AMUNTAI - Meski di Bulan Ramadhan namun jadwal kegiatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten HSU selama bulan Suci Ramadhan ini terbilang sangat padat. Selasa (7/7) bertempat di Pendopo Bina Banua Kecamatan Sungai Pandan, Ketua TP. PKK Kabupaten HSU selaku Bunda PAUD Kabupaten Hj. Anisah Rasyidah Wahid menjadi narasumber pada acara sosialisasi/pelatihan PAUD berintegrasi posyandu (Satu Desa Satu PAUD).

Pelatihan ini diikuti Bunda PAUD Kecamatan Babirik, Sungai Pandan, Sungai Tabukan dan Amuntai Selatan, Bunda PAUD Desa, Kepala Desa,Kader Posyandu Desa dan Kepala Puskesmas dari empat kecamatan itu.

Pelatihan PAUD berintegrasi ini juga menghadirkan nara sumber dari Pokja II PKK Kabupaten HSU Hj. Lailatur Raudah, M.AP.

Kegiatan ini digelar dalam rangka mendukung program wajib PAUD usia 3-6 tahun, Program Satu Desa Satu PAUD, menuntaskan dan mendukung program PAUD serta memberikan pelayanan PAUD, selain itu juga untuk memberikan pengetahuan dan pegangan guna mendorong berdirinya PAUD di desa khususnya yg belum ada.

Kadis Pendidikan Drs. Rahmat, pada saat membuka kegiatan ini dirinya berharap melalui sosialisasi ini peserta dapat memahami fungsi dan peran masing-masing yang harus diambil dalam mendidik anak-anak, mengingat PAUD adalah bagian integral dari pendidikan nasional. Menurut Rahmat, pendidikan PAUD sangat penting karena sebagai pondasi dalam rangka mendidik, membimbing dan mendewasakan anak serta menjadikan mereka anak-anak yang berkarakter dan cerdas.

HJ. Anisah Rasyidah Wahid mengatakan saat ini dari 219 desa/kelurahan yang ada masih terisisa 79 desa yang belum ada PAUD, Anisah berharap dalam waktu dekat 79 desa itu sudah ada PAUDnya. Menurut Anisah PAUD berintegrasi Posyandu adalah Posyandu yang didalamnya terlaksanakan beberapa kegiatan seperti PAUD, Bina Keluarga Balita, Posyandu dan Lansia. Anisah mengajak kepada peserta yang belum ada PAUDnya agar setelah selesai mengikuti sosialisasi ini mendirikan PAUD guna mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan berkarakter.(HUMAS/Ahim)

BUPATI HSU SERAHKAN 67 SK CPNS

AMUNTAI – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Neger Sipil (CPNS) yang lulus melalui jalur umum di tahun 2014 tadi.

Penyerahan yang dilakukan seusai apel pagi Senin (7/7) di halaman Pemkab HSU ini berlangsung lancar. Penerima SK CPNS  berjumlah 67 orang, dimana seluruhnya terbagi atas 15 orang tenaga kesehatan, 15 orang tenaga guru, dan 37 orang tenaga teknis.

Bupati HSU berpesan bagi para pegawai yang baru menerima SK CPNS agar benar-benar menjalankan tugas dan keajibannya sebagai aparatur negara.

“jalankan tugas dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab sebagai aparatur negara, taati peraturan dan perhatikan jam kerja, bekerjalah dengan jujur, tertib, cermat dan penuh semangat, berikan pelayan prima kepada masyarakat maupun negara. Menjadi PNS merupakan kesempatan yang tidak mudah. Gunakan kesempatan kalian ini dengan sebaik-baiknya karena begitu ketat dan sulitnya persaingan serta banyaknya jumlah pelamar.” pungkas Wahid.

Orang nomor satu di HSU ini juga mengatakan SK CPNS yang telah diterima menandakan 80% dari mereka sudah jadi aparatur negara, 20% sisanya bisa dibuktikan dengan bekerja penuh dedikasi dan tanggung jawab selama setahun mendatang.

Wahid juga menegaskan bahwa peraturan telah ditetapkan dan bagi pegawai baru yang tidak menjalankan tugas dengan baik  akan mendapat sanksi yang tegas.

Tes CPNS yang dilaksanakan pada tahun 2014 ini telah diumumkan kelulusannya oleh BKD HSU, dan penyerahan SK sebelumnya direncanakan sekitar April 2015, namun penyerahan SK terpaksa ditunda dengan alasan terkait teknis dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Sampai akhirnya Bupati HSU menyatakan penyerahan SK CPNS masih menunggu waktu yang tepat, hingga kemarin SK pun diserahkan. (HUMAS/Ami)

WAGUB HADIRI KEMERIAHAN ARAKAN TANGLONG HSU

AMUNTAI –  Dalam rangka memperingati malam Nuzulul Qur’an dan memeriahkan Bulan Suci ramadhan 1436H. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) bekerjasama dengan Panitia Hari Besar Islam (PHBI) serta TP.PKK HSU mengadakan  Arak-Arakan Tanglong, Minggu (6/7).

Acara yang diadakan setahun sekali, yakni di Bulan Ramadhan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Resnawan, Bupati HSU H. Abdul Wahid HK, Wakil Bupati HSU H. Husairi Abdi, Sekda HSU, Camat Amuntai Tengah, Ketua PHBI HSU, Kapolres HSU, Perwakilan Kodim 1001 Amuntai, Ketua TP.PKK HSU, Ketua DWP HSU dan seluruh kepala SKPD dan Badan di lingkungan Pemkab HSU.

Dengan mengambil start tepat di depan Aula Banua Kita Amuntai, peserta Arak-Arakan Tanglong dilepas langsung oleh Wakil Gubernur H. Rudy Resnawan.

Sebelumnya acara diawali dengan sambutan Bupati HSU dan pertunjukan formasi baris-berbaris yang diperagakan oleh Polisi Cilik HSU.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalsel atau  Wakil Gubernur Kalsel yang mewakili sudah bersedia hadir dalam acara ini, dan juga PHBI serta TP.PKK HSU yang telah mendukung event tahunan ini. Saya juga berterima kasih kepada masyarakat HSU dan para peserta yang turut memeriahkan. Saya berharap kita semua dapat saling menjaga ketertiban agar tidak merusak suasana khidmat dan tetap menjaga silaturahmi” Ujar Wahi.d

Wahid juga meminta maaf atas tertunda acara ini dikarenakan Gubernur Kalimantan Selatan ditanggal yang sebelumnya telah ditentukan belum dapat datang sebab ada kegiatan lain yang harus dihadiri.

Di sisi lain H. Rudy Resnawan mengaku senang dengan acara ini, “Saya sangat senang dengan acara ini, menandakan HSU adalah Kabupaten yang religius den setia menjaga adat istiadat bahari, membuat sejenak saya kembali mengenang masa kecil saya dahulu”, kata Rudy.

