Target pendapatan daerah yang
diestimasi meningkat di 2014 ternyata belum mampu mengimbangi laju biaya
pembangunan sehingga pemerintah daerah dituntut bersikap arif dalam
mengambil kebijakan terkait pengalokasiaan belanja daerah. Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dalam mengajukan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014 akhir tahun ini menganggarkan
pendapatan daerah sebesar Rp800 miliar lebih sedangkan belanja daerah
mencapai Rp842 miliar lebih. Bupati HSU Drs H Abdul Wahid menjelaskan
estimasi pendapatan daerah di 2014 meningkat dibanding tahun sebelumnya
sebesar Rp708 miliar lebih, demikian pula belanja daerah meningkat Rp103
miliar.
"Permasalahan dalam setiap
pengalokasian belanja daerah adalah tidak seimbangnya peningkatan
pendapatan daerah dengan laju pertumbuhan biaya pembangunan" Ujar Wahid.
Wahid menyadari kebutuhan pembangunan tidak pernah berkurang seperti
tercermin dari berbagai usulan pembangunan yang terserap melalui
musyawarah rencana pembangunan (musrenbag) di tingkat desa, kecamatan
hingga kabupaten. Menyikapi ketidakseimbangan pendapatan dan belanja ini
Pemda HSU menetapkan skala prioritas dalam menentukaan kegiatan dan
program pembangunan dan mencegah terjadinya kesalahan dalam
pengalokasian anggaran. Penentuan prioritas ini, katanya guna mengatasi
keterbatasan sumberdaya alam mencapai tujuan yang ingin dihasilkan dari
proses pembangunan. "Dalam menyusun prioritas kita perhatikan
masalah-masalah mendasar yang dihadapi masyarakat dan faktor penghambat
tercapainya tujuan" tutur Wahid.
Selain
itu, Pengalokasian belanja juga kita fokuskan pada program-program yang
mengarah pada pelayanan publik mengacu pada KUA-PPAS dan RKPD 2014.
Pemda juga memperhatikan realisasi fisik dan keuangan dari setiap target
pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan. "Kebutuhan pembangunan
yang bersifat mendesak maka akan direalisasikan pada tahun anggaran
berkenaan" imbuhnya. Untuk menutupi defisit antara pendapatan dan
belanja daerah sebesar Rp41,4 miliar, Pemkab HSU masih memiliki anggaran
pembiayaan daerah sebesar Rp62, 5 miliar. "Melalui anggaran pembiayaan
daerah ini sebesar Rp21,1 miliar lebih dialokasikan untuk mendanai
pengeluaran pembiayaan sehingga diperoleh netto pembiayaan Rp41,4
miliar" jelasnya. (Edy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar