Rabu, 05 Maret 2014

Wajib E-KTP Ditunda

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) terpaksa menunda pemberlakukan wajib Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) karena mayoritas instansi pemerintah dan swasta belum memiliki mesin pembaca identitas kependudukan elektronik atau Cardsmart Reader. Selain itu, Pemda HSU juga menunda pemberlakuan tarif pembuatan eKTP karena adanya revisi Undang-undang (UU) nomor 23 Tahun 2006 yang menjadi landasan kebijakannya. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan pada Dinas Pencatatan Sipil (Dincatpil) HSU Nazaruddin mengatakan Kebijakan pemberlakukan wajib EKTP semula direncanakan awal 2014 begitu pula pengenaan tarif pembuatannya.
"Kita sudah mengirimkan usulan ke pusat agar bantuan berupa alat Cardsmart Reader bisa secepatnya disalurkan kedaerah untuk ditempatkan dilembaga-lembaga pelayanan publik dan instansi lainnya agar kebijakan pemberlakukan wajib eKTP ini bisa secepatnya diberlakukan" Ujar Nazaruddin di Amuntai, Jum'at. Nazaruddin menandaskan Pemda belum berani memberlakukan kewajiban eKTP jika instansi pemda belum siap memberikan pelayanan publik terkait penggunaan eKTP karena akan menjadi bomerang bagi pemda. Demikian pula terhadap rencana mengenakan tarif pembuatan eKTP masih menunggu pemberlakuaan UU nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan hasil revisi UU nomor 23 Tahun 2006.
Apalagi, kata Nazar, Ia sempat memperoleh informasi bahwa di dalam UU tersebut pemerintah pusat telah menganggarkan biaya pembuatan eKTP di dalam APBN sehingga digratiskan pembiayaannya bagi masyarakat. Ia memaparkan, total perekaman data yang sudah dilakukan Kantor Dincatpil HSU dan Kantor-kantor kecamatan mencapai 137.823 wajib KTP dari alokasi pusat sebesar 191.745 wajib KTP. "Jumlahnya lebih besar dari itu karena 3 kecamatan belum bisa diakses akibat gangguan server sehingga diperkirakan penduduk yang belum melakukan rekam data tersisa 20 persen"terangnya. Nazar juga menyebutkan, sebanyak 115.495 keping eKTP sudah tiba dan didistribusikan kepada masyarakat melalui kantor-kantor kelurahan dan kepala desa sedang keping eKTP untuk pelajar belum dibuat karena hasil rekam datanya belum dikirim ke pusat.
Ia mengungkapkan dari jumlah rekam data tersebut, masih ada indikator untuk penghapusan data karena ada penduduk yang meninggal dunia dan pindah ke luar daerah tanpa melaporkan serta masih adanya data ganda. Saat ini, lanjut Nazar, pihak Dincatpil HSU juga tengah mengupayakan pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi penduduk yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Legeslatif 2014. "Asal ada data dukung seperti ijazah, kartu nikah dan lainnya maka bisa dibuatkan NIK" tuturnya. Namun pihak Dincatpil akan mengecek dulu kebenaran DPT yang belum memiliki NIK ini karena terdapat kemungkinan penduduk sudah memiliki NIK namun saat di daftar oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) tidak dicatatkan NIK nya karena faktor kekerabatan dan kedekatan dengan petugas Pantarlih. "Razia KTP secara berkala juga tetap kita lakukan dalam rangka pembinaan dan penyisiran" pungkasnya. (Edy)

