Pengurus PKK Tak Harus Isteri Pejabat

Pengurus Tim Penggerak PKK khususnya ditingkat kabupaten dan kecamatan tidak harus di isi oleh isteri pejabat Pemerintah Daerah namun bisa pula di isi oleh masyarakat biasa asalkan memiliki kemampuan. Selama ini terkesan hanya isteri-isteri pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang banyak menjadi pengurus organisasi wanita yang berkiprah memberdayakan kesejahteraan keluarga ini. Ketua TP PKK Tabalong Sumiati Rachman Ramsyi justru bertindak sebaliknya dan menempatkan sebagian besar pengurus organisasi wanita ini bukan dari kalangan isteri pejabat didaerahnya.

"Gak ada peraturan yang mengharuskan pengurus PKK dari kalangan isteri pejabat" Ujar Sumiati di Tanjung, Rabu. Ia mengungkapkan jika sebagian besar pengurus PKK Tabalong justru diisi isteri dari tokoh masyarakat dan unsur tenaga perempuan lainnya yang memiliki kemampuan atau keahlian sesuai dengan program kerja PKK. "Hanya dua isteri pejabat saja yang menjadi pengurus PKK Kabupaten Tabalong" katanya. Suamiti yang menerima kunjungan studi banding rombongan TP PKK Hulu Sungai Utara (HSU) menerangkan penempatan pengurus PKK Tabalong berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan bukan berdasar posisi jabatan suami mereka di pemerintahan.

"Untuk Istri pejabat atau PNS sudah ada Organisasi Dharwa Wanita sebagai wadah mereka sedangkan di PKK tidak harus diisi isteri pejabat" tandasnya. Sumiati menerangkan, agar suatu organisasi bisa berkembang maka harus digerakan oleh pengurus yang memang ahli dibidangnya masing-masing. Menurutnya kemampuan pihak pengurus PKK ditingkat kabupaten ini lah yang perlu dalam mendapat perhatian agar mampu melaksanakan program kerja yang diemban dalam upaya memotivasi dan menggerakan pengurus PKK kecamatan dan desa. Ia tidak menampik jika banyaknya perusahaan yang beroperasi di wilayah Tabalong turut memberi andil membantu gerakan PKK.

"Namun pengurus PKK juga memiliki kemampuan di bidang mereka masing-masing sehingga saya hanya perlu mengarahkannya" tutur Sumiati. Kebijakan Ketua PKK Tabalong dalam mengisi kepengurusan di tingkat kabupaten ini cukup membuat terkejut sebagian anggota rombongan TP PKK HSU yang datang dipimpin Wakil Ketuanya Nor Faizah Husairi. Namun keberhasilan PKK Tabalong meraih prestasi ditingkat nasional dalam bidang tertib administrasi dan kegiatan posyandu menjadi alasan bagi PKK HSU tertarik untuk belajar meraih kemajuan serupa. "Kita ingin bisa memperbaiki semua hal terkait program kerja PKK HSU kedepan agar lebih mampu dalam memberdayaan keluarga dan masyarakat" Jelas Nor Faizah saat diterima di Ruang Kesekretariatan PKK Tabalong.

Apalagi, katanya terkait tertib administasi sangat penting dalam mengontrol dan mengevaluasi program kerja dan kegiatan PKK yang dilaksanakan. Demikian pula kegiatan posyandu masih vital mengingat Kabupaten HSU masih tinggi angka kematian Ibu dan bayi serta masih ditemukannya kasus gizi buruk. Nor Faizah lebih lanjut menjelaskan selain di Tabalong PKK HSU akan melakukan sejumlah kegiatan studi banding ke beberapa Kabupaten/kota yang pada 2013 berhasil meraih penghargaan ditingkat nasional, seperti Program UP2K di Banjarmasin, Toga di Hulu Sungai Tengah dan Banjarbaru serta Pemanfaatan Lahan pekarangan oleh PKK Kabupaten Tanah Bumbu. (Edy)