Calon Legeslatif di Kabupaten
Hulu Sungai Utara (HSU) banyak menerima aspirasi dari masyarakat agar
fokus memperjuangkan perbaikan sarana infrastuktur jika mereka terplih
pada pemilu legeslatif April mendatang. Selain masih banyaknya sarana
Infrastruktur yang harus dibenahi, anggota dewan diharapkan bisa
memperjuangkan anggaran yang lebih besar dari propinsi maupun pusat. H
Hormansyah Caleg DPRD Kalsel Dapil 5 yang meliputi HSU,Balangan dan
Tabalong melihat anggaran dari propinsi bagi pembangunan sarana
infrasturktur di kabupaten HSU misalnya masih sangat minim. Hormansyah
yang sudah dua periode menjabat Anggota DPRD HSU ini berharap anggaran
perbaikan infrastruktur untuk kabupaten HSU lebih ditingkatkan mengingat
masih cukup banyak sarana jalan diwilayah ini khususnya di pedesaan
mengalami rusak ringan hingga berat.
"Jika
dibanding kabupaten lainnya, anggaran propinsi untuk HSU masih cukup
minim" Ujar Hormansyah ketika ditemui di Amuntai, Selasa. Menurut
politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, anggaran APBD untuk
perbaikan infrastruktur terbilang minim jika dibandingkan tuntutan yang
masuk dari masyarakat. Apalagi, lanjutnya Kabupaten HSU hingga saat ini
masih menyandang status sebagai kabupaten tertinggal karena minim sumber
daya alam. Alasan itu pula yang melandasinya mencalonkan diri menjadi
caleg DPRD Kalimantan Selatan untuk memperjuangkan anggaran yang lebih
besar bagi daerahnya. Dominannya aspirasi perbaikan sarana infrasturktur
ini juga diakui caleg DPRD HSU dari Partai Bulan Bintang (PBB) Gazali
Rahman.
Mengaku bermodal minim untuk
maju mencaleg, mantan karyawan Perusahaan Daerah Karya Agung ini mengaku
banyak menerima aspirasi dari kegiatan blusukannya bertemu dengan
konstituennya di warung dan mushola. "Hampir 50 persen aspirasi yang
disampaikan warga terkait perbaikan infrastruktur" kata Gazali. Gazali
yang hingga kini masih aktif menjadi wartawan tabloid nasional ini
mengemukakan masyarakat mendambakan anggota legeslatif mendatang lebih
amanah dan aspiratif. Bahkan, katanya masyarakat di daerah pemilihan
(dapil) I meliputi Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Banjang yang
ditemuinya selama kegiatan sosialisasi tidak mempersoalkan kegiataan
studi banding yang dikerap dilakukan anggota DPRD asal benar-benar
diterapkan bagi kemajuan daerah.
Gazali
menghimbau masyarakat untuk tidak tergoda praktek politik uang (money
politic) karena masyarakat sendiri yang menanggung kerugiannya hingga
lima tahun mendatang. "Masyarakat sudah berpengalaman terhadap
calon-calon yang suka membagi-bagikan uang biasanya kurang amanah
apabila sudah terpilih karena merasa sudah membeli suara rakyat sehingga
tidak peduli lagi kepada konstituennya" tuturnya. Kini, kata Gazali
masyarakat mengambil sikap akan menerima pemberian uang dari caleg namun
tidak memilihnya pada Pemilu nanti. (Edy)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar