Kepengurusan Ikatan Wanita
Pengusaha Indonesia (IWAPI) masih mengalami dualisme kepengurusan dari
pusat hingga ke daerah. Penyelesaian dualisme kepengurusan melalui upaya
hukum ke Mahkamah Agung (MA) sudah berlangsung sejak 2010 dan belum
mencapai titik penyelesaian hingga sekarang. Ketua Dewan Pengurus Daerah
(DPD) IWAPI Kalimantan Selatan (Kalsel) Hj Mariyati SE membenarkan
belum selesainya kasus dualisme kepengurusan ini. "Bayangkan sudah
berjalan tiga tahun penyelesaiannya secara hukum belum selesai sehingga
cukup berdampak terhadap kinerja organisasi hingga kedaerah" Ujar
Mariyati di Amuntai, Kamis.
Meski
demikian, Mariyati yang menghadiri pelantikan pengurus DPC IWAPI
Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) selalu menyerukan kepada pengurus
IWAPI di daerah agar tidak terganggu dengan adanya proses hukum di
tingkat pusat, sebaliknya pengurus diminta untuk meningkatkan kinerja,
menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan asosiasi terkait
lainnya. Ia mempersilakan dua kubu penegurusan IWAPI tetap berjalan
sambil menunggu keputusan MA, tanpa harus saling menyudutkan atau
mengklaim sebagai pengurus IWAPI yang paling sah. "Kepengurusan IWAPI
siapa pun yang menang nanti hakekatnya IWAPI tetap satu, meski putusan
MA tentu berpengaruh terhadap perubahan kepengurusan" katanya.
Mariyati
tetap yakin IWAPI pusat yang diketuai Elsya Syarif merupakan
kepengurusaan IWAPI yang sebenarnya. Sebab, terang Mariyati jika jika
ditelusuri sejarah kepengurusannya yang sudah berdiri selama 38 tahun
dan sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM maka IWAPI versi
Elsya Syarif ini lah yang asli. Ditambahkannya jika Elsya Syarif yang
kini menjabat Ketua Umum IWAPI juga merangkap sebagai pengacara yang
memperjuangkan status IWAPI yang kini memasuki tahap banding atau
Pengajuan Kasasi (PK) ke MA. Mahriyati berharap upaya banding PK ke MA
ini bisa menjadi tahap terakhir penyelesaian masalah dualisme
kepengurusan IWAPI di tanah air.
Maka
upaya konsolidasi berupa kegiatan pelantikan kepengurusan yang sebagian
juga menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) IWAPI di tingkat pengurus
cabang ini sebagai upaya untuk menjawab langkah hukum yang kini tengah
diajukan ke MA tersebut. Kini dari 13 kepengurusan DPC IWAPI se Kalsel,
katanya sudah seluruhnya melaksanakan pelantikan kepengurusan dan
terakhir dilaksanakan di Kabupaten HSU. Meski menyesalkan telah
terjadinya perpecahan dan dualisme dalam kepengurusan IWAPI, Mahriyati
yang baru setahun menjabat ketua DPD IWAPI Kalsel ini terus mencoba
memperbaiki imej dan kinerja IWAPI khususnya di Kalsel. "Selama ini imej
yang berkembang di masyarakat seolah IWAPI hanya milik pengusaha wanita
yang kaya saja yang mengurusi perusahaan besar, padahal visi dan misi
IWAPI yang sesungguhnya adalah membantu mengembangkan Usaha kecil dan
menengah" terang Mahriyati.
Ia lantas
mempersilakan para pengusaha wanita yang menggeluti usaha kecil dan
menengah (UKM) untuk bergabung bersama IWAPI agar mudah di bina dan
dikembangkan. Jika para pengusaha kecil yang dikelola kaum wanita
bersedia bergabung di IWAPI maka akan mendapat bantuan dari segi
pembinaan pemasaran, promosi hingga bantuan mediasi untuk mendapat
pinjaman kredit lunak dari pihak perbankan. (Edy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar