Nida Khairiyah Dapat Bonus Umroh

Amuntai. Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke 44 Tingkat Kabupaten HSU yang berlangsung di Kecamatan Sungai Tabukan resmi ditutup oleh Bupati HSU H. Abdul Wahid HK (Rabu Malam 26/2). Penutupan MTQ ke 44 ini juga berlangsung sangat meriah seperti pada saat pembukaan, hal ini terlihat dari antusiasme warga masyarakat yang berduyun-duyun memadati halam kantor Kecamatan Sungai Tabukan untuk menyaksikan acara penutupan MTQ ke 44 ini. Hadir pada acara penutupan Wakil Bupati beserta isteri, Ketua DPRD HSU, Unsur Muspida, Ketua LPTQ, Para pejabat di Lingkup Pemkab HSU, para alim ulama dan tokoh masyarakat, selain itu hadir juga Pimpinan PT. Hasnur Jaya Lestari Tapin H. Abdussalam Bani Surya. Camat Sungai Tabukan Rakhmadi Permana dalam laporannya menyampaikan rasa syukurnya karena seluruh rangkaian MTQ ke 44 berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Rakhmadi tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih kepad masyarakat Sungai Tabukan, Panitia Penyelenggara, Dewan Hakim, para dermawan dan semua pihak yang telah mendukung kesuksesan MTQ ke 44 ini. Sementara Bupati HSU H. Abdul Wahid HK dalam arahannya mengutarakan hikmah penting dari pelaksanaan MTQ diantaranya menurut Wahid dapat meningkatkan semangat warga masyarakat untuk belajar, memahami dan mendalami al-Qur'an yang selanjutnya diharapkan juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masih menurut Wahid melalui MTQ ini juga dapat mewujudkan tali silaturrahmi, ukhuwah islamiyah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam MTQ ke 44 ini Kecamatan yang menjadi juara umum adalah Kecamatan Sungai Tabukan, sementara juara umum perorangan adalah Hj. Nida Fitriah Khairiyah dari kecamatan Amuntai Tengah. Khusus untuk juara umum perorangan mendapatkan banus umroh untuk dua orang dari Pimpinan PT. Hasnur Jaya Lestari Tapin H. Abdussalam Bani Surya. Sementara untuk MTQ ke 45 Tingkat Kabupaten HSU akan diselenggarakan pada tahun 2016 di Kecamatan Haur Gading. (Ahim/Humas)

MTQ Ke- 44 HSU Meriah

Amuntai. Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke 44 tingkat Kabupaten HSU yang berlangsung di Kecamatan Sungai Tabukan telah dibuka secara resmi oleh Bupati HSU Drs. H. Abdul Wahid HK, MM,MSi. Pembukaan MTQ ke 44 Tingkat Kabupaten HSU (Minggu Malam 23/2) benar-benar berlangsung meriah dan mendapatkan sambutan hangat dari ribuan warga masyarakat HSU khususnya warga Sungai Tabukan dan para kafilah.

Pembukaan MTQ ke 44 juga dimeriahkan oleh artis ibukota Opick pelantun lagu tombo Ati yang secara khusus didatangkan untuk menghibur masyarakat HSU. Selain dimeriahkan tampilan lagu sholawat yang dibawakan oleh siswi MI NU Zadul Maad Galagah. Turut hadir pada pembukaan MTQ kali ini adalah Wakil Bupati HSU, Ketua DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua dan Wakil Ketua TP. PKK dan sejumlah tamu undangan. Sementara Tema yang diangkat pada MTQ 44 adalah "Dengan semangat MTQ ke 44 tingkat Kabupaten HSU Mari Kita ciptakan situasi aman dan kondusif dalam rangka membina silaturrahmi berdasarkan Ukhuwah islamiyah. Camat Sungai Tabukan Drs. Rakhmadi Permana, M.Ap dalam laporannya mengatakan MTQ ke 44 diikuti oleh 10 kecamatan se Kab. HSU, cabang yang dilombakan dalam MTQ ke 44 ini diantaranya Tilawah untuk Dewas, Remaja dan anak-anak, lomba tahfidz, lomba syarhil/fahmil qur'an, kaligrafi, makalah qur'an,tartil dan lain-lain, Rakhmadi mengucapkan terima kasih atas dukungan pemda, masyarakat, paniti penyelenggara, dan berharap melalui MTQ ini dapat terwujud situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten HSU. Bupati HSU dalam arahannya, mengatakan alqur'an merupakan pusaka yg ditinggalkan Rasulullah SAW sekaligus petunjuk bagi umat muslim, karenanya alqur'an harus selalu dijadikan pedoman dalam menjalani setiap sendi kehidupan, nilai2 alQur'an harus selalu direfleksikan dalam kehidupan sehari- hari agar kita bisa menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bupati berharap dengan MTQ ke 44 dapat meningkatkan rasa persaudaraan, ukhuwah islamiyah, sehingga Kabupaten HSU selalu aman, kondusif dan dalam lindungan serta keberkahan dari Allah SWT. (Ahim)

Wahid Gelar pertemuan dengan Pimpinan Parpol

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar pertemuan dengan pimpinan partai politik yang juga dihadiri oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten HSU, Panwaslu, Unsur Muspida dan kepala SKPD termasuk para camat se HSU. Pertemuan yang digelar Selasa (25/2) di Gedung Arsip Lantai II Amuntai dan dipimpin langsung oleh Bupati HSU ini dalam rangka persiapan Pemilu sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan pemilu yang aman, bersih, tertib dan damai di wilayah Kabupaten HSU. Bupati HSU H. Abdul Wahid mengatakan pertemuan ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dilakukan oleh Presiden RI yang juga telah menggelar pertemuan khusus terkait upaya mewujudkan pemilu yang aman, damai dan kondusif. Wahid menegaskan agar pemilu kedepan dapan berjalan lancar, aman dan damai maka diharapkan para caleg dan parpol agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku seperti dalam pemasangan alat praga caleg. "Sebagai kepala daerah saya menghimbau agar caleg atau parpol memaksimalkan sosialisasi agar masyarakat mengenal calon pemimpinnya sejauh tidak membuat dan mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, seperti memasang spanduk menyebrang jalan" ujar Wahid. Sekedar diketahui Bupati Wahid memang telah memerintahkan SatPol PP untuk menurunkan spanduk yang memang mengganggu ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat, kemudian Wahid pun meminta agar alat praga tersebut diamankan selanjutnya melayangkan surat ke parpol atau caleg untuk mengambil alat praga tersebut . Wahid juga menegaskan bahwa pihaknya telah menyuruh PNS utuk netral dalam pemulu bukan karena perintah Bupati tetapi ini memang aturan perundang-undangan. Sementara Ketua DPRD H. Sutoyo Sandi memberikan apresiasi kepada Bupati HSU atas inisiatif menggelar pertemuan ini, Sutoyo juga berharap kepada semua pihak agar memiliki komitmen dan itikad yang sama untuk mewujudkan pemilu yang tertib, aman dan damai. Karenanya Sutoyo juga meminta semua pihak mematuhi aturan main dalam pemilu ini. Senada dengan Ketua DPRD, Sarmada dari PAN dan Hormansyah dari PKB juga bangga dengan bupati yg telah memfasilitasi menggelar pertemuan ini, Horman berpendapat agar pemilu ini aman dan damai maka apabila ada pelanggaran yang sifatnya kecil harus segera diselesaikan agar tidak menjadi masalah yang besar. Karena Horman meminta agar aturan main pemilu ini benar - benar dapat diterapkan. (Ahim/Humas)

IWAPI Masih Mengalami Dualisme Kepengurusan

Kepengurusan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) masih mengalami dualisme kepengurusan dari pusat hingga ke daerah. Penyelesaian dualisme kepengurusan melalui upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) sudah berlangsung sejak 2010 dan belum mencapai titik penyelesaian hingga sekarang. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) IWAPI Kalimantan Selatan (Kalsel) Hj Mariyati SE membenarkan belum selesainya kasus dualisme kepengurusan ini. "Bayangkan sudah berjalan tiga tahun penyelesaiannya secara hukum belum selesai sehingga cukup berdampak terhadap kinerja organisasi hingga kedaerah" Ujar Mariyati di Amuntai, Kamis.

Meski demikian, Mariyati yang menghadiri pelantikan pengurus DPC IWAPI Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) selalu menyerukan kepada pengurus IWAPI di daerah agar tidak terganggu dengan adanya proses hukum di tingkat pusat, sebaliknya pengurus diminta untuk meningkatkan kinerja, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan asosiasi terkait lainnya. Ia mempersilakan dua kubu penegurusan IWAPI tetap berjalan sambil menunggu keputusan MA, tanpa harus saling menyudutkan atau mengklaim sebagai pengurus IWAPI yang paling sah. "Kepengurusan IWAPI siapa pun yang menang nanti hakekatnya IWAPI tetap satu, meski putusan MA tentu berpengaruh terhadap perubahan kepengurusan" katanya.

Mariyati tetap yakin IWAPI pusat yang diketuai Elsya Syarif merupakan kepengurusaan IWAPI yang sebenarnya. Sebab, terang Mariyati jika jika ditelusuri sejarah kepengurusannya yang sudah berdiri selama 38 tahun dan sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM maka IWAPI versi Elsya Syarif ini lah yang asli. Ditambahkannya jika Elsya Syarif yang kini menjabat Ketua Umum IWAPI juga merangkap sebagai pengacara yang memperjuangkan status IWAPI yang kini memasuki tahap banding atau Pengajuan Kasasi (PK) ke MA. Mahriyati berharap upaya banding PK ke MA ini bisa menjadi tahap terakhir penyelesaian masalah dualisme kepengurusan IWAPI di tanah air.

Maka upaya konsolidasi berupa kegiatan pelantikan kepengurusan yang sebagian juga menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) IWAPI di tingkat pengurus cabang ini sebagai upaya untuk menjawab langkah hukum yang kini tengah diajukan ke MA tersebut. Kini dari 13 kepengurusan DPC IWAPI se Kalsel, katanya sudah seluruhnya melaksanakan pelantikan kepengurusan dan terakhir dilaksanakan di Kabupaten HSU. Meski menyesalkan telah terjadinya perpecahan dan dualisme dalam kepengurusan IWAPI, Mahriyati yang baru setahun menjabat ketua DPD IWAPI Kalsel ini terus mencoba memperbaiki imej dan kinerja IWAPI khususnya di Kalsel. "Selama ini imej yang berkembang di masyarakat seolah IWAPI hanya milik pengusaha wanita yang kaya saja yang mengurusi perusahaan besar, padahal visi dan misi IWAPI yang sesungguhnya adalah membantu mengembangkan Usaha kecil dan menengah" terang Mahriyati.

Ia lantas mempersilakan para pengusaha wanita yang menggeluti usaha kecil dan menengah (UKM) untuk bergabung bersama IWAPI agar mudah di bina dan dikembangkan. Jika para pengusaha kecil yang dikelola kaum wanita bersedia bergabung di IWAPI maka akan mendapat bantuan dari segi pembinaan pemasaran, promosi hingga bantuan mediasi untuk mendapat pinjaman kredit lunak dari pihak perbankan. (Edy)

Wahid Berjuang Tingkatkan Kesejahteraan

Amuntai. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi mereka.

Seperti forum musrenbang tingkat Kecamatan Paminggir yang baru saja dilaksanakan (Rabu/2) di Aula Kecamatan Paminggir yang banyak dihujani aspirasi oleh warga masyarakat setempat.

Forum ini memang sangat relevan pasalnya yang hadir pada forum musrenbang ini adalah para tokoh masyarat, alim ulama, kepala desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi kewanitaan dan kepemudaan.

Sementara narasumber yang hadir pada musrenbang kali ini adalah Bupati HSU H. Abdul Wahid HK, Kepala Bappeda HSU, Kepala BPMPD HSU dan Camat Paminggir serta diikuti sejumlah Kepala SKPD di Lingkup Pemkab HSU.

Forum ini diawali dengan pemaparan Camat Paminggir Asikin Noor yang memaparkan tentang kondisi kecamatan Paminggir, kemudian dilanjutkan pemaparan dari Kepala Bappeda dan BPMPD dan diakhiri dengan pemaparan dari Bupati HSU. .

Dalam pemaparannya Wahid menegaskan bahwa selama kepemimpinannya akan berjuang semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karenanya Wahid mengajak kepada masyarakat agar selalu mendukung langkah dan program Pemerintah Daerah salah satunya dengan selalu mengawasi dan mengontrol setiap pembangunan yang sedang berjalan seperti pelaksanaan proyek pembangunan jalan.