Camat Amuntai Tengah juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota polisi, TNI serta Pol PP yang turut membantu terjaganya keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya acara.

Acara yang disimbolkan dengan miniatur-miniatur berbau timur tengah ini diikuti oleh 151 peserta, pada awalnya ada 148 peserta kemudian ada tambahan 3 peserta. Dan diakhir acara dilengkapi dengan pembagian door prize 30 buah TV untuk 30 peserta terbaik.(HUMAS/Ami)

DUA RUDY BERSAFARI SEKALIGUS BERPAMITAN

AMUNTAI – Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Ariffin beserta wakilnya H. Rudy Resnawan melakukan Safari Ramadhan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Bupati HSU H. Abdul Wahid HK menyambut hangat kedatangan dua Rudy di Masjid Raya At-Taqwa Amuntai, Minggu (6/7).

Dalam kesempatan tersebut Gubernur menyebutkan bahwa ini adalah Ramadhan terakhir masa jabatannya. Bila pada Ramadhan kemarin dua Rudy berbagi lokasi, pada Ramadhan ini secara khusus dilakukan bersama-sama. “Kedatangan kami bersafari juga sekaligus berpamitan, mohon diri atas nama Gubernur dan Wakil Gubernur, saya mohon maaf jika selama 10 tahun menjabat masih ada yang belum terselesaikan” Ujarnya.

Perlu diketahui Ramadhan tahun ini adalah Ramadhan ke 11 Gubernur Kalsel  menjabat sebagai gubernur aktif. Sedangkan sebagai tugas gubernur ini adalah tahun ke 10 pengabdiannya.

Sembari bercanda dalam sambutannya Gubernur juga mengatakan bila pada kesempatan ini Wagub juga berpamitan, insyaALLAH untuk kembali lagi menjadi calon pemimpin Banua.

“Namun yang patut kita syukuri, tanpa terasa 10 tahun saya menjabat, Alhamdulillaah tidak ada terjadi konflik berkaitan dengan SARA, suasana masyarakat aman dan kondusif, ini harus kita pertahankan dan pelihara bersama  apa yang telah kita capai” tambah Rudy.

Rudy mengaku masih banyak pembangunan yang belum terselesaikan seperti Ground Breaking Bandara Syamsudin Noor, jembatan dari Batu Licin ke Kotabaru, jalan Babirik ke Nagara, dan jalan Kandangan ke Batu Licin. Rudy berharap pada estafet pemerintahan selanjutnya pembangunan tersebut dapat segera direalisasikan. Rudy juga berpesan agar bantuan yang selama ini telah disalurkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Orang nomor satu di HSU H. Abdul Wahid HK mengakui bahwa HSU kondusif tidak lepas dari kerja keras bersama yang dilakukan Gubernur beserta wakil. “Saya atas nama masyarakat HSU berterimakasih atas segala bantuan, kerjasama, arahan, dan perhatian pemerintah provinsi kepada kami” pungkas Wahid.

Disela-sela kegiatan H. Abdul Bari dalam tausyiahnya juga menjelaskan bahwa Bulan Ramadhan terbagi atas tiga besar, yaitu sepuluh pertama ialah rahmat, sepuluh kedua ialah maghfirah (ampunan) dan  sepuluh ketiga menebus diri dari api neraka. Terlebih lagi dalam sepuluh yang ketiga ada malam Lailatul Qadar, dimana umat Islam yang beribadah pada malam itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari pahala beribadah selama 1000 bulan.(HUMAS/Ami)

Hj. Hayatun Fardah Rudy Arifin Safari ke Desa Bitin

Kedatangan Istri orang nomor 1 di Kalimantan Selatan Hj. Hayatun Fardah Rudy Ariffin ke Desa Bitin, Kecamatan Danau Panggang mendapat sambutan hangat oleh warga, Rabu (1/7).

Tidak hanya bersafari Ramadhan, Ketua TP.PKK Kalsel itu juga melakukan kegiatan lain diantranya pembagian sembako gratis, pasar murah Ramadhan, sunatan masal gratis, sosialisasi narkoba dan bahan makanan layak konsumsi, layana KB gratis, serta penyerahan alat peraga edukatif.

"Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Bupati HSU, Wakil Bupati HSU, Sekda HSU dan seluruh pimpinan SKPD serta masyarakat Desa Bitin yang sudah mendukung kelancaran acara kita" ujar Hayatun pada sambutannya.

Bupati HSU Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si yang juga hadir dalam kegiatan ini mengaku sangat senang serta mngucapkan banyak terimakasih kepada masyarakat Bitin yang sudah berperan serta dalam kelancaran acara ini.

"Saya mengucapkan terimakasih pada Ketua TP,PKK Kalsel Hj. Hayatun Fardah Rudy Ariffin yang telah berkenan hadir ke desa kami, ini bukti kepedulian Ketua TP.PKK Kalsel terhadap warga HSU, khususnya warga Bitin. Sebelumnya saya pun banyak minta maaf atas ketidaknyamanannya karena jalan dari Alabio ke Danau Panggang masih ada yang rusak, rencananya pada Desember 2015 ini jalan itu akan diperbaiki", ujar Wahid.

Ketua TP.PKK HSU Hj. Anisah Rasyidah Wahid pun menyambut baik atas safari Ramadhan Ketua TP.PKK Kalsel.

"Dan perlu diketahui, kegiatan ini merupakan satu-satuya yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara", pungkas Anisah.

Pada momen ini, Hayatun juga berpamitan kebapa masyarakat, sehubungan dengan akan berkhirnya masa jabatan Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Ariffin

Perlu diketahui pada acara sunatan masal kali ini diikuti oleh 90 orang anak, dan mendatangkan 40 orang tenaga medis serta 6 orang dokter. di 20 meja, adapun usia peserta sunatan masal ini dari 4-7 tahun.(HUMAS/Ami)

Humas HSU Produksi Paket Acara Ramadhan

AMUNTAI – Untuk mengisi acara selama Bulan Ramadhan Chanel Pemkab HSU yang dimana milik pemerintah Kabupaten HSU melalui bagian Humas Setda HSU memproduksi 2 paket acara religi. Adapun 2 paket acara tersebut adalah Mutiara Ramadhan yang dimana menghadirkan para penceramah yang terdiri dari para alim ulama serta da’i yang ada di Kabupaten HSU,dan acara Syair dan Syiar dengan menggandeng yayasan Sanggar Air Kabupaten HSU.

Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten HSU Adi Lesmana,S.Sos,M.Si dalam wawancaranya mengatakan bahwa untuk paket acara baru ini memang sengaja di produksi untuk mengisi acara di bulan Ramadhan disamping tidak menghilangkan acara yang lain yang ada seperti pemutaran video dokumentasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten HSU untuk disebarluaskan kepada masyarakat HSU.

