IWAPI Masih Mengalami Dualisme Kepengurusan

Kepengurusan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) masih mengalami dualisme kepengurusan dari pusat hingga ke daerah. Penyelesaian dualisme kepengurusan melalui upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) sudah berlangsung sejak 2010 dan belum mencapai titik penyelesaian hingga sekarang. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) IWAPI Kalimantan Selatan (Kalsel) Hj Mariyati SE membenarkan belum selesainya kasus dualisme kepengurusan ini. "Bayangkan sudah berjalan tiga tahun penyelesaiannya secara hukum belum selesai sehingga cukup berdampak terhadap kinerja organisasi hingga kedaerah" Ujar Mariyati di Amuntai, Kamis.

Meski demikian, Mariyati yang menghadiri pelantikan pengurus DPC IWAPI Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) selalu menyerukan kepada pengurus IWAPI di daerah agar tidak terganggu dengan adanya proses hukum di tingkat pusat, sebaliknya pengurus diminta untuk meningkatkan kinerja, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan asosiasi terkait lainnya. Ia mempersilakan dua kubu penegurusan IWAPI tetap berjalan sambil menunggu keputusan MA, tanpa harus saling menyudutkan atau mengklaim sebagai pengurus IWAPI yang paling sah. "Kepengurusan IWAPI siapa pun yang menang nanti hakekatnya IWAPI tetap satu, meski putusan MA tentu berpengaruh terhadap perubahan kepengurusan" katanya.

Mariyati tetap yakin IWAPI pusat yang diketuai Elsya Syarif merupakan kepengurusaan IWAPI yang sebenarnya. Sebab, terang Mariyati jika jika ditelusuri sejarah kepengurusannya yang sudah berdiri selama 38 tahun dan sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM maka IWAPI versi Elsya Syarif ini lah yang asli. Ditambahkannya jika Elsya Syarif yang kini menjabat Ketua Umum IWAPI juga merangkap sebagai pengacara yang memperjuangkan status IWAPI yang kini memasuki tahap banding atau Pengajuan Kasasi (PK) ke MA. Mahriyati berharap upaya banding PK ke MA ini bisa menjadi tahap terakhir penyelesaian masalah dualisme kepengurusan IWAPI di tanah air.

Maka upaya konsolidasi berupa kegiatan pelantikan kepengurusan yang sebagian juga menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) IWAPI di tingkat pengurus cabang ini sebagai upaya untuk menjawab langkah hukum yang kini tengah diajukan ke MA tersebut. Kini dari 13 kepengurusan DPC IWAPI se Kalsel, katanya sudah seluruhnya melaksanakan pelantikan kepengurusan dan terakhir dilaksanakan di Kabupaten HSU. Meski menyesalkan telah terjadinya perpecahan dan dualisme dalam kepengurusan IWAPI, Mahriyati yang baru setahun menjabat ketua DPD IWAPI Kalsel ini terus mencoba memperbaiki imej dan kinerja IWAPI khususnya di Kalsel. "Selama ini imej yang berkembang di masyarakat seolah IWAPI hanya milik pengusaha wanita yang kaya saja yang mengurusi perusahaan besar, padahal visi dan misi IWAPI yang sesungguhnya adalah membantu mengembangkan Usaha kecil dan menengah" terang Mahriyati.

Ia lantas mempersilakan para pengusaha wanita yang menggeluti usaha kecil dan menengah (UKM) untuk bergabung bersama IWAPI agar mudah di bina dan dikembangkan. Jika para pengusaha kecil yang dikelola kaum wanita bersedia bergabung di IWAPI maka akan mendapat bantuan dari segi pembinaan pemasaran, promosi hingga bantuan mediasi untuk mendapat pinjaman kredit lunak dari pihak perbankan. (Edy)