Caleg Banyak Terima Masukan Infrastruktur

Calon Legeslatif di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) banyak menerima aspirasi dari masyarakat agar fokus memperjuangkan perbaikan sarana infrastuktur jika mereka terplih pada pemilu legeslatif April mendatang. Selain masih banyaknya sarana Infrastruktur yang harus dibenahi, anggota dewan diharapkan bisa memperjuangkan anggaran yang lebih besar dari propinsi maupun pusat. H Hormansyah Caleg DPRD Kalsel Dapil 5 yang meliputi HSU,Balangan dan Tabalong melihat anggaran dari propinsi bagi pembangunan sarana infrasturktur di kabupaten HSU misalnya masih sangat minim. Hormansyah yang sudah dua periode menjabat Anggota DPRD HSU ini berharap anggaran perbaikan infrastruktur untuk kabupaten HSU lebih ditingkatkan mengingat masih cukup banyak sarana jalan diwilayah ini khususnya di pedesaan mengalami rusak ringan hingga berat.
"Jika dibanding kabupaten lainnya, anggaran propinsi untuk HSU masih cukup minim" Ujar Hormansyah ketika ditemui di Amuntai, Selasa. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, anggaran APBD untuk perbaikan infrastruktur terbilang minim jika dibandingkan tuntutan yang masuk dari masyarakat. Apalagi, lanjutnya Kabupaten HSU hingga saat ini masih menyandang status sebagai kabupaten tertinggal karena minim sumber daya alam. Alasan itu pula yang melandasinya mencalonkan diri menjadi caleg DPRD Kalimantan Selatan untuk memperjuangkan anggaran yang lebih besar bagi daerahnya. Dominannya aspirasi perbaikan sarana infrasturktur ini juga diakui caleg DPRD HSU dari Partai Bulan Bintang (PBB) Gazali Rahman.
Mengaku bermodal minim untuk maju mencaleg, mantan karyawan Perusahaan Daerah Karya Agung ini mengaku banyak menerima aspirasi dari kegiatan blusukannya bertemu dengan konstituennya di warung dan mushola. "Hampir 50 persen aspirasi yang disampaikan warga terkait perbaikan infrastruktur" kata Gazali. Gazali yang hingga kini masih aktif menjadi wartawan tabloid nasional ini mengemukakan masyarakat mendambakan anggota legeslatif mendatang lebih amanah dan aspiratif. Bahkan, katanya masyarakat di daerah pemilihan (dapil) I meliputi Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Banjang yang ditemuinya selama kegiatan sosialisasi tidak mempersoalkan kegiataan studi banding yang dikerap dilakukan anggota DPRD asal benar-benar diterapkan bagi kemajuan daerah.
Gazali menghimbau masyarakat untuk tidak tergoda praktek politik uang (money politic) karena masyarakat sendiri yang menanggung kerugiannya hingga lima tahun mendatang. "Masyarakat sudah berpengalaman terhadap calon-calon yang suka membagi-bagikan uang biasanya kurang amanah apabila sudah terpilih karena merasa sudah membeli suara rakyat sehingga tidak peduli lagi kepada konstituennya" tuturnya. Kini, kata Gazali masyarakat mengambil sikap akan menerima pemberian uang dari caleg namun tidak memilihnya pada Pemilu nanti. (Edy)

Rabu, 26 Februari 2014

Nida Khairiyah Dapat Bonus Umroh

Amuntai. Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke 44 Tingkat Kabupaten HSU yang berlangsung di Kecamatan Sungai Tabukan resmi ditutup oleh Bupati HSU H. Abdul Wahid HK (Rabu Malam 26/2). Penutupan MTQ ke 44 ini juga berlangsung sangat meriah seperti pada saat pembukaan, hal ini terlihat dari antusiasme warga masyarakat yang berduyun-duyun memadati halam kantor Kecamatan Sungai Tabukan untuk menyaksikan acara penutupan MTQ ke 44 ini. Hadir pada acara penutupan Wakil Bupati beserta isteri, Ketua DPRD HSU, Unsur Muspida, Ketua LPTQ, Para pejabat di Lingkup Pemkab HSU, para alim ulama dan tokoh masyarakat, selain itu hadir juga Pimpinan PT. Hasnur Jaya Lestari Tapin H. Abdussalam Bani Surya. Camat Sungai Tabukan Rakhmadi Permana dalam laporannya menyampaikan rasa syukurnya karena seluruh rangkaian MTQ ke 44 berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Rakhmadi tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih kepad masyarakat Sungai Tabukan, Panitia Penyelenggara, Dewan Hakim, para dermawan dan semua pihak yang telah mendukung kesuksesan MTQ ke 44 ini. Sementara Bupati HSU H. Abdul Wahid HK dalam arahannya mengutarakan hikmah penting dari pelaksanaan MTQ diantaranya menurut Wahid dapat meningkatkan semangat warga masyarakat untuk belajar, memahami dan mendalami al-Qur'an yang selanjutnya diharapkan juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masih menurut Wahid melalui MTQ ini juga dapat mewujudkan tali silaturrahmi, ukhuwah islamiyah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam MTQ ke 44 ini Kecamatan yang menjadi juara umum adalah Kecamatan Sungai Tabukan, sementara juara umum perorangan adalah Hj. Nida Fitriah Khairiyah dari kecamatan Amuntai Tengah. Khusus untuk juara umum perorangan mendapatkan banus umroh untuk dua orang dari Pimpinan PT. Hasnur Jaya Lestari Tapin H. Abdussalam Bani Surya. Sementara untuk MTQ ke 45 Tingkat Kabupaten HSU akan diselenggarakan pada tahun 2016 di Kecamatan Haur Gading. (Ahim/Humas)

