HSU Buka Akses Rekening Milik Pemda

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ikut dalam kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah Propinsi dan kabupaten/kota se Kalimantan Selatan secara on line melalui Bank Kalsel. Penandatanganan kesepakatan yang dilaksanakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta ini disaksikan Ketua dan wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI beserta para pejabat eselon I BPK-RI, Gubernur Kalsel,dan seluruh bupati dan walikota se Kalsel kecuali Bupati Tapin yang diwakili kepada Wakil Bupati Tapin. Bupati HSU Drs H Abdul Wahid yang ikut dalam penandatangan itu mengatakan kesepakatan kerjasama akses data transper rekening pemda se Kalsel ini membuka harapan baru terwujudnya upaya pencegahan KKN dan akuntabilitas keuangan pemda.

Wahid menuturkan dengan adanya keterbukaan semacam ini setidaknya mempermudah bagi lembaga pemeriksa keuangan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah. "Kita berharap dengan adanya keterbukaan ini pengelolaan keuangan Pemda bisa semakin baik" Ujar Wahid di Jakarta, (4/4) Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Suyatna mengatakan penandatangan kesepakatan ini menunjukkan adanya kemauan dan niat baik pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah secara transparans serta sekaligus dalam rangka penerapan e-audit secara optimal sehingga Pemeriksaaan BPK akan lebih efesein dan efektif karena dapat memantau semua transaksi keuangan daerah secara online dan real time. Sedangkan Gubernur Kalsel H Rudy Arifin berharap kesepakatan ini dapat mendorong pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

"Semoga dengan adanya kerjasama ini nantinya ada salah satu pemerintah kabupaten/ kotadi di kalsel mampu memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) " Ujar Rudy. Sedangkan saat ini rata-rata Pemerintah kabupaten/kota di Kalsel hanya meraih penilaian atau predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Rudy yakin kami yakin dengan adanya kerjasama (Mou) ini akan menjadi preseden yang baik untuk membenahi keuangan pemerintah kab/kota se Kalsel. Selain itu, tambahnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Kalsel siap bekerjasama dengan BPK untuk memperbaiki sistem perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta berkomitmen terus melakukan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta pemerintahan yang akuntabel dan transpran. "Saya dengan segala upaya akan berkomitmen melakukan mengelolaan keuangan secara transfran dan akuntabel" tegas Rudy.

Ketua BPK RI, Hadi Purnomo mengatakan kesepakatan pengaksesan data transaksi keuangan Pemda secara on line ini merupakan kegiatan penting dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). "Penerapan elektronik audit ini tidak hanya pada lembaga pemerintah daerah atau pemerintah pusat tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti DPR, MPR dan lainnya" kata Hadi Purnomo. Ia menegaskan BPK telah menjalin kerjasama dgn instansi Instansi lan serta lembaga-lembaga lain untuk lebih mengintensifkan pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. (Edy)