusakan jalan kira-kira sepanjang 7 kilometer yang semakin parah. bupati lantas meninjau langsung kondisi jalan. "Semoga ini cepat mendapat respon dari Pemprop Kalsel untuk mendapatkan perbaikan" imbuhnya. Selain itu untuk upaya sementara bupati mengharapkan sudah aktivitas dari kontraktor pelaksana di lapangan untuk peninggian badan jalan agar tidak terendam banjir lagi yang akan semakin memperparah kondisi jalan. Perbaikan ini harus segera diupayakan Pemda HSU mengingat jalur Tapus menuju Babirik dan Nagara tersebut sangat penting menunjang aktivitas masyarakat babirik yang umumnya bertani, peternak untuk mengangkut hasil usaha mereka ke Pasar Alabio dan Pasar Amuntai. "Jika dibiarkan begitu saja tentu akan sangat menghambat usaha masyarakat kita" tandasnya. Kunjungan Wahid meninjau kondisi jalan ini turut disertai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ir. Masrani, Asisten II bidang pembangunan Ir. Eddyan Noor idur dan Kabag Humas Adi Lesmana MSi. (Edy)

PNS Akan Dipantau CCTV

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan memasang perangkat teknologi kamera pemantau ruang kantor dan aktivitas pegawai negeri guna meningkat disiplin dan kinerja aparat. Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs H Abdul Wahid mengatakan pemerintah daerah (pemda) akan memasang kamera pengintai alias CCTV di sejumlah ruangan kantor sekretariat daerah, "Jika anggaran memang memungkinkan maka secara bertahap kita akan memasang CCTV di ruangan kantor" Ujarnya saat rapat paripurna di Gedung DPRD HSU, Senin.

Menurut bupati upaya ini ditempuh untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur Pemda HSU yang sering tidak berada diruangan kantor saat jam kerja. Wahid telah mengaku menerima informasi sejumlah oknum pegawai negeri sipil (PNS) sering tidak berada diruang kantor saat jam kerja dan hanya datang saat absen sidik jari pada pagi dan petang saat jam kerja berakhir. Kenyataannya, kata Wahid absen dengan sidik jari tanpa disertai dengan pengawasan yang optimal belum mampu mendisiplinkan kerja aparat pemerintah daerah. "Kita akui disiplin kerja sebagian PNS kita masih rendah dan masalah ini juga terjadi didaerah-daerah lain" kata Wahid.

Sebenarnya kata Wahid pemda sudah memiliki sejumlah perangkat perundang-undangan dan aturan namun tinggal penerapannya yang belum optimal, sehingga masih di jumpai PNS yang keluar kantor saat jam kerja tanpa dikenai teguran apalagi sanksi. Diantaranya Pemda HSU melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah menyampaikan surat edaran kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tentang pembinaan dan pengawasan PNS dalam rangka pelaksanaan Peraturan pemerintah (permen) nomor 53 tahun 2010.

Melalui Bagian Organisasi Setda HSU juga sudah disampaikan sudart edarkan berisi contoh format surat ijin keluar kantor namun dalam penerapannya masih kurang direalisasikan oleh SKPD. Selain memberikan instruksi kepada semua SKPD untuk menerapan peraturan yang sudah ada, maka pemasangan CCTV ini diharapkan Wahid dapat turut menunjang perbaikan kinerja dan disiplin aparatur kedepannya. Upaya mendisplinkan aparatur ini, sebenarnya juga diimbangi oleh Pemda HSU dengan upaya peningkatan kesejahteraan PNS melalui penghematan pengeluaran anggaran.

"Kita sadari bahwa anggaran daerah kita terbatas, oleh karenanya untuk meningkatkan kinerja PNS perlu dicarikan solusi untuk menaikan tunjangannya" kata Wahid. Wahid mengakui jika tunjangan untuk PNS di daerahnya memang masih rendah sehingga perlu diupayakan agar melalui pengetatan anggaran daerah dapat dinaikan tunjangan bagi PNS. Pemda HSU, katanya terpaksa membatalkan sejumlah kegiatan kunjungan atau perjalanan dinas serta kegiatan pelatihan dan seminar keluar daerah yang dianggap tidak terlalu penting. Sehingga, katanya lagi melalui kebijakan tersebut, Pemda HSU dapat mengetahui dari upaya-upaya tersebut sejauhmana dapat menghemat anggaran daerah.

Dari hasil penghematan anggaran kemudian akan dihitung seberapa besar tunjangan aparat daerah bisa dinaikan perorangnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Wahid berharap dari upaya peningkatan kesejahteraan PNS ini akan berdampak pada peningkatan kinerja dan disipilin PNS di samping tentunya pembinaan dan pengawasan juga tetap dilakukan. Selain itu, dalam rangka pemerataan penempatan PNS pada unit-unit kerja juga telah dirumuskan program pembangunan daerah yang meliputi pembinaan dan pengembangan aparatur dengan indikator terisinya formasi dan jabatan sesuai dengan kompetensi aparatur.
Pemda HSU juga merumuskan program peningkatan sumber daya aparatur yang indikatornya bisa dilihat dari peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah daerah, "Bila kebijakan penguatan profesionalitas aparatur ini dapat dilaksanakan maka berbagai permasalahan terkait rendahnya disiplin dan kinerja PNS dapat kita atasi secara bersama-sama" tandasnya. (Edy)


PKK Serahkan Bansos Korban Kebakaran

Musibah kebakaran yang menghanguskan enam buah rumah warga di Desa Tapus Dalam yang terjadi pada Jum'at pekan lalu turut mengundang keprihatinan tim penggerak PKK Hulu Sungai Utara yang datang kelokasi kebakaran untuk memberikan bantuan bagi para korban. Ketua TP PKK Hulu Sungai Utara (HSU) Hj Annisah Rasyidah Wahid yang datang kelokasi kejadian, Selasa (26/3) menyerahkan langsung bantuan berupa sembako bagi para korban. Annisah berharap para korban meningkatkan ketabahan dan kesabaran karena musibah ini merupakan ujian dari Tuhan yang harus disikapi dengan keimanan dan keyakinan. "Insya Allah jika kita sabar Allah akan mengganti harta benda yang hilang akibat musibah dengan yang lebih baik lagi" Ujarnya menghibur warga.
 