MTQ Ke- 44 HSU Meriah

Amuntai. Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke 44 tingkat Kabupaten HSU yang berlangsung di Kecamatan Sungai Tabukan telah dibuka secara resmi oleh Bupati HSU Drs. H. Abdul Wahid HK, MM,MSi. Pembukaan MTQ ke 44 Tingkat Kabupaten HSU (Minggu Malam 23/2) benar-benar berlangsung meriah dan mendapatkan sambutan hangat dari ribuan warga masyarakat HSU khususnya warga Sungai Tabukan dan para kafilah.
Pembukaan MTQ ke 44 juga dimeriahkan oleh artis ibukota Opick pelantun lagu tombo Ati yang secara khusus didatangkan untuk menghibur masyarakat HSU. Selain dimeriahkan tampilan lagu sholawat yang dibawakan oleh siswi MI NU Zadul Maad Galagah. Turut hadir pada pembukaan MTQ kali ini adalah Wakil Bupati HSU, Ketua DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua dan Wakil Ketua TP. PKK dan sejumlah tamu undangan. Sementara Tema yang diangkat pada MTQ 44 adalah "Dengan semangat MTQ ke 44 tingkat Kabupaten HSU Mari Kita ciptakan situasi aman dan kondusif dalam rangka membina silaturrahmi berdasarkan Ukhuwah islamiyah. Camat Sungai Tabukan Drs. Rakhmadi Permana, M.Ap dalam laporannya mengatakan MTQ ke 44 diikuti oleh 10 kecamatan se Kab. HSU, cabang yang dilombakan dalam MTQ ke 44 ini diantaranya Tilawah untuk Dewas, Remaja dan anak-anak, lomba tahfidz, lomba syarhil/fahmil qur'an, kaligrafi, makalah qur'an,tartil dan lain-lain, Rakhmadi mengucapkan terima kasih atas dukungan pemda, masyarakat, paniti penyelenggara, dan berharap melalui MTQ ini dapat terwujud situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten HSU. Bupati HSU dalam arahannya, mengatakan alqur'an merupakan pusaka yg ditinggalkan Rasulullah SAW sekaligus petunjuk bagi umat muslim, karenanya alqur'an harus selalu dijadikan pedoman dalam menjalani setiap sendi kehidupan, nilai2 alQur'an harus selalu direfleksikan dalam kehidupan sehari- hari agar kita bisa menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bupati berharap dengan MTQ ke 44 dapat meningkatkan rasa persaudaraan, ukhuwah islamiyah, sehingga Kabupaten HSU selalu aman, kondusif dan dalam lindungan serta keberkahan dari Allah SWT. (Ahim)

Selasa, 25 Februari 2014

Wahid Gelar pertemuan dengan Pimpinan Parpol

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menggelar pertemuan dengan pimpinan partai politik yang juga dihadiri oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten HSU, Panwaslu, Unsur Muspida dan kepala SKPD termasuk para camat se HSU. Pertemuan yang digelar Selasa (25/2) di Gedung Arsip Lantai II Amuntai dan dipimpin langsung oleh Bupati HSU ini dalam rangka persiapan Pemilu sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan pemilu yang aman, bersih, tertib dan damai di wilayah Kabupaten HSU. Bupati HSU H. Abdul Wahid mengatakan pertemuan ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dilakukan oleh Presiden RI yang juga telah menggelar pertemuan khusus terkait upaya mewujudkan pemilu yang aman, damai dan kondusif. Wahid menegaskan agar pemilu kedepan dapan berjalan lancar, aman dan damai maka diharapkan para caleg dan parpol agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku seperti dalam pemasangan alat praga caleg. "Sebagai kepala daerah saya menghimbau agar caleg atau parpol memaksimalkan sosialisasi agar masyarakat mengenal calon pemimpinnya sejauh tidak membuat dan mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, seperti memasang spanduk menyebrang jalan" ujar Wahid. Sekedar diketahui Bupati Wahid memang telah memerintahkan SatPol PP untuk menurunkan spanduk yang memang mengganggu ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat, kemudian Wahid pun meminta agar alat praga tersebut diamankan selanjutnya melayangkan surat ke parpol atau caleg untuk mengambil alat praga tersebut . Wahid juga menegaskan bahwa pihaknya telah menyuruh PNS utuk netral dalam pemulu bukan karena perintah Bupati tetapi ini memang aturan perundang-undangan. Sementara Ketua DPRD H. Sutoyo Sandi memberikan apresiasi kepada Bupati HSU atas inisiatif menggelar pertemuan ini, Sutoyo juga berharap kepada semua pihak agar memiliki komitmen dan itikad yang sama untuk mewujudkan pemilu yang tertib, aman dan damai. Karenanya Sutoyo juga meminta semua pihak mematuhi aturan main dalam pemilu ini. Senada dengan Ketua DPRD, Sarmada dari PAN dan Hormansyah dari PKB juga bangga dengan bupati yg telah memfasilitasi menggelar pertemuan ini, Horman berpendapat agar pemilu ini aman dan damai maka apabila ada pelanggaran yang sifatnya kecil harus segera diselesaikan agar tidak menjadi masalah yang besar. Karena Horman meminta agar aturan main pemilu ini benar - benar dapat diterapkan. (Ahim/Humas)

Kamis, 20 Februari 2014

IWAPI Masih Mengalami Dualisme Kepengurusan

Kepengurusan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) masih mengalami dualisme kepengurusan dari pusat hingga ke daerah. Penyelesaian dualisme kepengurusan melalui upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) sudah berlangsung sejak 2010 dan belum mencapai titik penyelesaian hingga sekarang. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) IWAPI Kalimantan Selatan (Kalsel) Hj Mariyati SE membenarkan belum selesainya kasus dualisme kepengurusan ini. "Bayangkan sudah berjalan tiga tahun penyelesaiannya secara hukum belum selesai sehingga cukup berdampak terhadap kinerja organisasi hingga kedaerah" Ujar Mariyati di Amuntai, Kamis.
Meski demikian, Mariyati yang menghadiri pelantikan pengurus DPC IWAPI Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) selalu menyerukan kepada pengurus IWAPI di daerah agar tidak terganggu dengan adanya proses hukum di tingkat pusat, sebaliknya pengurus diminta untuk meningkatkan kinerja, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan asosiasi terkait lainnya. Ia mempersilakan dua kubu penegurusan IWAPI tetap berjalan sambil menunggu keputusan MA, tanpa harus saling menyudutkan atau mengklaim sebagai pengurus IWAPI yang paling sah. "Kepengurusan IWAPI siapa pun yang menang nanti hakekatnya IWAPI tetap satu, meski putusan MA tentu berpengaruh terhadap perubahan kepengurusan" katanya.
Mariyati tetap yakin IWAPI pusat yang diketuai Elsya Syarif merupakan kepengurusaan IWAPI yang sebenarnya. Sebab, terang Mariyati jika jika ditelusuri sejarah kepengurusannya yang sudah berdiri selama 38 tahun dan sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM maka IWAPI versi Elsya Syarif ini lah yang asli. Ditambahkannya jika Elsya Syarif yang kini menjabat Ketua Umum IWAPI juga merangkap sebagai pengacara yang memperjuangkan status IWAPI yang kini memasuki tahap banding atau Pengajuan Kasasi (PK) ke MA. Mahriyati berharap upaya banding PK ke MA ini bisa menjadi tahap terakhir penyelesaian masalah dualisme kepengurusan IWAPI di tanah air.
Maka upaya konsolidasi berupa kegiatan pelantikan kepengurusan yang sebagian juga menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) IWAPI di tingkat pengurus cabang ini sebagai upaya untuk menjawab langkah hukum yang kini tengah diajukan ke MA tersebut. Kini dari 13 kepengurusan DPC IWAPI se Kalsel, katanya sudah seluruhnya melaksanakan pelantikan kepengurusan dan terakhir dilaksanakan di Kabupaten HSU. Meski menyesalkan telah terjadinya perpecahan dan dualisme dalam kepengurusan IWAPI, Mahriyati yang baru setahun menjabat ketua DPD IWAPI Kalsel ini terus mencoba memperbaiki imej dan kinerja IWAPI khususnya di Kalsel. "Selama ini imej yang berkembang di masyarakat seolah IWAPI hanya milik pengusaha wanita yang kaya saja yang mengurusi perusahaan besar, padahal visi dan misi IWAPI yang sesungguhnya adalah membantu mengembangkan Usaha kecil dan menengah" terang Mahriyati.
Ia lantas mempersilakan para pengusaha wanita yang menggeluti usaha kecil dan menengah (UKM) untuk bergabung bersama IWAPI agar mudah di bina dan dikembangkan. Jika para pengusaha kecil yang dikelola kaum wanita bersedia bergabung di IWAPI maka akan mendapat bantuan dari segi pembinaan pemasaran, promosi hingga bantuan mediasi untuk mendapat pinjaman kredit lunak dari pihak perbankan. (Edy)

Rabu, 19 Februari 2014

Wahid Berjuang Tingkatkan Kesejahteraan

Amuntai. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi mereka.
Seperti forum musrenbang tingkat Kecamatan Paminggir yang baru saja dilaksanakan (Rabu/2) di Aula Kecamatan Paminggir yang banyak dihujani aspirasi oleh warga masyarakat setempat.
Forum ini memang sangat relevan pasalnya yang hadir pada forum musrenbang ini adalah para tokoh masyarat, alim ulama, kepala desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi kewanitaan dan kepemudaan.
Sementara narasumber yang hadir pada musrenbang kali ini adalah Bupati HSU H. Abdul Wahid HK, Kepala Bappeda HSU, Kepala BPMPD HSU dan Camat Paminggir serta diikuti sejumlah Kepala SKPD di Lingkup Pemkab HSU.
Forum ini diawali dengan pemaparan Camat Paminggir Asikin Noor yang memaparkan tentang kondisi kecamatan Paminggir, kemudian dilanjutkan pemaparan dari Kepala Bappeda dan BPMPD dan diakhiri dengan pemaparan dari Bupati HSU. .
Dalam pemaparannya Wahid menegaskan bahwa selama kepemimpinannya akan berjuang semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karenanya Wahid mengajak kepada masyarakat agar selalu mendukung langkah dan program Pemerintah Daerah salah satunya dengan selalu mengawasi dan mengontrol setiap pembangunan yang sedang berjalan seperti pelaksanaan proyek pembangunan jalan.
Wahid mengatakan dengan adanya dukungan dari masyarakat maka pihaknya akan mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan program pembangunan yang memang semuanya bertujuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wahid juga optimis selama kepemimpinannya, jalan darat yang menghubungkan Kecamatan Danau Panggang dengan Paminggir akan dapat diselesaikan, begitu juga pembangunan dermaga Paminggir yang menjadi dambaan dan harapan masyarakat akan dapat diselesaikan.
Selain dua masalah tersebut yang mengemuka, masalah kurangnya tenaga dokter di puskesmas Sapala, perlunya ambulan dan bantuan bibit ikan bagi kelompok budi daya ikan juga menjadi pembahasan dalam sesi tanya jawab, dimana semuanya mendapatkan tanggapan dan solusi yang jitu dari Bupati HSU. Pada kesempatan itu, Bupati HSU juga berjanji memberikan bantuan dana untuk pembangunan Masjid Jamiatus Shobirin Paminggir sebesar 50  jt, bantuan tersebut menurut Bupati  untuk membantu kelancaran pembangunan masjid tersebut. (Ahim)

