Saksikan Penyerahkan Bantuan Program CSR

Amuntai (20/3) - Bupati HSU Drs H Abdul Wahid menyaksikan penyerahan berbagai dana bantuan program CSR oleh General Manajer PT Adaro Rizki Dartaman kepada sejumlah pejabat, tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat, seiring peresmian Posyandu terintegrasi di Desa paminggir, Kamis (20/3) diantaranya dana bina desa, bina kecamatan, dana pembangunan lapangan sekolah, bantuan untuk pemadam kebakaran, posyandu dan lainnya. Pemda HSU berharap pada bantuan CSR selanjutnya PT Adaro bisa memberikan bantuan unit ambulance yang sangat didambakan oleh masyarakat kecamatan paminggir. (Eddy/Humas)

Resmikan Posyandu Paminggir

Amuntai (20/3) - Ketua PKK HSU Dra Hj Anisah Rasyidah melakukan pemotongan pita peresmian penggunaan Posyandu Terintegrasi di Desa Paminggir yang untuk ke tiga kalinya dibangun oleh PT Adaro bersama mitra kerja di wilayah Kecamatan Paminggir. Sebelumnya posyandu serupa juga sudah dibangun Adaro melalui dana CSR di Desa Ambahai dan Palbatu dan mulai tahun ini kembali akan dibangun di Desa Paminggir Seberang. Posyandu Terintegrasi memadukan layanan posyandu dengan posyandu lansia, pendidikan PAUD dan layanan kesehatan dasar lainnya. (Eddy/Humas)

Adaro Kembali Bangun Posyandu Terintegrasi Di Paminggir

PT Adaro Indonesia kembali membangun satu buah unit layanan posyandu yang terintegrasi dengan pelayanan posyandu lansia, pendidikan Anak Usia Dini dan layanan kesehatan dasar lainnya di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pembangunan Posyandu terintegrasi ini untuk yang ketiga kalinya dilakukan oleh perusahaan batu bara asal Australia tersebut di wilayah Kecamatan tersebut. Sebelumnya, posyandu ini juga dibangun di Desa Ambahai dan Palbatu bahkan rencananya untuk tahun ini mulai dibangun lagi di Desa Paminggir seberang untuk yang keempat kalinya. Pembangunan dilakukan melalui program CSR PT Adaro bersama mitra kerjanya sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang berada di wilayah operasional perusahaan.

Bantuan program CSR untuk Kecamatan Paminggir tidak hanya berupa pembangunan posyandu terintegrasi ini melainkan juga bantuan lainnya yang diserahkan secara simbolis pada peresmian posyandu terintegrasi di Desa Paminggir, Kamis. General Manager PT Adaro Rizki Dartaman mengatakan PT adaro juga memberikan bantuan program CSR berupa bantuan 1 unit speadboat untuk KIBBLA, bantuan tempat ibadah, pembangunan sarana infrastukur pendidikan, bina desa dan alat peraga edukasi untuk PAUD di Paminggir dan Danau Panggang. Bantuan berupa bina kecamatan di Kabupaten HSU dan bantuan peralatan untuk Barisan Pemadam Kebakaran Bomba di Amuntai juga turut diserahkan general PT Adaro pada kesemapatan peresmian di Paminggir. Ia merincikan, bantuan pembangunan posyandu di Kecamatan Paminngir sebesar Rp275 juta, Bantuan bina desa Rp825 juta, bantuan mesjid Rp35 juta, membangun halaman sekolah SMAN 1 Paminggir dan SDN Paminggir seberang Rp121 juta dan bantuan alat peraga edukasi untuk 6 desa di Paminggir dan 2 desa di Danau Panggang Rp72 juta.

Bantuan Program Bina Kecamatan di Kabupaten HSU senilai Rp325 juta dan untuk peralatan BPK Bomba Amuntai Rp40 juta. Rizki berharap bertambahnya fasilitas posyandu terintegrasi ini dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kecamatan Paminggir. Posyandu di Desa Paminggir ini, papar Rizki diberi nama Posyandu "Pupuntin" yakni salah satu jenis nama ikan yang cukup dikenal masyarakat paminggir dan dua posyandu terintegrasi yang dibangun sebelumnya di Ambahai dan Sapala juga diberi nama beberapa jenis nama ikan, menggambarkan fasilitas kesehatan yang berada di kawasan perairan. Seiring peresmian posyandu, juga dilaksanakan kegiatan bhakti sosial yakni pengobatan gratis bagi lansia dan khittan massal. Keberadaan Kantor koramil Kecamatan Paminggir yang bersebelahan dengan bangunan posyandu sangat membantu sebagai tempat pelaksanaan kegiatan bhakti sosial tersebut.

Salah seorang kader posyandu mengutarakan jika sebelum bangunan posyandu terintegrasi didirikan kegiatan posyandu dilaksanakan di teras rumah kepala desa atau dirumah warga. Ia memaparkan jika jumlah balita yang dibawa ke posyandu mencapai sekitar 100 balita, sedang murid PAUD mencapai 15 anak yang sudah mendaftar. "Para Lansia yang dilayani melalui posyandu lansia juga cukup banyak" imbuhnya. Kegiatan posyandu lansia yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan ini juga dilakukan di Posyandu Terintegrasi tersebut dengan memberikan layanan cek kesehatan, pengobatan dan lainnya. Pihak Adaro menginformasikan jika para kader diajarkan agar bisa mandiri dalam mengelola kegiatan Posyandu tersebut dengan memberikan pelatihan dan modal usaha kecil. diantaranya dengan mengelola usaha kue kering dan sulaman bordir. Bupati HSU Drs Abdul Wahid menyambut gembira adanya peran serta dan bantuan program CSR PT Adaro, khususnya dalam peningkatan layanan bidang kesehatan.

Wahid menerangkan jika tantangan pembangunan sektor kesehatan masih berhadapan dengan masalah tingginya angka kematian ibu dan balita apalagi di Kecamatan paminggir yang cukup terpencil. "Adanya sarana posyandu terintegrasi diwialayah terpencil semacam ini jelas akan sangat membantu dalam menanggulangi masalah kesehatan di kawasan ini" tandasnya. Bupati juga berharap kedepan PT Adaro melalui program CSR juga bisa memberikan bantuan sarana ambulance di Kecamatan Danau Panggang, khususnya untuk membantu masyarakat paminggir yang seringkali masih mengeluhkan kurangnya sarana ambulance. "Masyarakat masih mengeluhkan kesulitan membawa pasien dari danau panggang ke Kota Amuntai karena kurangnya fasilitas ambulance" kata bupati. (Edy)

Inkado HSU Gelar Latihan Gabungan

Amuntai. Sebanyak 150 orang karateka Inkado mengikuti latihan gabungan inkado yang digelar oleh koordinator Cabang Hulu Sungai Utara. Latihan gabungan sekaligus perdana ini dipusatkan di Halaman Polres HSU Minggu. 23/3. Ranting Inkado yang mengikuti latihan gabungan adalah SMA 2 Amuntai, MAN, Amuntai, Amuntai Selatan, Amuntai Utara dan Danau Panggang. Sebelumnya latihan gabungan ini diawali dengan long murch yang melewati jalan Abdul Azis, Alamatan, Kebun Sari, Palampitan dan berakhir di Mapolres HSU. Lukmanul Hakim (19) salah satu karateka yang mengikuti latihan mengatakan sangat senang dirinya bergabung dengan Inkado HSU, pasalnya belajar beladiri atau karate adalah memang hobinya. Lukman mengakui setelah satu bulan mengikuti latihan Inkado banyak perubahan yang telah dirasakan seperti badan terasa sehat. Masih menurut Lukman bahwa tujuan mengikuti Inkado juga dalam rangka ingin meraih prestasi melalui jalur Inkado. Sementara Ketua Koordinator Cabang Inkado HSU Adi Lesmana, S.Sos, M.Si mengutarakan rasa syukur dan senangnya karena banyaknya anak-anak HSU yang tergabung dengan Inkado, Menurut Adi Lesmana saat ini Anggota Inkado HSU mencapai lebih kurang 200 orang, sementara yang hadir pada latihan saat ini hanya 150 orang, sementara pelatih/Sinpai yang ada adalah 9 orang. Masih menurut Adi Lesmana, diantara Prestasi yang sudah perna diraiah adalah Medali Perunggu pada Porprov ke XIII Kalsel. Sekedar diketahui, bahwa latihan untuk Inkado digelar 3 kali dalam satu minggu yaitu Selasa, Kamis dan Sabtu. Sedangkan untuk kenaikan tingkat dilaksanakan tiga kali dalam Setahun, dan untuk penerimaan Anggota baru dilakukan dua kali dalam setahun. (Ahim).

Inkado HSU Gelar Latihan Bersama

Amuntai-Sebanyak lebih kurang 250 orang karateka Inkado mengikuti latihan bersama inkado yang digelar oleh koordinator Cabang Hulu Sungai Utara. Latihan bersama sekaligus latihan perdana ini dipusatkan di Halaman Polres HSU Minggu. (23/3) Doko dan Ranting Karate Inkado yang mengikuti latihan bersama terdiri dari Dojo Polres HSU, Dojo SMAN 2 Amuntai, Dojo MAN 1 Amuntai, Ranting Amuntai Utara, Ranting Amuntai Selatan, Ranting Danau Panggang. Sebelum latihan bersama ini diawali dengan long mars yang melewati jalan Abdul Azis, Alamatan, Kebun Sari, Palampitan dan berakhir di Mapolres HSU. Lukmanul Hakim (19) salah satu karateka yang mengikuti latihan mengatakan sangat senang dirinya bergabung dengan Inkado HSU, pasalnya belajar beladiri atau karate adalah memang hobinya. Lukman mengakui setelah satu bulan mengikuti latihan Inkado banyak perubahan yang telah dirasakan seperti badan terasa sehat. Masih menurut Lukman bahwa tujuan mengikuti Inkado juga dalam rangka ingin meraih prestasi melalui jalur Inkado. Sementara Ketua Koordinator Cabang Karate Inkado HSU Adi Lesmana, S.Sos, M.Si mengutarakan rasa syukur dan senangnya karena banyaknya anak-anak HSU yang tergabung dengan Inkado, Menurut Adi Lesmana saat ini Anggota Karate Inkado HSU mencapai lebih kurang 500 orang, sedangkan yang aktif latihan lebih kurang 350 orang sementara yang hadir pada latihan saat ini hanya sekitar 250 orang yang merupakan karateka-karateka baru bersama para pelatih/Senpai masing-masing yaitu sebanyak 12 orang.

Masih menurut Adi Lesmana, Inkado HSU akan lebih mengintensifkan latihan dan mencari bibit-bibit atlet yang potensial untuk dikembangkan pada masa yang akan datang, sementara prestasi yang diraih pada porprop ke XIII Kalsel tahun 2013 adalah Medali Perunggu pada beregu putra. Kedepannya menurut Adi, para atlet ini akan di spesialisasikan dan diberikan pelatihan khusus secara rutin agar dapat berprestasi dgn lebih baik lagi. Permasalahan yang di hadapi dalam pembinaan atlet karate di HSU menurut Adi adalah karena rata-rata mereka mulai matang sebagai atlet berprestasi di tingkat SLTA kemudian melanjutkan kuliah ke kota-kota besar di provinsi maupun luar provinsi kalimantan Selatan hingga prestasi mereka akan diraih di luar kab. HSU. Sekedar diketahui, bahwa latihan untuk Inkado HSU digelar 3 kali dalam satu minggu yaitu Selasa, Kamis dan Sabtu. Sedangkan untuk kenaikan tingkat dan pertandingan antar dojo dan ranting dilaksanakan tiga kali dalam Setahun, dan untuk penerimaan Anggota baru dilakukan dua kali dalam setahun. Sedangkan latihan khusus untuk sabuk hitam dilaksanakan setiap minggu ke II dan IV setiap bulan yang dikuti semua keluarga besar sabuk hitam dan karateka senior dari berbagai perguruan karate yang ada ‎di HSU yang bernaung dibawah bendera Forki HSU yang tujuannya menurut Adi yang juga ketua Forki Kabupaten HSU ini adalah untuk memperat silaturrahmi dan kekeluargaan diantara para karateka di berbagai perguruan yang ada di Kabupaten HSU.

Surat Suara Rusak 5259 Lembar

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara menemukan sebanyak 5.259 surat suara rusak dari total 663.752 surat suara dari alokasi kirim pihak percetakan. Surat suara yang rusak antara lain disebabkan kondisi surat suara sobek, ditemukan bercak tinta pada kertas dan kertas mengkerut di duga akibat proses pelipatan di percetakan. Komisioner KPU Kabupaten HSU Divisi Logistik Vivi Suprihati melalui siaran rilis Selasa (18/3) di Amuntai mengungkapkan jika sebagian besar surat suara rusak karena terdapat bercak tinta di dalam kolom caleg atau parpol yang dikhawatirkan nantinya akan mempengaruhi pemilih saat pencoblosan sehingga harus disingkirkan.

"Paling banyak surat suara rusak karena adanya bercak tinta pada kertas" Ujar Vivi Suprihati. Surat suara yang rusak, terangnya paling banyak ditemukan pada DPR dan DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I masing-masing sebanyak 1.119 surat suara. Selain surat suara rusak, KPU HSU juga masih kekurangan sebanyak 9.860 surat suara diantaranya disebabkan adanya surat suara yang salah kirim yang seharusnya untuk kabupaten lain sebanyak 2.798 surat suara. Surat suara yang salah kirim ke HSU yakni untuk Dapil 1 Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sebanyal 1.619 surat suara, Dapil 3 Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sebanyak 1.079 surat suara dan Dapil 4 Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) sebanyak 100 surat suara. "Kita sudah sampaikan ke masing-masing kabupaten mengenai surat suara yang salah kirim serta melaporkannya ke KPU propinsi dan pusat" terang Vivi.

Surat suara yang salah kirim tersebut, lanjut Vivi saat ini masih di simpan di Gudang Logistik milik KPU dan Rabu besok (19/3) rencananya pihak KPU Kabupaten HST yang pertama mengambilnya. Semua kekurangan surat suara, lanjut Vivi lagi sudah disampaikan ke KPU pusat baik dalam bentuk berita acara pelaporan maupun dikirim melalui Sistem Informasi Logistik (Silog) milik KPU. Vivi menjelaskan, divisi logistik di HSU hingga kini sudah menyelesaikan kegiatan pelipatan kertas surat suara dan tengah melakukan pengepakan kertas suara ke dalam amplop dan kotak suara. Apabila pengepakan surat suara telah selesai, sambungnya maka kotak suara yang berisi amplop surat suara tersebut akan langsung didistribusikan hingga ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa.

"Berdasarkan peraturan, lima hari sebelum pencoblosan semua surat suara harus sudah berada di PPS" terangnya. Namun sebelum mendistribusikan surat suara, tutur Vivi pihaknya masih menunggu pengambilan surat suara yang kurang ke KPU pusat. "Mungkin dalam minggu ini surat suara yang masih kurang akan kita ambil ke KPU pusat jika memang surat suara sudah dicetak" pungkasnya. (Edy)

Netralitas TNI Jangan Dinodai

Staf Ahli Bidang Ideologi Politik Markas Besar (Mabes) TNI-AD Brigjen Supartodi meminta agar netralitas TNI pada pemilihan umum legeslatif (Pileg) jangan sampai dinodai oleh pihak mana pun karena oknum TNI yang tidak netral akan dipecat dari TNI. "Jangan Iming-imingi TNI kasihan mereka karena jika terbukti akan dipecat dari TNI" Ujar Supartodi di Amuntai, Rabu. Supartodi menegaskan sesuai kebijakan Panglima TNI maka akan memecat anggota satuannya yang terlibat ikut kampanye maka menghimbau kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga netralitas TNI karena perannya sebagai abdi negara, abdi masyarakat yang bertugas menjaga keamanan.

Ia berharap TNI, Polri dan KPU menggalang kerjasama dan koordinasi untuk menjaga keamanan pelaksanaan pemilu diantaranya juga mengamankan agar distribusi logistik bisa sampai ke desa-desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Supartodi yang memimpin rombongan tim ahli ideologi politik dari Mabes TNI-AB berkunjungi di Kota Amuntai menyarankan aparat keamanan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada Pileg April 2014 nanti. Antisipasi ini, katanya agar aparat TNI maupun Polri dapat mempersiapkan strategi penanganan keamanan dengan berkoordinasi dengan KPU dan Panwaslu setempat agar tidak memunculkan konflik yang lebih besar. Kehadiran Staf Ahli dari Mabes TNI-AD ini disambut Wakil Bupati H Husairi Abdi, Unsur Muspida, Ketua KPU, Panwas dan sejumlah pejabat Pemda HSU dan menggelar ramah tamah di Mess Negara Amuntai.

Melihat situasi kamtibmas di Kalimantan Selatan yang cukup kondusif dibanding daerah lain, Supartodi optimis penyelengaraan Pemilu di Kalsel termasuk di Kabupaten HSU bisa terlaksana dengan baik. "Dalam hal situasi keamanan, Kalsel mungkin bisa menjadi menjadi contoh" katanya. Pada kunjungannya kebebrapa kota di Kalsel ini tim ahli ideologi politik TNI-AD ini selain ingin mengetahui situasi kamtibmas jelang peneyelenggaraan Pileg 2014 dengan bertemu dengan aparat Pemda, keamanan dan pihak penyelenggara pemilu juga melakukan sharing untuk menerima masukan dari daerah terkait pelaksanaan pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten HSU Akhmad Syarwani memaparkan kesiapan penyelenggaraan Pileg pada 9 April nanti mengingat kebutuhaan logistik sudah 95 persen tercukupi dan Data Pemilih Tetap (DPT) In Valid sudah dituntaskan.

Pihak KPU sejak awal 2014 juga merekrut tenaga relawan demokrasi untuk memberikan pendidikan politik dan sosialisasi ke tengah masyarakat guna menekan kemungkinan meningkatkan angka golongan putih (golput) khususnya dikalangan pemilih pemula di HSU. Sementara itu, pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga memaparkan upaya pengawasan yang sudah dilaksanakan khususnya menertibkan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang dinilainya masih lemah dari segi penerapan sanksi. Ketua Panwaslu HSU Syardani menyayangkan Peraturan KPU (PKPU) yang kurang memberikan sanksi terhadap pemasangan APK sehingga pelanggaran selalu berulang. "Karena tidak ada sanksinya maka tidak menimbulkan efek jera" tuturnya. Meski demikian, pelanggaran pemasangan APK ini katanyaa belum sampai memunculkan konflik ditengah masyarakat, namun kedepan ia tidak menjamin situasi kondisif bisa dipertahankan jika tidak ada tindakan yang tegas terhadap pelanggaran. (Edy)

Genjot Potensi Khas Guna Tingkatkan IPM

Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan Pemerintah Kabupaten/kota meningkatkan potensi khas yang dimilikinya guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan bertahan dari pengaruh buruk perekonomian global. Pemprop Kalsel mengakui masih terpengaruh perekonomian global karena 50 persen pertumbuhan perekonomiannya masih didukung potensi tambang. Akibatnya pertumbuhan perekonomian Kalsel pada tiga tahun terakhir mengalami perlambatan akibat cukup tergantung pada potensi tambang yang dimilikinya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Muhammad Jasran mengatakan untuk menjaga pertumbuhan perekonomian daerah maka kebijakan Pembangunan Kalsel kedepan akan lebih bertumpu pada sektor pembangunan yang berkelanjutan seperti bidang pertanian dan perkebunan.

"Kedepan pengembangan perekonomian daerah akan bertumpu pada pembangunan perekonomian yang berkelanjutan" Ujar Jasran di Amuntai, Selasa. Jasran yang menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) meminta Pemerintah Kabupaten/kota fokus meningkatkan potensi khas yang dimiliki sehingga mampu mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Jasran, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daripada pembangunan yang bertumpu pada sektor pertambangan. Hasil pertambangannya, lanjutnya terbatas dinikmati sebagian masyarakat dan yang hasilnya lebih banyak masuk ke kas pemerintah pusat. Ia mencontohkan, Kabupaten HSU memilki potensi khas seperti usaha kerajinan dan UMKM serta Peternakan itik Alabio dan Kerbau Rawa.