“Untuk acara ini memang sengaja kita buat dengan mengundang para penceramah, alim ulama dan da’i yang ada di Kabupaten HSU secara bergiliran,dan ini sebagai acara tambahan saja di tv Channel Pemkab HSU, karena tv ini sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi dari pemerintah untuk masyarakat Kabupaten HSU,” ujar Adi lesmana.

Dirinya juga mengatakan untuk saat ini setelah beberapa kali tayang langsung mendapatkan respon positif dari masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan pada acara mutiara ramadhan yang dimana halaman facebook milik humas hsu selalu penuh dengan pertanyaan,bahkan ada yang belum bisa dijawab karena kekurangan durasi waktu yang ditetapkan oleh tim produksi.

” Untuk acara ini alhamdulillah kita mendapat respon positif dari masyarakat kabupaten HSU,hal ini sudah terbukti dari peran serta masyarakat yang turut bertanya dengan para penceramah seputar puasa dan selalu penuh dengan pertanyaan meskipun acara ini tidak disiarkan secara langsung,bahkan banyak pertanaan yang belum bisa dijawab oleh narasumber dikarenakan durasi waktu yang tidak mencukupi,serta juga mereka selalu menantikan di tv untuk penayangannya,” terang adi lesmana.

Sedangkan untuk paket acara syair dan syiar yang menggandeng yayasan sanggar air kabupaten HSU disini juga mengangkat berbagai macam tema dengan konsep “bapandiran” (ngobrol) dengan membahas seputar dunia puasa ramadhan baik kebiasaan atau sebagainya dari warga kabupaten HSU sembari diiringi musik tradisional seperti panting,babun dan lainnya yang melantunkan lagu-lagu islami.

” Acara syiar dan syair ini juga kami kemas sedikit berbeda dimana ada lantunan lagu islami yang diiringi dengan musik tradisional seperti panting,babun dan lainnya sehingga tidak meninggalkan kesan tradisionalnya,dan juga untuk tema atau bahasan selalu berbeda pada setiap pengambilan,tapi tetap seputar puasa di bulan ramadhan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh warga hsu dari awal puasa hingga selesai nantinya dengan konsep Bapanderan (ngobrol) ringan,” jelas adi lagi.

Adi juga menambahkan,untuk pengambilan lokasi,mereka mengambil di berrbagai lokasi dengan latar belakang tetap tidak menghilangkan ciri kota amuntai,seperti depan Bundaran kota Amuntai,halaman kantor Pemkab,Mesjid Raya dan lainnya

Adi berharap kedepannya setelah ramadhan untuk acara ini tetap terlaksana dengan konsep yang sama tapi beda nama acara karena sudah disukai warga HSU,dan juga acara ini tentu tidak lepas dari slogan kota amuntai dengan Bertakwa nya dan dimana di kabupaten HSU masyarakatnya yang agamis,maka dari itu meskipun nanti sudah selesai ramadhan,pihaknya tetap akan melaksanakan paket acara ini.(HUMAS/Dody)

Mesjid Al-Karamah Awali Safari Ramadhan

AMUNTAI – Mengawali kegiatan Safari Ramadhan yang rutin diadakan pada Bulan Ramadhan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU),Bupati H. Abdul Wahid HK mengunjungi Masjid lama Al-Karamah Pakacangan – Tangga Ulin Hilir, Kecamatan Amuntai tengah, Senin (22/6).

Hadir juga dalam kegiatan, Wakil Bupati H. Husairi Abdi, Ketua Dewan H. Syahrujani, Dandim 1001, kapolres HSU, Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, Ketua Pengadilan Agama Amuntai, Ketua MUI, Sekda HSU H. Eddyan Noor Idur.

Bupati HSU H. Abdul Wahid HK dalam sambutannya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga tunai sebulan penuh. Wahid juga memohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan serta memohon agar diberi kelancaran dalam membangun daerah.

Usai sambutan, Bupati HSU menyerahkan bantuan sebesar 100 juta rupiah untuk renovasi Masjid Al-Karamah kepada tim pengurus masjid yang diterima secara simbolis oleh Ketua Penyelenggara Junaidi S.Sos, “Alhamdulillah mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, saya selaku Ketua Penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih, semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan dapat meringankan beban panitia dalam merenovasi masjid” sampainya dalam momen tersebut.

Sebelumnya Junaidi selaku Ketua Panitia Penyelenggaran  mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan safari Ramadhan Bupati, Wabup beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Junaidi juga menerangkan Masjid Al-Karamah merupakan masjid tertua di Amuntai, usianya sudah mencapai 300 tahun, sebelumnya masjid ini sempat ingin dihancur saat pembangunan Masjid Raya Amuntai, namun akhirnya tetap difungsikan sebagai mushola sampai akhirnya difungsikan menjadi masjid 3 tahun yang lalu.

Ada pun yang bertugas sebagai penceramah dalam kegiatan ini Ketua MUI KH.Said Masrawan, dalam tausyiahnya menyampaikan tentang hubungan antara umat, umara dan ulama.(HUMAS/Ami)

ANISAH RESMIKAN PASAR RAMADHAN

AMUNTAI – Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1436H, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara bekerja sama dengan Dinas Pasar Kebersihan dan Tata Kota (DPKT) resmi membuka Pasar Ramadhan. Peresmian Pasar Ramadhan ditandai dengan pemotongan pita oleh ketua TP.PKK. HSU Hj. Anisah Rasyidah Wahid yang ditemani suami tercinta Bupati HSU H. Abdul Wahid HK, Kamis (18/6). Pasar yang diadakan setahun sekali ini didirikan di Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di samping taman Putri Junjung Buih.

Kepala bidang pasar Rahmi Fadhillah menjelaskan alasan dipilihnya lokasi pasar Ramadhan sekarang agar tidak mengganggu lalu lintas di depan Pasar Amuntai. Rahmi juga menjelaskan panjang pasar Ramadhan tepat dari depan Jembatan Tangga Ulin hingga ujung adalah 300 meter, dengan 80 buah lapak yang tersedia, yang masing-masing lapak berukuran 4×4 meter dan dapat ditempati oleh 2 pedagang.

“Bagi pedagang yang ingin berjualan, kami mengenakan retribusi sebesar Rp.150.000 perlapaknya. Pembayaran tersebut sudah termasuk keamanan dan kebersihan dan ini lebih murah dari tahun kemarin. Retribusinya pun hanya sekali saja” tambah Rahmi.

Pasar yang mulai beroperasi dari jam 13.00 ini menyediakan beraneka ragam masakan, mulai dari ta’jil seperti kolak, bingka barandam, amparan tatak, dan bingka babanam,  sampai lauk-pauk berbahan ikan, ayam, itik, sampai daging sapi dan kerbau. Untuk lauk pauk kebanyakan diolah masakan seperti masak habang, bestik  dan kari.