Ketua PKK minta agar bantuan yang diberikan tidak di pandang dari segi nominalnya, namun harus dilihat dari aspek kepedulian dari TP PKK untuk membantu meringankan derita para korban kebakaran. Annisah mengaku bisa merasakan derita para keluarga karena musibah kebakaran karena keluarga isteri Bupati HSU ini pun pernah mengalami musibah serupa, "Saat itu kami sedang melaksanakan ibadah umroh dan menerima kabar di kalau keluarga kami di Amuntai terkena musibah kebakaran" katanya. Karena itu Ketua PKK hanya bisa mendo'akan para keluarga yang tertimpa musibah kebakaran agar bisa kembali bangkit dan berusaha membangun tempat tinggal mereka.

Ia yakin jika suatu musibah disikapi dengan kesabaran dan tawakal kepada-Nya maka Tuhan akan memberi ganti harta benda yang lebih baik lagi. Seusai menyerahkan bantuan, Annisah bersama rombongan PKK dari Pokja I meninjau lokasi kebakaran yang berada di tepi jalan raya menuju perbatasan dengan Kabupaten HST. Puing-puing bangunan sisa kebakaran masih belum dibersihkan sementara enam kepala keluarga korban musibah ini masih mengungsi ke rumah kerabat terdekat di Desa Tapus Dalam. Hingga Selasa kemaren, bantuan yang diterima keluarga korban baru berasal dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja Transmigrasi yang memberikan bantuan berupa sembako, terpal dan tenda.

Warga juga menginformasikan bahwa beberapa pengurus Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqah (BAZIZ) HSU juga sempat datang melakukan survei ke lokasi namun belum memberi bantuan. Camat Sungai Pandan Jumadi mengatakan akibat musibah kebakaran ini kerugian materi di taksir mencapai Rp800 juta dan hingga kini pihak kecamatan masih memfasilitasi untuk mencarikan bantuan bagi para korban agar bisa kembali membangun tempat tinggal mereka. Berdasarkan keterangan warga, kebakaran yang terjadi pada Jum'at dini hari tersebut dari kediaman Suhaili pemilik usaha relay TV kabel Oggi Amuntai. Munculnya api di duga akibat hubungan arus pendek pada tumpukan kabel pemasangan TV kabel karena berdasarkan keterangan saksi mata dari warga, api pertama kali muncul dari depan kediaman Suhaili yang kemudian menjalari kerumah warga sekitar.

Beruntung angin tidak berhembus kencang pada Jum'at dini hari tersebut dan Pasuan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) juga dengan cepat tiba di lokasi kebakaran sehingga beberapa rumah warga sekitar yang cukup berdempetan masih sempat diselamatkan dari amukan si "jago merah'. Akibat terbakarnya mesin relay TV kabel di kediaman Suhaili tersebut prakstis hingga kini warga Desa Tapus Dalam dan sekitarnya masih belum bisa menikmati hiburan dari tayangan TV kabel, namun dari petugas TV kabel sudah terlihat melakukan perbaikan. (Edy)

Banyak Warga Pilih RS Amuntai Untuk Berobat

Rumah Sakit Pambalah Batung Amuntai tetap diminati warga Hulu Sungai Utara untuk berobat tidak saja oleh masyarakat kurang mampu yang mengantongi kartu jaminan kesehatan bahkan masyarakat golongan menengah keatas tetap berobat di rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah ini. Direktur Rumah Sakit (RS) Pambalah Bantung DR.dr.I.Nyoman Gede Anom, M.Kes mengatakan selama 2012 jumlah pasien rawat inap sebanyak 8612 pasien yakni pasien yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sebanyak 6.112 pasien atau 71 persen, sementara dari luar HSU sebanyak 2.500 pasien atau 29 persen.

Sedang jumlah pasien pemegang kartu jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) hanya 1.805 pasien atau sekitar 20 persen dari total jumlah pasien rawat inap. Demikian untuk pelayanan rawat jalan, pasien dari Kabupaten HSU sebanyak 17.055 kunjungan atau sekitar 81 persen, sedang dari luar Kabupaten HSU sebanyak 3.879 kunjungan atau sekitar 19 persen. Kunjungan pasien pemegang kartu Jamkesda dan Jamkesmas lebih kecil lagi, hanya sebanyak 2.956 kunjungan atau sekitar 12 persen dari total kunjungan rawat jalan. "Jadi tidak benar jika rumah sakit daerah ini ditinggalkan oleh masyarakat HSU" Ujar Nyoman saat dikonfirmasi di Amuntai, Senin.

Hal ini, lanjutnya untuk menjawab keraguan sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) HSU terkait kondisi terkini layanan kesehatan di RS. Pambalah Batung yang pernah disampaikan pada saat rapat paripurna DPRD sebelumnya. Meski diakui Nyoman jika RS. Pambalah Batung masih terus melakukan pembenahan beragai kekurangan sarana dan prasarana serta tenaga medis dalam rangka meningkatkan pelayanan seiring status baru RS. Pambalah Batung sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga tidak menutup kemungkinan dari aspek kekurangan yang masih dimiliki RS Pambalah Batung membuat sebagian warga HSU khususnya golongan ekonomi menengah keatas lebih memilih berobat ke RS kabupaten tetangga.

Beberapa warga HSU juga terpaksa di rujuk berobat ke RS kabupaten lain karena ketiadaan sejumlah fasilitas perawatan medis. Sementara saat menyampaikan jawaban pemerintah daerah terkait pengajuan Rancangan RPJMD HSU 2013-2017 di Gedung DPRD HSU, Senin Bupati Drs H Abdul Wahid menegaskan komitmen Pemda HSU untuk terus melakukan pembenahan pelayanan RS. Pambalah Batung secara bertahap melalui strategi peningkatan layanan dan pemerataan akses kesehatan. Diantaranya meningkatkan sistem jaminan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat tidak mampu di RS Pambalah Batung Amuntai, "Bahkan bagi pasien kelas III kini sudah kita gratiskan seluruhnya termasuk obat-obatan " tandas bupati.

Bupati menginstruksikan pihak RS untuk menyediakan stok obat-obatan yang lengkap sehingga tidak ada lagi pasien yang terpaksa menebus obat di apotek luar rumah sakit yang selama ini banyak dikeluhkan. "Jika masih ada pasien yang menebus obat di apotek luar rumah sakit silakan lapor kepada saya agar bisa kita tangani langsung" katanya. Wahid mengingatkan dengan statusi BLUD pihak RS dapat memberikan pelayanan berupa penyediaan barang dan jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi, produktivitas dan efektivitas.