"Potensi pertanian secara umum juga dimiliki daerah ini yang perlu terus dikembangkan" imbuhnya. Jasran mengharapkan pengembangan potensi khas daerah ini mendapat perhatian untuk dibahas pada Musrenbang yang bertujuan menyusun rancangan akhir RKPD 2015. Kepala Bappeda Kalsel ini juga mengingatkan berbagai tantangan di 2015 yang perlu diantispasi pemda dan berbagai elemen masyarakat seperti mulai dibukanya pasar bebas ASEAN dan perubahan iklim. "Mulai 2015 tenaga kerja dan produk dari negara-negara ASEAN akan masuk dan bersaing dengan tenaga kerja dan produk daerah dan kita tidak bisa lagi menolaknya" Katanya. Karena sektor pertanian memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di HSU khususnya Jasran juga mewanti-wanti bahaya perubahan iklim atau cuaca ekstrem yang tidak bisa ditebak. "Perubahan iklim yang begitu cepat bisa berdampak terhadap pembangunan sektor pertanian" Katanya. (Edy)

Usulan Pembangunan 2015 Senilai Rp1,7 Triliun

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Hulu Sungai Utara menerima sebanyak 438 proyek pembangunan yang terdiri atas 1308 kegiatan senilai Rp1.7 Triliun lebih yang dananya bersumber dari APBN, APBD Propinsi dan kabupaten. Kepala Bappeda Hulu Sungai Utara (HSU) Supomo mengatakan usulan pembangunan ini di himpun dari hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua kecamatan di HSU sebagai perwujudkan dari pendekatan "botton up planning" dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. "Usulan ini akan dibahas lebih lanjut di Musrenbang kabupaten dihadiri semua stakeholder" Ujar Supomo di Amuntai, Selasa  Supomo menerangkan, anggaran APBD HSU 2015 lebih banyak diarahkan untuk pembangunan ekonomi sedangkan APBD Propinsi Kalsel banyak dialokasikan untuk pembangunan bidang sosial budaya.

"Kalau anggaran pusat hampir semuanya diarahkan untuk pembangunan sarana infrastruktur" katanya. Ia merincikan,untuk sektor pembangunan bidang ekonomi sebanyak 82 program terdiri 275 usulan dengan nilai anggaran Rp56,7 M dari dana APBD HSU, Rp 5,7 M dari APBD Propinsi dan Rp11,7 M dari APBN. Sektor Sosial Budaya diusulkan sebanyak 297 proyek dengan 905 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp243,2 M dari APBD HSU, Rp966 M dari APBD Propinsi dan Rp5,5 M dari APBN. Sedang Pembangunan sarana Infrastruktur sebanyak 59 program terdiri 128 kegiatan dianggarkan Rp162,8 M dana APBD HSU, Rp68,8 M dari dana APBD Propinsi dan Rp188,3 M dari APBN. Seluruh usulan proyek dan kegiatan pembangunan 2015 di bahas tuntas pada musrenbang kabupaten sebagai upaya menyusun rancangan akhir Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2015.

Supomo menjelaskan, dokumen RKPD diperlukan sebagai acuan pembuatan KUA-PPAS dan dasar bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta pedoman bagi SKPD dalam menyusun rencana kerja. Penyusunan RKPD 2015 ini, lanjutnya juga tidak lepas dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten HSU 2013-2017. Melalui musrenbang ditingkat kabupaten ini, katanya akan dibahas permasalahan, isu-isu strategis, prioritas dan sasaran dan pencapaian kinerja pada 2015. "Tema pembangunan kita sesuaikan dengan tema pembangunan ditingkat nasional dan propinsi yang menekankan pada peningkatan IPM" imbuhnya. Bupati HSU Drs H Abdul Wahid mengakuinya daerahnya masih berstatus daerah tertinggal dengan indikator kemiskinan, terbatasnya sarana infrastuktur dan minimnya sumber daya alam.

Untuk itu Ia meminta melalui musrenbang dapat disusun rencana pembangunan yang lebih efesiens dari segi penyusunan anggaran dan efektivitas pada pelaksanaan kegiatan dengan penajaman target sehingga tujuan pembangunan bisa tercapai. Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Jasran yang hadir pada Musrenbang di Kabupaten HSU berharap pada periode ketiga pelaksanaan RPJMD 2013-2017 tujuan pembangunan di HSU sebesar 50 persen sudah tercapai. Sehingga, sambungnya periode berikutnya hingga 2017 Pemda HSU bisa memfokuskan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian pembangunan yang sudah dilakukan.

Jasran juga menyarankan di tahun berikutnya jadwal pelaksanaan musrenbang di Kabupaten/ kota bisa dipercepat sebelum pelaksanaan rapat kerja teknis pimpinan lembaga di kementerian. "Kalau musrenbang belum selesai sementara rakernis di kementerian sudah dimulai lalu rancangan pembangunan apa yang bisa kita ajukan ke sana" Kata Jasran. (Edy)

KPU Ingatkan Kerawanan Teknis Rekap Suara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sejumlah kerawanan teknis saat pencoblosan kertas suara Pemiluhan Umum Legislatif 9 April mendatang. Kerawanan mencakup tata cara pengisian formulir yang berbeda jika dibandingkan pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya sehingga apabila tidak hati-hati atau salah dalam mengisinya akan menimbulkan kerawanan dan konflik. Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Reza Anshari mengatakan sejumlah titik kerawanan itu harus benar-benar dipelajari oleh petugas PPK karena selanjutnya mereka yang mensosialisasikan tata cara pencoblosan ke PPS dan KPPS. Reza yang memberi pengarahan pada Acara Bimbingan Teknis (Bimtek) pencoblosan kertas suara di Gedung KPU menyatakan akan berupaya menguatkan jaringan ke bawah untuk teknis pengisian formulir.

"Jadi pemetaan titik rawan teknis mungkin terletak pada teknis rekapitulasi ke formulir yang ada hologramnya" Ujar Reza di Amuntai, Kamis. Namun Ketua Divisi Teknis KPU HSU ini yakin jika petugas KPPS sudah paham rumus pengisian formulir maka tidak akan menghadapi kendala yang berarti mengingat jumlah formulir pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) tahun ini sudah disederhanakan. "Formulirnya hanya satu jadi gampang melakukan untuk mengecek dan balance" imbuhnya. Reza juga menjelaskan mengenai penghitungan kertas suara caadangan yang disediakan sebanyak 2 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ia minta agar diserahkan kepada KPU saja untuk penghitungannya agar bisa disingkronkan menjadi 2 persen sesuai peraturannya. Karena, katanya jika jumlah rekap suara di tingkat KPPS nilai angkanya ganjil kemungkinan terjadi perhitungan tidak sinkron di tingkat kecamatan dan jumlahnya melebihi ketentuan 2 persen yang berarti melanggar undang-undang.

"Jadi biar diserahkan ke KPU untuk menghitungnya" tandas Reza. Terkait Kertas suara cadangan sebanyak 2 persen dari Jumlah DPT, sambung Reza diperuntukan bagi mengganti kertas suara yang rusak dan salah coblos. Kertas suara cadangan itu, katanya bukan diperuntukan bagi DPT khusus karena pada Pileg 2014 dijelaskannya memang terdapat dua item baru dalam rekap suara nanti yakni DPT khusus dan DPT khusus tambahan. Reza menegaskan prinsip KPU agar semua warga negara berhak untuk memilih sehingga telah disediakan tahapan untuk DPT khusus dan tambahan tersebut. DPT khusus ini, terangnya disediakan untuk warga masyarakat yang ingin memilih namun namanya tidak tercantum dalam DPT yang sudah ditetapkan KPU. "Mereka boleh ikut mencoblos di TPS dengan menyerahkan bukti tanda identitas seperti KTP atau surat keterangan dari Ketua RT" tuturnya.

Bedanya, kalau DPT khusus sudah lebih dulu direkap petugas KPPS dibanding pemilih DPT khusus tambahan, namun kedua kategori pemilih ini tetap harus melakukan pencoblosan satu jam sebelum proses penghitungan suara oleh pertugas KPPS sekitar pukul 12.00 - 13.00 wita. Khusus untuk DPT tambahan ini, kata Reza nantinya akan diverifikasi ulang oleh KPU untuk membuktikan bahwa pemilih bersangkutan memang belum masuk DPT dan memiliki identitas Warga Negara Indonesia. Reza juga mengakui jika adanya DPT khusus ini juga menimbulkan potensi kerawanan apabila terjadi salah dalam perhitungan suara, "Namun jika DPT sudah sinkron mudah-mudahan kerawanan yang dikhawatirkan tidak terjadi karena ada kemungkinan besar pemilih yang masuk DPT ini juga warga masyarakat sekitar" imbuhnya. (Edy)

Hindari Pertemuan Arus Massa

Pengamat Politik di Kabupaten Hulu Sungai Utara menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengatur kegiatan kampanye yang jadwalnya telah ditetapkan pekan kemaren harus mensiasati pula penentuan lokasi kampanye agar tidak terjadi pertemuan arus massa yang bisa memicu kerawanan konflik. Pengamat yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Drs Ahdiyat Gazali Rahman SH MH menyarankan agar menetapkan lokasi kampanye bisa ditentukan berjauhan jaraknya apalagi jika pelaksanaannya bertepatan dalam satu wilayah kecamatan yang sama. Semua kalangan, kata Ahdiyat tentu menyadari tentang kondisi psikologis massa kadang sulit dikendalikan meski sebelumnya sudah terkoordinasikan oleh pengurus partai politik dan tokoh masyarakat.

"Kondisi massa mudah tersulut oleh aksi provokasi maka sebaiknya hindari pertemuan arus massa yang berbeda" Ujar Ahdiyat di Amuntai, Kamis. Ahdiyat yakin KPU bersama Partai Politik (parpol) termasuk aparat keamanan dari TNI maupun Polri sudah memahami kerawanan ini dalam menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye terbuka yang di jadwalkan 15 Maret - 05 April nanti. Ia juga menyarankan pihak penyelengara mematuhi untuk aturan kampanye yang ditetapkan peraturan KPU serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dan aparat keamanan. Kepatuhan terhadap aturan bersama ini, katanya juga dalam rangka menjaga kemungkinan munculnya gangguan kamtibmas dan terjadinyaa konflik horizontal. "Jika masing-masing pihak mematuhi aturan maka kemungkinan besar konflik bisa dihindari" tandasnya.

Selain itu dengan mematuhi aturan akan terhindar dari sanksi KPU maupun sanksi pidana, diantaranya sanksi masyarakat apabila akibat kegiatan kampanye menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Kampanye yang seyogyanya untuk mengangkat citra parpol dan calon legeslatif (caleg) yang diusung jangan sampai berujung sebaliknya akibat tidak mematuhi aturan. Namun Ahdiyat menyadari beberapa aturan agak sulit diterapkan secara tegas oleh KPU, panwaslu maupun pihak keamanan seperti masyarakat yang membawa anak-anak di lokasi kampanye. "Mungkin sifatnya lebih kepada himbauan saja agar masyarakat tidak menyertakan anak-anak dalam kegiatan kampanye" tuturnya. Masyarakat, terang Ahdiyat memiliki alasan sendiri untuk membawa anak-anak mereka, selain itu acara kampanye juga menjadi sarana hiburan tersendiri bagi keluarga yang ingin menonton pertunjukan artis dan hiburan lainnya.