Salah seorang pengunjung, Mahrita (31) warga Antasari mengaku merasa lebih nyaman dengan lokasi pasar Ramadhan tahun ini karena lebih bersih dan tidak mengganggu jalan. Dia juga merasa senang karena biaya parkirnya juga digratiskan.

Warga Karias, Zainal (34) meminta pemerintah agar mengawasi pedagang sate, nasi bungkus, pundut, lapat yang berjualan dibeberapa sudut kota, kebanyakan dari pedagang tersebut mulai beroperasi dibawah jam 13.00, tentu itu menyalahi aturan pemerintah dan dikhawatirkan dapat menodai kesucian Bulan Ramadhan.(HUMAS/Ami)

HSU Pawai Sambut Ramadhan

AMUNTAI – Wakil Bupati HSU H. Husairi Abdi, Lc melepas Pawai Ta’aruf dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1436 H, Senin, 15/6 Di Halaman Kantor Bupati HSU.Selain diikuti para pelajar dari SMAN 1 Amuntai, SMKN Amuntai, MAN 1 dan 2 Amuntai, pawai taaruf ini juga diikuti para pejabat dan karyawan/karyawati di lingkungan pemkab HSU.Dengan meneriakkan yel-yel yang bernuansa agamis dan spanduk yang bertuliskan ajakan menyambut bulan Ramadhan dengan iman dan taqwa, pawai taaruf pun berjalan sangat meriah. Pawai taaruf ini meambil route Jl. A. Yani, Jl. Basuki Rahmat dan Jl. Antasari, kemudian kembali ke halaman Kantor Bupati HSU.Sebelum pawai taaruf ini dilepas, para peserta diberikan siraman rohani/ceramah agama yang disampaikan Muallim Hanafi Idar dari Palimbangan. Dalam ceramhnya, Muallim idar mengajak kepada kaum muslimin agar menyambut bulan suci ramadhan dengan suka cita. Mualim juga mengingatkan agar kaum muslim memperbanyak amal ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadhan, seperti memperbanyak bacaan Al-Qur’an, infaq/shodaqoh dan dzikrullah.Wakil Bupati HSU H. Husairi Abdi juga berharap melalui momentum ini dapat mendorong kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik- baiknya. Husairi mengajak kepada kaum muslimin agar ibadah puasa tahun ini lebih baik daripada tahun lalu, dan mudahan kita menjadi orang bertaqwa. Ujar Husairi. (HUMAS/Ahim)

Anisah, “Pendidik Jangan Kaku Dalam Mendidik Anak Didik.”

AMUNTAI – Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten HSU menggelar lomba Kreatifitas Pendidik Paud dan Anak Didik Paud serta Workshop Pendidik Paud.

Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten HSU Senin (13/10) dan dibuka langsung oleh Ketua TP PKK sekaligus Bunda Paud Kabupaten HSU dengan didampingi Kadis Pendidikan Hery Priyanto dan Ketua Himpaudi Kabupaten HSU.

Ketua Himpaudi Mahfuzah, S.Pd mengatakan lomba yang diikuti oleh anak didik paud se-HSU ini digelar dalam rangka Gebyar Paud Kabupaten HSU Tahun 2014, selain itu kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kreatifitas pendidik Paud agar mereka semakin berkualitas dan profesional dalam mendidik.

Sementara  cabang lomba yang yang dilombakan dengan peserta anak didik paud seperti, lomba mewarna, memasukkan gelang, memakai kaos kaki dan memasukkan bola dalam keranjang, untuk pendidik paud perlombaan yang dilombakan adalah lomba mewarna.

Bunda Paud Kabupaten HSU Hj. Anisah Wahid menyambut baik dan gembira atas terlaksananya kegiatan yang positif ini, Anisah pun berharap melalui kegiatan ini dapat mendorong kemajuan pendidikan di Kabupaten HSU.

Anisah juga meminta para pendidik agar semakin kreatif dalam mendidik mengingat anak didik yang dihadapi memiliki keberagaman karakter.

“Saya berharap agar para pendidik tidak kaku dalam mendidik” ujar Anisah.

Karenanya, para pendidik diminta memanfaatkan dan mengikuti workshop ini dengan sungguh-sungguh.

(Ahim)

PRABOWO-HATTA UNGGUL DI HSU (56.543 Pemilih Tidak Menggunakan Hak Pilih)

    Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut satu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa unggul dalam perolehan jumlah suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Bahkan perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta ini mengungguli Jokowi dan Jusuf Kalla di semua kecamatan.
    Hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU)
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Agung Amuntai, Rabu, pasangan Prabowo-Hatta unggul di semua kecamatan (10 kecamatan) dengan meraup jumlah suara sebanyak 60.178 suara (58,3 %), sedangkan lawannya pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla meraih 43.068 suara (41,7 %).
    Bupati HSU Drs H Abdul Wahid mengharapkan para pendukung dan saksi dari masing-masing pasangan capres dan Cawapres agar terus mengawal proses penghitungan suara ke tingkat selanjutnya untuk menghindari kecurangan dan kecurigaan masing-masing pendukung.
    "Meski hasil hitung cepat sudah kita ketahui tapi mari kita tunggu KPU mengumumkan penetapan hasil penghitungan
secara nasional" Ujar Wahid.
    Wahid mengharapkan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan menjaga situasi kamtibmas di daerah tetap
aman hingga penghitungan usai.
    Atas nama Pemerintah daerah HSU, Wahid menyampaikan terima kasih kepada KPU selaku penyelenggara Pilpres, termasuk petugas PPK, PPS dan KPPS yang telah bekerja keras mensukseskan pesta pemilu ini dan mengapresiasi tinggi atas peran serta masyarakat yang sudah menggunakan hak pilihnya. Bupati menyatakan rasa syukur karena penyelenggaraan Pilres di daerah berlangsung lancar dan aman.
    "Terima kasih atas kerja keras dan upaya aparat keamanan dari Kodim dan Polres yang telah menjaga proses Pilres hingga berlangsung aman" kata Wahid.
    Sementara Ketua KPU HSU Akhmad Syarwani juga mengungkapkan rasa syukur karena hasil penghitungan perolehan suara Pilres ditingkat kabupaten HSU berlangsung lancar tanpa ada kejadian khusus berupa keberatan dari masing-masing saksi sehingga KPU bisa mengesahkan dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara Pilres.
    Berdasarkan pantauan KPU, tidak terjadi permasalahan yang serius saat proses penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat KPPS hingga PPK. Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara Pilres di HSU hanya sebanyak 105.999 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS pada Pilpres 9 Juli kemaren, padahal data KPU menunjukan data jumlah pemilih HSU mencapai 162.542 dengan surat suara yang disebarkan ke TPS sebanyak 165.111 surat suara. Hasil penghitungan ini menunjukan sebanyak 56.543 pemilih di Kabupaten HSU tidak menggunakan hak pilihnya alias golput. Ada pun dari 105.999 pemilih sebanyak 2.753 pemilih dinyatakan surat suaranya tidak sah, sehingga surat suara sah
yang dihitung hanya sebanyak 103.246 surat suara. Kemenangan Pasangan Prabowo-Hatta ini sebelumnya memang sudah diprediksi banyak kalangan, karena Kabupaten HSU merupakan basis pemilih dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedua Partai Politik ini pada Pemilihan Umum Kepala Daerah kemaren juga berhasil mengantarkan Drs H Abdul Wahid HK (Golkar) dan
H Husairi Abdi (PPP) menjadi bupati dan wakil bupati HSU. (edy)