Wahid mengatakan dengan adanya dukungan dari masyarakat maka pihaknya akan mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan program pembangunan yang memang semuanya bertujuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wahid juga optimis selama kepemimpinannya, jalan darat yang menghubungkan Kecamatan Danau Panggang dengan Paminggir akan dapat diselesaikan, begitu juga pembangunan dermaga Paminggir yang menjadi dambaan dan harapan masyarakat akan dapat diselesaikan.

Selain dua masalah tersebut yang mengemuka, masalah kurangnya tenaga dokter di puskesmas Sapala, perlunya ambulan dan bantuan bibit ikan bagi kelompok budi daya ikan juga menjadi pembahasan dalam sesi tanya jawab, dimana semuanya mendapatkan tanggapan dan solusi yang jitu dari Bupati HSU. Pada kesempatan itu, Bupati HSU juga berjanji memberikan bantuan dana untuk pembangunan Masjid Jamiatus Shobirin Paminggir sebesar 50  jt, bantuan tersebut menurut Bupati  untuk membantu kelancaran pembangunan masjid tersebut. (Ahim)

Opick Tombo Ati meriahkan MTQ ke-44 HSU

Amuntai. Bupati HSU H. Abdul Wahid HK melakukan monitoring terkait kesiapan pelaksanaan MTQ ke - 44 tingkat Kabupaten HSU Rabu, 19/2.

          

Peninjauan ini Wahid lakukan untuk  melihat langsung persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia, hal ini juga dalam rangka mensukseskan  pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke- 44 tingkat Kabupaten HSU yang akan berlangsung dari tanggal 23 sampai 27 Februari 2014 di Kecamatan Sungai Tabukan.

MTQ yang akan diikuti oleh qari dan qariah dari 10 kecamatan ini mengangkat tema "Dengan semangat MTQ ke 44 tingkat Kabupaten HSU Mari Kita ciptakan situasi aman dan kondusif dalam rangka membina silaturrahmi berdasarkan Ukhuwah Islamiyah.   

                                      

Saat ditanya, Wahid mengatakan persiapan MTQ ke-44 pada H-4 ini sudah 90 %, Wahid pun berharap pada H-1 persiapan pelaksanaan MTQ -44 sudah 100% dan siap untuk pelaksanaanya.

Wahid juga menegaskan  bahwa dalam rangka memeriahkan MTQ ke 44 pihaknya akan mendatangkan Artis Opick pelantunlagu  tombo Ati pada saat pembukaan MTQ -44 ini. Karenanya Wahid berharap dukungan dari warga masyarakat HSU untuk mensukseskan MTQ ini.                            

Pada kesempatan yang sama Camat Sei.Tabukan Rakhmadi Permana menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga masyarakat khususnya Masyarakat Sungai Tabukan atas kerjasama dan dukungannya sehingga persiapan pelaksanaan MTQ ke-44 dapat berjalan lancar. Dari semua persiapan seperti Panggung utama, pemondokan kafilah dan pelaksanaan perlombaan semuanya sudah berjalan lancar dan baik. Rakhmadi juga mengajak masyarakat khususnya masyarakat Sungai Tabukan agar bisa menjadi tuan rumah yang baik. (Ahim)

Pusat Konseling Latih Jurnalistik

Pusat Informasi Konseling (PIK) Qathrunnada Madrasyah Aliyah (MA) NIPI Rakha Amuntai gelar pelatihan jurnalistik bagi para pelajar SLTA dan mahasiswa di Gedung Agung Amuntai, Senin. Pelatihan yang diikuti ratusan siswa dan mahasiswa di Amuntai ini digelar sebagai upaya meningkatkan minat menulis dikalangan generasi muda khususnya pelajar yang dirasa masih rendah. Bupati HSU yang diwkili Kepala Bagian Humas Adi Lesmana saat membuka pelatihan ini mengatakan minat dan keterampilan menulis dikalangan pelajar dan mahasiswa terbilang masih cukup rendah serta masih kalah jika dibanding minat membaca yang selama ini juga terus digalakan dikalangan mereka.

Padahal melalui hobi dan keterampilan menulis banyak manfaat yang bisa diraih dan dikembangkan untuk tujuan pendidikan dan meningkatkan intelektual generasi muda. Adi yang menyampaikan amanat bupati menyampaikan dukungan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pelatihan seperti ini untuk menumbuhkan minat menulis dikalangan pelajar dan mahasiswa khususnya. Keterampilan menulis, katanya selain mampu meningkatkan intelektual juga dapat memberi manfaat bagi orang lain. "Namun kita akui minat terhadap keterampilan menulis ini masih kalah dibanding minat baca" Ujar Adi Bupati berharap melalui pelatihan jurnalistik ini mampu memotivasi pelajar dan mahasiswa untuk mulai menyukai dan menekuni keterampilan menulis ini.

Apalagi, katanya telah tersedia berbagai media untuk menampung karya tulis mereka dilingkungan sekolah atau kampus seperti majalah dinding (Mading) atau Koran Dinding (kording) serta majalah kampus. Bahkan karya tulis mereka, lanjutnya juga bisa untuk dikirim dan dipublikasikan lewat media massa cetak dan dibaca banyak orang. Kepala MA NIPI Rakha Subhan mengharapkan siswanya secara mandiri akan mampu mengelola informasi dilingkungan sekolahnya sehingga dapat menyampaikannya secara akurat dan bermanfaat. Tenaga akademisi Rakha lainnya, Rif'an Safruddin mengatakan tradisi menulis ini sebenarnya merupakan warisan berharga dari para ulama Islam terdahulu yang patut diteladani generasi muslim saat ini.

"Dulu banyak ulama muslim yang menghasilkan karya-karya berharga melalui keterampilan menulis dan kemampuan intelektual mereka" Kata Rif'an. Melalui karya tulis, katanya para ulama Islam zaman dulu mampu mewariskan ilmu pengetahuan, sehingga nama mereka sendiri tetap abadi dan dikenang meski yang bersangkutan telah tiada. (Edy)

Relawan APPI Latih Kader Kibbla HSU

Aliansi Pita Putih Indonesia (APPI) Kalimantan Selatan menggelar Pelatihan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) bagi sebanyak 30 kader di Kecamatan Paminggir dan Banjang. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKB) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) membuat relawan APPI Kalimantan Selatan (Kalsel) terpanggil untuk ikut melakukan aksi penyelamatan Ibu (safe Motherhood) untuk menekan AKI dan AKB dengan di dukung CSR PT Adaro Energy, Tbk. Ketua APPI Kalsel Hj Nurhayati Adyaksa mengatakan APPI Kalsel memaklumatkan organisasi mereka terbuka bagi semua organisasi wanita dan kemasyarakatan yang ingin bersama-sama berjuang untuk menekan angka kematian Ibu dan Bayi.

