Netralitas TNI Jangan Dinodai

Staf Ahli Bidang Ideologi Politik Markas Besar (Mabes) TNI-AD Brigjen Supartodi meminta agar netralitas TNI pada pemilihan umum legeslatif (Pileg) jangan sampai dinodai oleh pihak mana pun karena oknum TNI yang tidak netral akan dipecat dari TNI. "Jangan Iming-imingi TNI kasihan mereka karena jika terbukti akan dipecat dari TNI" Ujar Supartodi di Amuntai, Rabu. Supartodi menegaskan sesuai kebijakan Panglima TNI maka akan memecat anggota satuannya yang terlibat ikut kampanye maka menghimbau kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga netralitas TNI karena perannya sebagai abdi negara, abdi masyarakat yang bertugas menjaga keamanan.

Ia berharap TNI, Polri dan KPU menggalang kerjasama dan koordinasi untuk menjaga keamanan pelaksanaan pemilu diantaranya juga mengamankan agar distribusi logistik bisa sampai ke desa-desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Supartodi yang memimpin rombongan tim ahli ideologi politik dari Mabes TNI-AB berkunjungi di Kota Amuntai menyarankan aparat keamanan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada Pileg April 2014 nanti. Antisipasi ini, katanya agar aparat TNI maupun Polri dapat mempersiapkan strategi penanganan keamanan dengan berkoordinasi dengan KPU dan Panwaslu setempat agar tidak memunculkan konflik yang lebih besar. Kehadiran Staf Ahli dari Mabes TNI-AD ini disambut Wakil Bupati H Husairi Abdi, Unsur Muspida, Ketua KPU, Panwas dan sejumlah pejabat Pemda HSU dan menggelar ramah tamah di Mess Negara Amuntai.

Melihat situasi kamtibmas di Kalimantan Selatan yang cukup kondusif dibanding daerah lain, Supartodi optimis penyelengaraan Pemilu di Kalsel termasuk di Kabupaten HSU bisa terlaksana dengan baik. "Dalam hal situasi keamanan, Kalsel mungkin bisa menjadi menjadi contoh" katanya. Pada kunjungannya kebebrapa kota di Kalsel ini tim ahli ideologi politik TNI-AD ini selain ingin mengetahui situasi kamtibmas jelang peneyelenggaraan Pileg 2014 dengan bertemu dengan aparat Pemda, keamanan dan pihak penyelenggara pemilu juga melakukan sharing untuk menerima masukan dari daerah terkait pelaksanaan pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten HSU Akhmad Syarwani memaparkan kesiapan penyelenggaraan Pileg pada 9 April nanti mengingat kebutuhaan logistik sudah 95 persen tercukupi dan Data Pemilih Tetap (DPT) In Valid sudah dituntaskan.

Pihak KPU sejak awal 2014 juga merekrut tenaga relawan demokrasi untuk memberikan pendidikan politik dan sosialisasi ke tengah masyarakat guna menekan kemungkinan meningkatkan angka golongan putih (golput) khususnya dikalangan pemilih pemula di HSU. Sementara itu, pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga memaparkan upaya pengawasan yang sudah dilaksanakan khususnya menertibkan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang dinilainya masih lemah dari segi penerapan sanksi. Ketua Panwaslu HSU Syardani menyayangkan Peraturan KPU (PKPU) yang kurang memberikan sanksi terhadap pemasangan APK sehingga pelanggaran selalu berulang. "Karena tidak ada sanksinya maka tidak menimbulkan efek jera" tuturnya. Meski demikian, pelanggaran pemasangan APK ini katanyaa belum sampai memunculkan konflik ditengah masyarakat, namun kedepan ia tidak menjamin situasi kondisif bisa dipertahankan jika tidak ada tindakan yang tegas terhadap pelanggaran. (Edy)