Anisah, “Pendidik Jangan Kaku Dalam Mendidik Anak Didik.”

AMUNTAI – Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten HSU menggelar lomba Kreatifitas Pendidik Paud dan Anak Didik Paud serta Workshop Pendidik Paud.

Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten HSU Senin (13/10) dan dibuka langsung oleh Ketua TP PKK sekaligus Bunda Paud Kabupaten HSU dengan didampingi Kadis Pendidikan Hery Priyanto dan Ketua Himpaudi Kabupaten HSU.

Ketua Himpaudi Mahfuzah, S.Pd mengatakan lomba yang diikuti oleh anak didik paud se-HSU ini digelar dalam rangka Gebyar Paud Kabupaten HSU Tahun 2014, selain itu kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kreatifitas pendidik Paud agar mereka semakin berkualitas dan profesional dalam mendidik.

Sementara  cabang lomba yang yang dilombakan dengan peserta anak didik paud seperti, lomba mewarna, memasukkan gelang, memakai kaos kaki dan memasukkan bola dalam keranjang, untuk pendidik paud perlombaan yang dilombakan adalah lomba mewarna.

Bunda Paud Kabupaten HSU Hj. Anisah Wahid menyambut baik dan gembira atas terlaksananya kegiatan yang positif ini, Anisah pun berharap melalui kegiatan ini dapat mendorong kemajuan pendidikan di Kabupaten HSU.

Anisah juga meminta para pendidik agar semakin kreatif dalam mendidik mengingat anak didik yang dihadapi memiliki keberagaman karakter.

“Saya berharap agar para pendidik tidak kaku dalam mendidik” ujar Anisah.

Karenanya, para pendidik diminta memanfaatkan dan mengikuti workshop ini dengan sungguh-sungguh.

(Ahim)

PRABOWO-HATTA UNGGUL DI HSU (56.543 Pemilih Tidak Menggunakan Hak Pilih)

    Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut satu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa unggul dalam perolehan jumlah suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Bahkan perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta ini mengungguli Jokowi dan Jusuf Kalla di semua kecamatan.
    Hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU)
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Agung Amuntai, Rabu, pasangan Prabowo-Hatta unggul di semua kecamatan (10 kecamatan) dengan meraup jumlah suara sebanyak 60.178 suara (58,3 %), sedangkan lawannya pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla meraih 43.068 suara (41,7 %).
    Bupati HSU Drs H Abdul Wahid mengharapkan para pendukung dan saksi dari masing-masing pasangan capres dan Cawapres agar terus mengawal proses penghitungan suara ke tingkat selanjutnya untuk menghindari kecurangan dan kecurigaan masing-masing pendukung.
    "Meski hasil hitung cepat sudah kita ketahui tapi mari kita tunggu KPU mengumumkan penetapan hasil penghitungan
secara nasional" Ujar Wahid.
    Wahid mengharapkan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan menjaga situasi kamtibmas di daerah tetap
aman hingga penghitungan usai.
    Atas nama Pemerintah daerah HSU, Wahid menyampaikan terima kasih kepada KPU selaku penyelenggara Pilpres, termasuk petugas PPK, PPS dan KPPS yang telah bekerja keras mensukseskan pesta pemilu ini dan mengapresiasi tinggi atas peran serta masyarakat yang sudah menggunakan hak pilihnya. Bupati menyatakan rasa syukur karena penyelenggaraan Pilres di daerah berlangsung lancar dan aman.
    "Terima kasih atas kerja keras dan upaya aparat keamanan dari Kodim dan Polres yang telah menjaga proses Pilres hingga berlangsung aman" kata Wahid.
    Sementara Ketua KPU HSU Akhmad Syarwani juga mengungkapkan rasa syukur karena hasil penghitungan perolehan suara Pilres ditingkat kabupaten HSU berlangsung lancar tanpa ada kejadian khusus berupa keberatan dari masing-masing saksi sehingga KPU bisa mengesahkan dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara Pilres.
    Berdasarkan pantauan KPU, tidak terjadi permasalahan yang serius saat proses penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat KPPS hingga PPK. Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara Pilres di HSU hanya sebanyak 105.999 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS-TPS pada Pilpres 9 Juli kemaren, padahal data KPU menunjukan data jumlah pemilih HSU mencapai 162.542 dengan surat suara yang disebarkan ke TPS sebanyak 165.111 surat suara. Hasil penghitungan ini menunjukan sebanyak 56.543 pemilih di Kabupaten HSU tidak menggunakan hak pilihnya alias golput. Ada pun dari 105.999 pemilih sebanyak 2.753 pemilih dinyatakan surat suaranya tidak sah, sehingga surat suara sah
yang dihitung hanya sebanyak 103.246 surat suara. Kemenangan Pasangan Prabowo-Hatta ini sebelumnya memang sudah diprediksi banyak kalangan, karena Kabupaten HSU merupakan basis pemilih dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedua Partai Politik ini pada Pemilihan Umum Kepala Daerah kemaren juga berhasil mengantarkan Drs H Abdul Wahid HK (Golkar) dan
H Husairi Abdi (PPP) menjadi bupati dan wakil bupati HSU. (edy)

Kafilah HSU Disambut Hangat Pelaihari

Selamat Datang Kafilah HSU itulah kata yang terucap dari ketua panitia penerima kafilah HSU yang akan mengikuti MTQ ke-27 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Penyambutan kafilah HSU oleh panitia MTQ ke-27 berlangsung di Wisata Gunung Kayangan Pelaihari pada Jum'at sore (18/4). Penyambutan kafilah HSU yang berjumlah 75 orang ditandai dengan pengalungan sorban kepada ketua LPTQ Kabupaten HSU selaku ketua rombongan H.M. Suharyanto oleh Bupati Tanah Laut yang diwakili Sekretaris PU Hamdan. Bupati Tanah Laut dalam sambutan tertulisnya mengucapkan selamat datang sekaligus ucapan terimakasih kepada kafilah dan official HSU yang sudah datang dan berpartisipasi pada MTQ ke 27 ini. Bupati mengajak kepada kafilah agar turut mensukseskan MTQ ke 27 ini dengan dorongan semangat kebersamaan dan ukhuwah islamiyah, karena MTQ ini merupakan syiar agama islam agar islam menjadi agama rahmatan lil'alamin. Sementara ketua LPTQ H.M. Suharyanto dalam arahannya juga mengucapkan terimakasih atas penyambutan yang dilakukan oleh panitia MTQ, Suharyanto berharap agar kafilah HSU bisa menyesuaikan diri dan berdisiplin sebagaimana layaknya seorang tamu. Suharyanto juga mengingatkan karena para kafilah akan berada di pelaihari 6 sampai 7 hari, maka para kafilah dimohon agar menjaga kesehatannya sehingga bisa tampil dan mengikuti setiap cabang lomba dengan optimal.

Koperasi Bantu Isteri PNS Buka Usaha

Pemerintah Daerah membantu para isteri pegawai negeri sipil agar bisa membuka usaha keluarga melalui keikutsertaan mereka sebagai anggota koperasi Dharma Wanita Persatuan. Koperasi menyediakan dana pinjaman untuk penguatan modal usaha bagi isteri PNS yang juga anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) agar bisa membantu menambah pendapatan keluarga. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Dikuperindag) Hulu Sungai Utara selama ini turut membina koperasi DWP agar terus aktif dan berkembang sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kasi Pembinaan kelembagaan, Penyuluh dan Pengawasan Koperasi Muhammad Yani mengatakan tujuan pendirian koperasi DWP untuk mendorong para isteri PNS agar membuka usaha sehingga mereka PNS tidak terfokus hanya bergantung pada gaji suami.

"Apalagi jika nanti memasuki masa pensiun mereka sudah memiliki suatu usaha yang bisa diandalkan" Ujar M Yani di Amuntai, Rabu. Menurut Yani, banyak keuntungan yang bisa didapatkan para isteri PNS yang tergabung di keanggotaan Koperasi DWP. Keuntungannya, kata Yani selain anggota bisa melakukan pinjaman, bagi yang menyimpan juga mendapatkan pembagian sisa hasil usaha (SHU) setiap akhir tahun. "Koperasi juga akan memberikan jasa setengah persen bagi setiap anggota koperasi" imbuhnya.Ia menambahkan, bagi anggota yang melakukan simpanan wajib dan simpanan pokok juga mendapatkan sebesar 20 persen jasa atas SHU pada tahun anggaran berjalan. Yani berani menjamin jika menyimpan uang di koperasi lebih menguntungkan daripada menyimpan uang di bank konvensional.

Namun ia menyayangkan masih banyak anggota koperasi DWP yang kurang aktif bahkan dari hasil pemeriksaan pembukuan 2013 kemaren ada simpanan anggota koperasi DWP yang hanya sebesar Rp15 ribu. Selain itu, lanjut Yani dari 63 anggota koperasi DWP HSU hanya sebanyak 13 anggota yang aktif menyetorkan simpanan. Ia menyimpulkan tingkat kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi masih perlu diperbaiki sehingga anggota tidak ragu lagi untuk menyimpan uangnya di koperasi DWP. Yani yang sejak 1985 bertugas di bidang perkoperasian pada Pemerintah Daerah Hulu Sungai Utara (HSU) ini menekankan pentingnya pengurus dan anggota koperasi menanamkan nilai kejujuran, keterbukaan, rasa tanggung jawab dan kepedulian agar permodalan koperasi bisa terus berkembang. Membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi DWP HSU di Gedung Sekretariat DWP di Amuntai, Yani menyarankan pemberian pelatihan bagi pihak pengurus serta sosialisasi tentang perkoperasian kepada anggota untuk meningkatkan kepercayaan tersebut.

Melalui sosialisasi, sambungnya diharapkan tingkat kedisplinan anggota dalam mengembalikan pinjaman dapat meningkat. "Koperasi DWP memang belum pernah memberikan pelatihan, kecuali melakukan kegiatan studi banding itu pun hanya diikuti sebagian pengelola koperasi" tuturnya. Namun dibalik sejumlah kekurangan itu Koperasi DWP HSU pada 2013 berhasil meraih prestasi dan masuk 10 besar koperasi berprestasi se Kabupaten HSU. Pada tahun yang sama koperasi ini juga mendapatkan dana bantuan sosial dari pemerintah pusat untuk penguatan modal sebesar Rp50 juta ditambah bantuan dari Pemda HSU sebesar Rp15 juta. Dengan terus berkembangnya modal usaha koperasi, anggota koperasi DWP bahkan kini sudah bisa memberikan modal mencapai Rp20 juta perorang. Seiring perubahan Undang-undang (UU) perkoperasian dari UU nomor 25 tahun 1992 menjadi UU nomor 17 tahun 2012 maka Dikuperindag HSU akan membantu beberapa penyesuaian untuk perkoperasian di Kabupaten HSU, termasuk koperasi DWP. Penyesuaian mencakup draf anggaran dasar koperasi, termasuk struktur modal yang disesuaikan dengan UU yang baru. (Edy)

Ijin Usaha 196 Koperasi Terancam di Cabut

Sebanyak 196 koperasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara ijin pendirian atau badan hukum terancam di cabut menyusul keberadaan koperasi sudah tidak aktif lagi. Total jumlah koperasi di Hulu Sungai Utara (HSU) sebanyak 240 buah sedang yang aktif hanya sebanyak 89 buah koperasi. Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan (Dikuperindag ) HSU berencana akan mencabut ijin pendirian koperasi yang sudah tidak aktif setelah melakukan pembinaan. Kasi Pembinaan Kelembagaan, Penyuluhan dan Pengawasan Koperasi Muhammad Yani mengatakan berdasarkan peraturan semestinya koperasi yang tidak aktif bisa dicabut ijin pendiriannya. "Secara sepihak sebenarnya dinas yang membidangi koperasi bisa mencabut ijin koperasi yang tidak aktif lagi namun atas permintaan dewan koperasi indonesia akan kita lakukan pembinaan terlebih dahulu" Ujar M Yani di Amuntai Rabu.

Pemerintah daerah, kata Yani menyadari keberadaan koperasi sangat penting dalam memberdayakan perekonomian \ masyarakat sehingga bagi koperasi yang masih bisa dipertahankan akan diupayakan pembinaan. Namun jika dalam masa pembinaan koperasi masih belum aktif Dikuperindag HSU berencana akan segera mengeluarkan surat pemberitahuan kepada koperasi bersangkutan mengenai daftar koperasi yang akan dicabut ijinnya. "Apabila koperasi bersangkutan tidak mengkonfirmasi dalam batas waktu yang ditetapkan maka terpaksa ijinnya benar-benar akan dicabut" tandas Yani. Selanjutnya Ia memaparkan berdasarkan peraturan, koperasi yang tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak dua tahun berturut-turut, tidak memiliki badan usaha dan domisili kepengurusan dan anggota koperasi yang tidak jelas maka dianggap tidak aktif. Yani mengkhawatirkan dengan adanya perubahan Undang-undang (UU) tentang perkoperasian dari UU nomor 25 Tahun 1992 menjadi UU Nomor 17 Tahun 2012 maka akan menambah beban koperasi yang tidak aktif ini untuk mencoba bangkit.

Pasalnya, kata Yani ada sejumlah aturan yang cukup memberatkan bagi koperasi yang baru berdiri seperti biaya pembuatan akta kepada notaris yang biayanya mencapai Rp5 juta."Bagi koperasi yang sudah berjalan dan memiliki modal usaha di atas Rp50 juta tentu tidak masalah karena biaya pembuatan  akta bisa diambil dari selisih dana sisa hasil usaha koperasi" Terangnya. Untuk membantu koperasi yang membuat akta ini, kata Yani pihak Dikuperindag HSU sempat mengusulkan pengunaan dana APBD I dan APBD II namun tidak diperbolehkan. Alternatif lain, berdasarkan UU perkoperasian akta bisa dibuat oleh camat apabila dalam suatu wilayah kecamatan tidak memiliki pejabat notaris. "Para camat ini nantinya akan mengikuti pendidikan dan pelatihan tata cara pembuatan akta yang akan diselenggarakan Kementerian Koperasi" imbuh Yani.

Terkait rencana pencabutan ijin koperasi yang tidak aktif, Dikuperindag juga terkendala  keberadaan koperasi yang pengelolaan anggarannya ada terkait penggunaan dana pemerintah. "Sebelum pencabutan ijin koperasi terlebih dulu harus melalui proses hukum karena dikhawatirkan terindikasi tindak pidana korupsi, perdata dan lainnya" Tutur Yani. Kecuali, lanjutnya jika koperasi dinyatakan pailit oleh pengadilan maka koperasi otomatis harus dibubarkan. (Edy)

Tugas Belajar Dokter Spesialis Kurang Diminati

Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menganggarkan biaya pendidikan bagi dokter umum yang ingin tugas belajar menjadi dokter spesialis namun program ini kurang diminati para dokter. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) HSU drg H Isnur Hatta mengungkapkan jika anggaran senilai milyaran rupiah selalu disediakan setiap tahunnya untuk menyekolahkan dokter yang berminat menjadi dokter spesialis karena Kabupaten HSU masih kekurangan tenaga dokter spesialis. "Anggaran sudah tersedia, justru dokternya yang kurang berminat" Ujar Isnur Hatta di Amuntai, Kamis. Padahal, kata Isnur anggaran yang disediakan untuk tugas belajar dokter spesialis di tiap kabupaten/kota cukup untuk empat orang. "Karena kurang diminati maka anggaran yang tersedia sering tidak terpakai" imbuhnya.

Isnur mencontohkan pada tahun kemaren tersedia anggaran sekitar Rp2 miliar untuk membiayai tugas belajar dokter spesialis namun peminatnya hanya satu orang, itu pun katanya belum tentu lulus test ujian masuk pendidikan dokter. Anggaran tersebut, katanya berada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sementara Dinkes hanya mengusulkan tenaga dokter yang berminat mengikuti program pendidikan dokter spesialis. "Tahun ini hanya ada satu dokter yang ikut test untuk jurusan Spesialis Anastesi" terang Isnur. Kabupaten HSU, terangnya masih membutuhkan masing-masing satu tenaga dokter lagi untuk setiap tenaga spesialis. Meski setiap poli layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pambalah Batung Amuntai kini sudah memiliki satu tenaga dokter spesialis namun faktanya masih terdengar keluhan masyarakat akan ketiadaan dokter spesialis di rumah sakit.

Ia mencontohkan, dokter spesialis kandungan yang dikeluhkan saat ini tengah cuti bertugas karena urusan keluarga yang mendesak sehingga pasien yang membutuhkan operasi kandungan terpaksan harus di rujuk rumah sakit kabupaten terdekat. "Sepertinya kita harus memiliki minimal satu tambahan tenaga dokter lagi untuk masing-masing spesialis agar bisa memberikan pelayanan yang prima kepada pasien" tandas Isnur. Tenaga dokter spesialis yang cukup mendesak diperlukan oleh pasien di HSU adalah dokter spesialis kandungan, spesialis penyakit dalam, spesialis anak dan bedah. Kurangnya minat dokter umum untuk mengiktui program pendidikan dokter spesialis yang dibiayai oleh Pemda HSU ini diakui salah seorang dokter umum di RSUD Pambalah Batung, dr Taufik.

Menurutnya alasan sebagian dokter menolak mengikuti program pendidikan dokter spesialis karena faktor usia dan pembiayaan. "Dokter yang berhak mengikuti pendidikan dokter spesialis ini harus berusia di atas 35 tahun" terangnya. Sehingga, lanjutnya hanya dokter-dokter muda yang baru lulus pendidikan yang bisa mengikuti program pendidikan dokter spesialis tersebut. Selain itu, sambung dr Taufik alasan biaya juga menjadi penyebab minimnya dokter umum mengikuti program pendidikan menjadi dokter spesialis. Pasalnya pembiayaan di tahun pertama pendidikan harus ditanggung sendiri oleh dokter bersangkutan padahal justru biaya di tahun pertama ini yang nominalnya sangat besar. Program pendidikan dokter spesialis ini, kata dr Taufik merupakan program pemerintah pusat sehingga pengajuan permohonan bantuan biaya pendidikan harus kepada pemerintah pusat melalui rekomendasi Dinkes dan BKD kabupaten/kota.

"Nah selama menunggu tanda tangan presiden untuk pencairan dana pendidikan itu berkasnya di sekretariat negara terkadang harus menunggu selama satu tahun" Tutur dr Taufik. Selama menunggu pencairan dana bantuan pendidikan itu lah, katanya para dokter harus merogoh kocek sendiri yang dinilai cukup memberatkan. Sementara dana pribadi yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan di tahun pertama yang cukup besar itu tidak ada ganti oleh pemerintah pusat. Taufik juga mengakui tahapan test ujian untuk lulus mengikuti pendidikan dokter spesialis juga cukup panjang meski tidak menjadi persoalan jika di banding faktor pembiayaan yang memberatkan tadi. Ia berharap, pemerintah pusat dapat meninjau ulang atau memberi keringanan bagi para dokter umum agar lebih mudah mengikuti program pendidikan dokter spesialis ini. (Edy)

HSU Buka Akses Rekening Milik Pemda

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ikut dalam kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah Propinsi dan kabupaten/kota se Kalimantan Selatan secara on line melalui Bank Kalsel. Penandatanganan kesepakatan yang dilaksanakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta ini disaksikan Ketua dan wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI beserta para pejabat eselon I BPK-RI, Gubernur Kalsel,dan seluruh bupati dan walikota se Kalsel kecuali Bupati Tapin yang diwakili kepada Wakil Bupati Tapin. Bupati HSU Drs H Abdul Wahid yang ikut dalam penandatangan itu mengatakan kesepakatan kerjasama akses data transper rekening pemda se Kalsel ini membuka harapan baru terwujudnya upaya pencegahan KKN dan akuntabilitas keuangan pemda.

Wahid menuturkan dengan adanya keterbukaan semacam ini setidaknya mempermudah bagi lembaga pemeriksa keuangan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah. "Kita berharap dengan adanya keterbukaan ini pengelolaan keuangan Pemda bisa semakin baik" Ujar Wahid di Jakarta, (4/4) Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Suyatna mengatakan penandatangan kesepakatan ini menunjukkan adanya kemauan dan niat baik pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah secara transparans serta sekaligus dalam rangka penerapan e-audit secara optimal sehingga Pemeriksaaan BPK akan lebih efesein dan efektif karena dapat memantau semua transaksi keuangan daerah secara online dan real time. Sedangkan Gubernur Kalsel H Rudy Arifin berharap kesepakatan ini dapat mendorong pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

"Semoga dengan adanya kerjasama ini nantinya ada salah satu pemerintah kabupaten/ kotadi di kalsel mampu memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) " Ujar Rudy. Sedangkan saat ini rata-rata Pemerintah kabupaten/kota di Kalsel hanya meraih penilaian atau predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Rudy yakin kami yakin dengan adanya kerjasama (Mou) ini akan menjadi preseden yang baik untuk membenahi keuangan pemerintah kab/kota se Kalsel. Selain itu, tambahnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Kalsel siap bekerjasama dengan BPK untuk memperbaiki sistem perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta berkomitmen terus melakukan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta pemerintahan yang akuntabel dan transpran. "Saya dengan segala upaya akan berkomitmen melakukan mengelolaan keuangan secara transfran dan akuntabel" tegas Rudy.

Ketua BPK RI, Hadi Purnomo mengatakan kesepakatan pengaksesan data transaksi keuangan Pemda secara on line ini merupakan kegiatan penting dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). "Penerapan elektronik audit ini tidak hanya pada lembaga pemerintah daerah atau pemerintah pusat tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti DPR, MPR dan lainnya" kata Hadi Purnomo. Ia menegaskan BPK telah menjalin kerjasama dgn instansi Instansi lan serta lembaga-lembaga lain untuk lebih mengintensifkan pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. (Edy)

Photo Pencoblosan Ulang di HSU

Amuntai (15/4) Seorang ibu sambil menggendong anaknya yang masih balita melakukan pencoblosan ulang surat suara pemilihan Umum Legislatif (Pileg) di TPS 04 Desa Tambalangan Kecamatan Amuntai Tengah, Selasa (15/5). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara tetap menggelar pencoblosan ulang di 10 TPS karena adanya temuan petugas terkait surat suara DPRD kabupaten/kota tertukar di dua Daerah Pemilihan (Dapil) HSU I dan III. Berdasarkan surat edaran KPU Pusat maka pihak KPU HSU memutuskan menggelar Pemungutan suara ulang di 10 TPS tersebut. (Eddy/HUmas)

HSU Lakukan Pencoblosan Suara Ulang di 10 TPS

Komisi Pemilihan Umum Daerah Hulu Sungai (HSU) Utara Kalimantan Selatan akan melaksanakan Pencoblosan Ulang di 10 tempat pemungutan suara akibat adanya surat suara yang tertukar di dua daerah pemilihan. Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat telah melaksanakan Rapat Pleno Minggu (13/4) membahas berita acara yang disampaikan 10 KPPS yang melaporkan terjadinya kasus surat suara tertukar dan mengusulkan dilakukannya Pemilihan Suara Ulang (KSU) kepada pihak KPU HSU. Komisioner KPU HSU Husnul Fajri dari Divisi Hukum dan Sosialisasi mengatakan sesuai surat edaran KPU pusat nomor 275, 306 dan 315 tahun 2014 maka KPU akan menggelar pemilihan ulang di TPS yang terjadi surat suara tertukar tersebut.

KPU HSU akan melaksanakan pencoblosan ulang pada Selasa (15/4) karena tenggat waktu yang disediakan oleh KPU pusat untuk menggelar KPU pusat hanya dari tanggal 10 - 15 April. Kesepuluh TPS yang akan melaksanakan pencoblosan ulang yakni 9 TPS berada di daerah Pemilihan (Dapil) I dan satu TPS berada di Dapil III. Ada pun kesepuluh TPS yang harus melakukan pencoblosan ulang yakni TPS 02 Sungai Malang, TPS 03 dan 04 Muara Tapus, TPS 04 Tambalangan, TPS 01 Sungai Baring, TPS 04 Sei Karias, TPS 01 Mawar Sari, TPS 03 Tangga Ulin Hilir, TPS 02 kalintamui dan TPS 01 Babirik Hulu dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (TPS) di 10 TPS tersebut sebanyak 2317 pemilih. Husnul tidak menutupi terjadinya surat suara tertukar ini diakibatkan kesalahan petugas KPU disebabkan jumlah petugas KPU terbatas dan waktu tibanya surat suara secara bertahap serta mungkin kelelahan petugas akibat jadwal pemilu yang padat sehingga membuat sebagian petugas kurang cermat dalam mendistribusikan surat suara ke TPS.

Ia menerangkan surat suara tertukar hanya surat suara DPRD di dapil I dan III sehingga hanya pencoblosan surat suara DPRD ini saja yang diulang di 10 TPS tersebut. Sementara Ketua KPU Akhmad Syarwani mengatakan KPU HSU baru bisa mensosialisasikan rencana pemilihan ulang ini dikarenakan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Pusat terkait ketersediaan logistik bagi pelaksanaan pemilihan ulang. Selain itu, lanjutnya KPU juga harus mengkaji rencana pemilihan ulang ini melalui rapat pleno yang dilaksanakan pada Minggu (13/4) meski beberapa hari sebelumnya sudah mendapat laporan terjadinya surat suara tertukar. Husnul Fajri mengatakan dalam keputusan mengambil kebijakan menggelar pemungutan suara ulang ini pihaknya berpegang pada surat edaran KPU Pusat nomor 275 per tanggal 4 April 2014.

Pada salah satu poin dalam surat edaran itu dikatakan bahwa KPU kabupaten/kota diijinkan menyelenggarakan pemungutan suara ulang apabila pada saat saat pelaksanaan pencoblosan suara atau perhitungan suara terdapat surat suara yang tidak sesuai dengan Dapil bersangkutan. Ia menambahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut baru boleh dilakukan setelah KPU kabupaten/Kota melakukan rapat pleno untuk memutuskan pemungutan suara ulang. "Jadi apabila ada surat suara dari Dapil lain meski hanya dua surat suara tetap dilakukan pemungutan suara ulang berdasarkan surat edaran KPU tersebut" kata Husnul. Husnul menegaskan KPU kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan berbeda dari poin yang ada pada surat edaran KPU pusat sehingga KPU kabupaten/kota hanya melaksanakan sesuai bunyi surat edaran itu.

Apalagi, katanya waktu yang diberikan KPU pusat untuk menggelar pemungutan suara ulang hanya dari tanggal 10 - 15 April, sehingga secara marathon sejak Minggu (13/4) KPU HSU menggelar Rapat Pleno dan melakukan sosialisasi rencana pemungutan suara ulang Senin (14/4). Sementara Komisioner KPU Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Divisi Teknis Noorkholis Majid yang hadir pada Sosialisasi Rencana pemungutan suara ulang di Kantor KPU HSU Senin (14/4) menambahkan berdasarkan surat edaran KPU pusat selanjutnya nomor 306 istilah tertukar tidak mesti surat suara tertukar dengan Dapil lain, namun istilah tertukar yang disebutkan dalam surat edaran ini adalah surat suara yang tidak sesuai peruntukannya pada suatu Dapil tertentu. Pihak KPU HSU sendiri menyatakan baru menerima surat edaran nomor 306 tersebut seusai pencoblosan suara malam harinya pukul 23.00 wita sehingga baru bisa mensosialisasikannya ke KPPS dan PPS mulai 10 April.

Karena adanya surat edaran tersebut, hasil pencoblosan dan perhitungan suara yang sudah terlanjur dilakukan di 10 TPS tersebut terpaksa dibatalkan dan diputuskan dilakukan pemungutan suara ulang. Pada surat edaran kPU pusat tersebut dijelaskan lebih lanjut regulasi atau tata cara pelaksanaan pemungutan suara ulang demikian pula pada surat edaran KPU pusat berikutnya nomor 315 per tanggal 11 April 2014. Ketua KPU HSU Akhmad Syarwani mengatakan KPU HSU tetap berpegang pada surat edaran tersebut untuk melaksanakan pemungutan suara ulang meski pada saat Sosialisasi terkait rencana pemungutan ulang yang digelar di gedung KPU HSU Senin (14/4) sejumlah pengurus Parpol dan Caleg mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di 10 TPS di HSU yang akan di helat 15 April. "Secara hierarki KPU kabupaten/ kota hanya sebagai pelaksana peraturan yang dibuat KPU pusat jadi kita akan tetap melaksanakan pemilu ulang" tandasnya. (Edy)

Logo Dan Tema Hari Jadi Ke-62 HSU

Wahid Hadiri Tahlilan 25 Hari Wafatnya Ahmad Bin Ijab (Veteran HSU)

Diharapkan para generasi muda tidak mudah melupakan jasa para pahlawan yang telah mengorbankan harta dan nyawanya tanpa pamrih demi memerdekakan Republik Indonesia dari para penjajah. Hal ini diungkapkan Bupati HSU H. Abdul Wahid HK saat menghadiri tahlilan 25 hari mengenang wafatnya Ahmad Bin Ijab seorang pejuang veteran di kediaman almarhum di Desa Padang Basar Hilir, Rabu (2/4).

Sebelum menghadiri tahlilan tersebut, Wahid yang sempat menjenguk almarhum sebelum meninggal pada jum'at (17/1) lalu, dengan didampingi Kabag Humas Adi Lesmana dan Camat Amuntai Utara Toni Fitriadi, menyempatkan diri mengunjungi alkah (kubur) disamping rumah almarhum dan mendo'akan almarhum yang wafat dalam usia 98 tahun di Desa Padang Basar Hilir Kec. Amuntai Utara pada hari Kamis (6/3) dapat mendapatkan kelapangan dalam kubur dan segala amal ibadah almarhum diridhoi Allah SWT..