Panitia Pelaksana Pelatihan Puji Astuti menyampaikan harapan Ketua APPI Kalsel ini saat pembukaan pelatihan KIBBLA di Diklat Pananggak Banua Amuntai, Jum'at. Puji menyampaikan AKB di Kalsel yang pernah mencapai 816 orang dan AKI sebanyak 123 orang meski berangsur turun namun apabila lalai sedikit saja dalam mengatasinya bisa saja kembali meningkat di tahun berikutnya. Tinggi AKI dan AKB, lanjutnya umumnya banyak terjadi di wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan, dimana tingkat pendidikan kaum perempuan masih rendah dan kondis sosial yang kurang mendukung yang diistilahkan dengan 3T, yakni Terlambat mendeteksi kelainan, Terlambat mengambil keputusan dan Terlambat mencapai fasilitas kesehatan. "Jadi kita sengaja memprioritaskan memberi pelatihan kepada kader Kibbla di keamatan Paminggir karena wilayah kecamatan ini termasuk daerah terpencil yang perlu mendapat pelatihan bagi kadernya agar memiliki pengetahuan dan keterampilan Kibbla yang memadai" Ujar Puji Astuti.

Mengingat lokasi keamatan Paminggir yang terpencil, kader Kibbla di wilayah ini diharapkannya bisa menjadi penghubung bagi masyarakat dengan petugas kesehatan dan bisa mendeteksi masalah kesehatan yang terjadi dan secepatnya melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK HSU Hj Anisah Rasyidah menyambut gembira partisipasi APPI Kalsel dan CSR PT Adaro yang turut berperan serta membantu program pemerintah daerah dalam menurunkan AKI dan AKB. "Permasalah kematian Ibu dan bayi ini perlu juga mendapat perhatian yang serius dan dukungan semua pihak " Kata Anisah. Meski pemerintah daerah, katanya sudah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan tingkat kematian Ibu dan bayi namun peran berbgai pihak tetap sangat diperlukan. (Edy)

Infrastruktur Tetap Jadi Prioritas

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menyatakan meski anggaran pembanguan di 2014 banyak diarahkan untuk pembenahan infrastruktur namun demikian masih banyak kondisi jalan desa yang masih rusak dan berlobang. "Karena anggaran terbatas maka perbaikan jalan kita laksanakan secara bertahap" Ujar Wahid di Amuntai, Selasa. Wahid mengungkapkan dana yang digelontorkan untuk perbaikan infrastruktur di tiap kecamatan lebih besar dibandingkan anggaran untuk sektor lainnya seperti pendidikan dan sosial budaya. Namun demikian, diakuinya jika masalah infrastuktur ini menjadi menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah daerah setiap tahunnya.

"Karena kondisi daerah kita merupakan lahan rawa membutukan anggaran biaya yang lebih besar dibanding daerah lain dalam membangun sarana infastruktur, khususnya jalan dan jembatan" terangnya. Sementara, lanjutnya anggaran keuangan daerah sangat terbatas apalagi sebagai salah satu kabupaten tertinggal Kabupaten HSU tidak memiliki sumber daya alam, kecuali hamparan rawa yang meliputi daerah ini mencapai 90 persen. Pada kesempatan membuka dan menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Amuntai Selatan tersebut Kepala Daerah kembali menyampaikan permintaan ma'af kepada masyarakat karena masih banyak sarana jalan dan jembatan yang belum diperbaiki. "Insya Allah Pemda tetap memperhatikan dan menganngarkan perbaikan sarana Infrastruktur setiap tahunnya secara bertahap" tegasnya.

Wahid mengungkapkan jika pada 2013 kemaren anggaran pembangunan untuk kecamatan Amuntai Selatan mencapai Rp19.2 miliar yang sebagian besar sudah diarahkan untuk perbaikan infrastruktur. Ia menerangkan jika pada 2014 ini Pemda masih memprioritaskan pelaksanaan perbaikan jembatan pulau tambak yang sudah cukup tua, selanjutnya dilaksanakan perbaikan jalan agar tidak mudah rusak jika di lewati angkutan berat cukup sering melintasi kawasan ini dari Kecamatan Danau Panggang dan Kota Amuntai. Bupati bersyukur karena pada 2014 setiap desa akan mendapat kucuran dana bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat dan mengajak masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan sejumlah proyek perbaikan infrasturktur agar sesuai dengan harapan dan tepat waktu. (Edy)

Aktivitas Ekonomi Teralih ke Kabupaten Tetangga

Akibat kondisi sarana jalan di wilayah Kecamatan Banjang mengalami kerusakan mengakibatkan aktivtas ekonomi masyarakat dari hasil keberadaan perusahan sawit di wilayah itu banyak beralih dibelanjakan ke kabupaten-kabupaten tetangga seperti Kabupaten Balangan dan Hulu Sungai Tengah.

Camat Banjang Drs Jahidiannor mengungkapkan masyarakat yang cukup banyak ikut berkecimpung dalam berbagai usaha yang berkaitan dengan keberadaan perusahaan perkebunan sawit terkendala melakukan aktivitas ekonomi menuju Kota Amuntai dan sekitarnya akibat kondisi jalan dari Desa Damar dan Pawalutan mengalami sejumlah kerusakan.

"selama ini aktivitas ekonomi dari keberadaan perusahaan kelapa sawit mengalir ke Kabupaten-kabupaten tetangga, tidak ke kabupaten HSU karena akses jalan yang sulit untuk menuju banjang atau amuntai" Ujar Jahidianoor di Amuntai, Rabu.

Dua desa yang menjadi lokasi pengembangan perkebunan sawit ini merupakan desa terpencil yang terletak di perbatasan Kabupaten HSU dan Hulu Sungai Tengah (HST) yang sudah cukup lama mendambakan sarana jalan yang refresentatid menuju ke Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten.

Sebelumnya, kata Jahidiannor, sudah dilakukan perbaikan badan jalan namun seiring waktu kondisi jalan kembali rusak akibat sering dilintasi angkutan berat dan material.

"Keberadaan jalan ini tidak sekedar membuka isolasi namun juga berfungsi penting buat menggerakan ekonomi masyarakat" tuturnya.

Menanggapi keinginan masyarakat tersebut, Bupati H.Abdul saat membuka musrenbang dikecamatan itu menjanjikan dalam waktu dekat keinginan masyarakat akan di realisasikan melalui dana APBD HSU, APBD Propinsi Kalsel dan Pusat

Namun Wahid juga mengingatkan bahwa perbaikan jalan belum bisa direalisasikan apabila masih banyak mobil-mobil angkutan berat melintasi jalan tersebut karena akan kembali merusak badan jalan.

"Jika masih menjadi lintasan angkutan berat akan sia-sia saja karena kondisi tanah diwilayah kita yang terdiri atas lahan rawa sangat labil untuk menahan angkutan berat" terangnya.

Seperti janjinya, Wahid kembali hadir pada kegiatan musrenbang di tingkat kecamatan, dan turut pula dihadiri Anggota DPRD Dapil Kec. Banjang, Ahmad Mawardi, S.Sos, Ketua TP.PKK HSU,Dra. Annisah Rasyidah, sejumlah kepala SKPD, Ketua BPD, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. (Edy)

900 Rumah Akan di Bedah

Sebanyak 900 buah rumah masyarakat tidak mampu di kabupaten HSU pada tahun 2014 rencananya akan di bedah menjadi rumah yang layak huni, hal tersebut disampaikan oleh Bupati HSU, Drs.H.Abdul Wahid, HK, MM, M.Si ketika memberikan sambutan pada acara musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tingkat kecamatan Banjang di gedung serbaguna kecamatan banjang, rabu (5/2/2014)

Program bedah rumah ini merupakan kelanjutan dari program bedah rumah dari pemerintah pusat yang pada tahun lalu (2013) kabupaten HSU mendapatkan 534 buah rumah yang sdh di rehab dan pada tahun ini kabupaten HSU rencananya akan mendapat tambahan menjadi 900 buah rumah yang dibedah oleh pemerintah pusat karena kabupaten HSU sebagai kabupaten dengan pertanggungjawaban pelaksanaan bedah rumah terbaik maka pada tahun ini (2014) rencananya akan mendapat quata tambahan menjadi 900 buah rumah. Kepada masyarakat yang menjadi sasaran program bedah rumah ini menurut bupati akan mendapatkan dana sebesar Rp. 7,5 juta dalam bentuk bantuan bahan materiel dan bukan dalam dana tunai.

Sementara itu dalam musrenbang yang selain dihadiri oleh Bupati HSU juga ikut berhadir Anggota DPRD Dapil Kec. Banjang, Ahmad Mawardi, S.Sos, Ibu ketua TP.PKK Kab HSU, Ny.Hj.Dra. Annisah Rasyidah Wahid, M.Ap, para kepala dinas/badan, kepala desa, ketua BPD, serta Tokoh2 masyarakat tersebut, aspirasi masyarakat yang menonjol adalah harapan untuk perbaikan jalan pulau damar/pawalutan menuju banjang atau menuju amuntai, sebagaimana disampaikan oleh Camat Banjang, Drs.Jahidinoor, Ketua BPD Pulau Damar dan kepala desa Kaludan kecil, karena selain akan membuka akses transportasi masyarakat juga akan mengerakan ekonomi masyarakat, "selama ini aktivitas ekonomi dari keberadaan perusahaan kelapa sawit mengalir ke Kabupaten-kabupaten tetangga, tidak ke kabupaten HSU karena akses jalan yang sulit untuk menuju banjang atau amuntai" menanggapi keinginan masyarakat tersebut, bupati H.Abdul Wahid berharap dalam waktu dekat keinginan masyarakat tersebut dapat di realisasikan melalui dana APBN, dana pemerintah provinsi atau APBD kabupaten HSU, namun beliau juga mengingatkan bahwa keinginan tersebut belum bisa direalisasikan apabila masih banyak mobil2 mengangkut materiel yang bisa merusak kondisi jalan.

19,1 Milyar Mengucur di Amuntai Selatan

Tahun 2013 yang lalu Kecamatan Amuntai Selatan mendapatkan kucuran dana yang sangat besar dari pemerintah kabupaten HSU yaitu sekitar lebih kurang 19 milyar hal tersebut diungkapkan oleh oleh bupati HSU, Drs.H.Abdul wahid, HK, MM,M.Si pada saat berlangsungnya Musyawarah Pembangunan di Kecamatan Amuntai selatan (selasa,4/2/2014) di gedung serba guna kecamatan amuntai selatan

Namun disisi lain orang nomor 1 di Kabupaten HSU ini juga meminta maaf karena jalan-jalan di amuntai selatan masih banyak yang rusak karena masih memprioritasnya pada pelaksanaan proyek2 lain, seperti jembatan pulau tambak, jika proyek2 tersebut selesai maka akan dilanjutkan perbaikan jalan agar jalan tidak rusak karena truk2 angkutan barang2 material, "Insya Allah secara bertahap, jalan2 di amuntai selatan akan kami perbaiki" tandasnya

sedangkan untuk tahun 2014 setiap desa di amuntai selatan akan mendapat kucuran dana dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, bupati juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mengawasi setiap pelaksanaan proyek2 pembangunan di kecamatan amuntai selatan

Menyinggung tentang kematian ibu dan anak yang pada tahun2 terdahulu di kabupaten HSU masih tinggi maka pada tahun 2013 lalu telah mampu menekan angka kematian ibu dan anak hingga 50 %, karena itu pemerintah daerah menaikan berinisiatif menaikan insentif Bidan dari Rp. 350 ribu di tahun 2013 menjadi Rp. 600 ribu perkelahiran yang di tolong pada tahun 2014 ini.

Tunda Beri Bantuan Karna Pileg

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara terpaksa menunda menyerahkan secara simbolik sejumlah bantuan sosial dan keagamaan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif untuk menjaga persepsi yang buruk dari masyarakat terhadap pejabat pemerintah daerah. Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs H Abdul Wahid menegaskan dirinya untuk sementara tidak melakukan kegiatan penyerahan bantuan melalui sejumlah kegiatan pertemuan dengan masyarakat guna menghindari pandangan miring mengingat pelaksanaan Pileg tidak hitungan bulan. "Nanti dikira bantuan yang diserahkan ada muatan politisnya jadi kita tunda saja dulu penyerahan bantuan" Ujar Wahid saat menghadiri peringatan Maulid di Desa Murung Kupang, Rabu.