Kafilah HSU Disambut Hangat Pelaihari

Selamat Datang Kafilah HSU itulah kata yang terucap dari ketua panitia penerima kafilah HSU yang akan mengikuti MTQ ke-27 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Penyambutan kafilah HSU oleh panitia MTQ ke-27 berlangsung di Wisata Gunung Kayangan Pelaihari pada Jum'at sore (18/4). Penyambutan kafilah HSU yang berjumlah 75 orang ditandai dengan pengalungan sorban kepada ketua LPTQ Kabupaten HSU selaku ketua rombongan H.M. Suharyanto oleh Bupati Tanah Laut yang diwakili Sekretaris PU Hamdan. Bupati Tanah Laut dalam sambutan tertulisnya mengucapkan selamat datang sekaligus ucapan terimakasih kepada kafilah dan official HSU yang sudah datang dan berpartisipasi pada MTQ ke 27 ini. Bupati mengajak kepada kafilah agar turut mensukseskan MTQ ke 27 ini dengan dorongan semangat kebersamaan dan ukhuwah islamiyah, karena MTQ ini merupakan syiar agama islam agar islam menjadi agama rahmatan lil'alamin. Sementara ketua LPTQ H.M. Suharyanto dalam arahannya juga mengucapkan terimakasih atas penyambutan yang dilakukan oleh panitia MTQ, Suharyanto berharap agar kafilah HSU bisa menyesuaikan diri dan berdisiplin sebagaimana layaknya seorang tamu. Suharyanto juga mengingatkan karena para kafilah akan berada di pelaihari 6 sampai 7 hari, maka para kafilah dimohon agar menjaga kesehatannya sehingga bisa tampil dan mengikuti setiap cabang lomba dengan optimal.

Koperasi Bantu Isteri PNS Buka Usaha

Pemerintah Daerah membantu para isteri pegawai negeri sipil agar bisa membuka usaha keluarga melalui keikutsertaan mereka sebagai anggota koperasi Dharma Wanita Persatuan. Koperasi menyediakan dana pinjaman untuk penguatan modal usaha bagi isteri PNS yang juga anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) agar bisa membantu menambah pendapatan keluarga. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Dikuperindag) Hulu Sungai Utara selama ini turut membina koperasi DWP agar terus aktif dan berkembang sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kasi Pembinaan kelembagaan, Penyuluh dan Pengawasan Koperasi Muhammad Yani mengatakan tujuan pendirian koperasi DWP untuk mendorong para isteri PNS agar membuka usaha sehingga mereka PNS tidak terfokus hanya bergantung pada gaji suami.

"Apalagi jika nanti memasuki masa pensiun mereka sudah memiliki suatu usaha yang bisa diandalkan" Ujar M Yani di Amuntai, Rabu. Menurut Yani, banyak keuntungan yang bisa didapatkan para isteri PNS yang tergabung di keanggotaan Koperasi DWP. Keuntungannya, kata Yani selain anggota bisa melakukan pinjaman, bagi yang menyimpan juga mendapatkan pembagian sisa hasil usaha (SHU) setiap akhir tahun. "Koperasi juga akan memberikan jasa setengah persen bagi setiap anggota koperasi" imbuhnya.Ia menambahkan, bagi anggota yang melakukan simpanan wajib dan simpanan pokok juga mendapatkan sebesar 20 persen jasa atas SHU pada tahun anggaran berjalan. Yani berani menjamin jika menyimpan uang di koperasi lebih menguntungkan daripada menyimpan uang di bank konvensional.

Namun ia menyayangkan masih banyak anggota koperasi DWP yang kurang aktif bahkan dari hasil pemeriksaan pembukuan 2013 kemaren ada simpanan anggota koperasi DWP yang hanya sebesar Rp15 ribu. Selain itu, lanjut Yani dari 63 anggota koperasi DWP HSU hanya sebanyak 13 anggota yang aktif menyetorkan simpanan. Ia menyimpulkan tingkat kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi masih perlu diperbaiki sehingga anggota tidak ragu lagi untuk menyimpan uangnya di koperasi DWP. Yani yang sejak 1985 bertugas di bidang perkoperasian pada Pemerintah Daerah Hulu Sungai Utara (HSU) ini menekankan pentingnya pengurus dan anggota koperasi menanamkan nilai kejujuran, keterbukaan, rasa tanggung jawab dan kepedulian agar permodalan koperasi bisa terus berkembang. Membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi DWP HSU di Gedung Sekretariat DWP di Amuntai, Yani menyarankan pemberian pelatihan bagi pihak pengurus serta sosialisasi tentang perkoperasian kepada anggota untuk meningkatkan kepercayaan tersebut.

Melalui sosialisasi, sambungnya diharapkan tingkat kedisplinan anggota dalam mengembalikan pinjaman dapat meningkat. "Koperasi DWP memang belum pernah memberikan pelatihan, kecuali melakukan kegiatan studi banding itu pun hanya diikuti sebagian pengelola koperasi" tuturnya. Namun dibalik sejumlah kekurangan itu Koperasi DWP HSU pada 2013 berhasil meraih prestasi dan masuk 10 besar koperasi berprestasi se Kabupaten HSU. Pada tahun yang sama koperasi ini juga mendapatkan dana bantuan sosial dari pemerintah pusat untuk penguatan modal sebesar Rp50 juta ditambah bantuan dari Pemda HSU sebesar Rp15 juta. Dengan terus berkembangnya modal usaha koperasi, anggota koperasi DWP bahkan kini sudah bisa memberikan modal mencapai Rp20 juta perorang. Seiring perubahan Undang-undang (UU) perkoperasian dari UU nomor 25 tahun 1992 menjadi UU nomor 17 tahun 2012 maka Dikuperindag HSU akan membantu beberapa penyesuaian untuk perkoperasian di Kabupaten HSU, termasuk koperasi DWP. Penyesuaian mencakup draf anggaran dasar koperasi, termasuk struktur modal yang disesuaikan dengan UU yang baru. (Edy)

Ijin Usaha 196 Koperasi Terancam di Cabut

Sebanyak 196 koperasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara ijin pendirian atau badan hukum terancam di cabut menyusul keberadaan koperasi sudah tidak aktif lagi. Total jumlah koperasi di Hulu Sungai Utara (HSU) sebanyak 240 buah sedang yang aktif hanya sebanyak 89 buah koperasi. Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan (Dikuperindag ) HSU berencana akan mencabut ijin pendirian koperasi yang sudah tidak aktif setelah melakukan pembinaan. Kasi Pembinaan Kelembagaan, Penyuluhan dan Pengawasan Koperasi Muhammad Yani mengatakan berdasarkan peraturan semestinya koperasi yang tidak aktif bisa dicabut ijin pendiriannya. "Secara sepihak sebenarnya dinas yang membidangi koperasi bisa mencabut ijin koperasi yang tidak aktif lagi namun atas permintaan dewan koperasi indonesia akan kita lakukan pembinaan terlebih dahulu" Ujar M Yani di Amuntai Rabu.

Pemerintah daerah, kata Yani menyadari keberadaan koperasi sangat penting dalam memberdayakan perekonomian \ masyarakat sehingga bagi koperasi yang masih bisa dipertahankan akan diupayakan pembinaan. Namun jika dalam masa pembinaan koperasi masih belum aktif Dikuperindag HSU berencana akan segera mengeluarkan surat pemberitahuan kepada koperasi bersangkutan mengenai daftar koperasi yang akan dicabut ijinnya. "Apabila koperasi bersangkutan tidak mengkonfirmasi dalam batas waktu yang ditetapkan maka terpaksa ijinnya benar-benar akan dicabut" tandas Yani. Selanjutnya Ia memaparkan berdasarkan peraturan, koperasi yang tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak dua tahun berturut-turut, tidak memiliki badan usaha dan domisili kepengurusan dan anggota koperasi yang tidak jelas maka dianggap tidak aktif. Yani mengkhawatirkan dengan adanya perubahan Undang-undang (UU) tentang perkoperasian dari UU nomor 25 Tahun 1992 menjadi UU Nomor 17 Tahun 2012 maka akan menambah beban koperasi yang tidak aktif ini untuk mencoba bangkit.

Pasalnya, kata Yani ada sejumlah aturan yang cukup memberatkan bagi koperasi yang baru berdiri seperti biaya pembuatan akta kepada notaris yang biayanya mencapai Rp5 juta."Bagi koperasi yang sudah berjalan dan memiliki modal usaha di atas Rp50 juta tentu tidak masalah karena biaya pembuatan  akta bisa diambil dari selisih dana sisa hasil usaha koperasi" Terangnya. Untuk membantu koperasi yang membuat akta ini, kata Yani pihak Dikuperindag HSU sempat mengusulkan pengunaan dana APBD I dan APBD II namun tidak diperbolehkan. Alternatif lain, berdasarkan UU perkoperasian akta bisa dibuat oleh camat apabila dalam suatu wilayah kecamatan tidak memiliki pejabat notaris. "Para camat ini nantinya akan mengikuti pendidikan dan pelatihan tata cara pembuatan akta yang akan diselenggarakan Kementerian Koperasi" imbuh Yani.

Terkait rencana pencabutan ijin koperasi yang tidak aktif, Dikuperindag juga terkendala  keberadaan koperasi yang pengelolaan anggarannya ada terkait penggunaan dana pemerintah. "Sebelum pencabutan ijin koperasi terlebih dulu harus melalui proses hukum karena dikhawatirkan terindikasi tindak pidana korupsi, perdata dan lainnya" Tutur Yani. Kecuali, lanjutnya jika koperasi dinyatakan pailit oleh pengadilan maka koperasi otomatis harus dibubarkan. (Edy)

Tugas Belajar Dokter Spesialis Kurang Diminati

Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menganggarkan biaya pendidikan bagi dokter umum yang ingin tugas belajar menjadi dokter spesialis namun program ini kurang diminati para dokter. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) HSU drg H Isnur Hatta mengungkapkan jika anggaran senilai milyaran rupiah selalu disediakan setiap tahunnya untuk menyekolahkan dokter yang berminat menjadi dokter spesialis karena Kabupaten HSU masih kekurangan tenaga dokter spesialis. "Anggaran sudah tersedia, justru dokternya yang kurang berminat" Ujar Isnur Hatta di Amuntai, Kamis. Padahal, kata Isnur anggaran yang disediakan untuk tugas belajar dokter spesialis di tiap kabupaten/kota cukup untuk empat orang. "Karena kurang diminati maka anggaran yang tersedia sering tidak terpakai" imbuhnya.

Isnur mencontohkan pada tahun kemaren tersedia anggaran sekitar Rp2 miliar untuk membiayai tugas belajar dokter spesialis namun peminatnya hanya satu orang, itu pun katanya belum tentu lulus test ujian masuk pendidikan dokter. Anggaran tersebut, katanya berada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sementara Dinkes hanya mengusulkan tenaga dokter yang berminat mengikuti program pendidikan dokter spesialis. "Tahun ini hanya ada satu dokter yang ikut test untuk jurusan Spesialis Anastesi" terang Isnur. Kabupaten HSU, terangnya masih membutuhkan masing-masing satu tenaga dokter lagi untuk setiap tenaga spesialis. Meski setiap poli layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pambalah Batung Amuntai kini sudah memiliki satu tenaga dokter spesialis namun faktanya masih terdengar keluhan masyarakat akan ketiadaan dokter spesialis di rumah sakit.

Ia mencontohkan, dokter spesialis kandungan yang dikeluhkan saat ini tengah cuti bertugas karena urusan keluarga yang mendesak sehingga pasien yang membutuhkan operasi kandungan terpaksan harus di rujuk rumah sakit kabupaten terdekat. "Sepertinya kita harus memiliki minimal satu tambahan tenaga dokter lagi untuk masing-masing spesialis agar bisa memberikan pelayanan yang prima kepada pasien" tandas Isnur. Tenaga dokter spesialis yang cukup mendesak diperlukan oleh pasien di HSU adalah dokter spesialis kandungan, spesialis penyakit dalam, spesialis anak dan bedah. Kurangnya minat dokter umum untuk mengiktui program pendidikan dokter spesialis yang dibiayai oleh Pemda HSU ini diakui salah seorang dokter umum di RSUD Pambalah Batung, dr Taufik.

Menurutnya alasan sebagian dokter menolak mengikuti program pendidikan dokter spesialis karena faktor usia dan pembiayaan. "Dokter yang berhak mengikuti pendidikan dokter spesialis ini harus berusia di atas 35 tahun" terangnya. Sehingga, lanjutnya hanya dokter-dokter muda yang baru lulus pendidikan yang bisa mengikuti program pendidikan dokter spesialis tersebut. Selain itu, sambung dr Taufik alasan biaya juga menjadi penyebab minimnya dokter umum mengikuti program pendidikan menjadi dokter spesialis. Pasalnya pembiayaan di tahun pertama pendidikan harus ditanggung sendiri oleh dokter bersangkutan padahal justru biaya di tahun pertama ini yang nominalnya sangat besar. Program pendidikan dokter spesialis ini, kata dr Taufik merupakan program pemerintah pusat sehingga pengajuan permohonan bantuan biaya pendidikan harus kepada pemerintah pusat melalui rekomendasi Dinkes dan BKD kabupaten/kota.

"Nah selama menunggu tanda tangan presiden untuk pencairan dana pendidikan itu berkasnya di sekretariat negara terkadang harus menunggu selama satu tahun" Tutur dr Taufik. Selama menunggu pencairan dana bantuan pendidikan itu lah, katanya para dokter harus merogoh kocek sendiri yang dinilai cukup memberatkan. Sementara dana pribadi yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan di tahun pertama yang cukup besar itu tidak ada ganti oleh pemerintah pusat. Taufik juga mengakui tahapan test ujian untuk lulus mengikuti pendidikan dokter spesialis juga cukup panjang meski tidak menjadi persoalan jika di banding faktor pembiayaan yang memberatkan tadi. Ia berharap, pemerintah pusat dapat meninjau ulang atau memberi keringanan bagi para dokter umum agar lebih mudah mengikuti program pendidikan dokter spesialis ini. (Edy)

HSU Buka Akses Rekening Milik Pemda

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ikut dalam kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah Propinsi dan kabupaten/kota se Kalimantan Selatan secara on line melalui Bank Kalsel. Penandatanganan kesepakatan yang dilaksanakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta ini disaksikan Ketua dan wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI beserta para pejabat eselon I BPK-RI, Gubernur Kalsel,dan seluruh bupati dan walikota se Kalsel kecuali Bupati Tapin yang diwakili kepada Wakil Bupati Tapin. Bupati HSU Drs H Abdul Wahid yang ikut dalam penandatangan itu mengatakan kesepakatan kerjasama akses data transper rekening pemda se Kalsel ini membuka harapan baru terwujudnya upaya pencegahan KKN dan akuntabilitas keuangan pemda.

Wahid menuturkan dengan adanya keterbukaan semacam ini setidaknya mempermudah bagi lembaga pemeriksa keuangan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah. "Kita berharap dengan adanya keterbukaan ini pengelolaan keuangan Pemda bisa semakin baik" Ujar Wahid di Jakarta, (4/4) Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Suyatna mengatakan penandatangan kesepakatan ini menunjukkan adanya kemauan dan niat baik pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah secara transparans serta sekaligus dalam rangka penerapan e-audit secara optimal sehingga Pemeriksaaan BPK akan lebih efesein dan efektif karena dapat memantau semua transaksi keuangan daerah secara online dan real time. Sedangkan Gubernur Kalsel H Rudy Arifin berharap kesepakatan ini dapat mendorong pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

"Semoga dengan adanya kerjasama ini nantinya ada salah satu pemerintah kabupaten/ kotadi di kalsel mampu memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) " Ujar Rudy. Sedangkan saat ini rata-rata Pemerintah kabupaten/kota di Kalsel hanya meraih penilaian atau predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Rudy yakin kami yakin dengan adanya kerjasama (Mou) ini akan menjadi preseden yang baik untuk membenahi keuangan pemerintah kab/kota se Kalsel. Selain itu, tambahnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Kalsel siap bekerjasama dengan BPK untuk memperbaiki sistem perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta berkomitmen terus melakukan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta pemerintahan yang akuntabel dan transpran. "Saya dengan segala upaya akan berkomitmen melakukan mengelolaan keuangan secara transfran dan akuntabel" tegas Rudy.

Ketua BPK RI, Hadi Purnomo mengatakan kesepakatan pengaksesan data transaksi keuangan Pemda secara on line ini merupakan kegiatan penting dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). "Penerapan elektronik audit ini tidak hanya pada lembaga pemerintah daerah atau pemerintah pusat tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti DPR, MPR dan lainnya" kata Hadi Purnomo. Ia menegaskan BPK telah menjalin kerjasama dgn instansi Instansi lan serta lembaga-lembaga lain untuk lebih mengintensifkan pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. (Edy)

Photo Pencoblosan Ulang di HSU

Amuntai (15/4) Seorang ibu sambil menggendong anaknya yang masih balita melakukan pencoblosan ulang surat suara pemilihan Umum Legislatif (Pileg) di TPS 04 Desa Tambalangan Kecamatan Amuntai Tengah, Selasa (15/5). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara tetap menggelar pencoblosan ulang di 10 TPS karena adanya temuan petugas terkait surat suara DPRD kabupaten/kota tertukar di dua Daerah Pemilihan (Dapil) HSU I dan III. Berdasarkan surat edaran KPU Pusat maka pihak KPU HSU memutuskan menggelar Pemungutan suara ulang di 10 TPS tersebut. (Eddy/HUmas)

HSU Lakukan Pencoblosan Suara Ulang di 10 TPS

Komisi Pemilihan Umum Daerah Hulu Sungai (HSU) Utara Kalimantan Selatan akan melaksanakan Pencoblosan Ulang di 10 tempat pemungutan suara akibat adanya surat suara yang tertukar di dua daerah pemilihan. Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat telah melaksanakan Rapat Pleno Minggu (13/4) membahas berita acara yang disampaikan 10 KPPS yang melaporkan terjadinya kasus surat suara tertukar dan mengusulkan dilakukannya Pemilihan Suara Ulang (KSU) kepada pihak KPU HSU. Komisioner KPU HSU Husnul Fajri dari Divisi Hukum dan Sosialisasi mengatakan sesuai surat edaran KPU pusat nomor 275, 306 dan 315 tahun 2014 maka KPU akan menggelar pemilihan ulang di TPS yang terjadi surat suara tertukar tersebut.

KPU HSU akan melaksanakan pencoblosan ulang pada Selasa (15/4) karena tenggat waktu yang disediakan oleh KPU pusat untuk menggelar KPU pusat hanya dari tanggal 10 - 15 April. Kesepuluh TPS yang akan melaksanakan pencoblosan ulang yakni 9 TPS berada di daerah Pemilihan (Dapil) I dan satu TPS berada di Dapil III. Ada pun kesepuluh TPS yang harus melakukan pencoblosan ulang yakni TPS 02 Sungai Malang, TPS 03 dan 04 Muara Tapus, TPS 04 Tambalangan, TPS 01 Sungai Baring, TPS 04 Sei Karias, TPS 01 Mawar Sari, TPS 03 Tangga Ulin Hilir, TPS 02 kalintamui dan TPS 01 Babirik Hulu dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (TPS) di 10 TPS tersebut sebanyak 2317 pemilih. Husnul tidak menutupi terjadinya surat suara tertukar ini diakibatkan kesalahan petugas KPU disebabkan jumlah petugas KPU terbatas dan waktu tibanya surat suara secara bertahap serta mungkin kelelahan petugas akibat jadwal pemilu yang padat sehingga membuat sebagian petugas kurang cermat dalam mendistribusikan surat suara ke TPS.