Apalagi KPU, lanjutnya juga tidak begitu 'ngjelemet'(rumit) menyoroti masalah keberadaan anak-anak ini melainkan lebih memantau sejumlah pelanggaran yang terbilang cukup serius seperti penggunaan fasilitas negara saat berkampanye, ijin pejabat yang menjadi juru kampanye (jurkaam) dan waktu pelaksanaan kampanye yang ssesuai kesepakatan. Sebelumnya pada rapat pleno tertutup penyusunan dan pengesahan jadwal kampanye di gedung KPU, pihak aparat polres dari satuan lalu lintas sudah menyampaikan himbauan kepada pihak parpol agar melakukan koordinasi dan pemberitahuan kepada aparat untuk proses pengamanan dilapangan. Minimal tujuh hari sebelum pelaksanaan kampanye sudah diserahkan kepada aparat polri data penyelenggaraan kampanye seperti pihak yang bertanggungjawab mengkoordinir massa, waktu, lokasi dan jurkam kampanye. Rentang waktu pemberitahuan itu diperlukan polri untuk proses konfirmasi ulang ke pihak penyelenggara kampanye dan persiapan yang diperlukan untuk pengamanan nantinya. (Edy)

Atlet Berpretasi HSU Dapat Beasiswa

Banjarbaru Sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan di banua, Hasnur Group memberikan beasiswa pendidikan bagi atlet berprestasi asal Kabupaten HSU yang menjadi juara pada Kejuaraan Nasional Bridge Pelajar di Jogjakarta yang berlangsung dari tanggal 2-6 Oktober 2013 silam. Penyerahan beasiswa pendidikan dari Hasnur Grup ini diserahkan langsung oleh H. Indro Hananto di malam syukuran peringatan HUT ke 5 Harian Umum Media Kalimantan di Kantor Media Kalimantan Senin 10/3. Penyerahan beasiswa pendidikan ini juga disaksikan langsung olah founder Hasnur Grup H. Sulaiman HB, Wakil Pimpinan Umum Media Kalimantan H. Fathurrahman dan seluruh direksi Hasnur Grup, karyawan MK, Bupati HSU yang diwakili Kabag Humas Setda HSU Adi Lesmana serta anak-anak panti asuhan dan warga sekitar MK. Enam atlet berprestasi yang mendapatkan beasiswa adalah Lisrina Akmiyati, Mutia Maulida, Raisya Safa Salsabila, Shalma Fadilla, M. Adif Maulana dan Januardi Rahman. Para juara ini masing-masing mendapatkan beasiswa pendidikan sebesar 250 ribu per bulan selama tiga tahun yang akan diserahkan per semester. Drs. Fathurrahman. Wakil Pimp. Umum MK. H. Sulaiman HB dalam sambutannya mengatakan tema yang diangkat pada acara ini adalah Peduli Sesama, Berbakti Untuk Banua. Fathur menjelaskan usia 5 tahun adalah Saat menetapkan pondasi kehidupan, satu pondamen utk membangun MK lebih baik dan maju kedepannya. Usia 5 tahun juga Momentum yg baik utk menuju kemenangan dan kemajuan. Menjadi media yg besar. Selain Sholat hajat, ceramah agama ulang tahun MK juga dimeriahkan dengan workshop fotografi dan lomba fotografi.(Ahim/Humas)

KH. Said Masrawan, Lc, MA Pimpin MUI HSU

Amuntai. Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten HSU menggelar rapat paripurna sehubungan dengan adanya kekosongan personalia kepengurusan MUI sepeninggalan Ketua Umum MUI KH. Jailani Abin Dullah. Rapat Paripurna MUI yang dihadiri langsung Bupati HSU H. Abdul Wahid HK dan diikuti oleh semua pengurus dan anggota MUI ini diselenggarakan di gedung arsip lantai II Rabu 12/3. Rapat paripurna MUI ini sebelumnya diawali dengan arahan dari Bupati HSU dan Ketua Dewan Pertimbangan dan Fatma MUI Kabupaten HSU KH. Hamdan Khalid kemudiaan dilanjutkan rapat pemilihan ketua MUI yang baru. Perlu diketahui sebelum rapat paripurna MUI ini, pimpinan dan pengurus harian sebelumnya telah menggelar rapat pada tanggal 6 Maret 2014 di Ruang Asisten 1, hasil dari rapat tersebut adalah mengusulkan dua orang calon Ketua MUI yaitu KH. Said Masrawan, Lc. MA yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris MUI, dan KH. Masrani Hamdan, Lc. Yang sebelumnya menjabat sebagai dewan pimpinan. Dari hasil rapat paripurna ini KH. Said Masrawan, Lc. MA terpilih sebagai Ketua MUI Kabupaten HSU periode 2010 - 2014 secara aklamasi dari peserta yang hadir dalam rapat. Sementara Bupati Wahid sendiri menyambut baik langkah cepat yang dilakukan pengurus MUI Kabupaten HSU untuk mengisi kekosongan personalia MUI Kabupaten HSU dengan menggelar rapat paripurna ini, mengingat peran penting MUI dalam menjaga kerukunan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Ujar Wahid. (Ahim/Humas).

Wahid: Rawa Makmur, Masyarakat Sejahtera

Amuntai. Langkah Bupati HSU Drs. H. Abdul Wahid HK.MM,M.Si dalam melakukan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat HSU patut diberikan apresiasi oleh segenap masyarakat HSU. Pasalnya selama kepemimpinan Wahid banyak terobosan dan kebijakan populis yang telah dilakukan sehingga mampu memberikan perubahan-perubahan positif dan menjadikan HSU semakin baik dan mendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan Bupati Wahid pada saat memberikan paparan terkait berbagai program dan kemajuan yang telah dicapai dalam dialog interaktif di LPP TVRI Kalimantan Selatan yang merupakan TVnya Urang Banua. Dialog interaktif dalam acara dialog Banua yang disiarkan secara live oleh LPP TVRI Kalsel Jum'at, 7/3 dengan narasumber orang nomor 1 di HSU ini memang sangat menarik dan mendapat sambutan hangat dari pemirsa yang menyaksikan program tersebut. Hal ini dibuktikan banyaknya warga baik warga HSU yang berdomisili di HSU atau di luar HSU yang ingin berdialog interaktif langsung dengan Bupati HSU melalui saluran telepon. Sedikitnya ada enam orang penanya yang menyampaikan pertanyaan dan memberikan saran untuk Bupati Wahid dalam dialog interaktif yang mengangkat tema Mewujudkan rawa makmur menuju masyarakat yang sejahtera dan bernuansa Islami. Dari penjelasan Wahid paling tidak ada 4 empat kebijakan dan terobosan baik yang sudah dilakukan atau akan dilakukan, seperti kebijakan pengembangan kawasan minapolitan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan. Pengembangan kerajinan anyaman purun dan ilung (Ampulung), pengebangan perkebunan kelapa sawit yang diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan kebijakan peningkatan SDM melalui urusan pendidikan dengan memberikan beasiswa bagi anak tidak mampu, mengratiskan uang pendaftaran, memberikan bantuan seragam sekolah, sarana transportasi seperti klotok dan sepeda, membentuk satgas agar tidak terjadi anak putus sekolah dan minimal di HSU anak harus mampu menyelesaikan pendidikannya di SLTA. Di akhir acara, Bupati Wahid juga berkata" Saya sangat bersyukur dengan berbagai kemajuan di HSU meski demikian saya juga tidak menafikan kekurangan yang ada selama kepemimpinan saya. Namun Saya akan terus berupaya untuk melakukan perbaikan, terobosan -terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan tetap berharap akan dukungan dan kerjasama masyarakat HSU." Ujar Wahid. (Ahim/Humas)

Jangan Posisikan Masyarakat Objek Kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mengajak dan menghimbau para caleg dan partai politik agar tidak menjadikan masyarakat sebagai objek kampanye, sebaliknya memposisikan pula mereka sebagai subjek. Anggota KPU HSU Hamli meminta sensitivitas dan rasa tanggung jawab para caleg dan parpol untuk mengedepankan situasi yang kondusif di tengah masyarakat terkait aktivitas kampanye. Hamli meminta caleg tidak memposisikan masyarakat sebagai objek semata dan mempertimbangkan dampak sekecil apa pun yang bisa timbul akibat aktivitas kampanye. "Bagi sejumlah caleg mungkin kurang mengetahui dampak dari berbagai aktivitas kampanye di masyarakat namun jika ditelusuri lebih mendalam terkadang terjadi gesekan dan konflik sosial" tutur Hamli pada rapat Pleno KPU di Amuntai, Jum'at.

Ia meminta para caleg tidak melakukan manipulasi dalam memberikan bantuan kepada warga dalam kegiatan sosialisasi maupun kampanye sebab ia pernah menemui kasus manipulasi semacam ini pada kegiatan kampanye caleg. "Pernah ada caleg memberikan bantuan berupa barang kepada warga tanpa embel-embel dukungan, tapi dibelakang hari Caleg bersangkutan kembali mendatangi rumah warga untuk meminta KTP sebagai bentuk dukungan, ini kan sama saja dengan menipu masyarakat" cetusnya. Akibatnya, sambung Hamli warga lain menganggap warga yang menerima bantuan tadi telah memberikan dukungan kepada caleg atau parpol lain sehingga memunculkan sikap saling curiga dan suasana kurang harmonis di masyarakat. Bagi caleg atau parpol yang melakukan manipulasi semacam ini juga telah mencoreng citra mereka sendiri dan kemungkinan tidak dipilih oleh masyarakat pada pemilu mendatang.