Wahid menyampaikan kemungkinan penyerahan bantuan secara simbolis khususnya bagi bantuan keagamaan dilaksanakan seusai pelaksaan Pileg 9 April mendatang. Ia menyampaikan hal ini seiring rutinnya menghadiri acara Peringatan Maulid ditengah warga yang banyak menanyakan mengenai bantuan untuk rehab mesjid dan sarana infrastruktur desa lainnya kepada kepala daerah. Wahid mengharapkan masyarakat bisa memaklumi penundaan bantuan ini karena suasana menjelang Pileg sangat rentan dengan penilaian politis apalagi mengingat Wahid yang saat ini juga menjabat ketua umum salah satu partai politik (Partai Golkar-red). Kesempatan menghadiri undangan maulid dari masyarakat lebih dimanfaatkan Bupati HSU untuk mensosialisasikan berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui APBD 2014.

Wahid diantaranya menyampaikan informasi terkait pelayanan kesehatan gratis oleh Pemda HSU yang telah menganggarkan dana bantuan kesehatan pada APBD 2014 sebesar Rp6 miliar. Ia mengintruksikan para kepala desa untuk mendata warganya yang tengah mengidap penyakit kronis agar menyampaikannya melalui camat diwilayah masing-masing untuk diteruskan ke Pemda untuk mendapatkan bantuan pengobatan gratis ini. Selain pengobatan gratis, Wahid juga menghimbau masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga ketingkat SLTA karena biaya pendidikan sudah digratiskan. (Edy)

Pelanggaran Berulang Kena Sanksi Administratif

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Akhmad Syarwani mengatakan bagi parpol atau calon legeslatif yang tetap melakukan pelanggaran terkait pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar Peraturan KPU no 15 tahun 2013 akan direkomendasikan kepada KPU pusat untuk mendapatkan hukuman berupa sanksi administratif. "Siapa bilang pelanggaran alat peraga kampanye tidak ada sanksinya, jika dilanggar secara berulang-ulang bisa saja KPU merekomendasikan untuk mendapatkan sanksi administratif" Ujar Akhamd Syarwani di Amuntai Jum'at. Pihaknya sudah beberapa kali menerima rekomendasi dari pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terkait sejumlah alat peraga kampanye yang masih melanggar ketentuan PKPU dan sudah menyampaikan kepada parpol atau caleg untuk menurunkan sendiri.

"Kita beri batas waktu 3 hari untuk menurunkan sendiri alat peraga kampanye, jika tidak diindahkan maka Paanwaslu bersama aparat gabungan Polres, satpol PP dan Kesbangpol yang akan menurunkannya" kata Syarwani. Apabila petugas yang sudah turun tangan menertibkan alat peraga ini, katanya berarti sudah masuk dalam kategori pelanggaran. Syarwani berharap setelah terkena penertiban petugas tidak ada lagi pelanggaran alat peraga kampanye ini karena selain bisa mencoreng citra caleg dan parpol pengusungnya di mata masyarakat juga bisa kena sanksi administratif. Meski demikian menurutnya sanksi ini sangat jarang diberikan kepada caleg atau parpol karena biasanya setelah satu hingga dua kali penertiban oleh petugas kesadaran para caleg muncul juga untuk menjaga citranya di mata masyarakat.

"Saya kira mereka juga khawatir jika terus melanggar peraturan akan berdampak buruk terhadap citra dirinya selaku caleg dan parpol yang mengusungnya" tegas Syarwani. Terkait penertiban alat peraga ini, lanjutnya bukan merupakan kewenangan KPU untuk menertibkan atau memberi sanksi, peran KPU hanya mengawal peraturan dan menyampaikan rekomendasi terhadap pelanggaran. Penertiban alat peraga merupakan kewenangan Panwaslu dengan dibantu aparat gabungan Polres dan Pemerintah Daerah, bahkan pihak Panwaslu bisa langsung merekomendasikan ke Pihak Kejaksaan apabila sampai terjadi tindak pidana terkait pemasangan alat peraga kampanye ini. Berdasarkan laporan penertiban terakhir di 2013 kemaren pihak panwaslu telah menurunkan sebanyak 69 alat peraga yang terdiri 29 bendera, 23 banner 15 baliho dan 2 spanduk.

Penertiban dilaksanakan di 6 kecamatan yakni Amuntai Tengah, Banjang, Amuntai Selatan, Sungai Pandan, Amuntai Utara dan Sungai Tabukan, sedangkan empat kecamatan lainnya sepert Haur Gading, Babirik, Danau Panggang dan Paminggir akan menyusul. Alat peraga kampanye yang diturunkan sebanyak 39 buah milik caleg Partai Golongan Karya (Golkar), 26 buah milik caleg Partai Hanura, 11 buah milik Caleg Partai Gerindra, 8 buah milik caleg Partai PDI-P, 6 buah milik caleg Partai Nasdem dan 1 buah masing-masing milik caleg PKS dan Demokrat. (Edy)

Dana Kampanye PDIP Terbesar

Sebanyak 12 Partai Politik peserta Pemilihan Umum Legeslatif di Kabaupaten Hulu Sungai Utara hingga batas akhir 27 Desember sudah melaporkan sumbangan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum setempat dan terbesar dimiliki Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hulu Sungai Utara Akhmad Syarwani menginformasikan untuk tahap pertama penyampaian laporan sumbangan dana kampanye sudah disampaikan kepada pihak KPU yang kemudian disampaikan secara terbuka oleh KPU melalui surat pengumuman nomor 266/KPU-Kab-022.435993/XII/2013. Berdasarkan daftar laporan sumbangan dana kampanye yang dirilis KPU tersebut PDI-P memiliki jumlah sumbangan dana kampanye terbesar yakni Rp162.600.000 disusul Partai Kebangkitan Bangsa Rp115.000.000 dan Partai Hanura Rp62.420.000.

Sedangkan tiga partai politik (parpol) yang melaporkan sumbangan dana kampanye terkecil yakni Partai Golongan Karya Rp600.000, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebesar Rp3.400.000 dan Partai Gerindra Rp6.300.000. Namun satu parpol untuk tahap pertama pelaporan sumbangan dana kampanye yang ternyata masih belum memiliki dana kampanye yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketua KPU HSU menjelaskan untuk memastikan sumbangan dana kampanye sesuai dengan yang dilaporkan tersebut nantinya akan ada audit dari pihak Kantor Akuntan Publik pada 25 April - 25 Mei 2014. "Namun dari hasil pelaporan pertama dana kampanye ini akan dilakukan perbaikan dulu apakah tata cara penyampaian laporannya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan KPU, jika belum kita kembalikan ke Parpol terlebih dahulu untuk diperbaiki" terang Syarwani.