Menurut penuturan Masliannoor Kepala Desa Padang Basar Hilir yang tak lain merupakan cucu dari almarhum, semasa hidupnya almarhum Ahmad bin Ijab yang pernah mengikuti perang merebut kemerdekaan bersama pejuag yang bermarkas di Danau Terati. Setelah kemerdekaan berhasil diraih, Ahmad bin Ijab hidup secara sederhana dan menjadi petani hingga akhir hayatnya.

Kesederhanaan almarhum semasa hidup, patut dijadikan teladan bagi kita. Walaupun pernah mempunyai jasa terhadap negara, almarhum tak pernah mengharapkan lebih dari negara. Seperti halnya kata John F. Kennedy (Presiden AS Ke 35) "Jangan Tanyakan Apa Yang Negara Dapat Perbuat Untuk Anda, Tapi Tanyakanlah Apa Yang Dapat Anda Perbuat Untuk Negara". Oel/Humas.

Saksikan Penyerahkan Bantuan Program CSR

Amuntai (20/3) - Bupati HSU Drs H Abdul Wahid menyaksikan penyerahan berbagai dana bantuan program CSR oleh General Manajer PT Adaro Rizki Dartaman kepada sejumlah pejabat, tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat, seiring peresmian Posyandu terintegrasi di Desa paminggir, Kamis (20/3) diantaranya dana bina desa, bina kecamatan, dana pembangunan lapangan sekolah, bantuan untuk pemadam kebakaran, posyandu dan lainnya. Pemda HSU berharap pada bantuan CSR selanjutnya PT Adaro bisa memberikan bantuan unit ambulance yang sangat didambakan oleh masyarakat kecamatan paminggir. (Eddy/Humas)

Resmikan Posyandu Paminggir

Amuntai (20/3) - Ketua PKK HSU Dra Hj Anisah Rasyidah melakukan pemotongan pita peresmian penggunaan Posyandu Terintegrasi di Desa Paminggir yang untuk ke tiga kalinya dibangun oleh PT Adaro bersama mitra kerja di wilayah Kecamatan Paminggir. Sebelumnya posyandu serupa juga sudah dibangun Adaro melalui dana CSR di Desa Ambahai dan Palbatu dan mulai tahun ini kembali akan dibangun di Desa Paminggir Seberang. Posyandu Terintegrasi memadukan layanan posyandu dengan posyandu lansia, pendidikan PAUD dan layanan kesehatan dasar lainnya. (Eddy/Humas)

Adaro Kembali Bangun Posyandu Terintegrasi Di Paminggir

PT Adaro Indonesia kembali membangun satu buah unit layanan posyandu yang terintegrasi dengan pelayanan posyandu lansia, pendidikan Anak Usia Dini dan layanan kesehatan dasar lainnya di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pembangunan Posyandu terintegrasi ini untuk yang ketiga kalinya dilakukan oleh perusahaan batu bara asal Australia tersebut di wilayah Kecamatan tersebut. Sebelumnya, posyandu ini juga dibangun di Desa Ambahai dan Palbatu bahkan rencananya untuk tahun ini mulai dibangun lagi di Desa Paminggir seberang untuk yang keempat kalinya. Pembangunan dilakukan melalui program CSR PT Adaro bersama mitra kerjanya sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang berada di wilayah operasional perusahaan.

Bantuan program CSR untuk Kecamatan Paminggir tidak hanya berupa pembangunan posyandu terintegrasi ini melainkan juga bantuan lainnya yang diserahkan secara simbolis pada peresmian posyandu terintegrasi di Desa Paminggir, Kamis. General Manager PT Adaro Rizki Dartaman mengatakan PT adaro juga memberikan bantuan program CSR berupa bantuan 1 unit speadboat untuk KIBBLA, bantuan tempat ibadah, pembangunan sarana infrastukur pendidikan, bina desa dan alat peraga edukasi untuk PAUD di Paminggir dan Danau Panggang. Bantuan berupa bina kecamatan di Kabupaten HSU dan bantuan peralatan untuk Barisan Pemadam Kebakaran Bomba di Amuntai juga turut diserahkan general PT Adaro pada kesemapatan peresmian di Paminggir. Ia merincikan, bantuan pembangunan posyandu di Kecamatan Paminngir sebesar Rp275 juta, Bantuan bina desa Rp825 juta, bantuan mesjid Rp35 juta, membangun halaman sekolah SMAN 1 Paminggir dan SDN Paminggir seberang Rp121 juta dan bantuan alat peraga edukasi untuk 6 desa di Paminggir dan 2 desa di Danau Panggang Rp72 juta.

Bantuan Program Bina Kecamatan di Kabupaten HSU senilai Rp325 juta dan untuk peralatan BPK Bomba Amuntai Rp40 juta. Rizki berharap bertambahnya fasilitas posyandu terintegrasi ini dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kecamatan Paminggir. Posyandu di Desa Paminggir ini, papar Rizki diberi nama Posyandu "Pupuntin" yakni salah satu jenis nama ikan yang cukup dikenal masyarakat paminggir dan dua posyandu terintegrasi yang dibangun sebelumnya di Ambahai dan Sapala juga diberi nama beberapa jenis nama ikan, menggambarkan fasilitas kesehatan yang berada di kawasan perairan. Seiring peresmian posyandu, juga dilaksanakan kegiatan bhakti sosial yakni pengobatan gratis bagi lansia dan khittan massal. Keberadaan Kantor koramil Kecamatan Paminggir yang bersebelahan dengan bangunan posyandu sangat membantu sebagai tempat pelaksanaan kegiatan bhakti sosial tersebut.

Salah seorang kader posyandu mengutarakan jika sebelum bangunan posyandu terintegrasi didirikan kegiatan posyandu dilaksanakan di teras rumah kepala desa atau dirumah warga. Ia memaparkan jika jumlah balita yang dibawa ke posyandu mencapai sekitar 100 balita, sedang murid PAUD mencapai 15 anak yang sudah mendaftar. "Para Lansia yang dilayani melalui posyandu lansia juga cukup banyak" imbuhnya. Kegiatan posyandu lansia yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan ini juga dilakukan di Posyandu Terintegrasi tersebut dengan memberikan layanan cek kesehatan, pengobatan dan lainnya. Pihak Adaro menginformasikan jika para kader diajarkan agar bisa mandiri dalam mengelola kegiatan Posyandu tersebut dengan memberikan pelatihan dan modal usaha kecil. diantaranya dengan mengelola usaha kue kering dan sulaman bordir. Bupati HSU Drs Abdul Wahid menyambut gembira adanya peran serta dan bantuan program CSR PT Adaro, khususnya dalam peningkatan layanan bidang kesehatan.

Wahid menerangkan jika tantangan pembangunan sektor kesehatan masih berhadapan dengan masalah tingginya angka kematian ibu dan balita apalagi di Kecamatan paminggir yang cukup terpencil. "Adanya sarana posyandu terintegrasi diwialayah terpencil semacam ini jelas akan sangat membantu dalam menanggulangi masalah kesehatan di kawasan ini" tandasnya. Bupati juga berharap kedepan PT Adaro melalui program CSR juga bisa memberikan bantuan sarana ambulance di Kecamatan Danau Panggang, khususnya untuk membantu masyarakat paminggir yang seringkali masih mengeluhkan kurangnya sarana ambulance. "Masyarakat masih mengeluhkan kesulitan membawa pasien dari danau panggang ke Kota Amuntai karena kurangnya fasilitas ambulance" kata bupati. (Edy)

Inkado HSU Gelar Latihan Gabungan

Amuntai. Sebanyak 150 orang karateka Inkado mengikuti latihan gabungan inkado yang digelar oleh koordinator Cabang Hulu Sungai Utara. Latihan gabungan sekaligus perdana ini dipusatkan di Halaman Polres HSU Minggu. 23/3. Ranting Inkado yang mengikuti latihan gabungan adalah SMA 2 Amuntai, MAN, Amuntai, Amuntai Selatan, Amuntai Utara dan Danau Panggang. Sebelumnya latihan gabungan ini diawali dengan long murch yang melewati jalan Abdul Azis, Alamatan, Kebun Sari, Palampitan dan berakhir di Mapolres HSU. Lukmanul Hakim (19) salah satu karateka yang mengikuti latihan mengatakan sangat senang dirinya bergabung dengan Inkado HSU, pasalnya belajar beladiri atau karate adalah memang hobinya. Lukman mengakui setelah satu bulan mengikuti latihan Inkado banyak perubahan yang telah dirasakan seperti badan terasa sehat. Masih menurut Lukman bahwa tujuan mengikuti Inkado juga dalam rangka ingin meraih prestasi melalui jalur Inkado. Sementara Ketua Koordinator Cabang Inkado HSU Adi Lesmana, S.Sos, M.Si mengutarakan rasa syukur dan senangnya karena banyaknya anak-anak HSU yang tergabung dengan Inkado, Menurut Adi Lesmana saat ini Anggota Inkado HSU mencapai lebih kurang 200 orang, sementara yang hadir pada latihan saat ini hanya 150 orang, sementara pelatih/Sinpai yang ada adalah 9 orang. Masih menurut Adi Lesmana, diantara Prestasi yang sudah perna diraiah adalah Medali Perunggu pada Porprov ke XIII Kalsel. Sekedar diketahui, bahwa latihan untuk Inkado digelar 3 kali dalam satu minggu yaitu Selasa, Kamis dan Sabtu. Sedangkan untuk kenaikan tingkat dilaksanakan tiga kali dalam Setahun, dan untuk penerimaan Anggota baru dilakukan dua kali dalam setahun. (Ahim).

Inkado HSU Gelar Latihan Bersama

Amuntai-Sebanyak lebih kurang 250 orang karateka Inkado mengikuti latihan bersama inkado yang digelar oleh koordinator Cabang Hulu Sungai Utara. Latihan bersama sekaligus latihan perdana ini dipusatkan di Halaman Polres HSU Minggu. (23/3) Doko dan Ranting Karate Inkado yang mengikuti latihan bersama terdiri dari Dojo Polres HSU, Dojo SMAN 2 Amuntai, Dojo MAN 1 Amuntai, Ranting Amuntai Utara, Ranting Amuntai Selatan, Ranting Danau Panggang. Sebelum latihan bersama ini diawali dengan long mars yang melewati jalan Abdul Azis, Alamatan, Kebun Sari, Palampitan dan berakhir di Mapolres HSU. Lukmanul Hakim (19) salah satu karateka yang mengikuti latihan mengatakan sangat senang dirinya bergabung dengan Inkado HSU, pasalnya belajar beladiri atau karate adalah memang hobinya. Lukman mengakui setelah satu bulan mengikuti latihan Inkado banyak perubahan yang telah dirasakan seperti badan terasa sehat. Masih menurut Lukman bahwa tujuan mengikuti Inkado juga dalam rangka ingin meraih prestasi melalui jalur Inkado. Sementara Ketua Koordinator Cabang Karate Inkado HSU Adi Lesmana, S.Sos, M.Si mengutarakan rasa syukur dan senangnya karena banyaknya anak-anak HSU yang tergabung dengan Inkado, Menurut Adi Lesmana saat ini Anggota Karate Inkado HSU mencapai lebih kurang 500 orang, sedangkan yang aktif latihan lebih kurang 350 orang sementara yang hadir pada latihan saat ini hanya sekitar 250 orang yang merupakan karateka-karateka baru bersama para pelatih/Senpai masing-masing yaitu sebanyak 12 orang.

Masih menurut Adi Lesmana, Inkado HSU akan lebih mengintensifkan latihan dan mencari bibit-bibit atlet yang potensial untuk dikembangkan pada masa yang akan datang, sementara prestasi yang diraih pada porprop ke XIII Kalsel tahun 2013 adalah Medali Perunggu pada beregu putra. Kedepannya menurut Adi, para atlet ini akan di spesialisasikan dan diberikan pelatihan khusus secara rutin agar dapat berprestasi dgn lebih baik lagi. Permasalahan yang di hadapi dalam pembinaan atlet karate di HSU menurut Adi adalah karena rata-rata mereka mulai matang sebagai atlet berprestasi di tingkat SLTA kemudian melanjutkan kuliah ke kota-kota besar di provinsi maupun luar provinsi kalimantan Selatan hingga prestasi mereka akan diraih di luar kab. HSU. Sekedar diketahui, bahwa latihan untuk Inkado HSU digelar 3 kali dalam satu minggu yaitu Selasa, Kamis dan Sabtu. Sedangkan untuk kenaikan tingkat dan pertandingan antar dojo dan ranting dilaksanakan tiga kali dalam Setahun, dan untuk penerimaan Anggota baru dilakukan dua kali dalam setahun. Sedangkan latihan khusus untuk sabuk hitam dilaksanakan setiap minggu ke II dan IV setiap bulan yang dikuti semua keluarga besar sabuk hitam dan karateka senior dari berbagai perguruan karate yang ada ‎di HSU yang bernaung dibawah bendera Forki HSU yang tujuannya menurut Adi yang juga ketua Forki Kabupaten HSU ini adalah untuk memperat silaturrahmi dan kekeluargaan diantara para karateka di berbagai perguruan yang ada di Kabupaten HSU.

Surat Suara Rusak 5259 Lembar

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara menemukan sebanyak 5.259 surat suara rusak dari total 663.752 surat suara dari alokasi kirim pihak percetakan. Surat suara yang rusak antara lain disebabkan kondisi surat suara sobek, ditemukan bercak tinta pada kertas dan kertas mengkerut di duga akibat proses pelipatan di percetakan. Komisioner KPU Kabupaten HSU Divisi Logistik Vivi Suprihati melalui siaran rilis Selasa (18/3) di Amuntai mengungkapkan jika sebagian besar surat suara rusak karena terdapat bercak tinta di dalam kolom caleg atau parpol yang dikhawatirkan nantinya akan mempengaruhi pemilih saat pencoblosan sehingga harus disingkirkan.

"Paling banyak surat suara rusak karena adanya bercak tinta pada kertas" Ujar Vivi Suprihati. Surat suara yang rusak, terangnya paling banyak ditemukan pada DPR dan DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I masing-masing sebanyak 1.119 surat suara. Selain surat suara rusak, KPU HSU juga masih kekurangan sebanyak 9.860 surat suara diantaranya disebabkan adanya surat suara yang salah kirim yang seharusnya untuk kabupaten lain sebanyak 2.798 surat suara. Surat suara yang salah kirim ke HSU yakni untuk Dapil 1 Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sebanyal 1.619 surat suara, Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sebanyak 1.079 surat suara dan Dapil 4 Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) sebanyak 100 surat suara. "Kita sudah sampaikan ke masing-masing kabupaten mengenai surat suara yang salah kirim serta melaporkannya ke KPU propinsi dan pusat" terang Vivi.

Surat suara yang salah kirim tersebut, lanjut Vivi saat ini masih di simpan di Gudang Logistik milik KPU dan Rabu besok (19/3) rencananya pihak KPU Kabupaten HST yang pertama mengambilnya. Semua kekurangan surat suara, lanjut Vivi lagi sudah disampaikan ke KPU pusat baik dalam bentuk berita acara pelaporan maupun dikirim melalui Sistem Informasi Logistik (Silog) milik KPU. Vivi menjelaskan, divisi logistik di HSU hingga kini sudah menyelesaikan kegiatan pelipatan kertas surat suara dan tengah melakukan pengepakan kertas suara ke dalam amplop dan kotak suara. Apabila pengepakan surat suara telah selesai, sambungnya maka kotak suara yang berisi amplop surat suara tersebut akan langsung didistribusikan hingga ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa.

"Berdasarkan peraturan, lima hari sebelum pencoblosan semua surat suara harus sudah berada di PPS" terangnya. Namun sebelum mendistribusikan surat suara, tutur Vivi pihaknya masih menunggu pengambilan surat suara yang kurang ke KPU pusat. "Mungkin dalam minggu ini surat suara yang masih kurang akan kita ambil ke KPU pusat jika memang surat suara sudah dicetak" pungkasnya. (Edy)

Netralitas TNI Jangan Dinodai

Staf Ahli Bidang Ideologi Politik Markas Besar (Mabes) TNI-AD Brigjen Supartodi meminta agar netralitas TNI pada pemilihan umum legeslatif (Pileg) jangan sampai dinodai oleh pihak mana pun karena oknum TNI yang tidak netral akan dipecat dari TNI. "Jangan Iming-imingi TNI kasihan mereka karena jika terbukti akan dipecat dari TNI" Ujar Supartodi di Amuntai, Rabu. Supartodi menegaskan sesuai kebijakan Panglima TNI maka akan memecat anggota satuannya yang terlibat ikut kampanye maka menghimbau kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga netralitas TNI karena perannya sebagai abdi negara, abdi masyarakat yang bertugas menjaga keamanan.

Ia berharap TNI, Polri dan KPU menggalang kerjasama dan koordinasi untuk menjaga keamanan pelaksanaan pemilu diantaranya juga mengamankan agar distribusi logistik bisa sampai ke desa-desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Supartodi yang memimpin rombongan tim ahli ideologi politik dari Mabes TNI-AB berkunjungi di Kota Amuntai menyarankan aparat keamanan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada Pileg April 2014 nanti. Antisipasi ini, katanya agar aparat TNI maupun Polri dapat mempersiapkan strategi penanganan keamanan dengan berkoordinasi dengan KPU dan Panwaslu setempat agar tidak memunculkan konflik yang lebih besar. Kehadiran Staf Ahli dari Mabes TNI-AD ini disambut Wakil Bupati H Husairi Abdi, Unsur Muspida, Ketua KPU, Panwas dan sejumlah pejabat Pemda HSU dan menggelar ramah tamah di Mess Negara Amuntai.

Melihat situasi kamtibmas di Kalimantan Selatan yang cukup kondusif dibanding daerah lain, Supartodi optimis penyelengaraan Pemilu di Kalsel termasuk di Kabupaten HSU bisa terlaksana dengan baik. "Dalam hal situasi keamanan, Kalsel mungkin bisa menjadi menjadi contoh" katanya. Pada kunjungannya kebebrapa kota di Kalsel ini tim ahli ideologi politik TNI-AD ini selain ingin mengetahui situasi kamtibmas jelang peneyelenggaraan Pileg 2014 dengan bertemu dengan aparat Pemda, keamanan dan pihak penyelenggara pemilu juga melakukan sharing untuk menerima masukan dari daerah terkait pelaksanaan pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten HSU Akhmad Syarwani memaparkan kesiapan penyelenggaraan Pileg pada 9 April nanti mengingat kebutuhaan logistik sudah 95 persen tercukupi dan Data Pemilih Tetap (DPT) In Valid sudah dituntaskan.

Pihak KPU sejak awal 2014 juga merekrut tenaga relawan demokrasi untuk memberikan pendidikan politik dan sosialisasi ke tengah masyarakat guna menekan kemungkinan meningkatkan angka golongan putih (golput) khususnya dikalangan pemilih pemula di HSU. Sementara itu, pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga memaparkan upaya pengawasan yang sudah dilaksanakan khususnya menertibkan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang dinilainya masih lemah dari segi penerapan sanksi. Ketua Panwaslu HSU Syardani menyayangkan Peraturan KPU (PKPU) yang kurang memberikan sanksi terhadap pemasangan APK sehingga pelanggaran selalu berulang. "Karena tidak ada sanksinya maka tidak menimbulkan efek jera" tuturnya. Meski demikian, pelanggaran pemasangan APK ini katanyaa belum sampai memunculkan konflik ditengah masyarakat, namun kedepan ia tidak menjamin situasi kondisif bisa dipertahankan jika tidak ada tindakan yang tegas terhadap pelanggaran. (Edy)

Genjot Potensi Khas Guna Tingkatkan IPM

Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan Pemerintah Kabupaten/kota meningkatkan potensi khas yang dimilikinya guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan bertahan dari pengaruh buruk perekonomian global. Pemprop Kalsel mengakui masih terpengaruh perekonomian global karena 50 persen pertumbuhan perekonomiannya masih didukung potensi tambang. Akibatnya pertumbuhan perekonomian Kalsel pada tiga tahun terakhir mengalami perlambatan akibat cukup tergantung pada potensi tambang yang dimilikinya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Muhammad Jasran mengatakan untuk menjaga pertumbuhan perekonomian daerah maka kebijakan Pembangunan Kalsel kedepan akan lebih bertumpu pada sektor pembangunan yang berkelanjutan seperti bidang pertanian dan perkebunan.

"Kedepan pengembangan perekonomian daerah akan bertumpu pada pembangunan perekonomian yang berkelanjutan" Ujar Jasran di Amuntai, Selasa. Jasran yang menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) meminta Pemerintah Kabupaten/kota fokus meningkatkan potensi khas yang dimiliki sehingga mampu mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Jasran, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daripada pembangunan yang bertumpu pada sektor pertambangan. Hasil pertambangannya, lanjutnya terbatas dinikmati sebagian masyarakat dan yang hasilnya lebih banyak masuk ke kas pemerintah pusat. Ia mencontohkan, Kabupaten HSU memilki potensi khas seperti usaha kerajinan dan UMKM serta Peternakan itik Alabio dan Kerbau Rawa.

"Potensi pertanian secara umum juga dimiliki daerah ini yang perlu terus dikembangkan" imbuhnya. Jasran mengharapkan pengembangan potensi khas daerah ini mendapat perhatian untuk dibahas pada Musrenbang yang bertujuan menyusun rancangan akhir RKPD 2015. Kepala Bappeda Kalsel ini juga mengingatkan berbagai tantangan di 2015 yang perlu diantispasi pemda dan berbagai elemen masyarakat seperti mulai dibukanya pasar bebas ASEAN dan perubahan iklim. "Mulai 2015 tenaga kerja dan produk dari negara-negara ASEAN akan masuk dan bersaing dengan tenaga kerja dan produk daerah dan kita tidak bisa lagi menolaknya" Katanya. Karena sektor pertanian memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di HSU khususnya Jasran juga mewanti-wanti bahaya perubahan iklim atau cuaca ekstrem yang tidak bisa ditebak. "Perubahan iklim yang begitu cepat bisa berdampak terhadap pembangunan sektor pertanian" Katanya. (Edy)

Usulan Pembangunan 2015 Senilai Rp1,7 Triliun

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Hulu Sungai Utara menerima sebanyak 438 proyek pembangunan yang terdiri atas 1308 kegiatan senilai Rp1.7 Triliun lebih yang dananya bersumber dari APBN, APBD Propinsi dan kabupaten. Kepala Bappeda Hulu Sungai Utara (HSU) Supomo mengatakan usulan pembangunan ini di himpun dari hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua kecamatan di HSU sebagai perwujudkan dari pendekatan "botton up planning" dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. "Usulan ini akan dibahas lebih lanjut di Musrenbang kabupaten dihadiri semua stakeholder" Ujar Supomo di Amuntai, Selasa  Supomo menerangkan, anggaran APBD HSU 2015 lebih banyak diarahkan untuk pembangunan ekonomi sedangkan APBD Propinsi Kalsel banyak dialokasikan untuk pembangunan bidang sosial budaya.

"Kalau anggaran pusat hampir semuanya diarahkan untuk pembangunan sarana infrastruktur" katanya. Ia merincikan,untuk sektor pembangunan bidang ekonomi sebanyak 82 program terdiri 275 usulan dengan nilai anggaran Rp56,7 M dari dana APBD HSU, Rp 5,7 M dari APBD Propinsi dan Rp11,7 M dari APBN. Sektor Sosial Budaya diusulkan sebanyak 297 proyek dengan 905 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp243,2 M dari APBD HSU, Rp966 M dari APBD Propinsi dan Rp5,5 M dari APBN. Sedang Pembangunan sarana Infrastruktur sebanyak 59 program terdiri 128 kegiatan dianggarkan Rp162,8 M dana APBD HSU, Rp68,8 M dari dana APBD Propinsi dan Rp188,3 M dari APBN. Seluruh usulan proyek dan kegiatan pembangunan 2015 di bahas tuntas pada musrenbang kabupaten sebagai upaya menyusun rancangan akhir Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015.

Supomo menjelaskan, dokumen RKPD diperlukan sebagai acuan pembuatan KUA-PPAS dan dasar bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta pedoman bagi SKPD dalam menyusun rencana kerja. Penyusunan RKPD 2015 ini, lanjutnya juga tidak lepas dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten HSU 2013-2017. Melalui musrenbang ditingkat kabupaten ini, katanya akan dibahas permasalahan, isu-isu strategis, prioritas dan sasaran dan pencapaian kinerja pada 2015. "Tema pembangunan kita sesuaikan dengan tema pembangunan ditingkat nasional dan propinsi yang menekankan pada peningkatan IPM" imbuhnya. Bupati HSU Drs H Abdul Wahid mengakuinya daerahnya masih berstatus daerah tertinggal dengan indikator kemiskinan, terbatasnya sarana infrastuktur dan minimnya sumber daya alam.

Untuk itu Ia meminta melalui musrenbang dapat disusun rencana pembangunan yang lebih efesiens dari segi penyusunan anggaran dan efektivitas pada pelaksanaan kegiatan dengan penajaman target sehingga tujuan pembangunan bisa tercapai. Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Jasran yang hadir pada Musrenbang di Kabupaten HSU berharap pada periode ketiga pelaksanaan RPJMD 2013-2017 tujuan pembangunan di HSU sebesar 50 persen sudah tercapai. Sehingga, sambungnya periode berikutnya hingga 2017 Pemda HSU bisa memfokuskan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian pembangunan yang sudah dilakukan.

Jasran juga menyarankan di tahun berikutnya jadwal pelaksanaan musrenbang di Kabupaten/ kota bisa dipercepat sebelum pelaksanaan rapat kerja teknis pimpinan lembaga di kementerian. "Kalau musrenbang belum selesai sementara rakernis di kementerian sudah dimulai lalu rancangan pembangunan apa yang bisa kita ajukan ke sana" Kata Jasran. (Edy)

KPU Ingatkan Kerawanan Teknis Rekap Suara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sejumlah kerawanan teknis saat pencoblosan kertas suara Pemiluhan Umum Legislatif 9 April mendatang. Kerawanan mencakup tata cara pengisian formulir yang berbeda jika dibandingkan pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya sehingga apabila tidak hati-hati atau salah dalam mengisinya akan menimbulkan kerawanan dan konflik. Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Reza Anshari mengatakan sejumlah titik kerawanan itu harus benar-benar dipelajari oleh petugas PPK karena selanjutnya mereka yang mensosialisasikan tata cara pencoblosan ke PPS dan KPPS. Reza yang memberi pengarahan pada Acara Bimbingan Teknis (Bimtek) pencoblosan kertas suara di Gedung KPU menyatakan akan berupaya menguatkan jaringan ke bawah untuk teknis pengisian formulir.

"Jadi pemetaan titik rawan teknis mungkin terletak pada teknis rekapitulasi ke formulir yang ada hologramnya" Ujar Reza di Amuntai, Kamis. Namun Ketua Divisi Teknis KPU HSU ini yakin jika petugas KPPS sudah paham rumus pengisian formulir maka tidak akan menghadapi kendala yang berarti mengingat jumlah formulir pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) tahun ini sudah disederhanakan. "Formulirnya hanya satu jadi gampang melakukan untuk mengecek dan balance" imbuhnya. Reza juga menjelaskan mengenai penghitungan kertas suara caadangan yang disediakan sebanyak 2 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ia minta agar diserahkan kepada KPU saja untuk penghitungannya agar bisa disingkronkan menjadi 2 persen sesuai peraturannya. Karena, katanya jika jumlah rekap suara di tingkat KPPS nilai angkanya ganjil kemungkinan terjadi perhitungan tidak sinkron di tingkat kecamatan dan jumlahnya melebihi ketentuan 2 persen yang berarti melanggar undang-undang.

"Jadi biar diserahkan ke KPU untuk menghitungnya" tandas Reza. Terkait Kertas suara cadangan sebanyak 2 persen dari Jumlah DPT, sambung Reza diperuntukan bagi mengganti kertas suara yang rusak dan salah coblos. Kertas suara cadangan itu, katanya bukan diperuntukan bagi DPT khusus karena pada Pileg 2014 dijelaskannya memang terdapat dua item baru dalam rekap suara nanti yakni DPT khusus dan DPT khusus tambahan. Reza menegaskan prinsip KPU agar semua warga negara berhak untuk memilih sehingga telah disediakan tahapan untuk DPT khusus dan tambahan tersebut. DPT khusus ini, terangnya disediakan untuk warga masyarakat yang ingin memilih namun namanya tidak tercantum dalam DPT yang sudah ditetapkan KPU. "Mereka boleh ikut mencoblos di TPS dengan menyerahkan bukti tanda identitas seperti KTP atau surat keterangan dari Ketua RT" tuturnya.

Bedanya, kalau DPT khusus sudah lebih dulu direkap petugas KPPS dibanding pemilih DPT khusus tambahan, namun kedua kategori pemilih ini tetap harus melakukan pencoblosan satu jam sebelum proses penghitungan suara oleh pertugas KPPS sekitar pukul 12.00 - 13.00 wita. Khusus untuk DPT tambahan ini, kata Reza nantinya akan diverifikasi ulang oleh KPU untuk membuktikan bahwa pemilih bersangkutan memang belum masuk DPT dan memiliki identitas Warga Negara Indonesia. Reza juga mengakui jika adanya DPT khusus ini juga menimbulkan potensi kerawanan apabila terjadi salah dalam perhitungan suara, "Namun jika DPT sudah sinkron mudah-mudahan kerawanan yang dikhawatirkan tidak terjadi karena ada kemungkinan besar pemilih yang masuk DPT ini juga warga masyarakat sekitar" imbuhnya. (Edy)

Hindari Pertemuan Arus Massa

Pengamat Politik di Kabupaten Hulu Sungai Utara menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengatur kegiatan kampanye yang jadwalnya telah ditetapkan pekan kemaren harus mensiasati pula penentuan lokasi kampanye agar tidak terjadi pertemuan arus massa yang bisa memicu kerawanan konflik. Pengamat yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Drs Ahdiyat Gazali Rahman SH MH menyarankan agar menetapkan lokasi kampanye bisa ditentukan berjauhan jaraknya apalagi jika pelaksanaannya bertepatan dalam satu wilayah kecamatan yang sama. Semua kalangan, kata Ahdiyat tentu menyadari tentang kondisi psikologis massa kadang sulit dikendalikan meski sebelumnya sudah terkoordinasikan oleh pengurus partai politik dan tokoh masyarakat.

"Kondisi massa mudah tersulut oleh aksi provokasi maka sebaiknya hindari pertemuan arus massa yang berbeda" Ujar Ahdiyat di Amuntai, Kamis. Ahdiyat yakin KPU bersama Partai Politik (parpol) termasuk aparat keamanan dari TNI maupun Polri sudah memahami kerawanan ini dalam menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye terbuka yang di jadwalkan 15 Maret - 05 April nanti. Ia juga menyarankan pihak penyelengara mematuhi untuk aturan kampanye yang ditetapkan peraturan KPU serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dan aparat keamanan. Kepatuhan terhadap aturan bersama ini, katanya juga dalam rangka menjaga kemungkinan munculnya gangguan kamtibmas dan terjadinyaa konflik horizontal. "Jika masing-masing pihak mematuhi aturan maka kemungkinan besar konflik bisa dihindari" tandasnya.

Selain itu dengan mematuhi aturan akan terhindar dari sanksi KPU maupun sanksi pidana, diantaranya sanksi masyarakat apabila akibat kegiatan kampanye menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Kampanye yang seyogyanya untuk mengangkat citra parpol dan calon legeslatif (caleg) yang diusung jangan sampai berujung sebaliknya akibat tidak mematuhi aturan. Namun Ahdiyat menyadari beberapa aturan agak sulit diterapkan secara tegas oleh KPU, panwaslu maupun pihak keamanan seperti masyarakat yang membawa anak-anak di lokasi kampanye. "Mungkin sifatnya lebih kepada himbauan saja agar masyarakat tidak menyertakan anak-anak dalam kegiatan kampanye" tuturnya. Masyarakat, terang Ahdiyat memiliki alasan sendiri untuk membawa anak-anak mereka, selain itu acara kampanye juga menjadi sarana hiburan tersendiri bagi keluarga yang ingin menonton pertunjukan artis dan hiburan lainnya.

Apalagi KPU, lanjutnya juga tidak begitu 'ngjelemet'(rumit) menyoroti masalah keberadaan anak-anak ini melainkan lebih memantau sejumlah pelanggaran yang terbilang cukup serius seperti penggunaan fasilitas negara saat berkampanye, ijin pejabat yang menjadi juru kampanye (jurkaam) dan waktu pelaksanaan kampanye yang ssesuai kesepakatan. Sebelumnya pada rapat pleno tertutup penyusunan dan pengesahan jadwal kampanye di gedung KPU, pihak aparat polres dari satuan lalu lintas sudah menyampaikan himbauan kepada pihak parpol agar melakukan koordinasi dan pemberitahuan kepada aparat untuk proses pengamanan dilapangan. Minimal tujuh hari sebelum pelaksanaan kampanye sudah diserahkan kepada aparat polri data penyelenggaraan kampanye seperti pihak yang bertanggungjawab mengkoordinir massa, waktu, lokasi dan jurkam kampanye. Rentang waktu pemberitahuan itu diperlukan polri untuk proses konfirmasi ulang ke pihak penyelenggara kampanye dan persiapan yang diperlukan untuk pengamanan nantinya. (Edy)

Atlet Berpretasi HSU Dapat Beasiswa

Banjarbaru Sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan di banua, Hasnur Group memberikan beasiswa pendidikan bagi atlet berprestasi asal Kabupaten HSU yang menjadi juara pada Kejuaraan Nasional Bridge Pelajar di Jogjakarta yang berlangsung dari tanggal 2-6 Oktober 2013 silam. Penyerahan beasiswa pendidikan dari Hasnur Grup ini diserahkan langsung oleh H. Indro Hananto di malam syukuran peringatan HUT ke 5 Harian Umum Media Kalimantan di Kantor Media Kalimantan Senin 10/3. Penyerahan beasiswa pendidikan ini juga disaksikan langsung olah founder Hasnur Grup H. Sulaiman HB, Wakil Pimpinan Umum Media Kalimantan H. Fathurrahman dan seluruh direksi Hasnur Grup, karyawan MK, Bupati HSU yang diwakili Kabag Humas Setda HSU Adi Lesmana serta anak-anak panti asuhan dan warga sekitar MK. Enam atlet berprestasi yang mendapatkan beasiswa adalah Lisrina Akmiyati, Mutia Maulida, Raisya Safa Salsabila, Shalma Fadilla, M. Adif Maulana dan Januardi Rahman. Para juara ini masing-masing mendapatkan beasiswa pendidikan sebesar 250 ribu per bulan selama tiga tahun yang akan diserahkan per semester. Drs. Fathurrahman. Wakil Pimp. Umum MK. H. Sulaiman HB dalam sambutannya mengatakan tema yang diangkat pada acara ini adalah Peduli Sesama, Berbakti Untuk Banua. Fathur menjelaskan usia 5 tahun adalah Saat menetapkan pondasi kehidupan, satu pondamen utk membangun MK lebih baik dan maju kedepannya. Usia 5 tahun juga Momentum yg baik utk menuju kemenangan dan kemajuan. Menjadi media yg besar. Selain Sholat hajat, ceramah agama ulang tahun MK juga dimeriahkan dengan workshop fotografi dan lomba fotografi.(Ahim/Humas)

KH. Said Masrawan, Lc, MA Pimpin MUI HSU

Amuntai. Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten HSU menggelar rapat paripurna sehubungan dengan adanya kekosongan personalia kepengurusan MUI sepeninggalan Ketua Umum MUI KH. Jailani Abin Dullah. Rapat Paripurna MUI yang dihadiri langsung Bupati HSU H. Abdul Wahid HK dan diikuti oleh semua pengurus dan anggota MUI ini diselenggarakan di gedung arsip lantai II Rabu 12/3. Rapat paripurna MUI ini sebelumnya diawali dengan arahan dari Bupati HSU dan Ketua Dewan Pertimbangan dan Fatma MUI Kabupaten HSU KH. Hamdan Khalid kemudiaan dilanjutkan rapat pemilihan ketua MUI yang baru. Perlu diketahui sebelum rapat paripurna MUI ini, pimpinan dan pengurus harian sebelumnya telah menggelar rapat pada tanggal 6 Maret 2014 di Ruang Asisten 1, hasil dari rapat tersebut adalah mengusulkan dua orang calon Ketua MUI yaitu KH. Said Masrawan, Lc. MA yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris MUI, dan KH. Masrani Hamdan, Lc. Yang sebelumnya menjabat sebagai dewan pimpinan. Dari hasil rapat paripurna ini KH. Said Masrawan, Lc. MA terpilih sebagai Ketua MUI Kabupaten HSU periode 2010 - 2014 secara aklamasi dari peserta yang hadir dalam rapat. Sementara Bupati Wahid sendiri menyambut baik langkah cepat yang dilakukan pengurus MUI Kabupaten HSU untuk mengisi kekosongan personalia MUI Kabupaten HSU dengan menggelar rapat paripurna ini, mengingat peran penting MUI dalam menjaga kerukunan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Ujar Wahid. (Ahim/Humas).

Wahid: Rawa Makmur, Masyarakat Sejahtera

Amuntai. Langkah Bupati HSU Drs. H. Abdul Wahid HK.MM,M.Si dalam melakukan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat HSU patut diberikan apresiasi oleh segenap masyarakat HSU. Pasalnya selama kepemimpinan Wahid banyak terobosan dan kebijakan populis yang telah dilakukan sehingga mampu memberikan perubahan-perubahan positif dan menjadikan HSU semakin baik dan mendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan Bupati Wahid pada saat memberikan paparan terkait berbagai program dan kemajuan yang telah dicapai dalam dialog interaktif di LPP TVRI Kalimantan Selatan yang merupakan TVnya Urang Banua. Dialog interaktif dalam acara dialog Banua yang disiarkan secara live oleh LPP TVRI Kalsel Jum'at, 7/3 dengan narasumber orang nomor 1 di HSU ini memang sangat menarik dan mendapat sambutan hangat dari pemirsa yang menyaksikan program tersebut. Hal ini dibuktikan banyaknya warga baik warga HSU yang berdomisili di HSU atau di luar HSU yang ingin berdialog interaktif langsung dengan Bupati HSU melalui saluran telepon. Sedikitnya ada enam orang penanya yang menyampaikan pertanyaan dan memberikan saran untuk Bupati Wahid dalam dialog interaktif yang mengangkat tema Mewujudkan rawa makmur menuju masyarakat yang sejahtera dan bernuansa Islami. Dari penjelasan Wahid paling tidak ada 4 empat kebijakan dan terobosan baik yang sudah dilakukan atau akan dilakukan, seperti kebijakan pengembangan kawasan minapolitan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan. Pengembangan kerajinan anyaman purun dan ilung (Ampulung), pengebangan perkebunan kelapa sawit yang diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan kebijakan peningkatan SDM melalui urusan pendidikan dengan memberikan beasiswa bagi anak tidak mampu, mengratiskan uang pendaftaran, memberikan bantuan seragam sekolah, sarana transportasi seperti klotok dan sepeda, membentuk satgas agar tidak terjadi anak putus sekolah dan minimal di HSU anak harus mampu menyelesaikan pendidikannya di SLTA. Di akhir acara, Bupati Wahid juga berkata" Saya sangat bersyukur dengan berbagai kemajuan di HSU meski demikian saya juga tidak menafikan kekurangan yang ada selama kepemimpinan saya. Namun Saya akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan, terobosan -terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan tetap berharap akan dukungan dan kerjasama masyarakat HSU." Ujar Wahid. (Ahim/Humas)

Jangan Posisikan Masyarakat Objek Kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mengajak dan menghimbau para caleg dan partai politik agar tidak menjadikan masyarakat sebagai objek kampanye, sebaliknya memposisikan pula mereka sebagai subjek. Anggota KPU HSU Hamli meminta sensitivitas dan rasa tanggung jawab para caleg dan parpol untuk mengedepankan situasi yang kondusif di tengah masyarakat terkait aktivitas kampanye. Hamli meminta caleg tidak memposisikan masyarakat sebagai objek semata dan mempertimbangkan dampak sekecil apa pun yang bisa timbul akibat aktivitas kampanye. "Bagi sejumlah caleg mungkin kurang mengetahui dampak dari berbagai aktivitas kampanye di masyarakat namun jika ditelusuri lebih mendalam terkadang terjadi gesekan dan konflik sosial" tutur Hamli pada rapat Pleno KPU di Amuntai, Jum'at.