Salah seorang caleg DPRD HSU dari Partai Bulan Bintang (PBB) Gazali Rahman menilai upaya sejumlah caleg yang memberikan sesuatu barang atau uang dalam kegiatan kampanye sebenarnya menjatuhkan citra caleg itu sendiri. "Sekarang masyarakat sudah cerdas mereka akan mengambil pemberian caleg atau parpol namun saat pemilu mereka tidak memilih caleg bersangkutan" ucapnya. Masyarakat, katanya lagi sudah berpengalaman pada pemilu sebelumnya jika menerima pemberian dari caleg atau parpol berdampak terhadap janji caleg bagi daerah pemilihan (dapil) caleg bersangkutan. "Biasanya caleg akan acuh terhadap janji yang pernah mereka sampaikan kepada masyarakat karena merasa sudah membeli suara warga" kata Gazali. Padahal masyarakat, katanya sangat mengharapkan caleg terpilih dapat bersikap amanah dan menepati janjinya untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi mereka. (Edy)

KPU Tetapkan Jadwal Kampanye Terbuka

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hulu Sungai Utara, Jumat mengelar rapat pleno tertutup di Gedung KPU dengan mengundang pimpinan atau perwakilan partai politik (parpol) dan para calon legeslatif (caleg) guna menyepakati sekaligus pengesahan jadwal kampanye terbuka Pemilu Legeslatif yang akan digelar 15 Maret - 5 April 2014. Selain dihadiri Ketua dan semua anggota KPU HSU, juga hadir Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres HSU. Ketua KPU HSU Akhmad Syarwani mengatakan melalui rapat pleno tersebut pihaknya hanya tinggal melakukan pengesahan atau penetapan jadwal kampanye terbuka melalui penandatangan berita acara oleh semua parpol.

"Lima hari sebelumnya solialisasi sudah dilakukan kepada partai politik dan juga kepada pemerintah daerah jadi tinggal penetapan" Ujar Syarwani di Amuntai, Jum'at. Melalui rapat pleno dengan agenda penyusunan dan pengesahan jadwal kampanye terbuka pihak KPU masih mempersilakan perwakilan parpol dan caleg untuk memberikan saran dan masukan bagi pelaksanaan kampanye terbuka yang jadwalnya sudah disepakati tersebut. Pihak KPU juga menyampaikan rencana menggelar lomba Jalan santai dan kirab budaya dalam rangka sosialisasi pemilu damai jelang pelaksanaan Pemilu Legeslatif (Pileg) yang hanya tersisa 40 hari lagi. Syarwani berharap semua parpol bisa berpartsipasi untuk turut mensosialisasikan pemilu damai ini karena tujuan utama penyelenggarakan pesta pemilu adalah untuk memilih pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Anggota KPU Husnul Fajeri mengharapkan semua parpol peserta Pileg 2014 agar menetapkan orang-orang yang ditugaskan dalam menghimpun dan mengendalikan massa saat pelaksanaan kampanye terbuka agar panwaslu dan pihak aparat bisa berkoordinasi langsung dengannya dalam menjaga kamtibmas. "Hendaknya tiap-tiap massa ada koordinatornya yang bertanggungjawab dalam mengendalikan massa sehingga bila terjadi apa-apa aparat cukup berkoordinasi dengannya" kata Husnul. Berdasarkan pengalaman pemilu tahun-tahun sebelumnya, lanjut Husnul kegiatan kampanye terbuka masih memunculkan kerawanan kamtibmas. Sementara Ketua Panwaslu Syardani menyarankan kegiatan kampanye terbuka meniadakan kegiatan pawai berkeliling karena selain menimbulkan kemacetan lalu lintas juga mengganggu aktivitas masyarakat selain juga cukup rawan dari segi kamtibmas.

Salah seorang peserta dari perwakilan parpol juga mengingatkan KPU, Panwaslu dan aparat untuk tegas melarang masyarakat membawa anak kecil di lokasi kegiatan kampanye karena pada pemilu-pemilu sebelumnya peraturan ini kerapkali dilanggar dan kurang dipatuhi masyarakat. Terkait penyelenggaraan Kampanye terbuka nanti, perwakilan Satlantas Polres meminta tujuh hari sebelum pelaksanaan kampanye terbuka pihak parpol bisa menyerahkan data atau informasi terkait jadwal, lokasi juru kampanye, koordinator serta penanggung jawan lapangan agar kepolisian memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan aspek keamanan. Masing-masing pimpinan parpol diminta agar bisa mengendalikan massa guna menghindari kerawanan sosial pada kegiatan kampanye terbuka nanti serta mengedepankan kepentingan yang lebih besar terkait tujuan diselenggarakan pesta demokrasi tersebut. (Edy)

Setahun Tiga Kali Terendam Banjir

Masyarakat Desa Sungai Karias meminta Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melakukan peninggian dan pengaspalan badan jalan desa yang selama 3 tahun terakhir mulai mengalami kerusakan dan berlobang akibat selalu tergenang banjir. Kondisi jalan yang oleh warga disebut jalan pintu air ini sebagian besar bahan aspalnya sudah hilang bahkan sebagian lagi berlobang-lobang sehingga cukup membahayakan pengguna jalan yang melewatinya. Kepala Desa Sungai Karias Muhammad Jayan mengutarakan jika keberadaan jalan pintu air ini cukup penting karena menjadi salah satu jalan alternatif warga desa di Kecamatan Banjang yang ingin menuju ke Kota Amuntai seperti Desa Karias dalam, Rantau Bujur dan Desa Bahadangan.

"Masyarakat sering melewati jalan ini khususnya untuk membawa hasil pertanian dan peternakan ke Pasar Amuntai" Ujar Jayan yang ditemui Rabu. Jayan menerangkan rusaknya badan jalan pintu air ini disebabkan tergerus banjir yang selalu menggenangi kawasan desa itu setiap tahunnya. Bahkan, terangnya banjir menggenangi wilayah desa mereka tiga kali dalam satu tahun akibat meluapnya Sungai Balangan yang masuk ke wilayah mereka melalui sebuah sungai kecil yang dekat dengan badan jalan. "Apalagi kalau pintu air yang ada di tutup bisa dipastikan wilayah desa Sungai Karias ini akan tergenang banjir" tandasnya. Ia menambahkan, terakhir perbaikan terhadap badan jalan oleh Pemda HSU dilakukan pada 2004 silam dan pemeliharaan dilakukan setiap tahunnya.

Namun, lanjut Jayan pemeliharaan badan jalan mulai agak berkurang dalam 3 tahun terakhir sehingga kerusakan yang terjadi semakin parah. Masyarakat, katanya sangat berharap agar Pemda bisa kembali melakukan peninggian badan jalan agar tidak lagi tergenang banjir. "Kalau bisa diuruk sirtu atau di aspal supaya tidak mudah tergerus banjir lagi" pintanya. Bupati HSU Drs Abdul wahid yang mendapat laporan kerusakan jalan ini segera meninjau lokasi untuk melihat langsung kondisi jalan dan mengintruksikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menganggarkan perbaikannya. Kepala Bidang Bina marga Dinas PU Agus Susiawanto memaparkan pihaknya akan menganggarkan untuk peninggian dan pengaspalan badan jalan pintu air dengan nilai pagu Rp500 juta.

"Jika masih kurang akan kita anggarkan lagi pada APBD perubahan sesuai intruksi bupati" terangnya. Agus mengakui jika perbaikan jalan pitu air di Desa Sungai Karias sudah cukup lama dan setiap tahun hanya dianggarkan untuk biaya pemeliharaan melalui anggaran penanggulangan darurat. Pemeliharaan hanya dilakukan di titik-titik kerusakan paling parah akibat genangan banjir. Peninggian badan jalan setinggi akan dilakukan sepanjang 1,5 km dengan ketebalan 40 cm sesuai tinggi air yang sering merendam badan jalan. Ia menjelaskan keberadaan pintu air di Kecamatan Banjang terpaksa ditutup atas permintaan petani untuk mengatur debit air agar tidak merusak tanaman padi saat air Sungai Balangan meluap meski berakibat terendamnya sejumlah kawasan pemukiman penduduk termasuk di Desa Sungai Karias. Semula, jelas Agus tidak ada ruas badan jalan pintu air di desa tersebut melainkan hanya berupa tanggul karena lambat-laun pemukiman warga terus bertambah disepanjang aliran tanggul kemudian dibangunkan badan jalan. Selain peninggian badan jalan pintu air tersebut tahun ini pula Dinas PU akan melanjutkan pengaspalan jalan di Desa Sungai Bahadangan yang masih berada di wilayah Kecamatan Banjang senilai Rp98 juta lebih. (Edy)

Pengurus PKK Tak Harus Isteri Pejabat

Pengurus Tim Penggerak PKK khususnya ditingkat kabupaten dan kecamatan tidak harus di isi oleh isteri pejabat Pemerintah Daerah namun bisa pula di isi oleh masyarakat biasa asalkan memiliki kemampuan. Selama ini terkesan hanya isteri-isteri pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang banyak menjadi pengurus organisasi wanita yang berkiprah memberdayakan kesejahteraan keluarga ini. Ketua TP PKK Tabalong Sumiati Rachman Ramsyi justru bertindak sebaliknya dan menempatkan sebagian besar pengurus organisasi wanita ini bukan dari kalangan isteri pejabat didaerahnya.

"Gak ada peraturan yang mengharuskan pengurus PKK dari kalangan isteri pejabat" Ujar Sumiati di Tanjung, Rabu. Ia mengungkapkan jika sebagian besar pengurus PKK Tabalong justru diisi isteri dari tokoh masyarakat dan unsur tenaga perempuan lainnya yang memiliki kemampuan atau keahlian sesuai dengan program kerja PKK. "Hanya dua isteri pejabat saja yang menjadi pengurus PKK Kabupaten Tabalong" katanya. Suamiti yang menerima kunjungan studi banding rombongan TP PKK Hulu Sungai Utara (HSU) menerangkan penempatan pengurus PKK Tabalong berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan bukan berdasar posisi jabatan suami mereka di pemerintahan.

"Untuk Istri pejabat atau PNS sudah ada Organisasi Dharwa Wanita sebagai wadah mereka sedangkan di PKK tidak harus diisi isteri pejabat" tandasnya. Sumiati menerangkan, agar suatu organisasi bisa berkembang maka harus digerakan oleh pengurus yang memang ahli dibidangnya masing-masing. Menurutnya kemampuan pihak pengurus PKK ditingkat kabupaten ini lah yang perlu dalam mendapat perhatian agar mampu melaksanakan program kerja yang diemban dalam upaya memotivasi dan menggerakan pengurus PKK kecamatan dan desa. Ia tidak menampik jika banyaknya perusahaan yang beroperasi di wilayah Tabalong turut memberi andil membantu gerakan PKK.