Opick Tombo Ati meriahkan MTQ ke-44 HSU

Amuntai. Bupati HSU H. Abdul Wahid HK melakukan monitoring terkait kesiapan pelaksanaan MTQ ke - 44 tingkat Kabupaten HSU Rabu, 19/2.
          
Peninjauan ini Wahid lakukan untuk  melihat langsung persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia, hal ini juga dalam rangka mensukseskan  pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke- 44 tingkat Kabupaten HSU yang akan berlangsung dari tanggal 23 sampai 27 Februari 2014 di Kecamatan Sungai Tabukan.

MTQ yang akan diikuti oleh qari dan qariah dari 10 kecamatan ini mengangkat tema "Dengan semangat MTQ ke 44 tingkat Kabupaten HSU Mari Kita ciptakan situasi aman dan kondusif dalam rangka membina silaturrahmi berdasarkan Ukhuwah Islamiyah.   
                                      
Saat ditanya, Wahid mengatakan persiapan MTQ ke-44 pada H-4 ini sudah 90 %, Wahid pun berharap pada H-1 persiapan pelaksanaan MTQ -44 sudah 100% dan siap untuk pelaksanaanya.

Wahid juga menegaskan  bahwa dalam rangka memeriahkan MTQ ke 44 pihaknya akan mendatangkan Artis Opick pelantunlagu  tombo Ati pada saat pembukaan MTQ -44 ini. Karenanya Wahid berharap dukungan dari warga masyarakat HSU untuk mensukseskan MTQ ini.                            

Pada kesempatan yang sama Camat Sei.Tabukan Rakhmadi Permana menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga masyarakat khususnya Masyarakat Sungai Tabukan atas kerjasama dan dukungannya sehingga persiapan pelaksanaan MTQ ke-44 dapat berjalan lancar. Dari semua persiapan seperti Panggung utama, pemondokan kafilah dan pelaksanaan perlombaan semuanya sudah berjalan lancar dan baik. Rakhmadi juga mengajak masyarakat khususnya masyarakat Sungai Tabukan agar bisa menjadi tuan rumah yang baik. (Ahim)

Senin, 17 Februari 2014

Pusat Konseling Latih Jurnalistik

Pusat Informasi Konseling (PIK) Qathrunnada Madrasyah Aliyah (MA) NIPI Rakha Amuntai gelar pelatihan jurnalistik bagi para pelajar SLTA dan mahasiswa di Gedung Agung Amuntai, Senin. Pelatihan yang diikuti ratusan siswa dan mahasiswa di Amuntai ini digelar sebagai upaya meningkatkan minat menulis dikalangan generasi muda khususnya pelajar yang dirasa masih rendah. Bupati HSU yang diwkili Kepala Bagian Humas Adi Lesmana saat membuka pelatihan ini mengatakan minat dan keterampilan menulis dikalangan pelajar dan mahasiswa terbilang masih cukup rendah serta masih kalah jika dibanding minat membaca yang selama ini juga terus digalakan dikalangan mereka.
Padahal melalui hobi dan keterampilan menulis banyak manfaat yang bisa diraih dan dikembangkan untuk tujuan pendidikan dan meningkatkan intelektual generasi muda. Adi yang menyampaikan amanat bupati menyampaikan dukungan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan pelatihan seperti ini untuk menumbuhkan minat menulis dikalangan pelajar dan mahasiswa khususnya. Keterampilan menulis, katanya selain mampu meningkatkan intelektual juga dapat memberi manfaat bagi orang lain. "Namun kita akui minat terhadap keterampilan menulis ini masih kalah dibanding minat baca" Ujar Adi Bupati berharap melalui pelatihan jurnalistik ini mampu memotivasi pelajar dan mahasiswa untuk mulai menyukai dan menekuni keterampilan menulis ini.
Apalagi, katanya telah tersedia berbagai media untuk menampung karya tulis mereka dilingkungan sekolah atau kampus seperti majalah dinding (Mading) atau Koran Dinding (kording) serta majalah kampus. Bahkan karya tulis mereka, lanjutnya juga bisa untuk dikirim dan dipublikasikan lewat media massa cetak dan dibaca banyak orang. Kepala MA NIPI Rakha Subhan mengharapkan siswanya secara mandiri akan mampu mengelola informasi dilingkungan sekolahnya sehingga dapat menyampaikannya secara akurat dan bermanfaat. Tenaga akademisi Rakha lainnya, Rif'an Safruddin mengatakan tradisi menulis ini sebenarnya merupakan warisan berharga dari para ulama Islam terdahulu yang patut diteladani generasi muslim saat ini.
"Dulu banyak ulama muslim yang menghasilkan karya-karya berharga melalui keterampilan menulis dan kemampuan intelektual mereka" Kata Rif'an. Melalui karya tulis, katanya para ulama Islam zaman dulu mampu mewariskan ilmu pengetahuan, sehingga nama mereka sendiri tetap abadi dan dikenang meski yang bersangkutan telah tiada. (Edy)