Atas dasar prinsip itu pula, pihak RS diberikan kelonggaran berdasarkan peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari APBD, pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kelonggaran pengadaan barang dan jasa yang dananya berasal dari non APBD sudah diatur melalui peraturan bupati HSU nomor 1 tahun 2013 tentang jenjang nilai pengadaan barang dan jasa pada BLUD RS Pambalah Batung dimana dibawah harga Rp500 juta dapat dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/ jasa. "Dengan kelonggaran ini saya berharap kedepannya pihak RS dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal dan bermutu sehingga tidak ada lagi keluhan dan ketidakpuasaan termasuk kehabisan obat-obatan atau pun ketidakmampuan dalam melengkapi sarana dan prasarana penunjang lainnya" pungkas Wahid. (Edy)

Rehab Tanah Asrama Tunggu Tanah Hibah

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan merebalitasi total bangunan asrama mahasiswa di Banjarbaru jika pemilik tanah tempat bangunan asrama didirikan yakni Yayasan Candi Agung bersedia menghibahkan tanah tersebut kepada pemerintah daerah. "Kita masih menunggu kepastian status tanah dari pihak yayasan agar pemda HSU bisa segera melakukan pembangunan atau rehab total asrama candi agung yang ada di banjar baru" Ujar Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs H Abdul Wahid saat rapat paripurna di gedung DPRD HSU, Senin. Wahid menegaskan kepastian status tanah menjadi syarat bagi pemda HSU agar bisa menggelontorkan dana pembangunan asrama dari dana APBD HSU karena jika status tanah masih milik yayasan pemda tidak berani melaksanakan proyek pembangunannya.

Rencana rehab total bangunan asrama ini untuk memenuhi aspirasi KM HSU di Banjarbaru yang mengharapkan perbaikannya. Pemda HSU, kata Wahid lebih memilih untuk melakukan rehab total bangunan asrama secara lebih representatif dan permanen sehingga dapat lebih berkesinambungan dimanfaatkan bagi mahasiswa-mahasiswi asal kabupaten HSU yang menimba pendidikan di Banjarbaru.

Wahid sudah melakukan kujungan silaturrahim dengan Kerukunan Mahasiswa (KM) dan Warga HSU di Banjarbaru pada pekan sebelumnya untuk bersilaturrahim dan menyerap aspirasi mahasiswa dan warga HSU yang bermukim di Banjarbaru. Bangunan asrama, tutur wahid telah berumur 25 tahun meski sudah pernah dilakukan rehab namun kondisi sebagian bangunannya kini cukup memprihatinkan. Selain pagar belakang asrama yang sudah jebol dan atap yang juga bocor, fasilitas penting lainnya seperti wc sudah mulai rusak sehingga perlu dilakukan rehab total.

Saat ini kata Wahid penghuni asrama berjumlah 20 mahasiswa dan 7 mahasiswi asal HSU yang tengah melaksanakan studi di Ibu Kota Propinsi Kalimantan Selatan tersebut. Namun Wahid belum memastikan berapa anggran yang akan di kucurkan bagi pembangunan asrama mahasiswa ini karena rencananya akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun anggaran. "Rencananya sebagian bangunannya akan direhab secara bertahap sehingga bangunan lainnya masih bisa dipakai ditempati oleh mahasiswa " tutur Wahid Dari penjelasan mahasiswa, Pemda HSU baru mengetahui jika bangunan asrama berdiri diatas tanah hak pakai milik Yayasan Candi Agung sehingga menjadi kendala bagi Pemda HSU untuk melakukan rehab sebelum dihibahkan terlebih dahulu.

Pada waktu pertemuan silaturrahim itu kata Wahid pihak yayasan berjanji akan secepatnya memberikan keputusan terkait penghibahan tanah karena terlebih dahulu harus melakukan musyawarah dengan pihak Kerukunan Warga HSU yang ada di Banjarbaru. Bupati mengatakan perhatian pemerintah untuk membantu perbaikan bangunan asrama bertujuan untuk membantu putera-puteri daerah HSU yang akan melanjutkan pendidikan untuk meringankan beban biaya perkualiahan dengan adanya fasilitas tempat tinggal yang lebih diprioritaskan untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

"Bagi mahasiswa, apalagi dari keluarga kurang mampu tentu sangat terbantu dengan adanya fasilitas asrama mahasiswa ini sehingga keberadaan sarana asrama ini perlu dipertahankan" kata Wahid. Apalagi pembangunan asrama dilatarbelakangi harapan masyarakat HSU yang bermukim di Banjarbaru yang menginkan putera daerah dapat lebih maju dengan menimba ilmu sehingga warga HSU diperantauan rela bergotong royong membantu pembangunan Asrama mahasiswa dengan cara swadaya. Sejak didirikan pada 1989 sudah sebanyak 250 alumni tercatat menjadi alumni Asrama mahasiswa Candi Agung dan salah satunya kini menjadi anggota DPR RI dari Kalimantan Selatan yakni Syaifullah Tamliha. (Edy)


Minggu, 24 Maret 2013

Logo STQN & Hari Jadi ke 61

“ Dengan Semangat Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Utara ke 61, Kita Sukseskan Seleksi Tilawatil Qur’an Nasional XIX Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 ”

Kamis, 21 Maret 2013

Rakon PKK Susun Renja 2013

Tim Penggerak PKK Hulu Sungai Utara telah menyusun rencana kerja pada pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan belum lama ini. Seluruh pengurus PKK kabupaten dan kecamatan turut dilibatkan untuk menyusun rencana kerja (renja) sehingga diharapkan seluruh jajaran PKK dapat bekerja sama untuk mensukseskannya.

Renja PKK HSU 2013 yang dihasilkan dari rapat koordinasi (rakon) menjadi acuan bagi penyusunan renja ditingkat PKK kecamatan hingga desa. Penyusunan renja di bagi dalam bidang kesekretariatan dan empat kelompok kerja (pokja) yang berlandaskan pada 10 program kerja PKK. Pada bidang kesekretariatan, selain telah sukses menggelar rakon dan pembinaan desa binaan, bagian kesekretariatan PKK rencananya juga akan melakukan kegiatan lomba sekretariat PKK di seluruh kecamatan guna evaluasi tertib administrasi.
Selain itu juga melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan PKK kecamatan melalui program kerja Supervisi Pelaporan Evaluasi dan Monitoring (SPEM). Pihak kesekretariatan akan membantu PKK kecamatan dan desa untuk membuat laporan kegiatan untuk keseragaman dan tertib administrasi, serta pertanggungjawaban dan menjadi masukan untuk bahan rencana selanjutnya.

Kesekretariatan juga akan melakukan pembinaan organisasi dan manajemen sesuai hasil rakernas VII PKK tahun 2010. Untuk evalusi pelaksanaan program akan dilaksanakan pertemuan berkala pengurus PKK kabupaten setiap bulannya. Tahun ini PKK HSU juga melaksanakan sejumlah lomba desa percontohan, seperti Lomba P4PKK, Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat, Lomba HATINYA PKK dan Lomba Dasawisma ber PHBS.

Selain itu program khusus dalam rangka mengikuti Lomba P2WKSS bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (B3AKB) HSU. "Tahun ini kita juga akan mengikuti Jambore kader PKK yang diselenggarakan PKK Propinsi Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kader" jelasnya. Sementara itu pada pokja I yang diketuai Ny Hj Muslimat berencanakan kegiatan rutin yang biasa dilaksanakan TP PKK yakni penyuluhan Hak Azasi Manusia (HAM), pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), narkoba, trafficking dan perlindungan anak.

Menggelar pasar murah juga menjadi agenda Pokja I, khususnya selama bulan ramadan atau pada saat situasi melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan HSU. "Kegiatan sosial lainnya yang kita laksanakan melalui pokja ini seperti pembinaan posyandu lansia, kunjungan kepanti asuhan, sunatan massal, gotong royong, bantuan korban bencana alam, juga tetap kami programkan disamping turut melaksanakan kegiatan hari-hari besar islam" jelas Hj Muslimat Sedangkan untuk pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi bagian dari kegiatan Pokja II seperti kegiatan fasilitas layanan PAUD, inventarisasi perluasan layanannya hingga sosialisasi dan pengoptimalan PAUD yang berintegrasi dengan posyandu.

"Ini menjadi tantangan bagi pokja II karena masih banyak wilayah kecamatan di HSU yang belum terjangkau dengan keberadaan layanan PAUD" kata KetuaPokja II Hj Lailatanur Raudah Selain itu, perkembangan PAUD di HSU, katanya juga terkendala sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik PAUD yang akan coba diatasi melalui peningkatan wawasan bagi pengelola pendidik PAUD, baik melalui pelatihan, seminar dan magang bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan.

Sejumlah pelatihan juga akan dilaksanakan Pokja II untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader PKK, seperti pelatihan TP3PKK, LP3PKK, pelatihan Damas dan lainnya. Melalui Pokja II, PKK juga akan ikut membantu meningkatkan minat baca masyarakat dan anak-anak, dengan membantu peningkatan kapasitas perpustakaan desa, dan pembelajaran KF untuk penuntasan buta aksara. Pokja II juga memiliki program pengembangan kehidupan berkoperasi yang tujuannya membantu peningkatan pendapatan keluarga, diantaranya dengan membentuk dan membina kelompok UP2K-PKK.

"Nanti UP2K yang sudah maju akan kita data untuk dijadikan model percontohan bagi UP2K desa lainnya" jelas Hj Laila. Belum lama telah diselenggarakan lomba jajanan sehat anak sekolah yang merupakan hasil kerja Pokja III yang diketuai oleh Hj Risnin Hendaryati untuk meningkatkan pengetahuan kader PKK dalam menyusun menu sehat keluarga dan memasyarakatkannya.

Dalam menyusun menu sehat diutamakan menggunakan bahan pangan lokal sehingga bisa ditiru masyarakat dengan harga terjangkau. Baik Lomba jajanan sehat anak sekolah maupun lomba menu B2SA akan diikutsertakan pada lomba ditingkat propinsi Kalsel. Salah satu upaya Pokja ini juga menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah tangga bagi budi daya sayuran dan tanaman obat-obatan, selain menjadi sumber pangan juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. "Dalam upaya ini, akan disediakan percontohan pemanfaatan pekarangan yang kita sebut dengan istilah HatiNya PKK" jelas Risnin.

Ketua Pokja III ini juga menambahkan, melalui Pokja yang dipimpinnnya juga akan melaksanakan kegiatan pembinaan hasil Binssn PKK untuk meningkatkan kecintaaan pada produk daerah dan menggali kreativitas dan keterampilan dalam mengolah produk. Terkait upaya dan keikutsertaan PKK dalam pembangunan bidang kesehatan dan lingkungan, mungkin akan diwakili Pokja IV yang diketuai Hj Nurjannah Chair Karim seperti kegiatan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyuluhan gizi, gerakan sayang ibu (GSI) dan lainnya.

Melalui Pokja IV akan diberikan pelatihan kader posyandu, keluarga berencana (KB) , Sosialisasi PMT balita yang bertujuan untuk mencukupi gizi anak, penyuluhan bagi ibu hamil dan lainnya. Menurut Ketua Pokja IV Hurjannah, menjadi tantangan berat bagi PKK untuk membantu program pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta kasus gizi kurang dan gizi buruk di Kabupaten HSU, "Mudah-mudahan peran PKK dapat turut membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi didaerah kita" ujar Nurjannah ketua Pokja IV. Program kerja Pokja IV ini merupakan program prioritas PKK HSU tahun ini, termasuk penyuluhan kebersihan lingkungan, seperi lingkungan sekolah, keluarga dan masalah sampah. (Edy)

PKK Fokus Bidang Kesehatan

Tim Penggerak PKK Hulu Sungai Utara memprioritaskan kegiatan penyuluhan keluarga berencana, kesehatan keluarga dan kebersihan lingkungan untuk menekan angka kematian ibu, bayi dan balita gizi kurang. Ketua TP PKK Hulu Sungai Utara (HSU) Annisah Rasyidah mengatakan sejumlah kegiatan khususnya pada Pokja I dan IV terkait bidang keluarga berencana (KB), gizi dan kebersihan memang diprioritaskan pada penyusunan rencana kerja (renja) PKK HSU pada 2013 seiring kondisi ditengah masyarakat dimana angka kematian Ibu dan bayi yang masih tinggi.

"Tahun ini kita coba fokuskan kegiatan pada bidang kesehatan bersama instansi pemerintah daerah terkait untuk mengurangi angka kematian Ibu melahirkan dan gizi buruk" Ujar Annisah saat pertemuan berkala dengan pengurus PKK kabupaten, Kamis. Melalui kegiatan kesehatan keluarga seperti gerakan sayang ibu (GSI), keluarga berencana (KB) dan lainnya jajaran PKK berupaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga tentang kesehatan. Selain itu, kata Annisah program prioritas lainnya seperti penyuluhan gizi bagi ibu hamil dan ibu menyusui menjadi bagian program kerja Pokja IV yang paling banyak membidangi kesehatan ini.

"Kita juga tidak mengesampingkan masalah kebersihan lingkungan karena masih terkait dengan masalah kesehatan keluarga sehingga kami jadikan program prioritas" jelas Annisah. Pokja IV telah menyusun rencana penyuluhan tentang kebersihan pribadi dan lingkungan anak sekolah, kebersihan lingkungan keluarga dan pemukiman seperti jamban keluarga, sampah dan lainnya.

Pembinaan lingkungan bersih dan sehat juga dilaksanakan seiring pelaksanaan lomba dasawisma di desa percontohan. Termasuk dalam upaya menekan angka kematian ibu melahirkan dan bayi di Kabupaten HSU, jajaran PKK juga memprogramkan pelatihan kader posyandu untuk mengoptimalkan kegiatan dan mutu pelayanan posyandu.

Beberapa program prioritas lainnya juga menjadi bidang Pokja I seperti penyuluhan pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN), penyuluhan hak azasi manusia (HAM), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perdagangan manusia (Trafficikng), perlindungan anak dan narkoba. Menurut Annisah, masalah ini terkait perkembangan arus moderenisasi yang harus juga menjadi perhatian jajaran TP PKK di daerah untuk memberi bekal pengetahuan kepada masyarakat sebagai antisipasi dan mencegah agar peristiwa tersebut tidak terjadi.

Selain itu peran serta masyarakat juga ditingkatkan melalui kegiatan gotong royong guna memupuk rasa kebersamaan sehingga menjadi modal yang penting dalam mensukseskan kegiatan pembangunan. Untuk mengevaluasi pencapaian program kerja, secara berkala setiap satu bulan dilaksanakan pertemuan pengurus PKK kabupaten dengan pengurus PKK kecamatan dan desa. "Kita tidak hanya menyusun program dan melaksanakan kegiatan tapi juga secara berkala akan melakukan evaluasi sejauh mana kegiatan bisa terlaksana dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi" kata Annisah.

Peningkatan kualitas anggota PKK juga tetap diperhatikan melalui pembinaan organisasi dan manajemen sesuai hasil rapat kerja nasional (rakernas) VII PKK tahun 2010. "Secara rutin tertib administrasi dan penyusunan laporan akan dilakukan pembinaan, juga pelatihan dan workshop bagi anggota khusus untuk meningkatkan pengetahuan sebagai anggota PKK" tandasnya. (Edy)

Rabu, 20 Maret 2013

Patroli Terpadu Ciptakan Keamanan dan Ketertiban

Amuntai. Sejumlah remaja dan waria lari kocar-kacir saat satuan petugas gabungan patroli keamanan ( Satpol PP, Polres HSU dan Kodim 1001 Amuntai ) melakukan razia/penertiban terhadap para remaja yang biasa mangkal/pacaran lewat tengah malam di sejumlah tempat dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rabu dini hari (21/3). Patroli keamanan terpadu yang dimulai pada pukul 24.00 wita dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara Drs. Sugeng Riyadi, M. Si ini digelar dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sebelum melakukan tugasnya dilapangan, para petugas patroli terpadu diberikan arahan oleh Kepala Satpol PP selaku komandan patroli malam itu, Sugeng menjelaskan patroli keamanan ini akan dilakukan ke sejumlah tempat yang biasa digunakan oleh para remaja untuk mangkal/ pacaran, seperti taman putri junjung buih, siring mal Amuntai, Siring patung itik, Candi Agung Amuntai, lapangan dan taman di Sei. Malang serta Pasar rakyat/kerajinan di Muara Tapus.

Pasalnya kebiasaan sejumlah remaja yang selalu mangkal/pacaran dibeberapa tempat tersebut termasuk jalan/jembatan lewat tengah malam dikhawatirkan dapat meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban termasuk bagi pengguna jalan. Sugeng menambahkan, patroli keamanan terpadu akan terus dilakukan dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Patroli keamanan terpadu ini juga sekaligus dalam rangka mencegah terjadinya penyakit masyarakat (pekat) seperti minum-minuman keras, peredaran dan penyalahgunaan narkoba sampai pada perjudian serta tindakan asusila (bermesraan).

Dalam patroli keamanan terpadu ini sejumlah remaja terjaring oleh satuan petugas patroli dan sebagian ada yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Para remaja itu didata namanya lalu diberikan pengarahan dan pembinaan. Pada kesempatan itu, Sugeng juga berharap kepada seluruh masyarakat HSU agar bisa bekerjasama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban serta mencegah terjadinya penyakit masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. (Rohim)

Senin, 18 Maret 2013

RS. Amuntai Dapat Bantuan Pusat Rp. 15 M

Rumah Sakit Pambalah Batung Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan dana bantuan pusat sebesar Rp15 Miliar untuk pengadaan peralatan medis. Bantuan itu rencananya akan digunakan pihak Rumah Sakit (RS) milik Pemerintah daerah ini untuk melengkapi sejumlah peralatan medis yang belum dimiliki untuk mengantisipasi pasien yang perlu segera mendapatkan penanganan medis.

Bupati HSU Drs H Abdul Wahid meminta agar pihak RS Pambalah Batung memanfaatkan dana bantuan bagi pembelian peralatan medis tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan pelayanan berobat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat memimpin apel PNS belum lama tadi, Wahid meminta pihak RS sedapat mungkin menyediakan kebutuhan obat, "Jangan lagi pasien sampai diminta menebus obat di apotek luar rumah sakit, jika masih ada pasien yang diperlakukan demikian silakan lapor langsung pada bupati" tegasnya.

Meski sudah berstatus Badan Umum Layanan Daerah (BLUD) namun berbagai kendala masih perlu mendapat penanganan lebih lanjut seperti penambahan tenaga dokter atau perawat, tempat tidur pasien dan sebagainya. Berbagai kendala RS. Pambalah Batung ini sempat menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hulu Sungai Utara (HSU) saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Senin (18/3) Ahmad Syarmada, anggota DPRD HSU dari Fraksi Agung meminta perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) HSU terkait tingkat pelayanan RS.