Syarwani mengharapkan parpol melaporkan sumbangan dana kampanye dengan jujur dan tidak melanggar Peraturan KPU dengan menerima sumbangan dari pihak-pihak tertentu yang tidak diperbolehkan. "Lebih baik sampaikan dengan terbuka daripada nantinya terkena sanksi" cetusnya. Laporan sumbangan dana kampanye tahap kedua, lanjunya ditetapkan pada 2 Maret 2014 mendatang yang disusul laporan akhir 24 April setelah itu akan diaudit oleh pihak Akuntan Publik. Sedangkan pengumuman hasil audit disampaikaan 4 juni yang apabila hasil Audit dinyatakan terdapat pelanggaran terhadap peraturan KPU akan dikenakan sanksi sesuai peraturan hingga didiskualifikasi dari kepesertaan Pemilu legeslatif. (Edy)

3.282 Pemilih Belum Miliki NIK

Sebanyak 3282 pemilih dari 160.055 daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki Nomor induk Kependudukan (NIK) yang harus dibenahi Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat berkoordinasi dengan Dinas Pencatatan Sipil. Pembenahan Pemilih yang belum memilki NIK (DPT Invalid) diharapkan Panwaslu Pusat sudah harus selesai 2 minggu sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Legeslatif. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Akhmad Syarwani menjelaskan dari persoalan DPT Pemilu legeslatif (Pileg) yang dibahas ditingkat propinsi dan pusat muncul temuan adanya data DPT Invalid ini, termasuk DPT kabupaten HSU yang terdapat 3.282 pemilih yang belum memiliki NIK.

"Kini kita terus melakukan penyisiran terhadap data DPT Invalid ini dan berkoordinasi dengan Dinas pencatatan Sipil agar bisa dibuatkan nomor Induk Kependudukannya" Ujar Syarwani di Kantor KPU Amuntai belum lama ini. Syarwani menerangkan melalui penyisiran ini KPU sekaligus mendata ulang DPT Inavlid untuk memastikan apakah penduduk bersangkutan sudah masuk DPT dan belum memiliki NIK. "Jika memang belum memiliki NIK akan kita buatkan berita acaranya dan berkoordinasi dengan Dinas Pencatatan Sipil" katanya. Dengan batas waktu dua minggu sebelum Pemilu, kata Syarwani pihak KPU akan berupaya menyelesaikan permasalahan DPT Invalid ini termasuk data pemilih ganda. Selain mengurusi persoalan DPT Invalid, saat ini KPU Kabupaten HSU juga tengah mempersiapkan kebutuhan logistik untuk penyelenggaraan Pileg 2014.

Syarwani menyatakan KPU sudah menerima kiriman logistik berupa perlengkapan bilik dan kotak suara serta alat pencoblosan surat suara yang kini disimpan di Gudang Logistik samping kantor KPU HSU. Selanjutnya, imbuh Syarwani KPU tinggal menunggu kiriman lembar surat suara dari KPU Pusat. "Kita sudah mengirimkan berita acara terkait data jumlah TPS dan sebagainya yang diminta KPU Pusat untuk keperluan penyaluran lembar suara yang dibutuhkan" paparnya. Pengiriman lembar suara, sambungnya kemungkinan akan tiba di Kabupaten HSU beberapa menjelang pelaksanaan Pemilu. Hingga Awal januari 2014 ini pihak KPU HSU belum menerima agenda pertemuan koordinasi, baik ditingkat KPU Propinsi maupun pusat terkait persiapan pelaksaaan Pileg termasuk persoalan DPT, persiapan logistik dan lainnya. (Edy)

Sinergikan Pejabat Melalui Musrenbang

Bupati Hulu Sungai Utara Drs H Abdul Wahid menepati janjinya untuk selalu menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembnagunan (Musrenbang) di 10 kecamatan di wilayahnya untuk mensinergikan aparat pemerintah didaerahnya dalam menyusun dan merencanakan program pembangunan. Hingga pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Amuntai Utara, Senin bupati tetap berhadir meski seyogjanya hanya diminta untuk membuka acara bahkan Kepala Daerah tetap mengikuti kegiatan Musrenbag hingga berakhir menjelang sore. Mengingat pentingnya kegiatan Musrenbang ini, Wahid mengaku lebih mendahulukan menghadiri kegiatan ini daripada agenda dinas lainnya yang sebelumnya sudah dijadwalkan seperti perjalan dinas ke Jakarta dan Luar daerah lainnya.

"Semoga melalui musrenbang ini terjalin sinergi antara pejabat kabupaten dan kecamatan sekaligus bisa menyerap langsung aspirasi masyarakat disemua kecamatan" Ujar Wahid. Menurut Wahid, sinergi antara aparatur pemerintahan mulai dari desa, kelaurahan, kecamatan hingga kabupaten ini sangat dibutuhkan untuk dapat menyusun program dan kegiatan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Ia menginginkan agar antara pejabat kabupaten dan kecamatan sehati dalam pelaksanaan program pembangunan untuk efektivitas program yang akan dilaksanakan Selain itu, katanya Pemda berkeinginan agar penyusunan program pembangunan juga berasal dari aspirasi masyarakat, sedang pemerintah bersama DPRD hanya bertugas memilah dan mengolah perencanaan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bupati HSU menilai kegiatan musrenbang ditingkat desa dan kecamatan ini memiliki hubungan dengan musrenbang kabupaten sebagai bahan usulan dalam penyusunan APBD, APBD Propinsi dan APBN. Wahid meminta agar kegiatan Musrenbang dapat dilaksanakan sesuai jadwal agar sebagian bisa diusulkan dalam APBD perubahan yang kemungkinan dilaksanakan Juni 2014. Kepala Daerah juga mengingatkan status Kabupaten HSU yang masih menjadi satu-satunya kabupaten tertinggal di Kalimantan Selatan yang sangat membutuhkan bantuan program dan anggaran Pemerintah Pusat. "Saya instruksikan agar seusai pelaksanaan Musrenbang ditingkat kecamatan ini seluruh kepala SKPD agar ke Jakarta melakukan lobi untuk mendapatkan anggaran pusat" katanya. Wahid mengungkapkan jika pada 2014 Pemda HSU telah mengusulkan berbagai permohonan bantuan ke Pusat dengan total sebesar Rp300 miliar meski diakuinya jika belum tentu seluruh permohonan akan dikabulkan pusat. "Kita mengajukan permohonan yang lebih besar dengan harapan bantuan program pusat yang dikucurkan untuk Kabupaten HSU lebih besar lagi daripada tahun sebelumnya" ungkapnya. (Edy)

Pelaporan Bedah Rumah Terbaik

Pelaporan Pertanggungjawaban pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) di Kalimantan Selatan mendapat penilaian terbaik dari Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat. Mendapat apresiasi yang membanggakan ini membuat Pemda HSU berencana menambah kuota permohonan bantuan program serupa untuk 2014 ini sekitar 900 buah rumah dari sekitar 500 rumah yang semula diusulkan. Bupati HSU Drs H Abdul Wahid mengatakan Pemda HSU pada 2013 telah mendapat jatah bantuan program bedah rumah sebanyak 534 rumah dimana masing-masing rumah mendapat bantuan sebesar Rp7,5 juta.