"Namun pengurus PKK juga memiliki kemampuan di bidang mereka masing-masing sehingga saya hanya perlu mengarahkannya" tutur Sumiati. Kebijakan Ketua PKK Tabalong dalam mengisi kepengurusan di tingkat kabupaten ini cukup membuat terkejut sebagian anggota rombongan TP PKK HSU yang datang dipimpin Wakil Ketuanya Nor Faizah Husairi. Namun keberhasilan PKK Tabalong meraih prestasi ditingkat nasional dalam bidang tertib administrasi dan kegiatan posyandu menjadi alasan bagi PKK HSU tertarik untuk belajar meraih kemajuan serupa. "Kita ingin bisa memperbaiki semua hal terkait program kerja PKK HSU kedepan agar lebih mampu dalam memberdayaan keluarga dan masyarakat" Jelas Nor Faizah saat diterima di Ruang Kesekretariatan PKK Tabalong.

Apalagi, katanya terkait tertib administasi sangat penting dalam mengontrol dan mengevaluasi program kerja dan kegiatan PKK yang dilaksanakan. Demikian pula kegiatan posyandu masih vital mengingat Kabupaten HSU masih tinggi angka kematian Ibu dan bayi serta masih ditemukannya kasus gizi buruk. Nor Faizah lebih lanjut menjelaskan selain di Tabalong PKK HSU akan melakukan sejumlah kegiatan studi banding ke beberapa Kabupaten/kota yang pada 2013 berhasil meraih penghargaan ditingkat nasional, seperti Program UP2K di Banjarmasin, Toga di Hulu Sungai Tengah dan Banjarbaru serta Pemanfaatan Lahan pekarangan oleh PKK Kabupaten Tanah Bumbu. (Edy)

Proyek Sawit Tunggu Ijin Kemenhut

Proyek perkebunan sawit oleh PT Hasnur Jaya Lestari (PT.HJL) seluas 10 hektar di Wilayah Kecamatan Babirik, Danau Panggang dan Paminggir tinggal menunggu proses pengalihan status lahan di Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Apabila ijin sudah didapatlan maka proyek sawit yang sempat mendapatkan penentangan sebagian warga dari tiga kecamatan itu akan segera mulai pengerjaannya secara bertahap mulai tahun ini. Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs H Abdul Wahid meminta masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan proyek sawit oleh PT HJL ini agar jangan sampai merugikan masyarakat.

"Akan kita upayakan sebaik mungkin agar apa yang dikhawatirkan masyarakat terkait adanya proyek ini tidak akan terjadi" Ujar Wahid saat membuka Musrenbang di Kecamatan Danau Panggang, Kamis. Wahid kembali memastikan bahwa pemberian ijin lokasi bagi proyek sawit ini sudah dikaji pemerintah daerah (Pemda) HSU diantaranya dengan melihat langsung proyek serupa yang digarap PT HJL di Kabupaten Tapin. Selain itu, kata Wahid pemilik PT HJL merupakan pengusaha asal Kalimantan Selatan yang sudah ia kenal sehingga upaya negosiasi lebih mudah dilakukan terkait kebijakan perusahaan agar lebih menguntungkan masyarakat sekitar.

Salah satunya, terang Wahid pihak perusahaan bersedia menyediakan 50 persen perkebunan inti plasma bagi masyarakat sekitar padahal kata Wahid berdasarkan peraturannya pihak perusahaan hanya wajib menyediakan 20 persen. "Berarti ribuan masayarakat sekitar dapat hidup dengan mengandalkan perkebunan plasma ini belum termasuk usaha masyarakat lain turut berkembang dengan adanya proyek perkebunan sawit" tuturnya. Lebih jauh Ia menerangkan dari pengalaman daerah yang memberikan ijin bagi pengembangan sawit terbukti jika komoditi ini 70 persen lebih cepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibanding upaya-upaya lain. "Pihak perusahaan menyatakan kelapa sawit sudah bisa panen dalam 4 tahun kedepan karena menggunakan bibit unggul" imbuhnya.

Masyarakat yang masih ragu terhadap keuntungan perkebunan sawit ini Pemda HSU bersedia memfasilitasi mereka untuk mengunjungi langsung perkebunan sawit di Kabupaten Tapin. Wahid juga kembali menegaskan bahwa habitat ikan, kerbau rawa, ternak itik tidak akan terganggu dengan kehadiran perkebunan sawit ini karena telah menjadi tanggung jawab perusahaan untuk turut menjaga ekosistem sekitar perkebunan. (Edy)

Anggarkan Rp27,6 M Bangun Sarana Olahraga Porprov

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menganggarkan biaya untuk membangun sarana dan prasarana olahraga dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Propinsi (Porprov) Kalimantan Selatan mendatang sebesar Rp27,6 Miliar. Kabupaten HSU yang menjadi tuan rumah perhelatan olahraga tersebut pada 2016 mendatang harus mulai mempersiapkan sarana dan prasarana untuk semua cabang olahraga yang dilombakan. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) HSU Syahrul Rakhmadi mengatakan untuk anggaran persiapan pembangunan sarana dan prasarana olahraga ini pihaknya akan mengajukan proposal bantuan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Ada sekitar 45 sarana olahraga yang harus kita bangun yang disesuaikan dengan cabang olahraga yang akan digelar pada porprov mendatang" Ujar Syahrul yang ditemui di Amuntai, Selasa. Saat ini, katanya HSU hanya memiliki beberapa sarana olahraga di kawasan GOR Karias, seperti Lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, lapangan volly, basket dan kolam renang. Menurut Syahrul, masih banyak sarana olahraga yang perlu dibangun bahkan lapangan bola yang ada saat ini dikawasan GOR tersebut masih belum layak digunakan untuk pertandingan Porprov dan harus pula dibenahi. Pembangunan sejumlah sarana olahraga ini, lanjutnya harus segera dimulai karena beberapa sarana olahraga butuh penyesuaian beberapa tahun sebelum bisa digunakan "Seperti pengadaan rumput untuk lapangan sepak bola saja butuh waktu 2 tahun penyesuaian sebelum bisa digunakan untuk pertandingan" terangnya.

Namun upaya mempersiapkan sarana dan prasarana olahraga ini masih belum berbanding lurus dengan persiapan Dispopar HSU dalam menggelar event-event olahraga di tingkat lokal. Syahrul mengakui pada 2014 ini program kerja Dispopar masih menggelar sejumlah event olahraga hampir sama dengan tahun sebelumnya. Dikatakan, event olahraga tahunan yang digelar masih berupa gelaran Liga Pendidikan Indonesia (LPI), Kejuaraan dalam rangka Hari Jadi, dan lainnya. Hal ini, katanya disebabkan sebagian anggaran kegiatan olahraga yang sebelumnya diperuntukan untuk membantu kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) telah dikeluarkan dari Anggaran Dispopar HSU.

Sehingganya, lanjutnya pelaksanaan event olahraga hanya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia karena anggaran yang ada juga digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan atlet, pelatih dan lainnya. "Selebihnya kita akan berupaya mengajak peran serta masyarakat, perusahaan swasta dan organisasi olahraga terkait dalam upaya meningkatkan jumlah event olahraga sebagai bagian dari upaya kita untuk mempersiapkan atlet dan mencari bibit-bibit baru dibidang olahraga" katanya. (Edy)

Rehab Sarana Candi Agung

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun ini akan merehab sejumlah sarana dan prasarana di kawasan objek wisata Candi Agung untuk meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung ke situs bersejarah ini. Rehab yang dilakukan meliputi lokasi parkir, warung souvenir, museum dan sejumlah benda bersejarah yang ada di komplek situs candi yang memerlukan perawatan dan perbaikan. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) HSU Syahrul Rakhmadi menuturkan anggaran untuk rehabilitasi sarana dan prasarana objek wisata Candi Agung ini telah dianggarkan pada APBD 2014 sebesar Rp1 miliar. "Semoga perbaikan sarana dan prasarana ini dapat semakin meningkatkan kunjungan wisatawan" Ujar Syahrul ketika ditemui di Amuntai, Selasa.

Berdasarkan data Dispopar HSU, Situs Candi Agung yang terletak di Desa Sungai Malang ini merupakan salah satu objek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal. Bersama objek wisata kerajinan dan kerbau rawa, Objek wisata Candi Agung yang merupakan peninggalan Kerajaan Negara Dipa Abad ke-13 ini sudah lama dimasukan dalam agenda tour wisata di Kalimantan Selatan. Dispopar HSU mulai membenahi sejumlah objek wisata yang menjadi andalan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik aupun manca negara ke daerah berkawasan rawa ini. Selain sarana objek wisata Candi Agung juga dilakukan rehab di dua lokasi wisata religi yakni Mesjid Tua di Kecamatan Haur Gading dan Mesjid Jami Di Desa Pandulangan.

Berdasarkan laporan dari warga dan peninjauan langsung ke objek-objek wisata religi ini, Dispopar menilai perlu dilakukan rehabilitasi untuk mencegah kerusakan vital terhadap objek-objek wisata ini. Syahrul juga mengatakan upaya rehabitasi sejumlah objek wisata ini guna memaksimalkan potensi wisata daerah untuk meningkatkan pendapatan dan menggerakan ekonomi masyarakat. Kebijakan disektor pariwisata ini, lanjutnya dalam rangka mendukung kebijakan Pemda HSU yang ingin meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor jasa dan perdagangan. "Semoga nantinya sektor pariwisata ini juga mampu menggerakan sektor jasa dan perdagangan" imbuhnya. Pihak Dispopar juga optimis untuk mulai mengembangkan sektor pariwisata diantaranya karena dukungan dari Bupati HSU yang merestui dihidupkannya kembali salah satu objek wisata unggulan yakni objek wisata Lomba Kerbau Rawa di Kecamatan Danau Panggang.

Selain itu keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dibidang pariwisata yang telah membentuk Kelompok Sadar Wisata (Darwis) turut memotivasi Dispopar melakukan pembenahan dibidang pariwisata. Keberadaan Darwis yang telah ada dikawasan Candi Agung, Wisata Mesjid Sungai Banar dan Lokasi Pembibitan Itik Alabio di Desa Mamar didorong untuk ikut mendukung keberadaan objek wisata yang ada dengan mengadakan suatu kegiatan atau usaha terkait sektor wisata seperti berjualan souvenir dan sebagainya. Selain itu, salah satu sektor terkait pembangunan bidang pariwisata yang juga dilirik Pemda HSU adalah keberadaan wirausaha kreatif yang bisa mendukung peningkatan sektor pariwisata.