Pambalah Batung yang kalah jika dibanding pelayanan RS di Kabupaten tetangga seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Hulu Sungai Selatan (HSS). Saat ini, kata Syarmada cukup banyak masyarakat HSU yang tingkat ekonomi menengah keatas justru berobat ke HST atau HSS, "Justru masyarakat ekonomi kebawah yang banyak berobat ke RS Amuntai terkendala fasilitas pelayanan yang kurang lengkap seperti kamar dan tempat tidur pasien" Ujar Syarmada. Hal ini, dikatakannya lagi perlu segera mendapat perhatian dari Pemda dan Direktur RS. Pambalah Batung guna mengantisipasi banyaknya kunjungan pasien kedepannya seiring kebijakan Pemda untuk menggratiskan layanan dan berobat bagi pasien kelas III.

Anggota DPRD ini menyambut baik komitmen Bupati HSU untuk meningkatkan pelayanan RS dengan meminta pihak RS melayani penebusan obat- obatan dan menggratiskan layanan medis dan obat-obatan bagi pasien kelas III bagi warga kurang mampu. Sementara saat mengunjungi fasilitas layanan kesehatan di RS Pambalah Batung Amuntai pada Jum'at (15/3) kemaren, Wakil Bupati HSU Husairi Abdi mendapatkan sejumlah fasilitas ruang rawat inap pada bangunan baru RS masih banyak yang belum difungsikan akibatnya beberapa fasilitas ruang inap seperti wc mulai mengalami kerusakan.

Wabup mendapati salah satu wc bahkan mengalami kebocoran sehingga merembes dan mengakibatkan salah satu atap plafon di lantai dasar rusak dan berlobang sehingga mengganggu kegiatan pelayanan di lantai dasar. "Kalau bisa kerusakan yang ada segera diperbaiki agar ruang rawat inap bisa segera difungsikan secara bertahap" kata wabup. Semula, gedung baru di kawasan RS Pambalah Batung belum digunakan karena alasan belum ada jaringan listrik yang masuk ke areal gedung namun kini pihak RS beralasan kekurangan tenaga kesehatan dan sarana ruang inap. (Edy)

DPRD Kembali Soroti Kinerja PNS

Anggota Dewan Perwkilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kembali menyoroti kinerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada wakil-wakilnya yang duduk di gedung dewan. Seiring pembahasan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 di Gedung Dewan yang dihadiri Wakil Bupati HSU Husairi Abdi, Kamis sebagian anggota DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) meminta Pemerintah Daerah (pemda) HSU lebih intensif lagi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih dikeluhkan masyarakat.

"Masih saja ada keluhan yang masuk dari masyarakat terkait pelayanan aparat PNS yang mereka rasa masih terkesan berbelit- belit dan mempersulit" Ujar Syarmada dari Fraksi Agung saat menyampaikan pemandangan fraksi Meski, katanya tidak semua pelayanan umum sebagaimana dikeluhkan warga dilakukan oleh aparat di HSU, namun aspirasi yang ia terima dari masyarakat ini harus tetap disampaikan kepada pemda HSU sebagai masukan untuk perbaikan. Apalagi lanjutnya seiring misi pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD 2013-2017diantaranya adalah berupaya meningkatkan taraf ekonomi dan daya saing daerah tentu harus di tunjang dengan pelayanan aparatur yang baik sehingga menunjang aktivitas masyarakat dalam berusaha.

Syarmada meminta kepada pemda HSU, khususnya bupati agar pembinaan kinerja PNS terus dipantau dan ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Diantaranya keluhan masyarakat yang ia terima, papar Syarmada diantaranya ketiadaan PNS di ruang kantor saat jam kerja karena tengah menghadiri undangan hajatan perkawinan dan semacamnya, "Bukan kita melarang PNS menghadiri hajatan semacam itu, namun hendaknya bergiliran sehingga masih ada petugas yang tinggal di ruang kantor untuk memberikan pelayanan" tandasnya.

Anggota DPRD HSU dari Fraksi Agung ini menyatakan sudah mengkonfirmasi kepada ulama terkait hukumnya PNS menghadiri hajatan saat jam kerja dan ternyata bekerja dikantor lebih diutamakan dan wajib hukumnya. "Syukur jika keperluan warga tidak mendesak, namun kasihan jika keperluan warga yang sifatnya tidak bisa ditunda sementara tidak ada satu pun PNS yang bisa ditemui untuk memberikan pelayanan" cetusnya. Selain itu, Syarmada juga mengharapkan pelayanan diluar Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) juga dapat menetapkan jadwal dan tarif yang jelas dalam pengurusan suatu perizinan atau kelengkapan lainnya sehingga masyarakat memiliki kepastiannya.

Ketidakjelasan waktu dan tarif penyelesaian perizinan dan kelengkapan surat/ dokumen yang diperlukan masyarakat ini mengakibatkan proses pelayanan jadi terkesan berbelit-belit dan mempersulit warga. Terkait kembali maraknya antrian pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) anggota dewan ini juga menoroti kinerja aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan Satpol PP karena masih ada keluhan warga terkait pelayanan petugas SPBU yang melanggar jumlah (kuota) pengisian BBM bagi kendaraan roda dua dan empat.

Selain itu, masyarakat juga kesulitan membeli BBM karena kawasan SPBU yang dijejali oleh kendaraan dan mobil para pelansir "Kita hendaknya tidak memandang sepele permasalahan ini sehingga tidak timbul masalah yang tidak kita inginkan bersama" ucapnya. Pemda, diharapkannya jangan seperti petugas pemadam kebakaran yang datang setelah peristiwa kebakaran terjadi sebagaimana kasus yang terjadi pada salah satu SPBU di daerah Tamiyang Layang Propinsi Kalimantan Tengah akibat masalah pelayanan dan antrian BBM ini.

"Konsep bupati HSU dengan membentuk aparat gabungan dengan menempatkan beberapa petugas yang melakukan pengawasan di SPBU setiap hari menurut kami sudah sangat bagus tinggal bagaimana penerapannya dilapangan" pungkas Syarmada. (Edy)

Tekan Jumlah Siswa Putus Sekolah

Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai 2013 akan berupaya menekan jumlah siswa yang putus sekolah melalui penambahan lima buah sekolah lanjutan tingkat atas, pemberian beasiswa dan bantuan operasional sekolah rintisan serta upaya penuntasan wajib belajar 12 tahun hingga perbaikan infrastruktur yang menunjang pendidikan.