Program ini untuk sementara hanya di arahkan di 12 desa di Kecamatan Amuntai Utara dan selesai dilaksanakan. "Nah..pelaporan pertanggungjawaban program di 2013 kemaren ternyata mendapat penilaian positif dari Kementerian Perumahan Rakyat bahkan menjadi salah satu pelaporan pertanggungjawaban terbaik se Indonesia" Ujar Wahid di Amuntai Utara, Senin. Mendapat moment yang bagus ini, lanjut Wahid maka Pemda HSU memberanikan untuk mengajukan tambahan kuota jumlah rumah untuk mendapatkan bantuan di 2014 menjadi sekitar 900 rumah yang di usulkan. Bupati HSU menegaskan Bantuan Program Rumah kemaren sengaja difokuskan di Kecamatan Amuntai Utara di mana tingkat kemiskinan di wilayah kecamatan ini masih cukup tinggi.

Selain itu masih banyak sarana infrastruktur dikecamatan ini yang masih perlu mendapat perhatian Pemda untuk ditingkatkan guna membantu upaya pengentasan kemiskinan. "Pada APBD 2014 sebanyak Rp18,4 miliar diarahkan untuk biaya pembangunan di wilayah Kecamatan Amuntai Utara" terangnya. Jumlah anggaran ini, katanya termasuk yang cukup tinggi jika dibanding anggaran kecamatan lain meski jika dibanding jumlah APBD 2014 secara keseluruhan yang berjumlah sekitar Rp800 miliar terlihat masih kecil. Wahid yang hadir sekaligus membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Amuntai Utara menjelaskan sebagian besar dana pembangunan kecamatan ini diarahkan untuk pembangunan sarana infrastruktur karena usulan pembangunan paling banyak merupakan sektor ini.

"Sejumlah Jembatan Gantung rencananya akan direhab bahkan diantaranya akan dibangunkan menjadi jembatan rangka baja" tuturnya. Namun ia meminta masyarakat bersabar, karena pembangunan sarana infrastruktur terpaksa dibangunkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Wahid mencontohkan usulan rehab Jembatan Gantung Kamayahan yang menghubungkan Desa Kamayahan dengan Desa Teluk Daun terpaksa agak lambat realisasi pengerjaaannya meski sudah cukup lama diusulkan. "Proyek rehab Jembatan Kamayahan membutuhkan anggaran yang lebih besar dan saat ini masih tahap dinegosiasikan dengan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan bantuan anggaran" jelas Wahid. Karena itu, sambungnya Pemda HSU berencana mengerjakan dulu rehab Jembatan Padang Basar yang juga memerlurkan perbaikan. (Edy)

Amuntai Utara Dapat Anggaran 18 M

Kecamatan Amutai Utara pada APBD 2014 mendapat jatah anggaran untuk biaya pembangunan dikawasan ini sebesar Rp18 Miliar lebih yang sebagian besar diperuntukan bagi biaya pembangunan dan perbaikan sarana infrastruktur. Kawasan kecamatan ini juga dinilai beruntung karena sejak 2013 mendapat sejumlah program bantuan pusat seperti program bedah rumah, pembangunan instalasi air minum dan lainnya. Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs H abdul Wahid saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Amuntai Utara, Senin mengungkapkan jika anggaran yang digelontorkan untuk Kecamatan Amuntai Utara pada APBD 2014 ternyata cukup besar mencapai Rp18 miliar lebih.

Kucuran anggaran yang cukup besar ini, katanya sebagai respon Pemda HSU bersama DPRD HSU terhadap banyaknya usulan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat melalui kegiatan musrenbang dari tingkat desa hingga kecamatan. Sebanyak 570 usulan kegiatan atau proyek pembangunan disampaikan kepada pemerintah daerah pada 2013 kemaren, dan sebanyak 294 usulan terkait dengan perbaikan infrasturktur khususnya perbaikan jalan dan jembatan, sedang bidang ekonomi sebanyak 180 usulan dan sisanya usulan dibidang sosial budaya. "Pembangunan Infrastruktur akan dilakukan bertahap bukan berarti pemerintah daerah menganaktirikan yang lain sebaiknya kita laksanakan dulu sebagian sesuai kondisi keuangan daerah" Ujar Wahid. Wahid mengakui jika Kabupaten HSU yang masih menyandang status Daerah Tertinggal sangat membutuhkan bantuan pembiayaan pembangunan dari Pemerintah Pusat.

Ia bersyukur sejumlah proyek bantuan pusat seperti program bedah rumah, pembangunan instalasi air minum (IPA) Baruh Tabing dan sejumlah proyek PNPM Perdesaan mengarah kewilayah kecamatan ini. Kepala Daerah berharap lewat pembangunan sarana infrastrukur dapat menunjang aktivitas usaha masyarakat dan memperlancar roda perekonomian sehingga mampu menekan angka kemiskinan diwilayah kecamatan Amuntai Utara khususnya. Melalui kegiatan musrenbang ditingkat kecamatan yang selalu dihadiri kepala daerah dan pejabat SKPD ini, Wahid berharap dapat mewujudkan sinergitas antara pimpinan daerah, baik ditingkat kabupaten, kecamatan hingga perdesaan. "Dengan sinergitas akan mampu menyusun program kerja yang lebih tajam dan terarah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat" ucapnya. Wahid menilai kegiatan musrenbang ditingkat kecamatan memiliki hubungan penting dalam merumuskan hasil musrenbang ditingkat kabupaten sehingga dapat dimasukan tepat waktu pada saat APBD perubahan mendatang. (Edy)