Berdasarkan data Dispopar HSU terdapat sebanyak 56 usaha ekonomi kreatif yang perlu mendapat pembinaan untuk menunjang kebijakan kepariwisataan. Syahrul menambahkan aspek perijinan usaha kreatif ini juga berdampak meningkatkan retribusi dan pajak daerah. Bekerja sama dengan pihak Dinas Pariwisata Propinsi Kalimantan Selatan pada 2014 ini Dispopar akan melaksanakan seleksi, rekrutmen dan perjanjian kontrak dengan sejumlah usaha kreatif agar bisa dibina dan dikembangkan lebih lanjut dalam mendukung sektor pariwisata daerah. "Promosi dan peningkatan SDM para pemandu wisatawan juga menjadi program kerja Dispopar tahun ini" kata Syahrul. (Edy)

Menghidupkan Lagi Wisata Kerbau Rawa

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) berencana menghidupkan kembali objek wisata berupa lomba kerbau rawa di Kecamatan Danau Panggang. Event wisata ini sengaja dihidupkan kembali seiring telah terbentuknya jalan penghubung antara Kota Amuntai dengan Wilayah Kecamatan Paminggir yang sebentar lagi rampung pengerjaannya. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) HSU Syahrul Rakhmadi mengatakan sangat disayangkan jika event wisata yang cukup unik ini tidak diteruskan mengingat promosi dan skalanya sudah mencapai tingkat nasional.

"Nah karena jalan menuju Paminggir sudah hampir rampung maka kita akan mempersiapkan menghidupkan kembali event wisata unggulan daerah ini" Ujar Syahrul yang ditemui di Amuntai, Selasa. Pemda HSU, katanya membutuhkan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk merehalitasi kawasan areal lomba kerbau rawa yang sudah hampir 10 tahun terbengkalai. Syahrul menuturkan tahun kemaren pihaknya sudah meninjau kawasan arena kerbau rawa untuk menginventasir berbagai kerusakan infrastruktur yang terjadi dibekas kawasan lomba kerbau rawa tersebut. Hasilnya banyak tiang-tiang kayu ulin pembatas arena yang hilang karena diambil oleh masyarakat sekitar. Demikian pula bangunan mess tempat para undangan, wisatawan dan penonton sekitar 40 persen sudah mengalami kerusakan.

"Kita merencanakan untuk membangun beton saja disekitar pembatas arena sebab kalau masih menggunakan bahan kayu ulin dikkawatirkan bisa hilang lagi diambil oleh masyarakat" kata Syahrul. Untuk memperoleh anggaran rehab kawasan arena lomba kerbau rawa ini, Dispopar HSU sudah mempersiapkan proposal pengajuan bantuan anggaran kepada dua kementerian yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal. "Kalau mengharap anggaran daerah kita sangat terbatas" terangnya. Ia menambahakan apabila proposal anggaran ini disetujui oleh dua kementerian tersebut maka proyek rehab kawasan lomba kerbau rawa itu sudah bisa dikerjakan mulai tahun ini. Syahrul berharap dengan dihidupkannya kembali objek wisata lomba kerbau rawa di Kecamatan Danau Panggang ini akan kembali menggairahkan sektor

pariwisata di Kabupaten HSU, khususnya dikawasan Dua Kecamatan yakni Danau panggang dan Paminggir. "Selain akan menambah pemasukan retribusi daerah, keberadaan obejk wisata kerbau rawa ini juga diharapkan akan menggerakan usaha perekonomian masyarakat di seputar kawasan wisata ini" pungkasnya. (Edy)

Dua Parpol Belum Terima Dana Kampanye

Memasuki tahap dua laporan sumbangan dana kampanye Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 dua Partai Politik di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum menerima dana sumbangan dari pihak ketiga untuk kegiatan kampanye. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dilaporkan masih belum sepeser pun menerima sumbangan dana kampanye. Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat merilis laporan sumbangan dana kampante terbesar diterima oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesaar Rp210.152.636, disusul Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Rp122.876.959, diposisi ketiga Partai Golongan Karya (Golkar) Rp50.050.000.

Partai Demokrat terbanyak keempat menerima sumbangan dana kampanye sebesar Rp41 juta, diikuti Partai Gerindra Rp18.800.000 kemudian Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebesar Rp9.995.000. Empat partai terkecil berikutnya yang menerima sumbangan dana kampanye adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp7.560.000, Partai Amanat Nasional (PAN) Rp5.500.000, Partai Hanura Rp5 juta dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp1,5 juta. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Akhmad Syarwani menjelaskan laporan Sumbangan dana kampanye dari sebanyak 12 parpol peserta Pileg 2014 ini diterima pihak sejak 28 Februari hingga 2 maret kemaren. Pihak KPU, kata Syarwani hanya menerima pelaporannya saja yang kemudian diteruskan pelaporannya ke KPU Propinsi tanggal 4 Maret.

"Kalau urusan benar tidaknya pelaporan sumbangan dana kampanye nanti ada tahap terakhir pelaporannya yang akan di periksa oleh pihak Auditor yang ditunjuk oleh KPU Propinsi" Ujar Akhmad Syarwani di Amuntai, Selasa. Menurutnya apabila masih ada parpol yang melaporkan belum menerima sumbangan dana kampanye berarti para calon legislatif (caleg) yang di usung parpol bersangkutan masih menggunakan dana pribadi atau dana bantuan dar parpol masing-masing untuk kegiatan kampanye. "Berarti belum ada sumbangan pihak ketiga, baik perorangan, kelompok maupun suatu badan usaha yang memberi sumbangan kepada caleg parpol bersangkutan" tandas Syarwani lagi. Syarwani menegaskan KPU tidak akan mencampuri urusan dana kampanye caleg maupun parpol yang semuanya diserahkan pada proses pemeriksaan oleh pihak auditor.

Salah seorang Caleg dari PBB Gazali Rahman membenarkan bahwa dari enam orang caleg yang diusung PBB belum satu pun yang menerima sumbangan dana kampanye meski pelaksanaan Pileg 2014 tersisa 36 hari lagi. Gazali mengaku masih menggunakan dana pribadi dan menggunakan teknik kampanye yang disesuaikan dengan kemaampuan yang dimilikinya. Ia menegaskan belum adanya sumbangan pihak ketiga untuk kegiatan kampanye bukan berarti dirinya tidak mampu untuk mencari dukungan dana kampanye. "Saya cukup banyak punya relasi pengusaha atau perorangan yang bisa mendukung dana kampanye saya" katanya. Ia menegaskan akan menerima sumbangan pihak ketiga asalkan tidak bersifat mengikat dan sesuai dengan peraturan pemilu atau Peraturan KPU.

Gazali mengungkapkan memiliki harta tak bergerak yang bisa dijadikan jika pihak penyumbang menghendaki asalkan syarat sumbangan tidak memberatkan. Gazali yang juga wartawan salah satu tabloid nasional ini beryakinan bahwa setiap sumbangan meski tidak tersurat namun pasti tersirat memiliki maksud dan tujuan di balik sumbangan yang diberikan. "Peraturannya memang mengaruskan sumbangan pihak ketiga tidak mengikat namun secara tersirat pasti ada maksud dan tujuan dari sumbangan yang diberikan" tegasnya. Selain merancang startegi kampanyenya dengan modal yang dimiliki, Gazali mengaku sudah mempersiapkan mentalnya jika nanti belum berhasil menduduki kursi anggota legeslatif di Kabupaten HSU. "Pokoknya mental kita harus siap menang dan kalah" imbuhnya. Sedang untuk biaya kampanye terbuka dan insentif bagi saksi parpol di Tempat Pemungutan suara (TPS) nanti sepenuhnya ia serahkan kepada sinergitas Parpol yang mengusungnya baik yang berada ditingkat pusat, propinsi maupun kota/kabupaten. (Edy)

Peroleh Rp. 118 M Proyek Pusat

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) hingga Awal 2014 sudah berhasil mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp118 miliar dan ditarget mencapai Rp200 miliar di 2015 mendatang. Besarnya kucuran dana menggelontor dari berbagai Kementerian ini menjadi keberuntungan sekaligus tantangan bagi segenap jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) HSU agar bisa mengelolanya dengan baik. Bupati HSU Drs H Abdul Wahid meminta seluruh SKPD agar mampu memanfaatkan dan mengelola dana bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan bangga memperoleh dana besar karena jika salah menggunakannya bisa berakhir di penjara" Ujar Wahid membuka Musrenbang di Danau Panggang, Kamis. Meski demikian Wahid juga memotivasi jajarannya apabila anggaran bantuan pusat mampu digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk teknis pelaksanannya dengan pelaporan pertanggungjawaban yang akuntabel maka akan meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat dan kemungkinan meningkatnya jumlah bantuan anggaran tahun mendatang. Keuntungan ini sudah diraih Pemda HSU yang memperoleh tambahan kouta proyek bedah rumah dari emerintah pusat karena di nilai berhasil merealisasikan bantuan sebelumnya.

"Pelaporan pelaksaan proyek itu dinilai terbaik oleh pusat sehingga kemungkinan kouta bedah rumah berikutnya akan dinaikan" kata Wahid. Saat ini, katanya Pemda HSU juga berupaya menambah bantuan anggaran dari Kementerian Kesehatan untuk Rumah Sakit Pamabalah Batung Amuntai yang sudah mendapatkan kucuran anggaran senilai Rp14 miliar. Dengan bantuan pusat itu Pemda HSU sudah mampu menggratiskan biaya perawatan bahkan biaya berobat bagi seluruh masyarakatnya yang sudah terdaftar dalam Kartu Sehat Amuntai. Pemda HSU juga telah menaikan insentif persalinan bagi para bidan dari Rp275 ribu menjadi Rp600 ribu per tiap persalinan. Kenaikan insentif ini diharapkan mampu menekan tingginya angka kematian ibu dan bayi di HSU yang saat ini berada diperingkat ke-8 dibanding kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan.