Ia menerangkan surat suara tertukar hanya surat suara DPRD di dapil I dan III sehingga hanya pencoblosan surat suara DPRD ini saja yang diulang di 10 TPS tersebut. Sementara Ketua KPU Akhmad Syarwani mengatakan KPU HSU baru bisa mensosialisasikan rencana pemilihan ulang ini dikarenakan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Pusat terkait ketersediaan logistik bagi pelaksanaan pemilihan ulang. Selain itu, lanjutnya KPU juga harus mengkaji rencana pemilihan ulang ini melalui rapat pleno yang dilaksanakan pada Minggu (13/4) meski beberapa hari sebelumnya sudah mendapat laporan terjadinya surat suara tertukar. Husnul Fajri mengatakan dalam keputusan mengambil kebijakan menggelar pemungutan suara ulang ini pihaknya berpegang pada surat edaran KPU Pusat nomor 275 per tanggal 4 April 2014.

Pada salah satu poin dalam surat edaran itu dikatakan bahwa KPU kabupaten/kota diijinkan menyelenggarakan pemungutan suara ulang apabila pada saat saat pelaksanaan pencoblosan suara atau perhitungan suara terdapat surat suara yang tidak sesuai dengan Dapil bersangkutan. Ia menambahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut baru boleh dilakukan setelah KPU kabupaten/Kota melakukan rapat pleno untuk memutuskan pemungutan suara ulang. "Jadi apabila ada surat suara dari Dapil lain meski hanya dua surat suara tetap dilakukan pemungutan suara ulang berdasarkan surat edaran KPU tersebut" kata Husnul. Husnul menegaskan KPU kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan berbeda dari poin yang ada pada surat edaran KPU pusat sehingga KPU kabupaten/kota hanya melaksanakan sesuai bunyi surat edaran itu.

Apalagi, katanya waktu yang diberikan KPU pusat untuk menggelar pemungutan suara ulang hanya dari tanggal 10 - 15 April, sehingga secara marathon sejak Minggu (13/4) KPU HSU menggelar Rapat Pleno dan melakukan sosialisasi rencana pemungutan suara ulang Senin (14/4). Sementara Komisioner KPU Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Divisi Teknis Noorkholis Majid yang hadir pada Sosialisasi Rencana pemungutan suara ulang di Kantor KPU HSU Senin (14/4) menambahkan berdasarkan surat edaran KPU pusat selanjutnya nomor 306 istilah tertukar tidak mesti surat suara tertukar dengan Dapil lain, namun istilah tertukar yang disebutkan dalam surat edaran ini adalah surat suara yang tidak sesuai peruntukannya pada suatu Dapil tertentu. Pihak KPU HSU sendiri menyatakan baru menerima surat edaran nomor 306 tersebut seusai pencoblosan suara malam harinya pukul 23.00 wita sehingga baru bisa mensosialisasikannya ke KPPS dan PPS mulai 10 April.

Karena adanya surat edaran tersebut, hasil pencoblosan dan perhitungan suara yang sudah terlanjur dilakukan di 10 TPS tersebut terpaksa dibatalkan dan diputuskan dilakukan pemungutan suara ulang. Pada surat edaran kPU pusat tersebut dijelaskan lebih lanjut regulasi atau tata cara pelaksanaan pemungutan suara ulang demikian pula pada surat edaran KPU pusat berikutnya nomor 315 per tanggal 11 April 2014. Ketua KPU HSU Akhmad Syarwani mengatakan KPU HSU tetap berpegang pada surat edaran tersebut untuk melaksanakan pemungutan suara ulang meski pada saat Sosialisasi terkait rencana pemungutan ulang yang digelar di gedung KPU HSU Senin (14/4) sejumlah pengurus Parpol dan Caleg mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di 10 TPS di HSU yang akan di helat 15 April. "Secara hierarki KPU kabupaten/ kota hanya sebagai pelaksana peraturan yang dibuat KPU pusat jadi kita akan tetap melaksanakan pemilu ulang" tandasnya. (Edy)

Logo Dan Tema Hari Jadi Ke-62 HSU

Wahid Hadiri Tahlilan 25 Hari Wafatnya Ahmad Bin Ijab (Veteran HSU)

Diharapkan para generasi muda tidak mudah melupakan jasa para pahlawan yang telah mengorbankan harta dan nyawanya tanpa pamrih demi memerdekakan Republik Indonesia dari para penjajah. Hal ini diungkapkan Bupati HSU H. Abdul Wahid HK saat menghadiri tahlilan 25 hari mengenang wafatnya Ahmad Bin Ijab seorang pejuang veteran di kediaman almarhum di Desa Padang Basar Hilir, Rabu (2/4).

Sebelum menghadiri tahlilan tersebut, Wahid yang sempat menjenguk almarhum sebelum meninggal pada jum'at (17/1) lalu, dengan didampingi Kabag Humas Adi Lesmana dan Camat Amuntai Utara Toni Fitriadi, menyempatkan diri mengunjungi alkah (kubur) disamping rumah almarhum dan mendo'akan almarhum yang wafat dalam usia 98 tahun di Desa Padang Basar Hilir Kec. Amuntai Utara pada hari Kamis (6/3) dapat mendapatkan kelapangan dalam kubur dan segala amal ibadah almarhum diridhoi Allah SWT..

Menurut penuturan Masliannoor Kepala Desa Padang Basar Hilir yang tak lain merupakan cucu dari almarhum, semasa hidupnya almarhum Ahmad bin Ijab yang pernah mengikuti perang merebut kemerdekaan bersama pejuag yang bermarkas di Danau Terati. Setelah kemerdekaan berhasil diraih, Ahmad bin Ijab hidup secara sederhana dan menjadi petani hingga akhir hayatnya.

Kesederhanaan almarhum semasa hidup, patut dijadikan teladan bagi kita. Walaupun pernah mempunyai jasa terhadap negara, almarhum tak pernah mengharapkan lebih dari negara. Seperti halnya kata John F. Kennedy (Presiden AS Ke 35) "Jangan Tanyakan Apa Yang Negara Dapat Perbuat Untuk Anda, Tapi Tanyakanlah Apa Yang Dapat Anda Perbuat Untuk Negara". Oel/Humas.