Berdasarkan data terakhir 2011 Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah Dasar/Madrsyah Ibtidaiyah (SD/MI) sebesar 0,42 persen, Sekolah Lanjutan Ttingkat Pertama (SLTP) sebesar 10,73 persen dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebesar 35,80 persen,. Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara (HSU) juga mengakui masih rendahnya rata-rata sekolah penduduk HSU yakni hanya 7,48 tahun, artinya rata-rata penduduk HSU hanya bersekolah sampai dengan kelas 2 SLTP semester 1.

Kabid pendidikan menengah (dikmen) Dinas Pendidikan HSU HM Yunus menjelaskan sejak awal tahun ajaran Juli 2012 Dinas Pendidikan (disdik) HSU sudah menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) rintisan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada seluruh siswa masing-masing sebesar Rp100 ribu/ orang perbulannya atau Rp1.200.000/orang pertahun. "Memasuki 2013 belum ada perubahan terkait kebijakan pemberian dana BOS rintisan SMA/SMK ini hingga akhir tahun ajaran Juli mendatang" kata Yunus saat acara Jumpa Pers di Gedung Arsip Amuntai, Senin (18/3).

Karena masih berstatus sebagai rintisan, katanya maka belum ada konsekuenasi atau ketentuan yang harus dipenuhi sekolah yang menerima dana BOS rintisan ini. Selain itu mulai 2013 Disdik HSU juga berencana membangun sebanyak 5 buah SMA di 5 kecamatan yang belum memiliki SMA dan saat ini Disdik HSU sudah pada tahap upaya pembebasan lahan untuk pembangunannya. Kecamatan yang akan dibangun SMA yakni Kecamatan Haur Gading, Banjang, Amuntai Selatan, Babirik dan Sungai Tabukan.

"Dengan Penambahan SMA ini diharapkan akan menarik minat siswa di wilayah kecamatan untuk melanjutkan sekolah" katanya. Sekretaris Disdik HSU Amberani SH MH pada jumpa pers itu juga menambahkan, Disdik telah mengusulkan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk pemberian beasiswa bagi siswa sekolah dasar (SD) untuk meneruskan pendidikan ke jenjang SLTP dan SLTA. Melalui upaya pemberian beasiswa ini, sambung Amberani, Disdik juga akan mensosialisasikan keberlanjutan pemberian beasiswa ini kepada siswa SD agar tidak takut meneruskan pendidikan ke jenjang SLTP, "Ada kemungkinan siswa takut melanjutkan sekolah karena khawatir tidak lagi mendapatkan beasiswa yang telah mereka terima saat di bangku SD" cetusnya.

Selanjutnya, kata Amberani lagi, juga telah diusulkan perbaikan sejumlah sarana jalan untuk memudahkan aktivitas belajar mengajar. Sulitnya medan yang ditempuh untuk menuju lokasi sekolah, katanya sering pula berdampak menurunkan minat belajar dan mengajar terutama kaum perempuan. "Meski bukan faktor yang menentukan keberhasilan upaya pengurangan siswa putus sekolah, namun perbaikan infrastruktur untuk menunjang pendidikan ini juga perlu dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemda dalam membangun dunia pendidikan" jelas Amberani

Karena anggaran daerah yang terbatas maka perbaikan jalan yang dimaksud bukanlah jalan-jalan utama melainkan jalan tersier seperti gang, titian, dan urukan untuk memudahkan aktivitas menuju sekolah. Amberani lebih lanjut mengatakan terkait masih tingginya angka putus sekolah dikalangan siswa ini memunculkan wacana tersendiri di jajaran Disdik HSU untuk melibatkan peran serta para alim ulama dan guru agama di Kabupaten HSU agar bisa memberikan pemahaman kepada warga arti penting pendidikan anak ditinjau dari Hukum Agama Islam Wacana ini muncul, Kata Amberani karena pertimbangan masyarakat HSU yang agamis kemungkinan lebih mau menerima petuah dari para alim ulama dan guru agama. "Selain itu secara hukum formal dalam Undang-undang pendidikan dan perlindungan anak juga ditekankan kewajiban orang tua terhadap keberlangsunganpendidikan anak-anak" tandasnya. (Edy)

Dinas Pendidikan Apresiasi Humas Gelar Konferensi Pers

Amuntai, Guna menyebarluaskan kepada publik tentang berbagai informasi dan program kerja yang ada pada masing-masing dinas/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bagian Humas Setda Hulu Sungai Utara menggelar konferensi pers yang diikuti oleh seluruh awak media yang ada Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Konferensi pers yang menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU diselenggarakan di Gedung arsip lt.II Senin (18/3). Hadir pada konferensi pers tersebut Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Amberani, SH, MH didampingi para kabid dan kasubag yang ada pada dinas pendidikan, Konferensi pers juga dipimpin langsung oleh Asisten I Drs. H. M. Suharyanto, M.Si didampingi oleh Kepala Bagian Humas dan Kasubag Humas Setda HSU.

Dalam pemaparannya Amberani mengemukakan pentingnya pendidikan sebagai investasi di masa mendatang guna melanjutkan pembangunan khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana upaya peningkatatan mutu pendidikan di banua ini sejalan dengan misi Bupati HSU yaitu membangun Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di era globalisasi ini.

Amberani mengakui dalam hal peningkatan mutu pendidikan banyak masyarakat yang hanya terfokus pada upaya peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan, padahal kata mantan Kabag Hukum setda HSU banyak hal yang terkait dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan salah satunya adalah peningkatan infrastruktur  pendidikan.

Lebih jauh Amberani menambahkan, selain masalah infrastruktur hal penting yang sudah diupayakan semaksimal mungkin terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di HSU adalah bekerjasama dengan lembaga peningkatan mutu pendidikan (LPMP) di Kalimantan Selatan sebagai UPT Kementerian Pedidikan, Peningkatan kapasitas UPT yang ada di tiap kecamatan juga akan terus ditingkatkan khususnya dalam monitoring proses belajar mengajar dan tenaga pendidik.

Selain itu kata Amberani, Dinas Pendidikan juga berupaya akan membangun budaya sekolah sehat guna membentengi para pelajar dari panggunaan obat terlarang, tindak kekerasan dan lainnya, peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik juga menjadi perhatian serius dari dinas pendidikan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga pendidik, upaya meminimalisir anak putus sekolah juga terus diupayakan dengan memberikan beasiswa serta dalam rangka pemerataan pendidikan.

Amberani berharap dengan adanya jumpe pers dan disampaikannya program kerja dinas pendidikan ini masyarakat mengetahui dan bisa mengambil peran dalam turut serta meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pintanya.