"Meski kita sudah mampu menurunkan 50 persen kematian ibu namun HSU masih berada diperingkat delapan se Kalsel" imbuhnya. Wahid bersyukur karena Pemerintah Pusat akan mengucurkan anggaran pusat ke desa-desa dari wacana Rp1 miliar per desa, kebijakan ini dinilainya akan mampu meningkatkan pembangunan dipedesaan yang selama ini masih tertinggal dari segi pembangunan ddari wilayah perkotaan. Dari kegiatan musrenbang di 13 kecamatan yang selalu ia hadiri aspirasi masyarakat umumnya masih mendambakan pembangunan sarana infrastruktur, perbaikan kualitas kesehatan dan pendidikan. "Dengan adanya berbagai bantuan pusat semoga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita" pungkasnya. (Edy)

Rekrut Mahasiswa Lipat Kertas Suara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Utara merekrut sejumlah mahasiswa yang studi di bebepara sekolah tinggi di Amuntai untuk menjadi tenaga bantu melipat dan menyusun kertas suara di simpan di Gudang Logistik Jalan Norman Umar Amuntai. Selain merekrut tenaga mahasiswa juga dilibatkan pihak keluarga dari anggota KPU HSU yang bisa dipercaya dengan total seluruhnya berjumlah 30 orang. "Mereka bergantian pagi dan sore untuk melipat kertas suara yang ada karena sebagian mahasiswa ada kuliah pagi dan sore" Ujar Ketua KPU HSU Akhmad Syarwani di Amuntai, Sabtu.

Semua urusan logistik ini diharapkan sudah siap 7 hari menjelang pelaksanaan Pemilu Legesatif (Pileg) 9 April agar bisa didistribusikan kesemua kecamatan. Syarmani mengatakan KPU harus memilih petugas yang bisa dipercaya untuk menangani barang-barang logistik Pemilu ini karenanya sebagian direkrut dari kalangan keluarga dekat anggota KPU. Sebuah rumah toko (ruko) yang baru selesai pembangunannya di Jalan Norman Umar Amuntai dijadikan gudang logistik untuk menyimpan tumpukan kertas dan kotak suara, tinta dan alat tusuk kertas yang dijaga secara bergiliran oleh dua petugas dari Polres HSU hingga 25 April mendatang. "Untuk keamanan anggota KPU, Panwaslu termasuk barang logistik telah ada petugas keamanan dari Polres yang mulai melakukan pengamanan hingga 25 April nanti" terang Syarwani.

Ketua KPU ini memaparkan sebanyak 658.748 kertas suara Pemilu Legeslatif sudah diterima KPU Hulu Sungai Utara (HSU) termasuk surat suara cadangan sebanyak 5 persen dari Data Pemilih Tetap (DPT) Surat suara terdiri dari surat suara untuk memilih Calon Legeslatif (Caleg) DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten masing-masing sebanyak 164.687 surat suara, sehingga total 658.748 lembar kertas suara ditambah surat suara cadangan. Hingga Sabtu ini belum ditemukan kertas suara yang rusak atau cacat dan masih dalam proses pelipatan kertas suara dan penyusunan oleh petugas di Gudang Logistik. Syarwani yakin jumlah lembar surat suara yang ada akan mencukupi untuk Pileg 9 April nanti di Kabupaten HSU sesuai dengan jumlah DPT terakhir yang memasuki tahap DPT khusus sebanyak 159.268 pemilih.

"DPT ini akan terus bergerak dan masing-masing tahap DPT ini akan ada perinciannya" tutur Syarwani. Ia menadaskan bahwa kebutuhan logistik untuk Pileg 2014 ini, untuk Kabupaten HSU sudah mencukupi tinggal menunggu berita acara dari KPU Pusat. (Edy)

Parpol Ikrarkan Pemilu Damai

Partai Politik peserta Pemilu Legislatif (Pileg) di Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama-sama membacakan dan menandatangani ikrar pemilu damai di Mess Negera Dipa Amuntai, Senin. Ikrar damai disaksikan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs H Abdul Wahid, Ketua DPRD Sutoyo Sandi, Unsur Muspida, Ketua KPU, Panwaslu serta seluruh elemen terkait penyelenggaraan Pemilu Legislatif yang pelaksanaan tersisa 36 hari lagi. Bupati Drs H Abdul Wahid berharap semua peserta Pemilu Legislatif (Pileg) bisa saling menghargai terkait upaya masing-masing calon legislatif dalam mencari dukungan suara.

"Wajar jika masing-masing peserta pemilu berupaya mencari dukungan sebanyak-banyaknya namun masing- masing pihak harus saling menghargai" Ujar Wahid. Wahid menghimbau agar semua pihak menghindari upaya-upaya provokatif yang bisa menjurus kearah tindakan anarkis dan perpecahan. "Kita bersyukur penyelenggraan pemilu ditahun-tahun sebelumnya didaerah kita berlangsung damai, namun sumber-sumber kerawanan selalu ada dan bisa menciptakan konflik apabila ada yang memicunya" kata Wahid mengingatkan. Bupati meminta tanggung jawan masing-masing pimpinan parpol agar terus membangun komunikasi yang sehat antar parpol guna membangun kedewasaan berpolitik.

"Meski visi dan misi parpol saling berbeda namun tujuan yang ingin dicapai semua parpol sama yakni membangun banua tercinta" tegasnya. Ia berharap semua pihak bisa menghindari sikap dan tindakan provokatif dan menyelesaikaan setiap permasalahan dengan cara damai atau musyawarah. Menurut Wahid, setiap muncul permasalahan harus secepatnya diselesaikan tidak larut dan semakin berkembang. Pihak KPU maupun Panwaslu, katanya harus mampu membantu memfasilitasi setiap permasalahan yang muncul dan mencarikan jalan keluar guna memecahakan masalah. Wahid juga mengingatkan agar peserta Pemilu dapat berjiwa besar apabila pada pemilu nanti belum meraih kemenangan.

Sementara Kapolres HSU AKBP Didik Mulyanto mengatakan kesadaran untuk menciptakan pemilu yang damai maka bisa memunculkan kerawanan dan konflik. "Tugas menjaga ketentraman dan keamanan tidak hanya tanggung jawab atau tugas polri malainkan tanggung jawab bersama" tegasnya. (Edy)

Suka Anak - anak

Amuntai (26/2) - Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs H Abdul Wahid menyapa seorang anak yang berada dalam gendongan seorang Ibu di Desa Sungai Karias saat meninjau kerusakan jalan pintu air, Rabu (26/2). Pada setiap kesempatan bertemu dengan warganya, Wahid selalu menyapa dan menyalami satu persatu warga yang ia temui tidak terkecuali kepada anak kecil. Bahkan bupati terlihat menyenangi anak kecil dan meminta para orang tua untuk mendidik mereka sebaik-baiknya sebagai generasi pembangunan dimasa mendatang. (Eddy/Humas)

Hadiri Musrenbang Terakhir

Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs H Abdul Wahid menepati janjinya untuk bisa menghadiri seluruh kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 13 kecamatan, bahkan Musrenbang di Kecamatan Babirik, Paminggir dan Danau Panggang ditunda jadwalnya agar Bupati bisa turut berhadir karena bentrokan dengan agenda kerja diluar daerah yang tidak bisa diwakilkan kepada stafnya. Saat menghadiri sekaligus membuka musrenbang terakhir di tingkat kecamatan yang di Danau Panggang, Kamis, Wahid menginformasikan selama kurun kepemimpinannya Kabupaten HSU berhasil memperoleh bantuan anggaran pusat total sebesar Rp118 miliar. Bantuan ini ditargetkan bisa meningkat di 2015 mendatang mencapai Rp200 miliar.

Besarnya kucuran dana menggelontor dari berbagai Kementerian ini menjadi keberuntungan sekaligus tantangan bagi segenap jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) HSU agar bisa mengelolanya dengan baik. Bupati HSU Drs H Abdul Wahid meminta seluruh SKPD agar mampu memanfaatkan dan mengelola dana bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Jangan bangga memperoleh dana besar karena jika salah menggunakannya bisa berakhir di penjara" Ujar Wahid membuka Musrenbang di Danau Panggang, Kamis. Meski demikian Wahid juga memotivasi jajarannya apabila anggaran bantuan pusat mampu digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk teknis pelaksanannya dengan pelaporan pertanggungjawaban yang akuntabel maka akan meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat dan kemungkinan meningkatnya jumlah bantuan anggaran tahun mendatang.

Keuntungan ini sudah diraih Pemda HSU yang memperoleh tambahan kouta proyek bedah rumah dari pemerintah pusat karena di nilai berhasil merealisasikan bantuan sebelumnya. "Pelaporan pelaksaan proyek itu dinilai terbaik oleh pusat sehingga kemungkinan kouta bedah rumah berikutnya akan dinaikan" kata Wahid. Dengan bantuan anggaran pusat itu diantaranya Pemda bisa menyediakan anggaran untuk operasional Rumah Sakit Pamabalah Batung Amuntai senilai Rp14 miliar. Dengan bantuan pusat itu Pemda HSU sudah mampu menggratiskan biaya perawatan bahkan biaya berobat bagi seluruh masyarakatnya yang sudah terdaftar dalam Kartu Sehat Amuntai. Pemda HSU juga telah menaikan insentif persalinan bagi para bidan dari Rp275 ribu menjadi Rp600 ribu per tiap persalinan.

Kenaikan insentif ini diharapkan mampu menekan tingginya angka kematian ibu dan bayi di HSU yang saat ini berada diperingkat ke-8 dibanding kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. kesempatan menghadiri mUsrenbang di 3 kecamatan, Babirik, Paminggir dan Danau panggan itu Wahid juga kembali menegaskan tekad pemerintah untuk meneruskan Proyek perkebunan sawit oleh PT Hasnur Jaya Lestari (PT.HJL) seluas 10 hektar di Wilayah Kecamatan Babirik, Danau Panggang dan Paminggir yang kini tinggal menunggu proses pengalihan status lahan di Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Apabila ijin sudah didapatlan maka proyek sawit yang sempat mendapatkan penentangan sebagian warga dari tiga kecamatan itu akan segera mulai pengerjaannya secara bertahap mulai tahun ini.

Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs H Abdul Wahid meminta masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan proyek sawit oleh PT HJL ini agar jangan sampai merugikan masyarakat. "Akan kita upayakan sebaik mungkin agar apa yang dikhawatirkan masyarakat terkait adanya proyek ini tidak akan terjadi" Ujarnya. Masyarakat yang masih ragu terhadap keuntungan perkebunan sawit ini Pemda HSU bersedia memfasilitasi mereka untuk mengunjungi langsung perkebunan sawit di Kabupaten Tapin. Wahid juga kembali menegaskan bahwa habitat ikan, kerbau rawa, ternak itik tidak akan terganggu dengan kehadiran perkebunan sawit ini karena telah menjadi tanggung jawab perusahaan untuk turut menjaga ekosistem sekitar perkebunan. (Edy)