Rabu, 12 Februari 2014

Relawan APPI Latih Kader Kibbla HSU

Aliansi Pita Putih Indonesia (APPI) Kalimantan Selatan menggelar Pelatihan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) bagi sebanyak 30 kader di Kecamatan Paminggir dan Banjang. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKB) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) membuat relawan APPI Kalimantan Selatan (Kalsel) terpanggil untuk ikut melakukan aksi penyelamatan Ibu (safe Motherhood) untuk menekan AKI dan AKB dengan di dukung CSR PT Adaro Energy, Tbk. Ketua APPI Kalsel Hj Nurhayati Adyaksa mengatakan APPI Kalsel memaklumatkan organisasi mereka terbuka bagi semua organisasi wanita dan kemasyarakatan yang ingin bersama-sama berjuang untuk menekan angka kematian Ibu dan Bayi.
Panitia Pelaksana Pelatihan Puji Astuti menyampaikan harapan Ketua APPI Kalsel ini saat pembukaan pelatihan KIBBLA di Diklat Pananggak Banua Amuntai, Jum'at. Puji menyampaikan AKB di Kalsel yang pernah mencapai 816 orang dan AKI sebanyak 123 orang meski berangsur turun namun apabila lalai sedikit saja dalam mengatasinya bisa saja kembali meningkat di tahun berikutnya. Tinggi AKI dan AKB, lanjutnya umumnya banyak terjadi di wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan, dimana tingkat pendidikan kaum perempuan masih rendah dan kondis sosial yang kurang mendukung yang diistilahkan dengan 3T, yakni Terlambat mendeteksi kelainan, Terlambat mengambil keputusan dan Terlambat mencapai fasilitas kesehatan. "Jadi kita sengaja memprioritaskan memberi pelatihan kepada kader Kibbla di keamatan Paminggir karena wilayah kecamatan ini termasuk daerah terpencil yang perlu mendapat pelatihan bagi kadernya agar memiliki pengetahuan dan keterampilan Kibbla yang memadai" Ujar Puji Astuti.
Mengingat lokasi keamatan Paminggir yang terpencil, kader Kibbla di wilayah ini diharapkannya bisa menjadi penghubung bagi masyarakat dengan petugas kesehatan dan bisa mendeteksi masalah kesehatan yang terjadi dan secepatnya melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK HSU Hj Anisah Rasyidah menyambut gembira partisipasi APPI Kalsel dan CSR PT Adaro yang turut berperan serta membantu program pemerintah daerah dalam menurunkan AKI dan AKB. "Permasalah kematian Ibu dan bayi ini perlu juga mendapat perhatian yang serius dan dukungan semua pihak " Kata Anisah. Meski pemerintah daerah, katanya sudah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan tingkat kematian Ibu dan bayi namun peran berbgai pihak tetap sangat diperlukan. (Edy)