Usai pemaparan dari orang nomor dua di Dinas Pendidikan ini, Konferensi pers dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab dari masing-masing wartawan yang hadir dalam acara tersebut. ( Rohim).

Rabu, 13 Maret 2013

Wabup HSU Jelaskan RPJMD

Amuntai. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan agenda Penjelasan Kepala Daerah Mengenai Raperda Tentang Rancangan Pembangunan  Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017, Rabu (13/3) kemarin digelar di Gedung DPRD Lantai II.

Rapat Paripurna DPRD HSU dihadiri seluruh anggota DPRD HSU, para pejabat eksekutif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sejumlah undangan lainnya dari ormas, OKP, LSM dan Organisasi Kewanitaan.

Dalam penjelasannya, Wakil Bupati HSU H. Husairi Abdi, Lc mengatakan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan amanah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dimana RPJM daerah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah.

Selain itu dalam dokumen RPJMD program pembangunan daerah yang disusun atas dasar visi misi kepala daerah serta berdasarkan pendekatan ilmiah terhadap program pembangunan atas dasar kondisi dan potensi daerah. Pendekatan lain adalah pendekatan partisipatif yakni melibatkan unsure masyarakat dalam menyerap berbagai aspirasi yang dituangkan dalam dokumen RPJMD. Ujarnya.

Sementara untuk mewujudkan Visi bupati dan wakil bupati pada saat kampanye, maka ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mewujudkan visi, diantaranya sebut Husairi, yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan sesuai dengan potensi daerah khsususnya rawa dan budaya lokal, Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai religious islami dan kultur budaya daerah, mewujudkan pemerataan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Membangun infrastruktur daerah yang terintegrasi dengan sector pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan juga menjadi skala prioritas pembangunan, serta melaksanakan pembangunan secara arif dengan meperhatikan kaidah kelestarian terhadap lingkungan sumber daya alam.jelasnya. ( Ahim)

Siapkan Kafilah Melalui Lomba

Jelang pelaksanaan seleksi tilawatil Qur'an nasional tingkat Propinsi Kalimantan Selatan ke-19 yang rencananya akan di helat 1-7 Mei mendatang di Kota Amuntai Pemerintah Daerah Hulu Sungai Utara selaku tuan rumah mulai mempersiapkan santri-santriwati melalui ajang di tingkat lokal. Pihak Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) setempat melaksanakan Seleksi Tilawatil Qur'an Nasional (STQN) ke-2 tingkat kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) di Pendopo Diklat Pananggak Banua Amuntai, Rabu.

Ketua LPTQ HSU Drs H Suharyanto MSi selaku ketua panitia mengatakan digelarnya STQN ke2 ditingkat kabupaten ini sebagai persiapan jelang pelaksanaan STQN Propinsi pada 1-7 Mei di Amuntai dan STQN di Kepulauan Bangka Belitung pada Juni mendatang. Suharyanto mengakui HSU baru kedua kalinya melaksanakan STQN ditingkat lokal karena biasanya peserta STQN yang mengikuti ajang di tingkat propinsi diambil dari peserta yang mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) yang berhasil meraih juara ditingkat kabupaten. Berdasarkan hasil rapat kerja (raker) LPTQ HSU 2012 di Babirik diputuskan pelaksanaan STQN di HSU tidak diselenggarakan mulai dari tingkat kecamatan melainkan langsung ditingkat kabupaten.

"Tidak seperti MTQ yang persiapannya dilaksanakan melalui lomba ditingkat kecamatan, untuk ajang STQN langsung saja kita gelar di tingkat kabupaten yang kali ini diselenggarakan di Kota Amuntai" Ujarnya. HSU pertama kali mengikuti ajang STQN tingkat propinsi ini, kata Suharyanto saat event ini dilaksanakan di Kota Kandangan Kabupaten Hulu SUngai Selatan (HSS) di mana peserta kafilah HSU belum bisa meraih hasil yang maksimal di ajang ini. Karenanya, dengan ditunjuknya HSU sebagai tuan rumah penyelenggaraan STQN Propinsi tahun ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemda dan jajaran LPTQ HSU untuk bisa meraih sukses kejuaraan sekaligus sukses sebagai tuan rumah dan sukses penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten HSU ke 61.

"Kebetulan kita pilih jadwal pelaksanaan STQN Propinsi tersebut bertepatan dengan Perayaan Hari Jadi Kabupaten sehingga benar-benar menjadi tantangan bagi kita untuk meraih sukses di ajang ini" ujarnya lagi. Suharyanto menilai penyelenggaraan STQN ditingkat kabupaten ini sangat tepat karena bisa menjadi sarana persiapan bagi para qari dan qari'ah di daerah ini untuk mengikuti SQTN propinsi. Wakil Bupati HSU H Husairi Abdi Lc yang membuka event ini mengharapkan para peserta dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan lomba ini untuk melatih kemampuan sehingga nantinya bisa lolos untuk menjadi peserta kafilah STQN di tingkat propinsi.

"Manfaatkan sebaik-baiknya moment perlombaan ini untuk mengasah kemampuan sehingga bisa terpilih mewakili HSU di ajang STQN tingkat propinsi yang akan dilaksanakan di daerah kita" pesannya. Meski STQN ditingkat lokal kali ini diselenggarakan secara sederhana, namun ia berpesan para peserta tetap bersemangat mengikuti lomba dan kepada pihak panitia dan pengurus LPTQ agar bisa memanfaatkan lomba ini untuk meningkatkan kemampuan para peserta. Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) HSU Drs H Gurdani Syukur, M.Phil berharap peserta STQN merupakan putera daerah masing-masing meski berdasarkan peraturannya bisa meminjam putera daerah lain dalam kawasan Propinsi Kalsel. "Kita harus berani mengandalkan putera daerah sendiri untuk mengikuti ajang seperti ini sebagai bentuk penghargaan dan pembinaan kita terhadap bibit qari -qari'ah yang kita miliki" tegasnya.

Namun, Gurdani yakin Kabupaten HSU akan menampilkan putera-puteri terbaiknya, karena Kabupaten yang berjuluk "Kota Bertaqwa" ini sudah lama dikenal sebagai gudangnya para santri dan ustadz di Kalsel. STQN ke-2 tingkat Kabupaten HSU yang digelar mulai 13 Maret ini akan menggelar sejumlah cabang seperti Tilawah, Hifzil Qur'a,n, tafsir bahasa indonesia dan bahasa inggris dan sari tilawah. (Edy)