Ia meminta para caleg tidak melakukan manipulasi dalam memberikan bantuan kepada warga dalam kegiatan sosialisasi maupun kampanye sebab ia pernah menemui kasus manipulasi semacam ini pada kegiatan kampanye caleg. "Pernah ada caleg memberikan bantuan berupa barang kepada warga tanpa embel-embel dukungan, tapi dibelakang hari Caleg bersangkutan kembali mendatangi rumah warga untuk meminta KTP sebagai bentuk dukungan, ini kan sama saja dengan menipu masyarakat" cetusnya. Akibatnya, sambung Hamli warga lain menganggap warga yang menerima bantuan tadi telah memberikan dukungan kepada caleg atau parpol lain sehingga memunculkan sikap saling curiga dan suasana kurang harmonis di masyarakat. Bagi caleg atau parpol yang melakukan manipulasi semacam ini juga telah mencoreng citra mereka sendiri dan kemungkinan tidak dipilih oleh masyarakat pada pemilu mendatang.

Salah seorang caleg DPRD HSU dari Partai Bulan Bintang (PBB) Gazali Rahman menilai upaya sejumlah caleg yang memberikan sesuatu barang atau uang dalam kegiatan kampanye sebenarnya menjatuhkan citra caleg itu sendiri. "Sekarang masyarakat sudah cerdas mereka akan mengambil pemberian caleg atau parpol namun saat pemilu mereka tidak memilih caleg bersangkutan" ucapnya. Masyarakat, katanya lagi sudah berpengalaman pada pemilu sebelumnya jika menerima pemberian dari caleg atau parpol berdampak terhadap janji caleg bagi daerah pemilihan (dapil) caleg bersangkutan. "Biasanya caleg akan acuh terhadap janji yang pernah mereka sampaikan kepada masyarakat karena merasa sudah membeli suara warga" kata Gazali. Padahal masyarakat, katanya sangat mengharapkan caleg terpilih dapat bersikap amanah dan menepati janjinya untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi mereka. (Edy)

KPU Tetapkan Jadwal Kampanye Terbuka

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hulu Sungai Utara, Jumat mengelar rapat pleno tertutup di Gedung KPU dengan mengundang pimpinan atau perwakilan partai politik (parpol) dan para calon legeslatif (caleg) guna menyepakati sekaligus pengesahan jadwal kampanye terbuka Pemilu Legeslatif yang akan digelar 15 Maret - 5 April 2014. Selain dihadiri Ketua dan semua anggota KPU HSU, juga hadir Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres HSU. Ketua KPU HSU Akhmad Syarwani mengatakan melalui rapat pleno tersebut pihaknya hanya tinggal melakukan pengesahan atau penetapan jadwal kampanye terbuka melalui penandatangan berita acara oleh semua parpol.

"Lima hari sebelumnya solialisasi sudah dilakukan kepada partai politik dan juga kepada pemerintah daerah jadi tinggal penetapan" Ujar Syarwani di Amuntai, Jum'at. Melalui rapat pleno dengan agenda penyusunan dan pengesahan jadwal kampanye terbuka pihak KPU masih mempersilakan perwakilan parpol dan caleg untuk memberikan saran dan masukan bagi pelaksanaan kampanye terbuka yang jadwalnya sudah disepakati tersebut. Pihak KPU juga menyampaikan rencana menggelar lomba Jalan santai dan kirab budaya dalam rangka sosialisasi pemilu damai jelang pelaksanaan Pemilu Legeslatif (Pileg) yang hanya tersisa 40 hari lagi. Syarwani berharap semua parpol bisa berpartsipasi untuk turut mensosialisasikan pemilu damai ini karena tujuan utama penyelenggarakan pesta pemilu adalah untuk memilih pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Anggota KPU Husnul Fajeri mengharapkan semua parpol peserta Pileg 2014 agar menetapkan orang-orang yang ditugaskan dalam menghimpun dan mengendalikan massa saat pelaksanaan kampanye terbuka agar panwaslu dan pihak aparat bisa berkoordinasi langsung dengannya dalam menjaga kamtibmas. "Hendaknya tiap-tiap massa ada koordinatornya yang bertanggungjawab dalam mengendalikan massa sehingga bila terjadi apa-apa aparat cukup berkoordinasi dengannya" kata Husnul. Berdasarkan pengalaman pemilu tahun-tahun sebelumnya, lanjut Husnul kegiatan kampanye terbuka masih memunculkan kerawanan kamtibmas. Sementara Ketua Panwaslu Syardani menyarankan kegiatan kampanye terbuka meniadakan kegiatan pawai berkeliling karena selain menimbulkan kemacetan lalu lintas juga mengganggu aktivitas masyarakat selain juga cukup rawan dari segi kamtibmas.

Salah seorang peserta dari perwakilan parpol juga mengingatkan KPU, Panwaslu dan aparat untuk tegas melarang masyarakat membawa anak kecil di lokasi kegiatan kampanye karena pada pemilu-pemilu sebelumnya peraturan ini kerapkali dilanggar dan kurang dipatuhi masyarakat. Terkait penyelenggaraan Kampanye terbuka nanti, perwakilan Satlantas Polres meminta tujuh hari sebelum pelaksanaan kampanye terbuka pihak parpol bisa menyerahkan data atau informasi terkait jadwal, lokasi juru kampanye, koordinator serta penanggung jawan lapangan agar kepolisian memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan aspek keamanan. Masing-masing pimpinan parpol diminta agar bisa mengendalikan massa guna menghindari kerawanan sosial pada kegiatan kampanye terbuka nanti serta mengedepankan kepentingan yang lebih besar terkait tujuan diselenggarakan pesta demokrasi tersebut. (Edy)

Setahun Tiga Kali Terendam Banjir

Masyarakat Desa Sungai Karias meminta Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melakukan peninggian dan pengaspalan badan jalan desa yang selama 3 tahun terakhir mulai mengalami kerusakan dan berlobang akibat selalu tergenang banjir. Kondisi jalan yang oleh warga disebut jalan pintu air ini sebagian besar bahan aspalnya sudah hilang bahkan sebagian lagi berlobang-lobang sehingga cukup membahayakan pengguna jalan yang melewatinya. Kepala Desa Sungai Karias Muhammad Jayan mengutarakan jika keberadaan jalan pintu air ini cukup penting karena menjadi salah satu jalan alternatif warga desa di Kecamatan Banjang yang ingin menuju ke Kota Amuntai seperti Desa Karias dalam, Rantau Bujur dan Desa Bahadangan.

"Masyarakat sering melewati jalan ini khususnya untuk membawa hasil pertanian dan peternakan ke Pasar Amuntai" Ujar Jayan yang ditemui Rabu. Jayan menerangkan rusaknya badan jalan pintu air ini disebabkan tergerus banjir yang selalu menggenangi kawasan desa itu setiap tahunnya. Bahkan, terangnya banjir menggenangi wilayah desa mereka tiga kali dalam satu tahun akibat meluapnya Sungai Balangan yang masuk ke wilayah mereka melalui sebuah sungai kecil yang dekat dengan badan jalan. "Apalagi kalau pintu air yang ada di tutup bisa dipastikan wilayah desa Sungai Karias ini akan tergenang banjir" tandasnya. Ia menambahkan, terakhir perbaikan terhadap badan jalan oleh Pemda HSU dilakukan pada 2004 silam dan pemeliharaan dilakukan setiap tahunnya.

Namun, lanjut Jayan pemeliharaan badan jalan mulai agak berkurang dalam 3 tahun terakhir sehingga kerusakan yang terjadi semakin parah. Masyarakat, katanya sangat berharap agar Pemda bisa kembali melakukan peninggian badan jalan agar tidak lagi tergenang banjir. "Kalau bisa diuruk sirtu atau di aspal supaya tidak mudah tergerus banjir lagi" pintanya. Bupati HSU Drs Abdul wahid yang mendapat laporan kerusakan jalan ini segera meninjau lokasi untuk melihat langsung kondisi jalan dan mengintruksikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menganggarkan perbaikannya. Kepala Bidang Bina marga Dinas PU Agus Susiawanto memaparkan pihaknya akan menganggarkan untuk peninggian dan pengaspalan badan jalan pintu air dengan nilai pagu Rp500 juta.

"Jika masih kurang akan kita anggarkan lagi pada APBD perubahan sesuai intruksi bupati" terangnya. Agus mengakui jika perbaikan jalan pitu air di Desa Sungai Karias sudah cukup lama dan setiap tahun hanya dianggarkan untuk biaya pemeliharaan melalui anggaran penanggulangan darurat. Pemeliharaan hanya dilakukan di titik-titik kerusakan paling parah akibat genangan banjir. Peninggian badan jalan setinggi akan dilakukan sepanjang 1,5 km dengan ketebalan 40 cm sesuai tinggi air yang sering merendam badan jalan. Ia menjelaskan keberadaan pintu air di Kecamatan Banjang terpaksa ditutup atas permintaan petani untuk mengatur debit air agar tidak merusak tanaman padi saat air Sungai Balangan meluap meski berakibat terendamnya sejumlah kawasan pemukiman penduduk termasuk di Desa Sungai Karias. Semula, jelas Agus tidak ada ruas badan jalan pintu air di desa tersebut melainkan hanya berupa tanggul karena lambat-laun pemukiman warga terus bertambah disepanjang aliran tanggul kemudian dibangunkan badan jalan. Selain peninggian badan jalan pintu air tersebut tahun ini pula Dinas PU akan melanjutkan pengaspalan jalan di Desa Sungai Bahadangan yang masih berada di wilayah Kecamatan Banjang senilai Rp98 juta lebih. (Edy)